Connect with us

POLITIK

RUU Terorisme Harus Segera Disahkan Menjadi UU, Ini Alasannya

Published

on

Suasana diskusi publik dengan tema ”Nasib Pembahasan RUU Terorisme”, yang diselenggarakan oleh SETARA Institute.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Kepala BNPT, Ansyaad Mbai mendesak kepada pemerintah dan DPR agar RUU Terorisme segera disahkan menjadi UU, sebagai payung hukum agar aparat kepolisian bisa bertindak lebih tegas dan proaktif dalam menanggulangi terorisme.

Hal ini terungkap dalam acara diskusi publik dengan tema :”Nasib Pembahasan RUU Terorisme”, Senin (14/5/2018) di Hotel Atlet Century Park Jakarta yang diselenggarakan oleh SETARA Institute.

Perspektif Tumbuhnya Ideologi Terorisme, di Indonesia

“Karena sekarang ini kita reaktif. Jangan tunggu kejadian bom bunuh diri di Surabaya terulang kembali. Padahal kita tahu, kejadian ini bisa kita potong, bisa kita cegah, lalu bisa kita tindak para provokator di belakangnya. Karena yang paling berbahaya tokoh ideolognya itu. Selama ini hukum di negara kita belum bisa menjangkaunya karena belum ada payung hukumnya,” jelas Ansyaad Mbai.

Sedangkan menurut Direktur Imparsial, Al Araf, terkait dengan definisi terorisme, pansus RUU Terorisme DPR RI, jangan berbelit-belit.

“Saya minta pemerintah tidak usah menerapkan Perpu. Karena kalau nanti diterapkan Perpu akan menimbulkan kontroversi,” tegasnya.

Solusinya untuk definisi terorisme, menurut Al Araf, pakai saja pasal 6 dan pasal 8 dalam UU No.15/2003 sebagai definisi. Sedangkan terkait dengan judul, karena tidak membuat UU baru dan hanya merevisi, maka menurut tata peraturan perundang-undangan, tidak boleh merubah judul.

Narasumber lain yang juga hadir dalam diskusi publik ini, yaitu Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang juga anggota Pansus RUU Terorisme, Risa Mariska menjelaskan bahwa permasalahan RUU Terorisme yang dibahas dalam rapat Pansus terakhir sebelum penutupan masa sidang terkait dengan definisi Terorisme, kalau dijabarkan secara rinci tentu akan membatasi ruang atau gerak dari kewenangan negara yaitu aparat Kepolisian.

“Karenanya dari Fraksi PDIP secara tegas menolak adanya definisi Terorisme untuk masuk ke dalam rumusan RUU Terorisme,” jelasnya.

Oleh karena pembahasan RUU Terorisme di dalam rapat pansus DPR RI dilakukan secara tertutup dan tidak ada transparansi, maka Risa Mariska meminta dan mengajak kepada publik untuk sama-sama mengawal pembahasan RUU Terorisme sampai nanti disahkan menjadi UU.

Sementara itu, Mantan Pimpinan JI yang juga pengamat Terorisme juga mendesak kepada pemerintah dan DPR agar segera mensahkan RUU Terorisme menjadi UU.

“Jangan tunggu lama dalam mensahkan UU Terorisme karena ancaman ISIS ini sudah nyata. Kenapa kita harus menunda-nunda lagi,” harapnya. (mistqola)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Kemenag Diminta Hentikan Rilis Daftar Penceramah Agama, Cuma Bikin Gaduh

Published

on

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Agama menghentikan merilis daftar nama penceramah seperti yang sedang dilakukan karena menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.

“Banyak pihak yang menganggap hal itu tidak perlu. Bahkan, kementerian agama dapat memecah para mubaligh, setidaknya antara yang terdaftar dan yang tidak terdaftar,” kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Wakil Ketua Komisi IX DPR itu mengatakan bila perilisan daftar nama penceramah itu masih terus dilakukan, akan menimbulkan kesan Kementerian Agama menutup telinga terhadap masukan dan kritik masyarakat.

Dicap Bikin Daftar Mubalig Pro Jokowi, Sebaiknya Menag Diganti

“Hal itu tentu berdampak negatif bagi pemerintah secara kolektif,” ujarnya.

Karena, Saleh meminta Kementerian Agama tidak memperpanjang daftar nama yang sudah ada sebelumnya. Dia memperkirakan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sebelumnya disebut akan memberikan nama-nama banyak yang keberatan dan kemungkinan tidak akan memberikan nama.

Tentu hal itu akan menyulitkan Kementerian Agama untuk mendata ribuan bahkan puluhan ribu penceramah dari seluruh Indonesia.

“Saya termasuk yang tidak yakin kalau Muhammadiyah, misalnya, mau memberikan daftar nama. Dari pernyataan di media, Muhammadiyah justru menilai kebijakan ini tidak arif dan perlu ditinjau. Begitu juga dengan sejumlah tokoh dan ormas lainnya,” tuturnya. (rid)

Berita ini juga ditayangkan di mediaSerambiislam.com, suara kebangkitan islam.


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Prabowo Menang Telak atas Jokowi, di Polling Medsos yang Dibuat Fadli Zon

Published

on

Prabowo, dan Jokowi

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon kembali membuat polling pemilihan Calon Presiden 2019 di Twitter pada Senin (21/5/2018).

Polling tersebut dibuat di akun Twitter pribadi Fadli Zon, @fadlizon. Dalam polling itu terdapat dua pilihan nama calon presiden yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.

Di antaranya adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Diketahui Fadli Zon mengadakan polling tersebut selama lima jam yang dimulai sekitar pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.

Indo Barometer : Semua Menunggu Sikap Prabowo Subianto

Hingga saat ini, Selasa (22/5/2018), polling ini sudah mendapatkan 18 ribu lebih pemilih. Dan hasilnya pun cukup membuat netizen terkejut, pasalnya elektabilitas Prabowo mendapatkan angka yang menang telak dari Presiden Jokowi.

Dari 18 ribu pemilih, 78% memilih Prabowo Subianto, sementara 22% memilih Presiden Jokowi. Diketahui, sebelumnya Fadli Zon juga pernah membuat polling yang serupa pada 23 April 2018 silam.

Dalam polling tersebut, Prabowo Subianto pun juga mengalahkan Presiden Jokowi. Saat itu, polling ditutup dengan hasil Presiden Jokowi mendapat 28% suara dan sementara Prabowo menang dengan 72% suara.

“Jika pilpres (pemilihan presiden) dilakukan sekarang, siapa yang Anda pilih?” tulis dalam polling Fadli. Seperti biasa, polling medsos versi Fadli Zon ini mendapat reaksi yang beragam dari netizen. (red)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Zulkifli Hasan : Hari Kebangkitan Nasional Harus Kuatkan Persatuan

Published

on

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melihat Kebangkitan Nasional sebagai narasi besar dalam mendahulukan kepentingan Indonesia di atas segala perbedaan, baik suku, agama, etnis dan latar belakang lainnya.

“Pesannya adalah Nation First, Mendahulukan Indonesia. Kebangkitan Nasional adalah awal tumbuhnya kesadaran bersama bahwa melawan penjajah harus dilawan dengan persatuan dan bukan lagi perjuangan kedaerahan,” Kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Minggu (20/5/2018) dalam keterangan pers.

Narasi Kebangkitan Nasional dipandang relevan dengan kondisi saat ini, berkaitan dengan aksi teror yang melanda sejumlah daerah pekan kemarin.

“Bersatu itu menguatkan atau kata Bung Karno dengan rukun kita menjadi kuat. Seperti di Surabaya yang diserang gereja, tapi, kemanusiaan kita semua terluka apapun agamanya. Dengan bersatu kita lawan itu terorisme,” kata Zulkifli.

Persatuan juga berguna dalam menghadapi tahun politik, seperti sekarang ini.
Kontestasi politik dinilainya sebagai hal yang biasa terjadi dalam iklim demokrasi.

Dengan kata lain, menurut dia, slogan “Ganti Presiden” dan “Presiden 2 Periode” bisa saja terjadi selama berlangsung dengan damai.

“Beda pilihan itu biasa, yang penting Merah-Putih kita sama,” katanya. (ant)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending