Connect with us

POLITIK

Legislator DPR RI Pertanyakan Roadmap Kepegawaian Nasional

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Apakabarnews.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily mempertanyakan roadmap sistem kepegawaian nasional yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur saat rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/3/2018).

“Roadmap sistem kepegawaian nsaional yang bapak (MenPAN-RB, red) sampaikan, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan Bangsa ini? Karena saya tidak menangkap ada satu grand design yang komprehensif terkait dengan berapa kebutuhan kepegawaian nasional, jika dihubungkan dengan rasio populasi penduduk Indonesia,” tanya Ace kepada MenPAN-RB dalam rapat kerja itu.

Politisi F-PG itu menilai, perhitungan kebutuhan kepegawaian nasional dengan rasio populasi penting dilakukan, agar ke depan  tidak ada lagi ‘ganti kepemimpinan lalu ganti kebijakan’.

“Di daerah itu, ada janji politik dari calon kepala daerah yang mencalonkan diri. Kalau menang, maka mereka membuat kebijakan untuk rekrutmen CPNS. Ini jangan lagi terjadi. Makanya perlu ada perhitungan kebutuhan PNS dengan rasio penduduk serta sejauh mana kapasitas keuangan negara, jangan sampai rekrutmen CPNS menjadi beban negara,” ungkapnya.

Sebelumnya, MenPAN-RB Asman Abnur menjelaskan, salah satu program strategis yang direncanakan Kementerian PAN-RB tahun ini adalah mulai dari perencanaan rekrutmen CPNS dan seleksinya. Kondisi terkini, pemerintah memiliki 4,3 juta ASN yang tersebar di pusat dan daerah, dimana dari total 4,3 juta pegawai negeri tersebut didominasi oleh tenaga buruh dan tenaga kesehatan.

“Tahun lalu sudah dilakukan untuk 62 Kementerian dan Lembaga. Hampir sudah lima tahun tidak merekrut, alhamdulillah berhasil. Kita melakukan perubahan model pendidikan, dan reformasi model kesejahteraan,” katanya.

MenPAN-RB menjelaskan, target pemerintah dalam rekrutmen CPNS kali ini menghasilkan PNS yang smart, yang tidak kalah dengan swasta, sehingga tidak diatur oleh pengusaha. Smart itu artinya integritas dan komunikasi dengan negara luar juga lancar.

“Kalau ASN pintar tidak bisa lagi diatur oleh swasta. Swasta itu diatur oleh birokrasi. Dan penekanan saya adalah hospitality. Hospitality menjadi modal dan sikap yang harus dimiliki oleh ASN,” katanya.

“Kita dituntut sekarang untuk mengedepankan pelayanan, bukan lagi kekuasaan. Jaringan hubungan internasional, kita sudah bangun dengan Korea, Australia, bagaimana mereka menggunakan sistem ASN-nya,” tambahnya. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Empat Hal Negatif yang Harus Ditanggung Polri, Setelah Iwan Bule Jadi Pj Gubernur

Published

on

Mendagri Tjahyo Kumolo dan Pj Gubernur Jabar Iwan Bule

Apakabarnewss.com, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Netta S Pane menyayangkan ditunjuknya Komjen Pol. Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

“Penunjukan ini lebih banyak mudaratnya bagi Kepolisian RI (Polri) ketimbang manfaatnya. Sebab penunjukan Iriawan akan menimbulkan 4 hal negatif bagi polri,” kata Netta kepada media ini di Jakarta, Senin (18/6/2018).

Kemudian Netta membeberkan secara rinci keempat yang merugikan bagi Polri tersebut. Apa saja?

Mengapa Dwi Fungsi Polri Bisa Bikin TNI Cemburu ? Begini Alasannya

Pertama, akan menimbulkan pertanyaan dan kecemburuan TNI dimana pasca orba dwifungsi ABRI dihapus kok sekarang muncul dwifungsi polri.

Kedua, penunjukan Iriawan ini akan menimbulkan kejengkelan birokrat sipil Depdagri, seolah Depdagri tdk punya pejabat yg mumpuni jadi Pj Gubernur jabar.

“Jangan mentang-mentang menterinya dari PDIP dan PDIP dekat dengan Polri kemudian langsung main tunjuk jenderal polisi sbg Pj Gubernur jabar.

Ketiga, menurut Netta, dengan penunjukan ini independensi Polri diragukan, mengingat dalam Pilkada Jabar ada jenderal polri yang ikut kontestaai.

“Sehingga patut dipertanyakan, apakah penunjukan ini untuk mengamankan calon polisi di Pilgub,” Kata Netta.

Keempat, jika terjadi konflik di akar rumput dalam Pilgub Jabar, Polri akan dikecam publik, mengingat Kapolda dan Pj Gubernur dari Polri tapi tetap tidak mampu melakukan pengamanan.

“IPW berharap elit tertentu jangan menyeret-nyeret polri ke dunia lain. Polri cukup dijaga profesionalisme dan infependensinya agar kepercayaan publik tetap terjaga,” kata Netta. (bud)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Iwan Bule Mengaku Kaget, Padahal Sejak Awal Tahun Sudah Diekspos oleh Mendagri

Published

on

Pj Gubernur Jabar Iwan Bule atau Komjen (Pol) M Irawan.

Apakabarnews.com, Bandung – Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH mengaku kaget ketika diberi tahu oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa dirinya akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

“(Dihubungi Mendagri) itu lebaran kedua ya, jam 8 malam dikasih tahu kabar ini, kaget tentunya. Jadi baru tahu juga, kami sedang ada di Surabaya, sedang bersilaturahim dengan besan makanya langsung kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan,” kata M Iriawan, usai dilantik menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka Bandung, Senin (18/6/2018).

BACA JUGA : Empat Hal Negatif yang Harus Ditanggung Polri Setelah Iwan Bule Jadi Pj Gubernur

Dia menuturkan siap melaksanakan tugas dan kewajibannya dan amanat yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada dirinya terkait tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Pemerintah Menipu Rakyat, Soal Pelantikan Perwira Polri Sebagai Pj Gubernur Jabar

“Kami prajurit sejati apapun yang diperintahkan oleh negara akan dilaksanakan, kami siap. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, akan dilaksanakan dengan kerja keras untuk Jawa Barat karena kita tahu Pak Aher pada masanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat banyak berhasil dalam memimpin Jawa Barat,” tuturnya.

Pihaknya, lanjut Iriawan, akan fokus melayani masyarakat Jawa Barat dan terkait dengan pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 2018, dirinya akan menekankan tentang netralitas ASN di Pemprov Jawa Barat.

“Tentunya, kami akan mengawasi ASN untuk netral, jelas itu prinsip kami,” ujar mantan Kapolda Jabar dan Metro Jaya ini.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat habis pada 13 Juni 2018.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Bandung. (sin)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Pemerintah Menipu Rakyat, Soal Pelantikan Perwira Polri Sebagai Pj Gubernur Jabar

Published

on

Fadli Zon, dan Jokowi.

Oleh : Fadli Zon

Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Masalah ini pernah menjadi kontroversi pada bulan Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat saat itu, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan.

BACA JUGA : Iwan Bule Mengaku Kaget, Padahal Sejak Awal Tahun Sudah Diekspos oleh Mendagri

Selain mencederai semangat Reformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri.

Wah Ternyata Ada 8 Alasan, Mengapa Pj Gubernur dari Polisi Harus Ditolak

Namun, pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik, menipu rakyat.

Alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada.

Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.

Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja.

Saya mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini.

Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut.

Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.

Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu.

Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.

Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.

Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat.

Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat.

Dr. Fadli Zon, M.Sc. adalah Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending