Connect with us

MAKRO

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Kritik Keras Pemerintahan Jokowi

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pembangunan ekonomi-politik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK dinilai semakin mengarah pada liberalisme dan jauh dari semangat kerakyatan dan gotong royong ebagaimana cita dasar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

“Liberalisasi pasar dituding sudah kelewat batas, dan keterlaluan”

Menurut Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), bahkan di era Jokowi-JK neoliberalisme menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan negara, membuat nasib mayoritas rakyat kian terpuruk.

Prodem mengatakan, salah satu ciri paling menohok dari praktik liberalisme dan neoliberalisme dalam pembangunan ekonomi-politik Indonesia di era Jokowi ialah pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan lain-lain direncanakan dengan sengaja.

“Semuanya berorientasi hanya untuk mendukung mobilitas ekspor dan impor kapital oligarki rezim neoliberalisme saat ini,” ujar Sekjen Prodem Satyo Purwanto dikutip dari keterangan tetulisnya, Selasa (2/1/2018).

Dalam catatan Prodem, kata dia, modus skema program Kerja Sama Pembiayaan Swasta (KPS/KPBU) dengan bentuk kerja sama utang negara maupun swasta asing atau lokal secara langsung, diluncurkan dengan mengatasnamakan kebutuhan rakyat dan dibangun atas dasar skema liberalisasi aset publik yang disembunyikan dalam skema yang mengabaikan pelayanan publik.

“Semakin banyak uang rakyat dicuri dengan keharusan membayar lebih mahal ketika berpergian menggunakan jalan tol, ketika membayar listrik, membeli BBM dan gas, serta berbagai kebutuhan lainnya,” tegasnya.

Dikatakan Satyo gagasan neoliberalisme tentang kedaulatan, kesejahteraan dan kemajuan adalah omong kosong, menghipnotis pikiran rakyat tentang ekonomi, sosial dan politik, memanipulasi hukum dan peraturan, mendistorsi pendidikan, meracuni kesehatan dan sebagainya.

“Sepertinya seolah-olah semua dibiarkan bebas mengikuti mekanisme pasar, padahal ada tangan-tangan tak terlihat yang mengatur dan mendikte rezim ini. Dampaknya terjadi privatisasi usaha-usaha industri yang dikelola pemerintah dan lembaga-lembaga layanan publik. Dalihnya untuk menghindari korupsi, menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan efisiensi, mendatangkan investasi, guna membangun infrastruktur,” kata pria yang akrab disapa Komeng tersebut.

Aroma neoliberalisme sangat kuat. Kata Komeng, beberapa buktinya seperti masifnya privatisasi berbagai aset penting bangsa, kebijakan aksi korporasi jual BUMN/ BUMD ke swasta, serta pertambahan hutang negara dalam 3 tahun terakhir oleh rezim jalan tol.

Selain itu, liberalisasi pasar sudah kelewat batas dan keterlaluan, hingga mengabaikan konstitusi dasar dan berbagai peraturan perundangan yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua sektor kehidupan dijadikan sebagai komoditas dan sumber keuntungan, tidak terkecuali mencuri dari kantong rakyat lewat berbagai macam skenario pajak dan pungutan lainnya.

“Akhirnya logika pasar lah yang berdaulat di atas kehidupan rakyat, terlebih rakyat pribumi. Negara memberikan pelayanan prioritas untuk obligor penghutang pajak rakyat, tapi menggunakan prinsip untung-rugi ekonomi ke masyarakat luas,” terangnya.

Ditambahkannya, kini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi barang langka yang sangat mahal harganya. Rakyat selalu menjadi obyek yang teraniaya, rakyat selalu menjadi korban.

Belajar dari pengalaman krisis di masa lalu, ia dan Prodem mengingatkan rezim Jokowi-JK agar jangan lagi membuat kebijakan ekstrem yang memrjinalkan masyarakat. “Contohnya kasus BLBI, Century dan seluruh hutang yang diproduksi oleh penguasa, akhirnya menjadi beban untuk seluruh rakyat, tidak terkecuali yang miskin,” tukasnya.

“Makna krisis kerap terdistorsi hanya cuma soal kegagalan pasar keuangan, sedangkan kegagalan pelayanan publik tidak dianggap sebagai krisis oleh pemerintah, yang harus secara serius dan cepat ditangani. Padahal dampaknya lebih besar dan sistematis ketimbang krisis pasar finansial. Waspadalah. Jokowi, stop ilusi developmentalisme!,” serunya. (red)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MAKRO

Wadhuh, Pemerintah Lamban dalam Menghadapi Potensi Terjadinya Krisis

Published

on

Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon, bersalaman dengan Menkeu RI Sri Mulyani.

Apakabarnews.com, Jakarta – Keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 yang dibacakan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat, 18 Mei 2018, dinilai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terlalu datar dan kurang greget. Padahal, kita saat ini sedang menghadapi ancaman terjadinya krisis ekonomi di depan mata malah sudah masuk tahap awal krisis.

“Depresiasi nilai tukar rupiah, capital outflow, serta terus terkereknya harga minyak dunia, adalah contoh beberapa situasi terkini yang akan berdampak besar bagi perekonomian kita. Pemerintah tak bisa terus-menerus menyalahkan faktor eksternal saat menghadapi kesulitan-kesulitan tadi. Dalih semacam itu menunjukkan pemerintah tak siap mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan buruk ekonomi di masa depan.” katanya di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Ketidakpastian kurs rupiah, kata Fadli, bukan hanya disebabkan faktor global, tapi juga karena fundamental ekonomi kita sejak lama bermasalah. Defisit neraca perdagangan yang mencapai US$1,63 miliar pada April lalu, misalnya, yang merupakan angka terendah sejak tahun 2014, menunjukkan betapa keroposnya fundamental perekonomian kita.

“Dalam catatan saya, sepanjang tahun 2018, hanya pada bulan Maret kemarin neraca perdagangan kita surplus,” kata Fadli.

Kita juga bisa melihat bahwa pemerintah cukup lamban dalam memberi respon kebijakan moneter. Hal-hal semacam itu telah memperburuk situasi kita dalam menghadapi dinamika perekonomian global.

BACA SELANJUTNYA : Apakah pemerintah terlalu memanjakan tenaga kerja asing?

Pages: 1 2 3 4


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MAKRO

Darmin Nasution Menerima Kunjungan 25 Investor Amerika

Published

on

ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan dan melakukan audiensi dengan sekitar 20 investor Amerika Serikat dengan agenda utama diskusi seputar kebijakan ekonomi di Indonesia, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta (22/2/2018).

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi sarana komunikasi dua arah yang membuka kesempatan lebih luas bagi para calon investor untuk mengetahui apa saja potensi ekonomi di Indonesia beserta kebijakan yang mendukung di dalamnya.

“Pemerintah Indonesia ingin selalu bersikap investor-friendly dalam membuka peluang investasi di berbagai bidang ekonomi,” kata Bambang. 

Sejumlah respon aktif muncul dari kalangan investor, salah satunya pada sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tercatat hingga saat ini terdapat 245 Proyek Strategis Nasional dan 2 Program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan perkiraan total investasi sebesar Rp 4.417 T (per 19 Desember 2017).

“Infrastruktur menjadi sektor penting yang membutuhkan investasi besar. Pemerintah selama ini terus melakukan monitoring terhadap seluruh proyek melalui sistem teknologi dan informasi terintegrasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo.

Maka untuk memberikan kemudahan investasi, pemerintah serius melaksanakan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan ini meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha agar lebih efisien dan terintegrasi sehingga para investor lebih mudah berinvestasi di Indonesia.

Hadir dalam audiensi Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo dan Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto. 

Sementara rombongan investor Amerika dipimpin oleh Konsul Jenderal New York Amerika Serikat dan Co-Chief Executive Officer SR Group Hartadinata Harianto, beserta 20 Investor Amerika Serikat yang terdiri dari Founder, CEO dan Managing Partner dari berbagai perusahaan di berbagai sektor industri. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MAKRO

Darmin Nasution : Investasi Sudah Naik, Pertumbuhan Naik, Tapi Masih Belum Cukup

Published

on

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, sebenarnya insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Indonesia selama ini sudah ada, yaitu dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan perlakuan-perlakuan mengenai PPn BM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan sebagainya.

Insentif-insentif itu, menurut Menko Perekonomian, telah membuat investasi di tanah air meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu masih dirasa belum cukup seperti yang diharapkan.

“Pertanyaannya kemudian yang dibahas adalah kenapa tidak banyak yang memanfaatkannya, kenapa tidak mendorong investasi cukup besar,” kata Darmin usai Rapat Terbatas tentang Insentif Untuk Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018) sore.

Hal itu, jelas Menko Perekonomian, yang dalam Rapat Terbatas dicoba dianalisis.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada pandangan bahwa perlu dipastikan saat investor datang ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mestinya sudah bisa mengatakan dia dapat atau tidak fasilitasnya.

“Karena kalau ditunggu dulu, waktu berjalan, nanti perizinannya menjadi terhambat malah. Perizinannya lama, tidak operasi-operasi, kemudian mulai masalah di dapat hak atau tidak kalau sudah begitu lama dan sebagainya. Jadi, itu salah satu,” jelas Darmin.

Yang kedua, lanjut Darmin, diakui kepastian dan kejelasan aturan mungkin perlu dirinci lebih lanjut. Misalnya, tax allowance ada banyak terminologi di dalamnya yang perlu dipertegas maksudnya apa. 

Kalau aset hitung-hitungan aset, aset yang mana saja yang patut atau yang harus atau yang boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Apa tanah masuk? Apa tanah tidak masuk? Dan sebagainya.

Menko Perekonomian menjelaskan, pada rapat terbatas cukup banyak pembicaraan pembahasan-pembahasan berjalan. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending