Connect with us

SEKTOR RIIL

Pengamat Sarankan Penetapan Harga BBM Transparan

Published

on

Pengamat Ekonomi Energi dari UGM, Fahmy Radhi. (tengah)

Apakabarnews.com, Jakarta – Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyarankan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Dengan demikian, penetapan harga BBM tersebut dapat diterima oleh pelaku usaha yakni PT Pertamina (Persero) dan SPBU milik asing, sekaligus juga diterima oleh rakyat sebagai konsumen,” katanya di Jakarta, Senin (15/4/2018).

Fahmy mendukung kebijakan penetapan harga BBM melalui persetujuan pemerintah itu, karena akan menjaga keamanan pasokan BBM, sekaligus mengendalikan inflasi.

Namun, lanjutnya, tanpa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kebijakan penetapan harga BBM itu dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru.

Menurut dia, penerapan kebijakan penetapan harga BBM itu di antaranya perlu mengantisipasi dampaknya terhadap iklim investasi SPBU.

Pasalnya, pertimbangan utama SPBU asing masuk ke Indonesia karena adanya kewenangan menetapkan harga jual sesuai mekanisme pasar.

“Kebijakan baru itu seharusnya dapat mengatasi masalah, tanpa menimbulkan masalah baru,” kata mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas itu.

Fahmy juga mengatakan penetapan harga BBM itu sudah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan Pasal 28 (2) UU Migas No 22 Tahun 2001, yang berbunyi “Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, sebagai pengganti Pasal 28 ayat 2 dan 3 UU 22/2001 mengenai harga BBM yang dibatalkan MK itu, pemerintah menerbitkan PP Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatur bahwa harga bahan bakar migas ditetapkan pemerintah.

“Berdasarkan keputusan MK dan PP 30/2009 itu, maka kebijakan penetapan harga BBM tidak melanggar UU Migas 22/2001,” ujar Fahmy. (kdw)
  


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Soal Serbuan Buruh Asing, SBY Minta Penjelasan Pemerintahan Jokowi

Published

on

SBY dan Presiden Jokowi

Apakabarnews.com, Banten – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) meminta pemerintah untuk menjelaskan secara gamblang soal kabar serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia guna menjawab keresahan masyarakat, terutama mereka yang masih kesulitan mencari pekerjaan.

“Begini saja, karena ini pemerintahan rakyat, yang berdaulat rakyat, tolong pemerintah menjelaskan dengan gamblang, yang transparan, yang jujur. Sebetulnya berapa sih tenaga kerja asing itu, berapa puluh ribu, atau belasan ribu atau ratusan ribu, kita tidak tahu,” kata Yudhoyono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (23/4/2018).

BACA JUGA : Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Istimewakan Buruh Asing

Pernyataan SBY disampaikan saat berdialog dengan ulama, umaro, dan tokoh masyarakat dalam rangkaian Tour de Banten di Hotel The Royal Krakatau, Banten, Minggu (22/4).

Kabar terkait serbuan TKA, terutama dari Tiongkok, menjadi topik yang paling banyak ditanyakan warga dalam dialog tersebut. Mereka khawatir, daerah mereka yang terkenal sebagai kota industri bakal dikuasai oleh TKA dan mereka akan terpinggirkan.

Menurut SBY, memang sudah lazim terjadi pertukaran tenaga kerja ahli antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, jika saling membutuhkan.

“Yang tidak boleh, yang berbahaya, kalau datang tenaga kerja asing besar-besaran. Mengapa?. Pengangguran masih banyak, tenaga kerja kita juga sudah banyak yang terampil dan bisa bekerja sendiri, mengapa kita harus mendatangkan tenaga kerja asing dalam jumah yang besar,” katanya.

Hal itulah yang harus dijelaskan oleh pemerintah agar tidak beredar hoaks atau berita palsu.

Di sisi lain, SBY mengaku ia tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan karena takut nanti menjadi fitnah.

“Maka daripada jadi fitnah, tolong entah presiden, entah menteri, entah siapapun jelaskan kepada rakyat berapa besar tenaga kerja asing yang masuk Indonesia, dari negara mana mereka itu dan bekerja di bidang apa,” katanya.

SBY mengaku mengerti akan keresahan masyarakat saat ini yang banyak kesulitan mendapat pekerjaan. Sementara, lapangan kerja mulai banyak yang diisi TKA.

“Presiden dan Pemerintah Indonesia harus membela rakyatnya. Kita punya tenaga kerja, yang terampil juga banyak. Pemerintah harus berani. Dengan demikian kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata SBY, seperti dikutip Antara. (sus)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Perombakan Direksi Pertamina Dinilai Politis

Published

on

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Perombakan direksi Pertamina oleh Kementerian BUMN, Jumat (20/4/2018) dinilai politis.

“Ini lebih ke unsur politis. Karena pemerintah harus menyiapkan BBM (bahan bakar minyak) Premium sebagai alat pencitraan mereka,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Menurut Mamit, pemerintah hanya mencari-cari alasan dalam pencopotan tersebut.

Alasan pemerintah mencopot Elia Massa sebagai Dirut BUMN Migas itu karena masalah premium dan tumpahan minyak dinilai kurang tepat.

“BBM premium sendiri kan sudah tidak disubsidi. Tapi memang dibutuhkan masyarakat. Jadi agak sensitif kalau BBM ini hilang,” ujar Mamit.

Mamit menilai, sosok Elia Massa masih layak pimpin perusahaan migas nasional itu karena dia sangat vokal jika terjadi masalah-masalah di sektor migas, terutama BBM Premium dan tumpahan minyak di Balikpapan.

“Dia (Elia) dan Iskandar (Direktur Pemasaran) menjadi orang yang vokal terhadap masalah-masalah ini,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini resmi mencopot Elia Massa Manik dari Direktur Utama Pertamina. Pertamina menjadikan Nicke Widyawati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina yang merangkap sebagai Direktur SDM hingga penetapan dirut definitif.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menuturkan sejatinya beberapa pertimbangan yang menjadi alasan perubahan direksi antara lain adalah karena rangkaian masalah yang menimpa perusahaan beberapa waktu terakhir seperti insiden kilang minyak di Balikpapan, harga BBM, kelangkaan premium serta pembentukan holding BUMN.

“Landasannya SK 39, kita sudah siap holding migas sudah jalan. Lalu dilakukan kajian-kajian komprehensif. Yang paling penting adalah meningkatkan pelayananan kepada masyarakat,” kata Harry. (esm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Pemerintah Harus Kembalikan Pertamina Sesuai Amanah Konstitusi

Published

on

Anggota DPR-RI dari Partai Nasdem, Dr Kurtubi

Apakabarnews.com, Jakarta – Sebagai anggota DPR RI Komisi VII yang jauh sebelumnya telah mengikuti dengan seksama perkembangan dari pengelolaan industri migas di tanah air baik sebagai Pengamat Perminyakan maupun sebagai Pengajar Program Pascasarjana di FEUI dan Universitas Paramadina, sungguh saat ini merasa perihatin menyaksikan perkembangan Pertamina sebagai perusahaan migas Nasional.

Kondisi pengelolaan Migas Nasional yang masih terkesan  ORE GADE (= kacau balau) saat ini sebenarnya adalah merupakan bagian/rentetan panjang dari dampak UU MIGAS No.22/2001 yang telah mencabut Kuasa Pertambangan dari Pertamina dan menjadikan Pertamina sebagai PT Persero dengan Akte Notaris dibawah ketiak Kementrian BUMN.

Seharusnya Pertamina dikembalikan sebagai Pemegang Kuasa (Usaha) Pertambangan dengan Status NOC Khusus di bawah Presiden

Kondisi seperti ini antara lain yang sudah saya perkirakan akan terjadi dan saya tentang sejak dari era RUU Migas disekitar tahun 1998 – 2001 yang kemudian menjadi UU Migas No.22/2001 hingga saat ini, dimana Pertamina diperlakukan sama dengan BUMN lainnya dibawah Kementrian BUMN.

Padahal Pertamina sangat berbeda dengan BUMN biasa lainnya (seperti BUMN Karya, BUMN Bank dan lain-lain) karena menyangkut pengelolaan kekayaan alam migas diperut bumi yang dikuasai (dan dimiliki) oleh negara serta menyangkut cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (BBM) sesuai kemauan Psl 33 UUD45.

Amanah Konstitusi ini yang mestinya menjadi dasar pengaturan HULU hingga HILIR dari industri migas nasional. Dalam Revisi UU Migas kami, khususnya Fraksi Nasdem di  DPR RI minta Pertamina dikembalikan sebagai Pemegang Kuasa (Usaha) Pertambangan dengan Status NOC Khusus dibawah Presiden bukan dibawah Kementerian BUMN. (Dr. Kurtubi, Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending