Connect with us

JAWA BARAT

Gubernur Aher Dukung Perkembangan Properti di Jabar

Published

on

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Apakabarnews.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berupaya mendorong para pengembang dan institusi keuangan untuk terus dapat melaksanakan pembangunan perumahan bersubsidi di wilayah Jawa Barat. Ini untuk menyukseskan progam satu juta rumah yang dicanangkan oleh presiden pada tanggal 29 April 2015 lalu sebagai bagian nawacita. 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebutkan dukungannya pada perkembangan properti di Jawa Barat, terkhusus perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Termasuk urusan perijinan, menurut Aher, pihaknya serius memberikan kemudahan pelayanan perizinan perumahan. “Pemprov Jabar dinilai telah berhasil dalam penyederhanaan prosedur perizinan perumahan. Izin yang semula selesai dalam tempo 14 hari kerja kini dapat disingkat menjadi 1-3 hari kerja saja,” ungkap Aher, di Bandung, Sabtu (11/3/2017). 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan progam satu juta rumah  telah menjadi perhatian dengan dengan tetap menjaga konsep tata ruang yang telah disepakati bersama. 

Menurutnya berdasarkan data yang ada hingga awal bulan Desember 2017, capaian program satu juta rumah baru mencapai 765,120 unit di tingkat nasional. 

“Capaian tersebut didominasi oleh pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 70 persen dan rumah non MBR yang terbangun sebesar 30 persen,” katanya pada Rakor Pemetaan Kebutuhan Rumah Bersubsidi 2018 Jawa Barat, Bandung, Senin (12/3/2018).
 
Dalam pencapaian target tersebut, sekitar 20 persen rumah dibangun oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah yang berupa Rusunawa, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan Bantuan Stimulan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).
 
Sedangkan 30 persen Iainnya dibangun oleh pengembang perumahan bersubsidi yang mendapatkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non-subsidi oleh pengembang. 
 
Capaian program satu juta rumah di Provinsi Jawa Barat sendiri baru mencapai 186.822 unit dengan skema pembiayaan terdiri dari FLPP sebanyak 3.381 unit, SSB sebanyak 59.628 unit dan SBUM sebanyak 50804 unit. 

“Tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan pembangunan satu ma rumah sangat dipengaruhi oleh kiprah para pengembang dan institusi keuangan yang bergerak di bidang property,” katanya. 
 
Menurutnya khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program satu juta rumah yaitu ketersediaan lahan, implementasi pembangunan hunian berimbang dan percepatan perijinan pembangunan perumahan yang belum diterapkan secara merata di kabupaten/kota. 
 
“Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi ketersediaan lahan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, saya berharap agar konsep bank tanah di Jawa Barat dapat segera terwujud,” ujarnya.
 
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menekankan penerapan konsep hunian berimbang bagi pengembang pengembang besar yang melaksanakan pembangunan perumahan pada kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan strategis provinsi dengan memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat. Adapun pusat pusat pertumbuhan baru yang terdapat dalam RTRW Jawa Barat, yaitu Metropolitan BODEBEKARPUR, 
 
Metropolitan Bandung Raya, Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu, Pusat Pertumbuhan Rancabuaya, Metropolitan Cirebon Raya, dan Pusat Penumbuhan Pangandaran. Hal ini dapat ditangkap sebagai peluang oleh stakeholders baik pengembang, pemerintah maupun masyarakat untuk dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 
Iwa mengaku pengembang dan developer pada dasarnya merupakan uiung tombak dari pencapaian mekanisme human berimbang ini , Sehingga pihaknya sangat berharap pengembang memiliki komitmen dalam mewujudkan dan mengimplementasikan konsep hunian berimbang agar terjadi harmonisasi dalam pembangunan perumahan di Jawa Barat. (vin)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA BARAT

Empat Hal Negatif yang Harus Ditanggung Polri, Setelah Iwan Bule Jadi Pj Gubernur

Published

on

Mendagri Tjahyo Kumolo dan Pj Gubernur Jabar Iwan Bule

Apakabarnewss.com, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Netta S Pane menyayangkan ditunjuknya Komjen Pol. Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

“Penunjukan ini lebih banyak mudaratnya bagi Kepolisian RI (Polri) ketimbang manfaatnya. Sebab penunjukan Iriawan akan menimbulkan 4 hal negatif bagi polri,” kata Netta kepada media ini di Jakarta, Senin (18/6/2018).

Kemudian Netta membeberkan secara rinci keempat yang merugikan bagi Polri tersebut. Apa saja?

Mengapa Dwi Fungsi Polri Bisa Bikin TNI Cemburu ? Begini Alasannya

Pertama, akan menimbulkan pertanyaan dan kecemburuan TNI dimana pasca orba dwifungsi ABRI dihapus kok sekarang muncul dwifungsi polri.

Kedua, penunjukan Iriawan ini akan menimbulkan kejengkelan birokrat sipil Depdagri, seolah Depdagri tdk punya pejabat yg mumpuni jadi Pj Gubernur jabar.

“Jangan mentang-mentang menterinya dari PDIP dan PDIP dekat dengan Polri kemudian langsung main tunjuk jenderal polisi sbg Pj Gubernur jabar.

Ketiga, menurut Netta, dengan penunjukan ini independensi Polri diragukan, mengingat dalam Pilkada Jabar ada jenderal polri yang ikut kontestaai.

“Sehingga patut dipertanyakan, apakah penunjukan ini untuk mengamankan calon polisi di Pilgub,” Kata Netta.

Keempat, jika terjadi konflik di akar rumput dalam Pilgub Jabar, Polri akan dikecam publik, mengingat Kapolda dan Pj Gubernur dari Polri tapi tetap tidak mampu melakukan pengamanan.

“IPW berharap elit tertentu jangan menyeret-nyeret polri ke dunia lain. Polri cukup dijaga profesionalisme dan infependensinya agar kepercayaan publik tetap terjaga,” kata Netta. (bud)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Iwan Bule Mengaku Kaget, Padahal Sejak Awal Tahun Sudah Diekspos oleh Mendagri

Published

on

Pj Gubernur Jabar Iwan Bule atau Komjen (Pol) M Irawan.

Apakabarnews.com, Bandung – Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH mengaku kaget ketika diberi tahu oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa dirinya akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

“(Dihubungi Mendagri) itu lebaran kedua ya, jam 8 malam dikasih tahu kabar ini, kaget tentunya. Jadi baru tahu juga, kami sedang ada di Surabaya, sedang bersilaturahim dengan besan makanya langsung kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan,” kata M Iriawan, usai dilantik menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka Bandung, Senin (18/6/2018).

BACA JUGA : Empat Hal Negatif yang Harus Ditanggung Polri Setelah Iwan Bule Jadi Pj Gubernur

Dia menuturkan siap melaksanakan tugas dan kewajibannya dan amanat yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada dirinya terkait tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Pemerintah Menipu Rakyat, Soal Pelantikan Perwira Polri Sebagai Pj Gubernur Jabar

“Kami prajurit sejati apapun yang diperintahkan oleh negara akan dilaksanakan, kami siap. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, akan dilaksanakan dengan kerja keras untuk Jawa Barat karena kita tahu Pak Aher pada masanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat banyak berhasil dalam memimpin Jawa Barat,” tuturnya.

Pihaknya, lanjut Iriawan, akan fokus melayani masyarakat Jawa Barat dan terkait dengan pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 2018, dirinya akan menekankan tentang netralitas ASN di Pemprov Jawa Barat.

“Tentunya, kami akan mengawasi ASN untuk netral, jelas itu prinsip kami,” ujar mantan Kapolda Jabar dan Metro Jaya ini.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat habis pada 13 Juni 2018.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Bandung. (sin)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Pemerintah Menipu Rakyat, Soal Pelantikan Perwira Polri Sebagai Pj Gubernur Jabar

Published

on

Fadli Zon, dan Jokowi.

Oleh : Fadli Zon

Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Masalah ini pernah menjadi kontroversi pada bulan Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat saat itu, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan.

BACA JUGA : Iwan Bule Mengaku Kaget, Padahal Sejak Awal Tahun Sudah Diekspos oleh Mendagri

Selain mencederai semangat Reformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri.

Wah Ternyata Ada 8 Alasan, Mengapa Pj Gubernur dari Polisi Harus Ditolak

Namun, pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik, menipu rakyat.

Alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada.

Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.

Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja.

Saya mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini.

Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut.

Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.

Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu.

Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.

Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.

Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat.

Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat.

Dr. Fadli Zon, M.Sc. adalah Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending