Connect with us

HUKUM

KPK Pelajari Putusan Pra Peradilan Terkait Bank Century

Published

on

Mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus korupsi Bank Century.

“Tentu, kami hormati putusan pengadilan tersebut. Berikutnya, KPK akan mempelajari putusan itu dan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan karena amar putusan itu relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Prinsip dasarnya, kata dia, KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup.

Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (10/4/2018), Hakim Tunggal Effendy Muchtar memerintahkan KPK untuk tetap melanjutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Hakim Effeny juga memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan berdasarkan surat dakwaan atas nama Budi Mulya atau melimpahkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sebelumnya pada Juli 2014, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Dalam pertimbangannya hakim menjelaskan bahwa Budi Mulya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak dilakukan dengan itikad baik.

Perbuatan melawan hukum, yaitu pemberian persetujuan FPJP dengan dilakukan dengan itikad tidak baik karena untuk mencari keuntungan diri sendiri dan juga dalam penyelamatan dana YKKBI (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia) yang ada di Bank Century dan tindakan-tindakan lain yang berdasarkan korupsi, kolusi, nepotisme.

YKKBI menyimpan dana di Bank Century hingga mencapai Rp83 miliar dan merupakan salah satu nasabah yang uangnya dikembalikan dari pengucuran FPJP sebesar Rp689,39 miliar.

Di samping itu, hakim menilai pemberian FPJP tidak dilakukan dengan analisis mendalam dan berdampak positif sehingga bertentangan dengan pasal 25 UU No23/1999 sebagaimana diubah UU 3/2004 yang mengatur keputusan dewan Gubernur BI tidak dapat dihukum bila mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya sepanjang dengan itikad baik yang dipandang bila dilakukan bukan untuk diri, keluarga, kelompoknya dan atau tindakan-tindakan lain yang terindikasi korupsi, kolusi nepotisme.

Perbuatan melawan hukum lainnya adalah memperoleh pinjaman sebesar Rp1 miliar dari Robert Tantular.

Dalam perbuatan a quo terdakwa melakukan perbuatan karena untuk kepentingan diri sendiri yaitu memperoleh pinjaman dana dari Robert Tantular dan penyelamatan YKKBI sehingga persetujuan pemberian penetapan FPJP oleh terdakwa dilakukan dengan itikad tidak baik sehinga tidak sesuai dengan pasal 45 UU Bank Indonesia.

Atas perbuatan tersebut, Budi Mulya menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp8,5 triliun yaitu FPJP sebesar Rp689,39 miliar, penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan senilai Rp6,7 triliun hingga Juli 2009 dan Rp1,2 trilun pada Desember 2013, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Abraham Samad Ajak Mahasiswa Cegah Korupsi

Published

on

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Apakabarnews.com, Palembang – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengajak para mahasiswa seluruh Indonesia untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi penyelewengan uang negara.

“Generasi penerus harus bebas dari korupsi, oleh karena itu kami mengajak para mahasiswa dengan mendatangi kampus,” kata dia kepada wartawan di Palembang, Minggu (22/4/2018).

Menurut dia, pemuda harus menjadi pilar terdepan dalam mengawal sistem demokrasi yang berjalan. Terlebih lagi bonus demografi Indonesia pada 2030 yang dinilai akan melahirkan sumberdaya manusia potensial sehingga di tangan pemuda lah maju mundur bangsa ini.

Pihaknya rutin berdiskusi dan seminar tentang pentingnya pencegahan korupsi tersebut kepada para mahasiswa di Indonesia termasuk Sumsel. Untuk Sumsel sendiri telah melaksanakan diskusi dengan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dan Unsri Indralaya.

Memang dalam pencegahan korupsi, menurut dia, yang perlu dibenahi permasalahan sistem yang ada. Walaupun orang bersih bila sudah masuk dalam suatu sistem bisa saja mereka tergelincir.

Oleh karena itu sistem perlu dibenahi agar dalam menjalankan organisasi sulit untuk terjebak, ujar dia.

Dia mengatakan, selain itu perlu adanya pendidikan dasar dari keluarga terutama pendidikan moral. Bila generasi penerus sudah memiliki dasar kehidupan yang baik maka korupsi akan dapat dihindari.

“Generasi muda perlu dipersiapkan untuk memimpin bangsa dimasa mendatang,” jelas dia.

Sebelumnya ke Palembang Abraham Samad melalui Gerakan “Kami Indonesia” telah berdiskusi di kota pelajar Yogyakarta. Kemudian berlanjut ke Bandung dan Makassar sebagai lokasi roadshow, seerti dikutip Antara. (uir)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

3 Gaya Seksi Pedangdut Xena Xenita Bersama Sahabat-Sahabatnya

Published

on

Pedangdut seksi Xena Xenita yang terjerat hukum

Apakabarnews.com, Jogja – Satu lagi penyanyi yang harus berurusan dengan polisi karena kasus obat-obatan.

Seorang penyanyi dangdut yang cukup ternama di wilayah Yogyakarta, Xena Xenita (19), ditangkap polisi pada 10 April 2018 lalu karena diduga memiliki dan mengedarkan jenis obat keras tanpa izin.

Mau tahu, bagaimana Xena Xenita dan kawan-kawannya, bergaya di depan kamera?

Xena ditangkap di simpang empat Karangnongko, Wates seusai manggung di sebuah acara sekolah. Rupanya, polisi sudah mengendus penyalahgunaan obat keras oleh warga Mantrijeron, Kota Yogyakarta itu lalu dilakukan pengintaian.

BACA JUGA : Di Tahanan Polisi pedangdut Lokal Xena Xenita Dijenguk Ibunya

Bagaimana Xena dan kawan-kawannya bergaya di depan kamera. Berikut ini adala 3 gayanya yang diperoleh dari akun medsos instagramnya.

Gaya 1 : Saat di Boyolali, Jawa Tengah.

Gaya 2 : Saat di Hotel, Jogjakarta

Gaya 3 : Saat di Kecamatan Selo, Boyolali.


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kasus Abu Tours, Hari Ini Polda Tetapkan Tersangka Baru

Published

on

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani.

Apakabarnews.com, Makassar – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan tersangka baru dalam kasus bisnis umrah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) yang merugikan jamaahnya hingga Rp1,4 triliun atau sekitar 86.720 orang.

“Hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota, tersangka dalam kasus ini tidak hanya satu orang saja dan berdasarkan bukti-bukti telah ditetapkan lagi satu tersangka baru,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Jumat (20/4/2018).

Adapun tersangka baru yang ditetapkan penyidik Sub Direktorat II Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel yakni mantan Direktur Keuangan PT Abu Tours berinisial MK (40).

BACA JUGA : Polisi Periksa Istri CEO Abu Tour

Dicky mengatakan, tersangka MK disebut ikut serta melakukan penggelapan dan pencucian uang sehingga menyebabkan kerugian bagi para calon jamaah umrah. Ia menyebut, MK sebagai Manajer Keuangan berperan mengendalikan lalu lintas keuangan dari rekening penampungan. Bahkan tersangka juga melakukan pendistribusian sebagian dana ke rekening pribadi dan untuk keperluan lain di luar keperluan umrah.

“Jadi tersangka ini punya peran menampung semua dana jamaah kemudian tersangka juga mengalihkan dana jamaah itu ke rekening pribadinya,” jelas Dicky.

Atas perbuatannya itu, penyidik kemudian menerapkan Pasal 374 Subsider 372 Juncto 55, 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Sebelumnya, Jumat (23/3/2018), penyidik menetapkan Hamzah Mamba sebagai tersangka karena perusahaannya yang bergerak di bidang travel umrah itu tidak mampu memberangkatkan 86.720 jamaahnya ke Arab Saudi.

Mantan Direktur Sabhara Polda Kepulauan Riau (Kepri) itu mengatakan dalam menangani kasus itu pihaknya berkoordinasi intensif dengan Kemenag Sulsel.

Total kerugian para jamaah umrah yang jumlahnya sebanyak 86.720 orang itu diperkirakan lebih dari Rp1,8 triliun sesuai dengan besaran dana yang masuk dari setiap jamaah.

Atas ketidakmampuan dari pihak Abu Tour dalam memberangkatkan jamaah umrah ini, pihaknya menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah jo Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta Pasal 45 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Adapun ancaman hukuman yang disangkakan kepada tersangka adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar. (rfr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending