Connect with us

JAKARTA

Empat Sekolah di Tebet Dinilai TP LSS Jaksel

Published

on

Empat Sekolah di Tebet Dinilai TP LSS Jaksel.

Apakabarnews.co.id, Jakarta – Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat (TP LSS) tingkat Kota Jakarta Selatan melakukan penilaian terhadap empat sekolah di Kecamatan Tebet. Penilaian mencakup berbagai hal mulai dari kualitas jajanan di areal kantin hingga kebersihan sekolah.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Jakarta Selatan, Sunardi mengatakan, empat sekolah yang dinilai masing-masing TK Al Ittihad Tebet Barat, SDN Tebet Barat 08 Pagi, SMPN 73 Tebet Timur dan SMKN 32 Tebet Barat.

“Kali ini ada empat sekolah yang dinilai. Penilaian meliputi berbagai hal terkait dengan kesehatan di sekolah,” ujarnya, Selasa (13/3/2018).

Sunardi menjelaskan, empat sekolah tersebut nantinya akan bersaing dengan sekolah lainnya yang mengikuti LSS tingkat kota. Di Jakarta Selatan setidaknya ada 40 sekolah yang mengikuti LSS.

“Jika terpilih, sekolah tersebut akan mewakili Jakarta Selatan dalam LSS tingkat Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya.

Menurut Sunardi, saat pelaksanaan penilaian, pihaknya bersama tim penilai memberi catatan langsung kepada pihak sekolah. Sehingga kekurangan di lapangan dapat segera diperbaiki.

“Kita langsung berikan catatan untuk bahan evaluasi sekolah masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala TK Al Ittihad, Sarifah bersyukur sekolah yang dikelolanya ini terpilih menjadi bagian dalam LSS tingkat kota. Pihaknya sendiri siap melakukan pembenahan jika ada catatan dari tim penilai.

“Harapan saya, semoga TK Al Ittihad bisa mewakili Jakarta Selatan untuk maju ke tingkat Provinsi DKI Jakarta,” tandasnya. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAKARTA

Menteri Siti Minta Buaya Muara di Priok Segera Dievakuasi

Published

on

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya

Apakabarnews, Yogyakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya meminta buaya yang muncul di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tidak ditembak tapi segera disiapkan langkah evakuasi agar tidak mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

“Kami sudah meminta ke pihak Lantamal untuk tidak menembak dengan senjata api ke satwa tersebut,” kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis diterima di Yogyakarta, Minggu.

Untuk itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), segera berkoordinasi dengan lantamal dan pengelola Ancol, terkait penanganan satwa berjenis buaya muara (Crocodylus porosus) ini.

“Kami masih menduga atau memperkirakan buaya berukuran 2,5 meter tersebut lepas dari penangkaran atau lepas waktu banjir, sehingga kecil kemungkinan buaya tersebut berasal dari alam,” ujar Siti.

Hingga kini, belum diketahui fenomena apa yang menyebabkan buaya tersebut berkeliaran di sekitar pantai atau laut. Untuk itu ia telah meminta Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Direktur terkait untuk memeriksa semua lembaga konservasi atau penangkaran disekitar pluit, dan terus mencari informasi apakah buaya tersebut dilepas, terlepas atau ada hal lainnya.

“Hari ini tim lapangan BKSDA masih berjaga di lapangan bersama pihak manajemen Ancol dan lantamal. Saat ini jaring-jaring pengaman ke batas Ancol sudah terpasang,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE Indra Eksplotasia mengatakan bahwa saat ini penanganan sedang berlangsung oleh BKSDA DKI, untuk selanjutnya dipantau pergerakannya, sehingga buaya dapat segera dievakuasi.

Sebelumnya diberitakan kemunculan buaya muara sepanjang tiga meter di perairan Kompleks TNI Angkatan Laut, Pondok Dayung, Tanjung Priok pada Kamis (14/6). Setidaknya ada 15 kali buaya itu muncul di sekitar Pondok Dayung.

Buaya tersebut kemudian pada Sabtu ditembak dua kali oleh anggota Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska). Namun, hingga saat ini, petugas masih belum menemukan kembali buaya tersebut. (pus)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

DKI Minta Pendatang Baru Jakarta Harus Berketrampilan

Published

on

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Masrokhan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Masrokhan mengatakan agar tidak menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan, pendatang baru yang ingin datang ke Jakarta harus memastikan dirinya memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan tempat tinggal yang jelas.

“Jakarta sebagai ibukota negara terbuka bagi siapapun yang ingin mengadu nasib. Namun kami mengimbau jika ingin ke kota ini harus dipersiapkan agar tidak luntang-lantung. Jangan sampai jadi PMKS jalanan,” katanya di Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Dia melanjutkan, pendatang baru yang datang ke Jakarta harus memastikan dirinya mempunyai kriteria seperti keterampilan yang dibutuhkan, pekerjaan yang jelas, dan tempat tinggal di Jakarta agar kehidupan mereka ada yang menjamin.

Tanpa itu, pihaknya khawatir mereka akan hidup telantar di Jakarta.

Kondisi itu tentu merugikan para perantau, niat awal ingin mendapat kehidupan yang lebih baik, namun karena tidak memiliki persiapan akhirnya akan menyusahkan dirinya.

“Jika luntang-lantung di Jakarta, menggelandang di Jakarta karena telantar, sudah jadi tugas kami untuk melakukan penjangkauan. Karena mereka sudah menjadi PMKS jalanan. Terus mereka akan kami bawa ke panti,” jelasnya.

Menurut Masrohan pendatang juga harus mempunyai keluarga atau saudara atau kenalan yg menjamin bisa tinggal sementara sebelum mendapatakan pekerjaan dan penghasilan yang memadai agar bisa mandiri.

Dalam melakukan penjangkauan, pihaknya mengerahkan 425 orang Petugas P3S Dinas Sosial DKI Jakarta di lima wilayah kota administrasi.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam melakukan penjangkauan PMKS jalanan.

“Jika sudah terjangkau oleh petugas kami, PMKS itu akan dibawa ke Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 dan 2 yang ada di Kedoya, Jakarta Barat dan Cipayung, Jakarta Timur. Mereka akan diberikan pembinaan beberapa bulan agar tidak kembali ke jalanan,” ujarnya.

Ia menyebutkan tanpa persiapan matang untuk mengadu nasib ke Jakarta, maka lebih baik bekerja untuk membangun di daerah masing-masing, karena pemerintah pusat telah menyalurkan banyak bantuan bagi daerah.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu dapat meringankan warga daerah dan membuat kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah Pusat telah banyak menyalurkan bantuan bagi warga miskin seperti Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan.

Infrastruktur di daerah juga sedang gencar dibangun oleh Pemerintah Pusat untuk mendorong perekonomian warga daerah. Sehingga warga daerah lebih terjamin kesejahteraannya, tambahnya. (rey)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Soal Pulau Reklamasi, Anies Yakin di Pihak yang Benar

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini bahwa langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap pulau reklamasi yakni pulau C dan D adalah benar.

“Tugas saya adalah menegakan aturan, menegakan ketentuan. Kalau berpegangan dengan menegakan aturan, menegakan ketentuan kita berada di pihak yang benar dan kuat,” kata Anies di Jakarta Pusat, Minggu.

Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penutupan dan penyegelan bangunan di pulau reklamasi yakni pulau C dan D di Jakarta Utara pada hari Kamis (7/6/2018).

panduk penyegelan dari Pemprov DKI Jakarta dipasang yang berupa peringatan lokasi ditutup karena melanggar pasal 69 ayat 1 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Ada sebanyak 932 unit bangunan yang di atas pulau reklamasi di Pulau C dan D disegel dan lokasi ditutup tidak boleh melakukan aktifitas serta dijaga Satpol PP.

Gubernur menegaskan bahwa kepentingannya menyegek pulau reklamasi adalah menegkan aturan. ini bukan dua pihak.

“Kami adalah negara yang mengatur wilayahbl seluruh wilayah jakarta dan silahkan anda mengikuti aturan aja, dan ini bukan negosiasi dan tidak ada negosiasi,” kata Anies.

Untuk membangun wilayah harus ada rencana tata ruang, sekarang tidak bisa . karena pemda kalau mengeluarkan izin harus ada rencana tata kota dan sekarang belum ada, katanya. (sus)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending