Connect with us

SEKTOR RIIL

AP Percepat Pembebasan Lahan Bandara Baru Yogyakarta

Published

on

Apakabarnews.com, Yogyakarta – PT Angkasa Pura (AP) I terus berupaya mempercepat pembebasan lahan proyek Bandar Udara New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo yang ditargetkan tuntas sepenuhnya pada akhir bulan Februari ini.

Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA PT AP I Agus Pandu Purnama mengatakan hal tersebut berusaha dicapai dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Fokus utamanya saat ini adalah penyelesaian lahan tersisa melalui konsinyasi di pengadilan. Sejalan itu, proses pembersihan lahan juga terus dilakukan,” kata Agus di Kulon Progo, Selasa (6/1/2018).

Ia mengklaim 85,8 persen lahan atau sekira 500 hektare sudah dibersihkan. Masih tersisa 87 hektare lahan yang belum dikerjakan karena belum tuntas proses pembebasannya.

“Kami menyesuaikan. Tahapan ini, yang perlu diselesaikan dulu adalah konsinyasinya. Akhir bulan ini harus selesai semua, tinggal sedikit,” kata Pandu.

Sementara itu, pencairan dana ganti rugi pembebasan lahan pembangunan bandara di Temon yang terkonsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Wates terbilang masih sangat minim.

Hingga awal Februari 2018, tercatat ada 123 perkara konsinyasi yang telah menjalani putusan penetapan. Namun, dari jumlah itu, baru dua perkara saja yang telah dilakukan pencairan dananya senilai Rp743.481.400 pada 2 Februari 2018. Dengan demikian, total nilai dana yang telah dicairkan hingga saat ini sebanyak Rp14.553.689.300 dengan saldo dana mengendap tercatat sebanyak Rp819.178.720.892.

Adapun hingga Februari 2018 ini ada 19 perkara baru konsinyasi yang masuk ke PN Wates. Perkara tersebut telah teregister dan kini dalam tahap pemberkasan untuk pengajuan penawaran kepada pemilik tanah.

“Sedangkan pada 2017 lalu tersisa 11 perkara yang belum tuntas dan saat ini proses persidangannya masih berjalan. Memang masih banyak yang belum dilakukan pencairan,” kata Humas PN Wates Nur Kholida Dwi Wati.

Menurutnya, penyebabnya belum tercairkannya dana itu bermacam. Baik karena ada sengketa atas objek pengadaan tanah, lokasi termohon di luar kota dan masih dalam proses delegasi, serta beberapa dalam proses pelengkapan berkas persyaratan pencairan.

“Adanya sengketa atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum ini menurutnya memang umum terjadi,” katanya, seperti dikuti Antara. (sut)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Mentan “blacklist” Lima Importir Bawang Bombai Mini

Published

on

Bawang Bombai Mini.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memasukkan lima perusahaan importir yang diduga melakukan penipuan ke dalam daftar hitam alias blacklist.

Kelima perusahaan diduga mengimpor bawang bombai mini untuk dijual sebagai bawang merah sehingga dapat merugikan konsumen dan petani.

“Kami mem-blacklist lima perusahaan karena ini menyusahkan petani kita, juga memberatkan konsumen sehingga inflasi kemudian pada akhirnya terjadi kemiskinan,” kata Menteri Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Kelima perusahaan yang masuk blacklist tersebut yakni PT TAU, PT SMA, PT KAS, PT FMP, dan PT JS, kini sedang diproses oleh Bareskrim Mabes Polri. Kementerian Pertanian juga akan menghentikan rekomendasi impor produk hortikultura berikutnya dari perusahaan tersebut.

Amran menegaskan kelima perusahaan juga tidak boleh lagi berbisnis pada sektor bawang merah dan bawang bombai, serta membuat perusahaan baru untuk mengimpor produk hortikultura.

Solusinya, Kementerian Pertanian akan mengundang perusahaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk mengimpor sendiri bawang bombai mini.

“Kami minta yang bersangkutan tidak boleh lagi berbisnis bawang merah, bawang bombai. Yang kedua, termasuk membuat perusahaan baru, kami tetap blacklist, cara apa pun kami tetap blacklist,” kata dia.

Amran menyatakan Kementerian Pertanian sesuai Kepmentan 105/2017, telah menutup impor bawang bombai berukuran diameter kurang dari lima cm (atau biasa disebut bawang bombai mini).

Hal itu karena bentuknya menyerupai bawang merah lokal sehingga berpotensi mengelabui konsumen dan merugikan petani lokal. Selain itu, bawang bombai mini ini masuk ke pasaran dan dijual sebagai bawang merah dengan harga jauh lebih murah. Akibatnya, harga bawang merah lokal anjlok drastis.

Modus penipuan ini biasanya dilakukan dengan menyelipkan karung-karung berisi bombai mini di kontainer sisi dalam sehingga menyulitkan pemeriksaan petugas. Kementan mensinyalir bawang bombai mini masuk melalui pintu pelabuhan Tanjung Perak dan Belawan.

Disparitas Harga

Menurut catatan Kementerian Pertanian, importir yang diduga melanggar ketentuan tersebu, hingga Juni 2018 memegang Surat Persetujuan impor (SPI) sebanyak 73 ribu ton.

Harga kulakan dari negara asal India hanya sekitar Rp2.500 per kg. Jika ditambah biaya-biaya pengiriman, clearance dan sebagainya, biaya pokok di Indonesia menjadi sekitar Rp6.000 per kg.

Harga distributor sekitar Rp10.000 per kg dan harga di tingkat eceran sekitar Rp14.000 per kg lebih. Ada keuntungan bawang bombai mini sebesar Rp8.000 per kg. Sementara itu, harga bawang merah lokal di petani saat ini berkisar Rp18.000 dan di pasar ritel rata rata sekitar Rp25.000 per kg.

“Disparitas harga inilah yang dimanfaatkan oleh spekulan untuk meraup keuntungan. Dampaknya konsumen tertipu dan petani bawang merah dirugikan,” terang Amran.

Sebelumnya, Mentan juga melakukan blacklist lima importir bawang putih yang melanggar aturan. Sementara itu, Satgas Pangan telah menindak ratusan kasus bahan pokok dan nonbahan pokok dengan tersangka sekitar 409 orang.

Amran mengimbau para pedagang tidak ikut memperjualbelikan bawang bombai mini. Konsumen juga diharapkan lebih teliti membeli bawang merah jangan terkecoh dengan iming-iming harga murah. (men)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Mentan : Keuntungan Importir Bombai Mini Rp1,24 Triliun

Published

on

Bombai Mini.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, potensi keuntungan yang diraup impotir dengan memalsukan bawang bombai mini menjadi bawang merah bisa mencapai Rp1,24 triliun.

Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat (22/6/2018). Menteri Amran mengatakan mem-“blacklist” lima perusahaan importir yang diduga melakukan penipuan dengan mengimpor bawang bombai mini untuk dijual sebagai bawang merah sehingga dapat merugikan konsumen dan petani.

“Keuntungan yang diraup importir bawang bombai mencapai Rp1,24 triliun, dan apabila 50 persen bawang bombai merah mini masuk ke pasar bawang merah lokal ada tambahan keuntungan lagi sebesar Rp455 miliar,” kata Amran.

Amran memaparkan harga kulakan bawang bombai mini dari negara asalnya India hanya sekitar Rp2.500 per kilogram. Jika ditambah biaya-biaya pengiriman, clearance, dan lainnya, biaya pokok di Indonesia menjadi sekitar Rp6.000 per kg.

Di tingkat distributor, harganya menjadi sekitar Rp10.000 per kg dan harga di tingkat eceran sekitar Rp14.000 per kg. Dengan demikian, ada keuntungan bawang bombai mini sebesar Rp 8.000 per kg. Sementara itu, harga bawang merah lokal di petani saat ini berkisar Rp18.000 dan di pasar retail rata-rata sekitar Rp25.000 per kg.

“Disparitas harga inilah yang dimanfaatkan oleh spekulan untuk meraup keuntungan. Dampaknya konsumen tertipu dan petani bawang merah dirugikan,” kata Amran.

Amran menyatakan Kementerian Pertanian sesuai Kepmentan 105/2017, telah menutup impor bawang bombai berukuran diameter kurang dari lima cm (atau biasa disebut bawang bombai mini).

Hal itu karena bentuknya menyerupai bawang merah lokal sehingga berpotensi mengelabui konsumen dan merugikan petani lokal. Bawang bombai mini ini masuk ke pasaran dan dijual sebagai bawang merah dengan harga jauh lebih murah. Akibatnya, harga bawang merah lokal anjlok drastis.

Karena “kenakalan” importir bawang bombai ini, potensi kerugian petani bawang merah lokal diperkirakan bisa mencapai Rp5,8 triliun.

Sejak 2016, Kementerian Pertanian tidak lagi mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RlPH) bawang merah (shallot).

Hal itu karena produksi di dalam negeri per tahun mencapai lebih dari 1,45 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berkisar 1,2 juta ton sehingga terjadi surplus. Bahkan, Indonesia pada 2017 telah mampu mengekspor lebih dari 7.750 ton bawang merah ke berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Timor Leste, dan Taiwan. (men)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Luhut : Musibah Danau Toba Karena Kurang Disiplin

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba pada 18 Juni lalu lantaran kurangnya disiplin dari penyelenggara serta pengawas angkutan kapal.

“Saya sampaikan bahwa peristiwa yang terjadi kemarin terjadi karena beberapa hal seperti pembangunan fasilitas infrastruktur yang belum menyamakan peningkatan jumlah wisatawan dan kurangnya disiplin dari penyelenggara serta pengawas angkutan kapal,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/6/2018).

Luhut menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban.

Ia juga mengaku terus memantau perkembangan di lapangan dan terus berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan, Badan SAR Nasional (Basarnas) serta para bupati dan aparat terkait.

“KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) masih melakukan investigasi di lapangan dan kita tunggu hasilnya. Khusus untuk kedisplinan ini, saya setuju dengan langkah Kapolri untuk menindak siapapun yang terbukti bersalah dalam hal ini. Menurut saya hukum harus ditegakkan kepada siapa saja yang melakukan kelalaian pada kecelakaan ini,” katanya.

Menurut mantan Menko Polhukam itu, peristiwa seperti itu bukan yang pertama kali terjadi. Terlebih, jika aparat di lapangan dan penyelenggara angkutan mau belajar dari kecelakaan yang terjadi sebelumnya serta disiplin dalam memprioritaskan keamanan penumpang.

Kedisiplinan itu termasuk mengangkut jumlah penumpang tidak lebih dari kapasitas, memperhatikan laporan cuaca dan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan tidak lalai dalam pengawasan.

Luhut menambahkan, saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan lima dermaga di Danau Toba dan pembenahan fasilitas dermaga.

“Menurut saya pembangunan fasilitas dan infrastruktur di wilayah tersebut mau tidak mau harus mengikuti peningkatan kunjungan wisatawannya. Saya akan datang ke lokasi secepatnya, untuk melakukan evaluasi apa saja yang perlu dilakukan dan diperbaiki,” katanya.

Luhut berharap kecelakaan KM Sinar Bangun menjadi yang terakhir dan pelajaran untuk semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan layanan transportasi. (ade)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending