Connect with us

MAKRO

Terkait PKSP, Kemenko Perekonomian Minta Daerah Siapkan Data Spasial

Published

on

Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui tim percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan data spasial guna mendukung kompilasi dan integrasi informasi geospasial tematik terkait kebijakan satu peta.

“Saat ini tim PKSP sedang berfokus melakukan kompilasi dan integrasi, untuk itu diharapkan pemda membuka peta apa saja yang ada di daerahnya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Wahyu, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim PKSP, mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan kompilasi dan verifikasi terhadap informasi geospasial tematik yang ada sebelum dilakukan integrasi oleh pemerintah pusat.

Informasi geospasial tematik tersebut di antaranya adalah peta rencana tata ruang wilayah (RTRW), peta batas administrasi wilayah, peta jalan, peta izin lokasi, peta izin usaha pertambangan, peta tanah ulayat atau hutan adat, peta daerah irigasi dan peta jaringan irigasi daerah.

Sejak 2016 tim PKSP sudah melakukan proses verifikasi informasi geospasial tematik daerah untuk wilayah Kalimantan. Kemudian untuk Sumatera, Sulawesi, Bali, NTB, NTT pada 2017.

Wahyu mengatakan pada 2018, proses verifikasi informasi geospasial tematik daerah ditargetkan dilakukan pada wilayah Jawa, Kepulauan Maluku, dan Papua.

Hasil yang telah dicapai oleh Tim PTSP sampai dengan Januari 2018 untuk Kalimantan telah terintegrasi 69 peta informasi geospasial tematik dari target 78, Sumatera sebanyak 66 peta dari 82, Sulawesi sebanyak 63 dari 80, Bali, NTB, NTT sebanyak 64 dari 79, Jawa sebanyak 35 dari 81, Maluku 26 dari 80, dan Papua 26 dari 81.

“Pelaksanaan kebijakan satu peta juga membantu realisasi Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, di mana satu peta dibutuhkan agar tidak menimbulkan kebingungan investor dalam berusaha di Indonesia,” kata Wahyu, seperti dikutip Antara. (rcb)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAKRO

Wadhuh, Pemerintah Lamban dalam Menghadapi Potensi Terjadinya Krisis

Published

on

Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon, bersalaman dengan Menkeu RI Sri Mulyani.

Apakabarnews.com, Jakarta – Keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 yang dibacakan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat, 18 Mei 2018, dinilai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terlalu datar dan kurang greget. Padahal, kita saat ini sedang menghadapi ancaman terjadinya krisis ekonomi di depan mata malah sudah masuk tahap awal krisis.

“Depresiasi nilai tukar rupiah, capital outflow, serta terus terkereknya harga minyak dunia, adalah contoh beberapa situasi terkini yang akan berdampak besar bagi perekonomian kita. Pemerintah tak bisa terus-menerus menyalahkan faktor eksternal saat menghadapi kesulitan-kesulitan tadi. Dalih semacam itu menunjukkan pemerintah tak siap mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan buruk ekonomi di masa depan.” katanya di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Ketidakpastian kurs rupiah, kata Fadli, bukan hanya disebabkan faktor global, tapi juga karena fundamental ekonomi kita sejak lama bermasalah. Defisit neraca perdagangan yang mencapai US$1,63 miliar pada April lalu, misalnya, yang merupakan angka terendah sejak tahun 2014, menunjukkan betapa keroposnya fundamental perekonomian kita.

“Dalam catatan saya, sepanjang tahun 2018, hanya pada bulan Maret kemarin neraca perdagangan kita surplus,” kata Fadli.

Kita juga bisa melihat bahwa pemerintah cukup lamban dalam memberi respon kebijakan moneter. Hal-hal semacam itu telah memperburuk situasi kita dalam menghadapi dinamika perekonomian global.

BACA SELANJUTNYA : Apakah pemerintah terlalu memanjakan tenaga kerja asing?

Pages: 1 2 3 4


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MAKRO

Darmin Nasution Menerima Kunjungan 25 Investor Amerika

Published

on

ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan dan melakukan audiensi dengan sekitar 20 investor Amerika Serikat dengan agenda utama diskusi seputar kebijakan ekonomi di Indonesia, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta (22/2/2018).

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi sarana komunikasi dua arah yang membuka kesempatan lebih luas bagi para calon investor untuk mengetahui apa saja potensi ekonomi di Indonesia beserta kebijakan yang mendukung di dalamnya.

“Pemerintah Indonesia ingin selalu bersikap investor-friendly dalam membuka peluang investasi di berbagai bidang ekonomi,” kata Bambang. 

Sejumlah respon aktif muncul dari kalangan investor, salah satunya pada sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tercatat hingga saat ini terdapat 245 Proyek Strategis Nasional dan 2 Program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan perkiraan total investasi sebesar Rp 4.417 T (per 19 Desember 2017).

“Infrastruktur menjadi sektor penting yang membutuhkan investasi besar. Pemerintah selama ini terus melakukan monitoring terhadap seluruh proyek melalui sistem teknologi dan informasi terintegrasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo.

Maka untuk memberikan kemudahan investasi, pemerintah serius melaksanakan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan ini meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha agar lebih efisien dan terintegrasi sehingga para investor lebih mudah berinvestasi di Indonesia.

Hadir dalam audiensi Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo dan Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto. 

Sementara rombongan investor Amerika dipimpin oleh Konsul Jenderal New York Amerika Serikat dan Co-Chief Executive Officer SR Group Hartadinata Harianto, beserta 20 Investor Amerika Serikat yang terdiri dari Founder, CEO dan Managing Partner dari berbagai perusahaan di berbagai sektor industri. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MAKRO

Darmin Nasution : Investasi Sudah Naik, Pertumbuhan Naik, Tapi Masih Belum Cukup

Published

on

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, sebenarnya insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Indonesia selama ini sudah ada, yaitu dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan perlakuan-perlakuan mengenai PPn BM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan sebagainya.

Insentif-insentif itu, menurut Menko Perekonomian, telah membuat investasi di tanah air meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu masih dirasa belum cukup seperti yang diharapkan.

“Pertanyaannya kemudian yang dibahas adalah kenapa tidak banyak yang memanfaatkannya, kenapa tidak mendorong investasi cukup besar,” kata Darmin usai Rapat Terbatas tentang Insentif Untuk Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018) sore.

Hal itu, jelas Menko Perekonomian, yang dalam Rapat Terbatas dicoba dianalisis.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada pandangan bahwa perlu dipastikan saat investor datang ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mestinya sudah bisa mengatakan dia dapat atau tidak fasilitasnya.

“Karena kalau ditunggu dulu, waktu berjalan, nanti perizinannya menjadi terhambat malah. Perizinannya lama, tidak operasi-operasi, kemudian mulai masalah di dapat hak atau tidak kalau sudah begitu lama dan sebagainya. Jadi, itu salah satu,” jelas Darmin.

Yang kedua, lanjut Darmin, diakui kepastian dan kejelasan aturan mungkin perlu dirinci lebih lanjut. Misalnya, tax allowance ada banyak terminologi di dalamnya yang perlu dipertegas maksudnya apa. 

Kalau aset hitung-hitungan aset, aset yang mana saja yang patut atau yang harus atau yang boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Apa tanah masuk? Apa tanah tidak masuk? Dan sebagainya.

Menko Perekonomian menjelaskan, pada rapat terbatas cukup banyak pembicaraan pembahasan-pembahasan berjalan. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending