Connect with us

SEKTOR RIIL

Airlangga Hartarto Dorong Industri MRO Dongkrak Daya Saing

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mendorong industri perawatan dan perbaikan pesawat atau Maintanance Repair and Overhaul (MRO) mendongkrak daya saingnya, mengingat Indonesia memiliki peluang yang besar di sektor ini.

“Seperti arahan Bapak Presiden Joko Widodo, industri perawatan pesawat ini sangat penting. Harusnya Indonesia punya daya saing tinggi dan ini menjadi peluang besar kita, dengan banyak jumlah bandara. Karena, kalau ada pesawat dari luar negeri yang rusak, bisa dirawat pekerja kita,” kata dia, melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal itu saat melihat secara langsung industri perawatan dan perbaikan pesawat (MRO) milik Lion Group, yakni Batam Aero Technic (BAT) di area Bandara Internasional Hang Nadim, Batam.

Berdiri di atas lahan seluas 28 Hektare, selain menjadi bengkel untuk pemeliharaan dan perawatan pesawat, BAT juga memiliki fasilitas uji pesawat terbang.

Airlangga mengatakan, pemerintah sedang mendorong tumbuhnya industri MRO di Indonesia. Hal ini lantaran masih banyak potensi pengembangan sektor ini yang diintegrasikan dengan beberapa bandara di dalam negeri.

Dia menambahkan, industri penerbangan dalam negeri terus berkembang dan mengalami  pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini diindikasikan dengan kenaikan jumlah lalu lintas udara, baik penumpang maupun untuk arus barang.

“Pertumbuhan jumlah penumpang udara domestik meningkat rata-rata 15 persen per tahun selama 10 tahun terakhir, sedangkan jumlah penumpang udara internasional naik hingga sekitar delapan persen dan Indonesia negara terbesar ketiga di Asia dalam pembelian pesawat udara setelah China dan India,” paparnya.

Ke depan, bisnis industri MRO ini juga cukup menjanjikan seiring meningkatnya sektor pariwisata dan perekonomian di Tanah Air. Selain itu, kehadiran industri perawatan pesawat bisa menurunkan biaya dari industri penerbangan, salah satunya biaya impor komponen pesawat.

Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait, menyampaikan, mereka sedang fokus menjalankan masterplan bisnis MRO termasuk pengembangan sumber daya manusia di BAT. Sejak beroperasi pada 2014, dari lima tahap pengembangan BAT, perusahaan sudah merampungkan satu tahap.

“Tahap pertama sudah difungsikan empat Hektare, dan untuk tahap kedua adalah tiga Hektare. Pada tahap kedua akan dibangun hanggar untuk pengecatan pesawat terbang sebanyak dua unit, bengkel, dan gudang suku cadang,” ujarnya. 

Dengan area yang telah terbangun seluas empat Hektare, saat ini hangar sudah bisa menampung 12 pesawat badan ramping atau empat pesawat terbang badan lebar secara simultan.

Lion Group menargetkan, perluasan fasilitas BAT hingga tahap ketiga akan rampung pada tahun 2019 dengan kemampuan memperbaiki sebanyak 38 pesawat sekaligus. 

“Tahap kelima akan selesai pada tahun 2022. Jumlah pekerjanya kalau sudah tiga shift kurang lebih 10.000 orang,” kata Sirait.

Selain itu, perusahaan sudah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Batam untuk membangun politeknik aviasi. 
“Total nilai investasi pengembangan BAT ini diperkirakan mencapai Rp8-9 triliun,” ucap dia. 

Alasan Lion Group memperluas fasilitas MRO adalah untuk menangani sekitar 250 unit pesawat terbang yang dimilikinya. Apalagi, Lion berencana mendatangkan sekitar 700 unit pesawat berbagai jenis, seperti pesawat ATR, Boeing, dan Airbus untuk melayani rute domestik maupun internasional. 

“Adanya fasilitas pengetesan pesawat, membuat MRO milik Lion Group menjadi yang tercanggih dan satu-satunya di Asia,” katanya. (sgt)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Soal Serbuan Buruh Asing, SBY Minta Penjelasan Pemerintahan Jokowi

Published

on

SBY dan Presiden Jokowi

Apakabarnews.com, Banten – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) meminta pemerintah untuk menjelaskan secara gamblang soal kabar serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia guna menjawab keresahan masyarakat, terutama mereka yang masih kesulitan mencari pekerjaan.

“Begini saja, karena ini pemerintahan rakyat, yang berdaulat rakyat, tolong pemerintah menjelaskan dengan gamblang, yang transparan, yang jujur. Sebetulnya berapa sih tenaga kerja asing itu, berapa puluh ribu, atau belasan ribu atau ratusan ribu, kita tidak tahu,” kata Yudhoyono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (23/4/2018).

BACA JUGA : Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Istimewakan Buruh Asing

Pernyataan SBY disampaikan saat berdialog dengan ulama, umaro, dan tokoh masyarakat dalam rangkaian Tour de Banten di Hotel The Royal Krakatau, Banten, Minggu (22/4).

Kabar terkait serbuan TKA, terutama dari Tiongkok, menjadi topik yang paling banyak ditanyakan warga dalam dialog tersebut. Mereka khawatir, daerah mereka yang terkenal sebagai kota industri bakal dikuasai oleh TKA dan mereka akan terpinggirkan.

Menurut SBY, memang sudah lazim terjadi pertukaran tenaga kerja ahli antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, jika saling membutuhkan.

“Yang tidak boleh, yang berbahaya, kalau datang tenaga kerja asing besar-besaran. Mengapa?. Pengangguran masih banyak, tenaga kerja kita juga sudah banyak yang terampil dan bisa bekerja sendiri, mengapa kita harus mendatangkan tenaga kerja asing dalam jumah yang besar,” katanya.

Hal itulah yang harus dijelaskan oleh pemerintah agar tidak beredar hoaks atau berita palsu.

Di sisi lain, SBY mengaku ia tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan karena takut nanti menjadi fitnah.

“Maka daripada jadi fitnah, tolong entah presiden, entah menteri, entah siapapun jelaskan kepada rakyat berapa besar tenaga kerja asing yang masuk Indonesia, dari negara mana mereka itu dan bekerja di bidang apa,” katanya.

SBY mengaku mengerti akan keresahan masyarakat saat ini yang banyak kesulitan mendapat pekerjaan. Sementara, lapangan kerja mulai banyak yang diisi TKA.

“Presiden dan Pemerintah Indonesia harus membela rakyatnya. Kita punya tenaga kerja, yang terampil juga banyak. Pemerintah harus berani. Dengan demikian kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata SBY, seperti dikutip Antara. (sus)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Perombakan Direksi Pertamina Dinilai Politis

Published

on

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Perombakan direksi Pertamina oleh Kementerian BUMN, Jumat (20/4/2018) dinilai politis.

“Ini lebih ke unsur politis. Karena pemerintah harus menyiapkan BBM (bahan bakar minyak) Premium sebagai alat pencitraan mereka,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Menurut Mamit, pemerintah hanya mencari-cari alasan dalam pencopotan tersebut.

Alasan pemerintah mencopot Elia Massa sebagai Dirut BUMN Migas itu karena masalah premium dan tumpahan minyak dinilai kurang tepat.

“BBM premium sendiri kan sudah tidak disubsidi. Tapi memang dibutuhkan masyarakat. Jadi agak sensitif kalau BBM ini hilang,” ujar Mamit.

Mamit menilai, sosok Elia Massa masih layak pimpin perusahaan migas nasional itu karena dia sangat vokal jika terjadi masalah-masalah di sektor migas, terutama BBM Premium dan tumpahan minyak di Balikpapan.

“Dia (Elia) dan Iskandar (Direktur Pemasaran) menjadi orang yang vokal terhadap masalah-masalah ini,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini resmi mencopot Elia Massa Manik dari Direktur Utama Pertamina. Pertamina menjadikan Nicke Widyawati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina yang merangkap sebagai Direktur SDM hingga penetapan dirut definitif.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menuturkan sejatinya beberapa pertimbangan yang menjadi alasan perubahan direksi antara lain adalah karena rangkaian masalah yang menimpa perusahaan beberapa waktu terakhir seperti insiden kilang minyak di Balikpapan, harga BBM, kelangkaan premium serta pembentukan holding BUMN.

“Landasannya SK 39, kita sudah siap holding migas sudah jalan. Lalu dilakukan kajian-kajian komprehensif. Yang paling penting adalah meningkatkan pelayananan kepada masyarakat,” kata Harry. (esm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Pemerintah Harus Kembalikan Pertamina Sesuai Amanah Konstitusi

Published

on

Anggota DPR-RI dari Partai Nasdem, Dr Kurtubi

Apakabarnews.com, Jakarta – Sebagai anggota DPR RI Komisi VII yang jauh sebelumnya telah mengikuti dengan seksama perkembangan dari pengelolaan industri migas di tanah air baik sebagai Pengamat Perminyakan maupun sebagai Pengajar Program Pascasarjana di FEUI dan Universitas Paramadina, sungguh saat ini merasa perihatin menyaksikan perkembangan Pertamina sebagai perusahaan migas Nasional.

Kondisi pengelolaan Migas Nasional yang masih terkesan  ORE GADE (= kacau balau) saat ini sebenarnya adalah merupakan bagian/rentetan panjang dari dampak UU MIGAS No.22/2001 yang telah mencabut Kuasa Pertambangan dari Pertamina dan menjadikan Pertamina sebagai PT Persero dengan Akte Notaris dibawah ketiak Kementrian BUMN.

Seharusnya Pertamina dikembalikan sebagai Pemegang Kuasa (Usaha) Pertambangan dengan Status NOC Khusus di bawah Presiden

Kondisi seperti ini antara lain yang sudah saya perkirakan akan terjadi dan saya tentang sejak dari era RUU Migas disekitar tahun 1998 – 2001 yang kemudian menjadi UU Migas No.22/2001 hingga saat ini, dimana Pertamina diperlakukan sama dengan BUMN lainnya dibawah Kementrian BUMN.

Padahal Pertamina sangat berbeda dengan BUMN biasa lainnya (seperti BUMN Karya, BUMN Bank dan lain-lain) karena menyangkut pengelolaan kekayaan alam migas diperut bumi yang dikuasai (dan dimiliki) oleh negara serta menyangkut cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (BBM) sesuai kemauan Psl 33 UUD45.

Amanah Konstitusi ini yang mestinya menjadi dasar pengaturan HULU hingga HILIR dari industri migas nasional. Dalam Revisi UU Migas kami, khususnya Fraksi Nasdem di  DPR RI minta Pertamina dikembalikan sebagai Pemegang Kuasa (Usaha) Pertambangan dengan Status NOC Khusus dibawah Presiden bukan dibawah Kementerian BUMN. (Dr. Kurtubi, Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending