Connect with us

HUKUM

Forum Pekerja Media Minta Penyerangan Radar Bogor Diusut Tuntas

Published

on

Forum Pekerja Media berunjuk rasa yang menuntut untuk mengusut tuntas penyerangan terhadap kantor media cetak Radar Bogor

Apakabarnews.com, Jakarta – Forum Pekerja Media meminta pemerintah mengusut tuntas penyerangan terhadap kantor media cetak Radar Bogor oleh oknum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Forum Pekerja Media berunjuk rasa yang menuntut untuk mengusut tuntas penyerangan terhadap kantor media cetak Radar Bogor oleh oknum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu.

PWI Keluarkan Statemen, Terkait Penggerudukan Kantor Redaksi oleh Kader PDIP

Forum Pekerja Media terdiri Serikat Pekerja Lintas Media Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers dan Forum Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen. Mereka berorasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), selanjutnya berjalan ke arah Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Saat melakukan unjuk rasa, Koordinator Aksi, Chiko sempat ditahan agar berhenti melakukan aksinya oleh petugas kepolisian. Namun mereka akhirnya menyingkir dan melanjutkan aksi dengan berjalan menuju Jalan Thamrin.

Penggerudukan terhadap Kantor Radar Bogor yang dilakukan simpatisan PDIP Bogor kembali terjadi pada Jumat, 1 Juni 2018. Bahkan aksi yang dilakukan bertepatan dengan hari lahir Pancasila.

Simpatisan PDIP sebelumnya juga melakukan aksi yang sama pada Rabu 31 Mei 2018. Aksi pertama tersebut disertai dengan pemukulan dan perusakan properti kantor.

Forum Pekerja Media menyesalkan kepolisian yang belum mengusut tuntas penggerudukan yang pertama pada Rabu lalu, sehingga aksi serupa terulang kembali,” kata Ketua FSPM Independen, Sasmito.

Padahal kegiatan tersebut sudah melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers, katanya.

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kader PDIP ini berawal dari keberatan “headline” Radar Bogor yang berjudul “Ongkang-ongkang kaki dapat Rp112 Juta”.

Atas peristiwa tersebut Forum Pekerja Media mendesak:

1. Pimpinan PDIP untuk menyerukan kader dan simpatisannya agar berhenti melakukan penggerudukan dan kader yang terbukti melakukan pelanggaran hukum (Penghalangan kegiatan jurnalistik, penggerudukan, penganiayaan dan pengrusakan) diberikan sanksi terberat.

Perbuatan intimidasi, pemukulan staf dan pengrusakan alat-alat kantor merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang sangat mengancam demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Sikap tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang baru kita peringati 1 Juni 2018.

2. Mengecam keras pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP Bambang Wuryanto yang menyatakan “kalau di Jawa Tengah itu kantor sudah rata dng tanah”. Pernyataan tersebut adalah pernyataan anti demokrasi kebebasan pers.

Selain itu pernyataan tersebut sangat berpotensi memicu kekerasan lanjutan yang dilakukan oleh kader atau simpatisan kepada media-media yang berbeda pendapat.

3. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera memerintahkan anggotanya mengusut tuntas peristiwa tindakan menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik, penggerudukan, penganiayaan dan juga pengrusakan kantor yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan diri dari PDIP, tanpa harus menunggu pelaporan atau pengaduan dari pihak korban.

4. Ketua Dewan Pers untuk proaktif berkomunikasi dengan pihak kepolisian dalam hal mendesak pengusutan lebih lanjut dari tindakan penggerudukan dan kekerasan terhadap Radar Bogor. Hal ini sesuai dengan mandatnya dalam Pasal 15 UU Pers Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. (vin)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Fredrich Yunadi akan Bacakan Pledoi 1.865 Halaman

Published

on

Advokat Fredrich Yunadi saat datangi gedung KPK di Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Advokat Fredrich Yunadi akan membacakan nota pembelaan (pledoi) sebanyak 1.865 halaman dalam kasus dugaan korupsi merintangi pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik.

“Totalnya sebenarnya 1.865 halaman. Akan tetapi, dengan ada lampiran-lampiran jadi hampir 2.000 halaman, saya anggap 2.000 halaman dan saya punya bukti mungkin 500 bukti,” kata Fredrich di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Dalam perkara ini, Fredrich dituntut hukuman maksimal selama 12 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan karena diduga bersama-sama dengan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutardjo.

“Jadi ada fakta saya analisis yuridis nanti itu yang akan saya fokuskan terus saya buktikan di mana ada pemalsuan-pemalsuan dilakukan oleh penuntut umum,” tambah Fredrich.

Menurut Fredrich, dirinya merekam semua keterangan saksi di pengadilan dan mentranstripnya hingga menjadi 1.200 halaman.

“Saya seperti main film pakai transkrip, jadi tidak ada rekayasa sama sekali, tetapi dari penuntut umum itu mereka itu membuat pendapat jadi yang tidak ada ditambah-tambahi jadi di sini saya katakan di halaman ini dipalsukan, di halaman ini dipalsukan,” ungkap Fredrich.

Akan tetapi, Fredrich tidak akan membacakan seluruh pledoinya.

“Ya, enggak, keterangan-keterangan saksi tidak dibacakan, wah, tidak mungkin dibacakan seluruhnya,” kata Fredrich.

Fredrich juga enggan berkomentar mengenai ucapan Bimanesh yang mengatakan dirinya menyesal membantu Fredrich.

“Itu menurut dia (Bimanesh) ‘kan, dia ‘kan dalam hal ini sudah dibeli pihak jaksa ‘kan? Dijadikan ke JC (justice collaborator), lihat saja BAP dia, di dalam pledoi ini ada,” ungkap Fredrich.

Fredrich mengaku begadang untuk menyelesaikan pledoi tersebut.

“Begadang setiap hari sampai pukul 04.00, sekitar 2 minggu, begadang terus,” ungkap Fredrich.

Tuntutan Fredrich adalah hukuman maksimal dari dakwaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

JPU pun tidak melihat ada hal yang meringankan dari perbuatan Fredrich. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Hakim Memvonis Mati Terdakwa Oman

Published

on

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Jaini menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Jaini menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme, menjatuhkan pidana kepada Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman dengan pidana mati,” kata Hakim Akhmad Jaini dalam persidangan di ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.

Usai membacakan vonis, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa atau tim kuasa hukumnya terkait dengan kemungkinan banding.

“Bagaimana banding atau menerima atau pikir-pikir? Tidak usah komentar,” kata hakim.

Kemudian Asrudin Hatjani, anggota tim kuasa hukum Oman, menyatakan masih mempertimbangkan vonis mati tersebut.

“Pikir-pikir, Yang Mulia,” kata Asrudin Hatjani.

Oman didakwa terlibat dalam kasus bom Thamrin, kasus bom Gereja Oikumene di Samarinda, kasus bom Kampung Melayu, serta kasus penyerangan di Bima, NTB dan kasus penyerangan Mapolda Sumut. Dia dituduh berperan sebagai dalang di balik teror tersebut.

Oman seharusnya bebas dari penjara pada tanggal 17 Agustus 2017 usai menjalani masa hukuman 9 tahun atas keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di pegunungan Jalin, Kabupaten Aceh Besar pada 2010.

Namun, pada tanggal 18 Agustus 2017, polisi menetapkan Oman sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam serangan teror Bom Thamrin.

Oman dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (ita)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Pewarta tidak Dizinkan Masuk Ruang Sidang Oman

Published

on

Sidang putusan terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman.

Apakabarnews.com, Jakarta – Sejumlah pewarta yang meliput sidang putusan terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman dilarang mengambil gambar suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya persidangan, Jumat (22/6/2018).

Para pewarta hanya diperbolehkan meliput dari luar ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini masih membacakan vonis bagi terdakwa Oman dalam sidang yang dimulai pukul 08.30 WIB itu.

Oman sebelumnya telah dituntut hukuman pidana mati oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Jaksel, Jumat (18-5-2018).

JPU menegaskan bahwa tuntutan pidana mati untuk terdakwa sudah sesuai dengan mempertimbangkan keterangan para saksi dan ahli, alat bukti berupa tulisan-tulisan terdakwa.

Oman didakwa terlibat dalam kasus bom Thamrin, kasus bom Gereja Oikumene di Samarinda, kasus bom Kampung Melayu, serta kasus penyerangan di Bima, NTB dan kasus penyerangan Mapolda Sumut.

Ia dituduh berperan sebagai dalang di balik teror tersebut.

Oman seharusnya bebas dari penjara pada tanggal 17 Agustus 2017 usai menjalani masa hukuman 9 tahun atas keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di pegunungan Jalin, Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2010.

Namun, pada tanggal 18 Agustus 2017, polisi menetapkan Oman sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam serangan teror Bom Thamrin.

Oman dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (ita)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending