Connect with us

OPINI

Pilpres 2019, Silent Majority dalam Pusaran Hegemoni Lembaga Survei

Published

on

Di Pilkada 2017, mayoritas lembaga survei menggulkan Ahok tapi kalah. Kini lembaga survei rame-rame mengunggulkan Jokowi

Oleh : Andre Lukman

Tak bisa dipungkiri bahwa dinamika politik menjelang Pilpres 2019 sudah mulai menghangat, dimana akhir – akhir ini masyarakat dipertontonkan dengan berlomba – lombanya lembaga survei seperti, Populi Center, PolcoMM, Litbang Kompas, Cyrus Network, Alvara, Poltracking, Median, Indobarometer dan Kedai Kopi ataupun lembaga lainnya yang merilis hasil survei yang telah dilakukan masing – masing lembaga.

Tak bisa kita pungkiri dalam politik Indonesia pasca reformasi peran lembaga survei menjadi salah satu instrumen yang cukup sentral dalam menentukan konstalasi hingga kebijakan partai politik ataupun pemerintah.

Menuju Pilpres 2019, lembaga survei sudah mulai berlomba – lomba mengeluarkan rilis surveinya dan mayoritas hasil rilis tersebut mengunggulkan Jokowi sebagai kandidat paling kuat dalam bursa capres dan mempunyai peluang paling besar untuk jadi pemenang dalam pilpres 2019 yang akan datang dengan alasan masyarakat dianggap puas dengan kinerja pemerintahan hari ini.

Tidak menutup kemungkinan di Pilpres 2019 akan kembali seperti fenomena yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu.

Padahal pada tahun 2017 yang lalu pun, dimana seluruh mata masyarakat Indonesia tertuju dan terfokus pada Pilkada DKI Jakarta. Dimana lembaga survei pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu mayoritas lembaga survei mengeluarkan rilis suvei dimana pasangan calon Ahok – Djarot akan memenangkan pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu dengan alasan masyarakat DKI Jakarta puas akan kinerja pemerintahan Ahok – Djarot.

Namun bertolak belakang dengan hasil resmi Pilkada DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta bahwa pasangan calon Anies – Sandi yang tidak diunggulkan sama sekali dalam lembaga survei keluar jadi pemenang Pilkada DKI Jakarta dan ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022.

Ironinya tak sedikit “tangan – tangan” mencoba “bermain” dengan para pemilik lembaga survei untuk tujuan pribadi ataupun kelompoknya. Sehingga kehadiran lembaga survei tidak hanya menjadi bahan pertimbangan objektif saja namun kini lembaga survei cenderung bisa “dipesan” hasil surveinya.

Sehingga pemesan dapat melakukan upaya penggiringan opini kepada masyarakat sesuai yang dia kehendaki dengan dalih keilmiahan dari metedologi survei itu sendiri. Sehingga hasil survei tidak hanya sekedar menjadi bahan pertimbangan tapi menjadi salah satu alat hegemoni untuk mempengaruhi dan menggiring “silent majority” di Indonesia.

Walaupun survei hanya sekedar prediksi dan analisa, seyogyanya lembaga survei dalam melakukan aktifitasnya dilandasi dengan semangat kejujuran, transparan dan bertanggung jawab sehingga menjadikan lembaga survei yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan tidak menjadi lembaga survei yang partisan.

Hal tersebut sangat penting dikarenakan lembaga survei adalah ujung tombak dalam berdemokrasi dan jangan sampai menjadi salah satu alat menghegemoni para “silent majority” demi kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Walaupun silent majority dalam pusaran hegemoni lembaga survei, namun tak lantas dengan mudah akan tergiring opininya, karena silent majority akan menilai secara objektif kondisi Indonesia hari ini dan akan melakukan menunjukan eksistensinya pada momentum Pilpres 2019 yang akan datang.

Tidak menutup kemungkinan ketika silent majority akan kembali seperti fenomena yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Antara hasil survei dengan hasil resmi yang ditetapkan oleh KPU akan berbanding sebaliknya.

Andre Lukman, adalah Koordinator Jaringan Pemantau Lembaga Survei (JPLS)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

Perspektif Tumbuhnya Ideologi Terorisme, di Indonesia

Published

on

Ryanti Suryawan, Wakil ketua DPC Gerindra Kota Bogor

Oleh : Ryanti Suryawan

INDONESIA kembali diguncang aksi radikal terorisme yang sudah melampui batas prikemanusian dan akal sehat. Nyawa nyawa tak berdosa kembali menjadi korban kebiadaban yang kita sebut sebagai aksi radikal teroris.

Tak ada ruang sedikitpun di bumi Indonesia ini yang dapat menjadi tempat tumbuh kembangnya terorisme, maka dari itu pemerintah wajib mengungkap dan mengusut tuntas aksi radikal terorisme yang sungguh diluar batas kemanusian.

Tiga Terduga Teroris Probolinggo Terlibat Bom Surabaya-Sidoarjo

Seperti yang kita ketahui sepekan sebelumnya peristiwa terorisme sangat mengejutkan justru terjadi didalam Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Depok.

Ironisnya ini terjadi di dalam sebuah penjara yang notabene adalah merupakan Markas Komando yang dimana merupakan markas pasukan elite kepolisian dan yang lebih tragis didalam aksi terorisme itu telah gugur lima polisi yang dimana para teroris itu dapat menguasai senjata yang dirampas dari pasukan elite brimob dan melumpuhkan serta melukai banyak korban.

Sungguh tragis dan kita bertanya mengapa hal ini dapat terjadi? Kelemahan sistem seperti apa sebetulnya yang terjadi? Sehingga dengan begitu mudahnya teroris dapat menguasai tempat yang justru dimana mereka ditawan.

Hal-hal seperti ini yang seharusnya menjadi penjelasan dari pihak terkait sehingga tidak menjadi pertanyaan masyarakat. Dan kini kasus Marko Brimob masih belum reda muncul kembali aksi terorisme yang radikal dan memakan korban tidak sedikit.

Indonesia tidak takut terhadap terorisme dan indonesia sangat membenci terorisme apapun alasannya apapun ideologinya, dan Indonesia harus dapat mengalahkan Terorisme.

Tragedi Mako Brimob dan Surabaya membuktikan bila ideologi terorisme masih sangat hidup diIndonesia dan sepertinya ideologi terorisme di indonesia sulit dihentikan.

Perbuatan terorisme adalah perbuatan biadab dan sangat tidak mencerminkan tindakan orang yang beragama, maka dari itu tidak tepat pula bila teroris dikaitkan dengan agama karena terorisme adalah kejahatan kemanusian yang dilakukan individu.

Tidak ada satu agama manapun yang membenarkan pembunuhan walau mengatasnamakan jihad dijalan allah, karena seperti yang kita ketahui para terorisme mempunyai konsep “cosmix war” yaitu berperang melawan yang baik dan yang jahat, dan semua teroris merasa bila selalu dijalan yang benar dan ini diyakini semua teroris.

Dalam hal ini sekiranya DPR sudah sangat perlu untuk segera mengesahkan RUU Antiterorisme dan memuat sejumlah aturan, karena sejauh ini masih menjadi perdebatan di DPR karena masih ada perdebatan dan perbedaan pendapat yang masih elementer didalam tubuh DPR itu sendiri. Terutama menyangkut katagori terorisme, gejala terorisme,penomena terorisme dan pencegahan terorisme yang debatable.

Karena itu langkah yang harus segera diambil adalah kerjasama yang baik antara Polri,BIN dan BNPT (Badan Nasional penanggulangan Terorisme) agar melakukan pendekatan secara cermat dan komprehensif untuk pencegahan maupun penanggulangan setiap aksi teror.

Dan mari kita bersama dan bersatu untuk melawan dan menghadapi terorisme. Keutuhan NKRI terlalu mahal untuk dipertaruhkan karena anak cucu kita kelak yang akan memiliki masa depan yang seutuhnya.

Ryanti Suryawan, adalah Wakil ketua DPC Gerindra Kota Bogor.


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Dilema Melayu, dan Mahathirisme

Published

on

Mahathir Mohamad

Oleh : Manuel Kaisiepo

“Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui…!”

Itulah langkah politik fenomenal yang diayunkan Mahathir Mohamad yang baru saja memenangkan pemilu di Malaysia. Betapa tidak!

Kemenangan bersejarahnya atas petahana Perdana Menteri (PM) Najib Razak –murid politik sekaligus rivalnya– akan mengembalikannya ke kursi PM yang pernah didudukinya selama 22 tahun (1981-2003).

Yang beda dari Mahathir dibandingkan pemimpin lainnya adalah komitmennya yang kuat untuk mengangkat derajat dan taraf hidup rakyatnya

Dengan demikian Mahathir akan menjadi PM dan pemimpin tertua di dunia: 92 tahun !

Kemenangan Mahathir melalui kekuatan aliansi oposisi Pakatan Harapan (PH) juga sekaligus mengakhiri dominasi kekuatan koalisi Barisan Nasional (BN) yang sudah berkuasa sejak 1957. Pakatan Harapan berhasil meraih 114 kursi parlemen dari ambang mayoritas 112 kursi.

Kemenangan aliansi oposisi Pakatan Harapan atas Barisan Nasional ini menarik, karena justru Mahathir sendiri merupakan tokoh kunci di balik kejayaan BN di masa lalu.

BN adalah kekuatan politik utama sekaligus penopang bagi kesuksesan kebijakan nasional Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dicanangkan Mahathir sejak berkuasa 1981.

Malaysia modern saat ini, yang maju secara ekonomi, dan juga maju pada berbagai sektor lainnya, khususnya dalam mengangkat taraf hidup pribumi Melayu, diakui semua pihak adalah hasil penerapan kebijakan DEB-nya Mahathir (bahkan ada yang menyebut DEB sebagai “Mahathirism”).

Bagi yang mengikuti jejak politik Mahathir sejak awal, dasar-dasar bagi rumusan konsepsi dalam DEB sebenarnya sudah bisa dilacak dalam bukunya yang terbit tahun 1970, THE MALAY DILEMMA.

Buku yang berisi kecaman terhadap kebijakan pemerintah PM Tunku Abdul Rahman karena dinilai tidak berpihak kepada kaum pribumi itu, akhirnya dilarang beredar (baru dibolehkan beredar lagi ketika Mahathir berkuasa tahun 1981).

Mahathir seorang dokter (julukannya “Dr. M”), maka tak mengherankan dia memakai pendekatan medis untuk mendiagnosis “penyakit” yang diidap masyarakatnya, terutama kaum pribumi Melayu.

Misalnya dia memakai Hukum Mendel (khususnya dampak perkawinan antar kerabat yang punya hubungan darah) untuk menjelaskan lemahnya daya pikir orang Melayu.

Dia juga memakai pendekatan “kultural” untuk menjelaskan hambatan-hambatan bagi modernisasi (mungkin padanannya di Indonesia adalah buku Koentjaraningrat, “Kebudayaan, Mentaliteit, dan Pembangunan”).

Tentu pendekatan kultural dan sebagian argumentasi Mahathir dalam bukunya itu akan terasa usang ketika kita membaca buku Syed Hussein Alatas, THE MYTH OF THE LAZY NATIVE (1977), yang mematahkan semua argumen dalam pendekatan kultural yang bias kolonialism atau bias orientalism.

Ketika berhasil duduk di kursi PM, Mahathir serius mewujudkan gagasan lamanya, tentu dengan modifikasi. Hasilnya? Malaysia bersama Singapura menjadi contoh negara secara ekonomi tidak saja di Asia Tenggara, tapi juga pada tingkat global.

Dalam kurun waktu 22 tahun kekuasaannya, Mahathir membuktikan kemampuannya membawa Malaysia menjadi negara modern dan maju, juga berhasil mengangkat taraf hidup dan status pribumi Melayu.

Selama kurun waktu itu juga, Mahathir telah mengukuhkan dominasi pemikirannya, semacam “Mahathirisme”, yang terus dirasakan pengaruhnya sesudah dia tidak lagi berkuasa.

Seperti halnnya Lee Kuan Yew di Singapura, Mahathir mengendalikan lawan-lawan politiknya melalui model kebijakan “soft-authoritarian” dengan instrumen hukum “Internal Security Act”(ISA).

Dalam beberapa hal Mahathir mungkin mencontoh Suharto. Suatu pembangunan ekonomi nasional harus dirancang berjangka panjang, melibatkan teknokrat dan entrepreneur, dan ditopang oleh suatu sistem politik yang stabil.

Keduanya seakan penganut tesis Samuel Huntington: suatu program pembangunan ekonomi yang sukses dan mampu mendorong proses modernisasi masyarakat hanya bisa diwujudkan bila ditopang oleh adanya kondisi tertib politik dalam masyarakat tersebut.

Tetapi yang beda dari Mahathir dibandingkan pemimpin lainnya adalah komitmennya yang kuat untuk mengangkat derajat dan taraf hidup rakyatnya, khususnya rakyat pribumi Melayu (Mahathir sendiri keturunan India-Melayu).

Mulai hari Jumat, 11 Mei 2018, panggung politik dan denyut kehidupan ekonomi nasional Malaysia akan kembali diwarnai oleh tokoh kharismatik ini: Mahathir Mohamad. Selamat!

Manuel Kaisiepo, adalah mantan wartawan dan pernah menjadi menteri. Tulisan ini sudah dipublikasikan di akun fesbooknya.


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Mengapa Prabowo Subianto Layak Jadi Capres 2019?

Published

on

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Oleh: Igor Dirgantara

Demokrasi yang sehat itu jika ada pemerintah dan oposisi sama kuatnya. Pemilu Demokratis menjadi tidak sehat, jika figur kuat hanya berkompetisi dengan kotak kosong karena tidak ada lawan.

Pemilu 2019 nanti sebenarnya sudah cacat demokrasi dengan adanya Presidential Thrashold 20%, apalagi jika incumbent hanya melawan tong kosong. Jika terjadi itu bukanlah indikator rakyat mencintai pemimpinnya, tapi karena demokrasi secara subtantif dan prosedural lumpuh.

Pilpres 2019, Silent Majority dalam Pusaran Hegemoni Lembaga Survei

Nah selain Joko Widodo sebagai incumbent, ya hanya Prabowo Subianto yang punya elektabilitas mumpuni dibanding figur lain yang muncul atau dimunculkan. Semua survey pasti bilang begitu bukan?

Jangan percaya label dalam politik bahwa “yang lebih tua” pasti status quo, sementara “yang lebih muda” pasti reformis. Atau yang “sipil” demokratis, yang “militer” otoriter.

Tidak bisa dipungkiri Jokowi terasosiasi kuat dengan PDIP, begitu juga Prabowo dengan Gerindra. Jika PDIP dan Jokowi masih juara adalah wajar sebagai incumbent.

BACA JUGA : Alhamdulillah, Elektabilitas Prabowo Subianto Meningkat Tajam

Namun pasca Rakornas di Hambalang 12 April lalu Gerindra semakin solid dengan mandat mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai Capres 2019.

Kenapa? Salah satu alasan kuatnya adalah karena publik mengidentifikasikan Jokowi dengan PDIP (bukan Golkar, Nasdem, apalagi PSI, dll). Begitu juga Prabowo yang dianggap identik dengan Gerindra.

Inilah yang disebut coattail effect. Prabowo bisa angkat suara Gerindra dari 5,3% kursi legislatif di 2009 menjadi 13% di 2014 (naik hampir 8%), dibanding Jokowi yang hanya 2% untuk PDIP saat itu.

Oleh karena itu, pencapresan Prabowo diprediksi akan tetap mendulang bonus elektoral bagi caleg Gerindra di Pemilu Serentak 2019. Ketepatan nanti dalam memilih pasangan (cawapres) menjadi titik penting pertarungan Pilpres 2019 pasca deklarasi resmi di bulan Agustus yang akan datang.

Kemenangan spektakuler Mahatir Muhammad atas Najib Rajak di Pemilu Malaysia hari ini. Salah satu opini soal Prabowo Subianto dikatakan lebih pas menjadi “King Maker” adalah faktor usia dan kuatnya elektabilitas incumbent (Jokowi) saat ini karena diusung lebih dari 8 parpol pendukung pemerintah.

Nah, usia Mahathir sekarang adalah 92 tahun dan ternyata bisa mengalahkan koalisi Barisan Nasional pemerintah yang telah berkuasa di Malaysia selama lebih dari 60 tahun.

Dengan persentase 50:50 (50% incumbent menang: 50% incumbent kalah) – maka bukan mustahil kepemimpinan nasioal berganti di Pemilu 2019 tahun depan.

Oleh karena itu, jangan percaya label dalam politik bahwa “Yang lebih Tua” pasti status quo, sementara “Yang lebih Muda” pasti reformis. Atau yang “Sipil” demokratis, yang “Militer” otoriter.

Ini semua persepsi dan political labelling (label politik) belaka. Sama halnya kisah cinta di sinetron. Beda antara yang implisit dan eksplisit.

Igor Dirgantara adalah Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN).


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending