Connect with us

MAKRO

Masalah Ekonomi Tempati Urutan Teratas Ketidakpuasan Publik

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta -Persoalan perekonomian, dan isu kemerosotan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Jokowi menjadi perhatian serius bagi rakyat.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasonal Hanafi Rais mengatakan bahwa dalam setiap survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, persoalan perekonomian menempati urutan teratas ketidakpuasan responden terhadap pemerintah saat ini.

“Top 3 itu lapangan kerja yang susah, kebutuhan pokok yang tinggi serta daya beli yang menurun. Sejak 2014, banyak subsidi yang berdapak langsung ke masyarakat dikurangi,” ujarnya dalam diskusi refleksi politik 2017 dan proyeksi 2018, Jumat (29/12/2017).

Ketika ada gelombang populisme maka jadi sebuah saluran keresahan yang membuncah dan tidak berhenti di sini saja. Artinya kalau pemerintahan Jokowi gagal memuaskan masyarakat, maka gelombang ini tetap muncul.

Karena itu, menrutnya, dibutuhkan sosok baru kalau Jokowi tidak bisa selesaikan masalah perekonomian dan menjawab problem sosial ekonomi ini.

Saat ini sosok tersebut menurutnya belum muncul namun jika ada rising star yang muncul jelang 2019, dan dianggap telah selesai dalam urusan identitas dan berhasil memberikan jawaban dari kegelisahan ekonomi maka penantang tersebut bisa memenangi pemilihan 2019 mendatang.

Ferry Juliantoro, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra pun menilai bahwa persoalan perkeonomian seperti naiknya harga berbagai kebuthan benar-benar terjadi dan jika situasi ini terus memburuk, maka tidak ada satu kekuasaan yang paling kuaat mampu bertahan di tengah situasi tersebut.

Sementara itu, Airlangga Pribadi, peneliti Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) mengatakan bahwa persoalan perekonomian dalam pemerintahan Jokowi karena target ambisius yang dicanangkan di awal masa jabatan sehingga dalam perjalanan target tersebut tidak terlaksana (ant)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MAKRO

Wadhuh, Pemerintah Lamban dalam Menghadapi Potensi Terjadinya Krisis

Published

on

Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon, bersalaman dengan Menkeu RI Sri Mulyani.

Apakabarnews.com, Jakarta – Keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 yang dibacakan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat, 18 Mei 2018, dinilai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terlalu datar dan kurang greget. Padahal, kita saat ini sedang menghadapi ancaman terjadinya krisis ekonomi di depan mata malah sudah masuk tahap awal krisis.

“Depresiasi nilai tukar rupiah, capital outflow, serta terus terkereknya harga minyak dunia, adalah contoh beberapa situasi terkini yang akan berdampak besar bagi perekonomian kita. Pemerintah tak bisa terus-menerus menyalahkan faktor eksternal saat menghadapi kesulitan-kesulitan tadi. Dalih semacam itu menunjukkan pemerintah tak siap mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan buruk ekonomi di masa depan.” katanya di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Ketidakpastian kurs rupiah, kata Fadli, bukan hanya disebabkan faktor global, tapi juga karena fundamental ekonomi kita sejak lama bermasalah. Defisit neraca perdagangan yang mencapai US$1,63 miliar pada April lalu, misalnya, yang merupakan angka terendah sejak tahun 2014, menunjukkan betapa keroposnya fundamental perekonomian kita.

“Dalam catatan saya, sepanjang tahun 2018, hanya pada bulan Maret kemarin neraca perdagangan kita surplus,” kata Fadli.

Kita juga bisa melihat bahwa pemerintah cukup lamban dalam memberi respon kebijakan moneter. Hal-hal semacam itu telah memperburuk situasi kita dalam menghadapi dinamika perekonomian global.

BACA SELANJUTNYA : Apakah pemerintah terlalu memanjakan tenaga kerja asing?

Pages: 1 2 3 4


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MAKRO

Darmin Nasution Menerima Kunjungan 25 Investor Amerika

Published

on

ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan dan melakukan audiensi dengan sekitar 20 investor Amerika Serikat dengan agenda utama diskusi seputar kebijakan ekonomi di Indonesia, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta (22/2/2018).

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi sarana komunikasi dua arah yang membuka kesempatan lebih luas bagi para calon investor untuk mengetahui apa saja potensi ekonomi di Indonesia beserta kebijakan yang mendukung di dalamnya.

“Pemerintah Indonesia ingin selalu bersikap investor-friendly dalam membuka peluang investasi di berbagai bidang ekonomi,” kata Bambang. 

Sejumlah respon aktif muncul dari kalangan investor, salah satunya pada sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tercatat hingga saat ini terdapat 245 Proyek Strategis Nasional dan 2 Program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan perkiraan total investasi sebesar Rp 4.417 T (per 19 Desember 2017).

“Infrastruktur menjadi sektor penting yang membutuhkan investasi besar. Pemerintah selama ini terus melakukan monitoring terhadap seluruh proyek melalui sistem teknologi dan informasi terintegrasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo.

Maka untuk memberikan kemudahan investasi, pemerintah serius melaksanakan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan ini meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha agar lebih efisien dan terintegrasi sehingga para investor lebih mudah berinvestasi di Indonesia.

Hadir dalam audiensi Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo dan Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto. 

Sementara rombongan investor Amerika dipimpin oleh Konsul Jenderal New York Amerika Serikat dan Co-Chief Executive Officer SR Group Hartadinata Harianto, beserta 20 Investor Amerika Serikat yang terdiri dari Founder, CEO dan Managing Partner dari berbagai perusahaan di berbagai sektor industri. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MAKRO

Darmin Nasution : Investasi Sudah Naik, Pertumbuhan Naik, Tapi Masih Belum Cukup

Published

on

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, sebenarnya insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Indonesia selama ini sudah ada, yaitu dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan perlakuan-perlakuan mengenai PPn BM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan sebagainya.

Insentif-insentif itu, menurut Menko Perekonomian, telah membuat investasi di tanah air meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu masih dirasa belum cukup seperti yang diharapkan.

“Pertanyaannya kemudian yang dibahas adalah kenapa tidak banyak yang memanfaatkannya, kenapa tidak mendorong investasi cukup besar,” kata Darmin usai Rapat Terbatas tentang Insentif Untuk Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018) sore.

Hal itu, jelas Menko Perekonomian, yang dalam Rapat Terbatas dicoba dianalisis.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada pandangan bahwa perlu dipastikan saat investor datang ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mestinya sudah bisa mengatakan dia dapat atau tidak fasilitasnya.

“Karena kalau ditunggu dulu, waktu berjalan, nanti perizinannya menjadi terhambat malah. Perizinannya lama, tidak operasi-operasi, kemudian mulai masalah di dapat hak atau tidak kalau sudah begitu lama dan sebagainya. Jadi, itu salah satu,” jelas Darmin.

Yang kedua, lanjut Darmin, diakui kepastian dan kejelasan aturan mungkin perlu dirinci lebih lanjut. Misalnya, tax allowance ada banyak terminologi di dalamnya yang perlu dipertegas maksudnya apa. 

Kalau aset hitung-hitungan aset, aset yang mana saja yang patut atau yang harus atau yang boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Apa tanah masuk? Apa tanah tidak masuk? Dan sebagainya.

Menko Perekonomian menjelaskan, pada rapat terbatas cukup banyak pembicaraan pembahasan-pembahasan berjalan. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending