Connect with us

HUKUM

Novanto Minta Hakim Pertimbangkan Pencabutan Hak Politik

Published

on

Tersangka Kasus Korupsi KTP-E, Setya Novanto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali pencabutan hak politik selama lima tahun sebagaimana yang tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.

“Saya sudah hampir 20 tahun berkarir di dunia politik dimulai dari tingkat yang paling bawah hingga menjadi Ketua DPR RI, besar harapan saya agar pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung sejak selesai menjalani hukum supaya dapat di pertimbangkan oleh yang mulia Majelis Hakim atau setidak-tidaknya dapat kesampingkan,” kata Novanto.

Hal tersebut dikatakannya saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/4/2018).

BACA JUGA : Setya Novanto Menangis Sampaikan Permohonan Maaf

Ia mengatakan bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, dirinya bersikap kooperatif baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun penyidik KPK untuk memperlancar semua persidangan.

“Saya masih mempunyai tanggungan istri dan dua orang anak yang masih duduk di bangku sekolah, khususnya anak saya Giovanno Farrel yang baru berusia 12 tahun, yang masih sangat membutuhkan figur seorang ayah,” tuturnya.

Selain itu, kata Novanto, dirinya juga masih memiliki tanggungan anak-anak tidak mampu pada Yayasan Pesantren Al-Hidayah di Sukabumi dan Yayasan Yatim Mulia Nurbuwah di Sawangan Depok.

“Dukungan doa mereka lah yang membuat saya tetap kuat menghadapi semua ini,” kata Novanto.

Ia pun juga meminta kepada Majelis Hakim agar dapat mencabut pemblokiran seluruh aset milik keluarganya.

“Kepada Majelis Hakim yang mulia terhadap seluruh aset-aset, tabungan, giro, deposito, kendaraan, dan properti yang diblokir baik itu yang atas nama saya sendiri, atas nama istri saya, atas nama anak-anak saya yaitu Rheza Herwindo, Dwina Michaella, Gavriel Putranto dan Giovanno Farrel Novanto agar dapat dicabut pemblokirannya, karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya.

Dalam perkara ini Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-E. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Abraham Samad Ajak Mahasiswa Cegah Korupsi

Published

on

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Apakabarnews.com, Palembang – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengajak para mahasiswa seluruh Indonesia untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi penyelewengan uang negara.

“Generasi penerus harus bebas dari korupsi, oleh karena itu kami mengajak para mahasiswa dengan mendatangi kampus,” kata dia kepada wartawan di Palembang, Minggu (22/4/2018).

Menurut dia, pemuda harus menjadi pilar terdepan dalam mengawal sistem demokrasi yang berjalan. Terlebih lagi bonus demografi Indonesia pada 2030 yang dinilai akan melahirkan sumberdaya manusia potensial sehingga di tangan pemuda lah maju mundur bangsa ini.

Pihaknya rutin berdiskusi dan seminar tentang pentingnya pencegahan korupsi tersebut kepada para mahasiswa di Indonesia termasuk Sumsel. Untuk Sumsel sendiri telah melaksanakan diskusi dengan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dan Unsri Indralaya.

Memang dalam pencegahan korupsi, menurut dia, yang perlu dibenahi permasalahan sistem yang ada. Walaupun orang bersih bila sudah masuk dalam suatu sistem bisa saja mereka tergelincir.

Oleh karena itu sistem perlu dibenahi agar dalam menjalankan organisasi sulit untuk terjebak, ujar dia.

Dia mengatakan, selain itu perlu adanya pendidikan dasar dari keluarga terutama pendidikan moral. Bila generasi penerus sudah memiliki dasar kehidupan yang baik maka korupsi akan dapat dihindari.

“Generasi muda perlu dipersiapkan untuk memimpin bangsa dimasa mendatang,” jelas dia.

Sebelumnya ke Palembang Abraham Samad melalui Gerakan “Kami Indonesia” telah berdiskusi di kota pelajar Yogyakarta. Kemudian berlanjut ke Bandung dan Makassar sebagai lokasi roadshow, seerti dikutip Antara. (uir)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

3 Gaya Seksi Pedangdut Xena Xenita Bersama Sahabat-Sahabatnya

Published

on

Pedangdut seksi Xena Xenita yang terjerat hukum

Apakabarnews.com, Jogja – Satu lagi penyanyi yang harus berurusan dengan polisi karena kasus obat-obatan.

Seorang penyanyi dangdut yang cukup ternama di wilayah Yogyakarta, Xena Xenita (19), ditangkap polisi pada 10 April 2018 lalu karena diduga memiliki dan mengedarkan jenis obat keras tanpa izin.

Mau tahu, bagaimana Xena Xenita dan kawan-kawannya, bergaya di depan kamera?

Xena ditangkap di simpang empat Karangnongko, Wates seusai manggung di sebuah acara sekolah. Rupanya, polisi sudah mengendus penyalahgunaan obat keras oleh warga Mantrijeron, Kota Yogyakarta itu lalu dilakukan pengintaian.

BACA JUGA : Di Tahanan Polisi pedangdut Lokal Xena Xenita Dijenguk Ibunya

Bagaimana Xena dan kawan-kawannya bergaya di depan kamera. Berikut ini adala 3 gayanya yang diperoleh dari akun medsos instagramnya.

Gaya 1 : Saat di Boyolali, Jawa Tengah.

Gaya 2 : Saat di Hotel, Jogjakarta

Gaya 3 : Saat di Kecamatan Selo, Boyolali.


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kasus Abu Tours, Hari Ini Polda Tetapkan Tersangka Baru

Published

on

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani.

Apakabarnews.com, Makassar – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan tersangka baru dalam kasus bisnis umrah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) yang merugikan jamaahnya hingga Rp1,4 triliun atau sekitar 86.720 orang.

“Hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota, tersangka dalam kasus ini tidak hanya satu orang saja dan berdasarkan bukti-bukti telah ditetapkan lagi satu tersangka baru,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Jumat (20/4/2018).

Adapun tersangka baru yang ditetapkan penyidik Sub Direktorat II Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel yakni mantan Direktur Keuangan PT Abu Tours berinisial MK (40).

BACA JUGA : Polisi Periksa Istri CEO Abu Tour

Dicky mengatakan, tersangka MK disebut ikut serta melakukan penggelapan dan pencucian uang sehingga menyebabkan kerugian bagi para calon jamaah umrah. Ia menyebut, MK sebagai Manajer Keuangan berperan mengendalikan lalu lintas keuangan dari rekening penampungan. Bahkan tersangka juga melakukan pendistribusian sebagian dana ke rekening pribadi dan untuk keperluan lain di luar keperluan umrah.

“Jadi tersangka ini punya peran menampung semua dana jamaah kemudian tersangka juga mengalihkan dana jamaah itu ke rekening pribadinya,” jelas Dicky.

Atas perbuatannya itu, penyidik kemudian menerapkan Pasal 374 Subsider 372 Juncto 55, 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Sebelumnya, Jumat (23/3/2018), penyidik menetapkan Hamzah Mamba sebagai tersangka karena perusahaannya yang bergerak di bidang travel umrah itu tidak mampu memberangkatkan 86.720 jamaahnya ke Arab Saudi.

Mantan Direktur Sabhara Polda Kepulauan Riau (Kepri) itu mengatakan dalam menangani kasus itu pihaknya berkoordinasi intensif dengan Kemenag Sulsel.

Total kerugian para jamaah umrah yang jumlahnya sebanyak 86.720 orang itu diperkirakan lebih dari Rp1,8 triliun sesuai dengan besaran dana yang masuk dari setiap jamaah.

Atas ketidakmampuan dari pihak Abu Tour dalam memberangkatkan jamaah umrah ini, pihaknya menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah jo Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta Pasal 45 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Adapun ancaman hukuman yang disangkakan kepada tersangka adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar. (rfr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending