Connect with us

HUKUM

Begini Respon PDIP, Setelah Kadernya di Busel Ditangkap KPK

Published

on

Ketua DPC PDIP Butan Selatan, yang juga Bupati Buton Selatan, Agus Faisal Hidayat

Apakabarnews.com, Kendari – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Sulawesi Tenggara membenarkan kadernya Bupati Buton Selatan, Agus Faisal Hidayat terjaring operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Informasi yang kami terima Agus Faisal Hidayat diamankan tim operasi KPK dari rumah jabatan atas dugaan suap,” kata Wakil Ketua PDI Perjuangan Sultra Agus Sana`a di Kendari, Rabu malam (23/5/2018).

PDI Perjuangan belum memperoleh laporan detail tentang peran kadernya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani secara intensif oleh tim penyidik KPK di Mapolres Bau Bau.

“Partai belum mengetahui peran Agus Faisal Hidayat sehingga menjadi terperiksa. Publik diimbau mengedepankan praduga tidak bersalah kepada siapa pun yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Agus.

Meskipun saat ini ayah Agus Faisal Hidayat, yakni L.M. Safei Kahar salah satu figur calon gubernur Sultra namun tidak boleh berandai-andai.

“Tunggu perkembangan proses pemeriksaan kasus tersebut. Jangan kait-kaitkan penegakan hukum dengan politik. Sekali lagi jangan berandai-andai,” tegas Agus.

Agus Faisal Hidayat dan wakilnya Laode Arusani dilantik sebagai bupati/wakil bupati Buton Selatan periode 2016-2021.


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Fredrich Yunadi akan Bacakan Pledoi 1.865 Halaman

Published

on

Advokat Fredrich Yunadi saat datangi gedung KPK di Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Advokat Fredrich Yunadi akan membacakan nota pembelaan (pledoi) sebanyak 1.865 halaman dalam kasus dugaan korupsi merintangi pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik.

“Totalnya sebenarnya 1.865 halaman. Akan tetapi, dengan ada lampiran-lampiran jadi hampir 2.000 halaman, saya anggap 2.000 halaman dan saya punya bukti mungkin 500 bukti,” kata Fredrich di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Dalam perkara ini, Fredrich dituntut hukuman maksimal selama 12 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan karena diduga bersama-sama dengan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutardjo.

“Jadi ada fakta saya analisis yuridis nanti itu yang akan saya fokuskan terus saya buktikan di mana ada pemalsuan-pemalsuan dilakukan oleh penuntut umum,” tambah Fredrich.

Menurut Fredrich, dirinya merekam semua keterangan saksi di pengadilan dan mentranstripnya hingga menjadi 1.200 halaman.

“Saya seperti main film pakai transkrip, jadi tidak ada rekayasa sama sekali, tetapi dari penuntut umum itu mereka itu membuat pendapat jadi yang tidak ada ditambah-tambahi jadi di sini saya katakan di halaman ini dipalsukan, di halaman ini dipalsukan,” ungkap Fredrich.

Akan tetapi, Fredrich tidak akan membacakan seluruh pledoinya.

“Ya, enggak, keterangan-keterangan saksi tidak dibacakan, wah, tidak mungkin dibacakan seluruhnya,” kata Fredrich.

Fredrich juga enggan berkomentar mengenai ucapan Bimanesh yang mengatakan dirinya menyesal membantu Fredrich.

“Itu menurut dia (Bimanesh) ‘kan, dia ‘kan dalam hal ini sudah dibeli pihak jaksa ‘kan? Dijadikan ke JC (justice collaborator), lihat saja BAP dia, di dalam pledoi ini ada,” ungkap Fredrich.

Fredrich mengaku begadang untuk menyelesaikan pledoi tersebut.

“Begadang setiap hari sampai pukul 04.00, sekitar 2 minggu, begadang terus,” ungkap Fredrich.

Tuntutan Fredrich adalah hukuman maksimal dari dakwaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

JPU pun tidak melihat ada hal yang meringankan dari perbuatan Fredrich. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Hakim Memvonis Mati Terdakwa Oman

Published

on

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Jaini menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Jaini menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme, menjatuhkan pidana kepada Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman dengan pidana mati,” kata Hakim Akhmad Jaini dalam persidangan di ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.

Usai membacakan vonis, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa atau tim kuasa hukumnya terkait dengan kemungkinan banding.

“Bagaimana banding atau menerima atau pikir-pikir? Tidak usah komentar,” kata hakim.

Kemudian Asrudin Hatjani, anggota tim kuasa hukum Oman, menyatakan masih mempertimbangkan vonis mati tersebut.

“Pikir-pikir, Yang Mulia,” kata Asrudin Hatjani.

Oman didakwa terlibat dalam kasus bom Thamrin, kasus bom Gereja Oikumene di Samarinda, kasus bom Kampung Melayu, serta kasus penyerangan di Bima, NTB dan kasus penyerangan Mapolda Sumut. Dia dituduh berperan sebagai dalang di balik teror tersebut.

Oman seharusnya bebas dari penjara pada tanggal 17 Agustus 2017 usai menjalani masa hukuman 9 tahun atas keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di pegunungan Jalin, Kabupaten Aceh Besar pada 2010.

Namun, pada tanggal 18 Agustus 2017, polisi menetapkan Oman sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam serangan teror Bom Thamrin.

Oman dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (ita)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Pewarta tidak Dizinkan Masuk Ruang Sidang Oman

Published

on

Sidang putusan terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman.

Apakabarnews.com, Jakarta – Sejumlah pewarta yang meliput sidang putusan terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman dilarang mengambil gambar suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya persidangan, Jumat (22/6/2018).

Para pewarta hanya diperbolehkan meliput dari luar ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini masih membacakan vonis bagi terdakwa Oman dalam sidang yang dimulai pukul 08.30 WIB itu.

Oman sebelumnya telah dituntut hukuman pidana mati oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Jaksel, Jumat (18-5-2018).

JPU menegaskan bahwa tuntutan pidana mati untuk terdakwa sudah sesuai dengan mempertimbangkan keterangan para saksi dan ahli, alat bukti berupa tulisan-tulisan terdakwa.

Oman didakwa terlibat dalam kasus bom Thamrin, kasus bom Gereja Oikumene di Samarinda, kasus bom Kampung Melayu, serta kasus penyerangan di Bima, NTB dan kasus penyerangan Mapolda Sumut.

Ia dituduh berperan sebagai dalang di balik teror tersebut.

Oman seharusnya bebas dari penjara pada tanggal 17 Agustus 2017 usai menjalani masa hukuman 9 tahun atas keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di pegunungan Jalin, Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2010.

Namun, pada tanggal 18 Agustus 2017, polisi menetapkan Oman sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam serangan teror Bom Thamrin.

Oman dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (ita)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending