Connect with us

POLITIK

Akhirnya, Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP. Begini Surat Pamitnya

Published

on

Kepala BPIP Yudi Latif.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif akhirnya mundur dari jabatannya. Dia menilai, pengunduran dirinya saat ini adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan di BPIP.

“Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan. Saya mohon pamit,” kata Yudi Latif dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Juni 2018.

Yudi merasa perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Yudi juga segala kerendahan hatinya menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia.

Seskab Ajukan Tambahan Anggaran Terkait BPIP

Berikut ini adalah keterangan lengkap Yudi Latif yang juga beredar di berbagai group medsos, sebagai berikut :

Baca selanjutnya : Surat lengkap Yudi Latif mundur

Pages: 1 2 3 4


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Tjahjo Kumolo Siap Hadapi DPR Soal “Angket Iriawan”

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku siap menghadapi DPR soal wacana hak angket DPR mengenai Pejabat Gubernur Jawa Barat.

Apakabarnews.com, Blitar – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku siap menghadapi DPR soal wacana hak angket DPR mengenai Pejabat Gubernur Jawa Barat, Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan.

“Ya saya kalau diundang DPR akan saya jawab saja apa yang putuskan yang jelas sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kumolo, usai ziarah ke Makam Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

Lima bulan lalu, wacana mengangkat perwira tinggi polisi untuk posisi di pemerintahan sipil –walau dalam status pejabat, alias bukan definitif– menuai polemik berkepanjangan.

Tjahji, politisi bekas sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan dan anggota DPR ini menegaskan, pengangkatan Iriawan –juga dikenal sebagai Irwan Bule– sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, pengangkatan Iriawan menjadi di posisi pemerintahan sipil itu sudah dibahas dengan pihak Istana Kepresidenan terkait landasan aturan hukum. Sekretariat Negara, kata dia, sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden.

“Secara hukum tidak menyimpang. Nah soal ada yang suka dan tidak suka, selalu ada yang khawatir, kenapa khawatir? Wong hanya sembilan hari saja sampai hari H-nya,” ujarnya.

Bagi Kumolo, yang terpenting secara hukum “sudah selesai” karena Keppres keluar itu juga dengan telaah yang cukup detail. “Tidak mungkin keppres asal-asalan. Soal puas-nggak puas ya wajar itu namanya,” ucapnya.

Sebelumnya, Kumolo mengatakan Iriawan memenuhi persyaratan untuk bertugas sebagai pejabat gubernur Jawa Barat menggantikan petahana, Ahmad Heryawan, yang maju dalam Pilkada 2018.

“Pak Iriawan memenuhi syarat diusulkan sebagai Pj. Gubernur Jabar sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (10) UU No. 10/2016 (tentang Pilkada),” ujar Kumolo.

Dia menjelaskan, pengunduran diri personel itu dari dinas aktif, yang diatur dalam pasal 109 dan pasal 110 UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal 157 dan pasal 159 PP Nomor 11/2017, telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 PP Nomor 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Indonesia.

Menurut Kumolo, Iriawan saat ini adalah JPT madya sebagai sekretaris utama Lemhanas sehingga yang bersangkutan tidak lagi berdinas aktif dalam lembaga kepolisian.

Walau begitu, Iriawan masih tercatat sebagai personel perwira tinggi dinas aktif Kepolisian Indonesia alias belum pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif di Kepolisian Indonesia.

Alasan Iriawan tidak mengundurkan diri, kata Kumolo, juga sesuai amanat pasal 9 huruf PP Nomor 21/2002 tentang Pengalihan Status Anggota TNI/Polri, yakni penugasan TNI/Polri pada instansi tertentu tidak perlu alih status menjadi PNS.

“Dengan demikian secara status yang bersangkutan masih polisi namun tidak lagi berdinas aktif karena mendapat penugasan sebagai Sestama Lemhanas,” kata dia.

Iriawan diangkat dan diambil sumpah sebagai pejabat gubernur Jawa Barat di tengah masa cuti bersama Lebaran 2018. (ful)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Golkar Bali Deklarasikan Airlangga Hartarto Cawapres Jokowi

Published

on

Airlangga Hartarto

Apakabarnews.com, Denpasar – Jajaran pengurus Partai Golkar Provinsi Bali mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai Calon Wakil Presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.

“Kami jajaran pengurus Partai Golkar Provinsi Bali mendukung sepenuhnya Airlangga Hartarto sebagai Calon Wakil Presiden pendamping Jokowi dan memenangkan Pemilu 2019,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bali, Ketut Sudikerta saat Orientasi Fungsinaris Partai Golkar di Sanur, Bali, Rabu (20/6/2018).

Deklarasi itu dilakukan disela-sela Orientasi Fungsinaris Partai Golkar Provinsi Bali yang diwakili oleh masing-masing Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar kabupaten/kota seluruh Bali dengan membacakan pernyataan sikap mendukung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai pendamping Jokowi pada Pilpres 2019.

Dia melihat, sosok Airlangga Hartarto adalah sosok yang paling pantas menjadi pendamping Presiden Jokowi untuk bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyambut baik dukungan kader Partai Golkar di Pulau Dewata, namun pihaknya lebih fokus pada kerja kerja jangka pendek yakni Pilkada serentak 2018.

“Untuk bisa mewujudkan itu (cawapres red) maka pasangan Calon Gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta atau yang dikenal Mantra-Kerta harus menang di Bali,” ujarnya.

Menurut dia, peluang kemenangan Pilkada di Bali sangat penting untuk bisa menaikkan elektabilitas dan perolehan suara pada Pemilu 2019.

Selain itu, dalam partai koalisi pendukung Presiden Jokowi menjadi Capres 2019 telah sepakat keputusan pendamping pada Pilpres 2019 diserahkan sepenuhnya pada Jokowi.

“Setiap partai pengusung memiliki gagasan dan calon wakil presiden masing-masih sehingga keputusan pendamping sepenuhnya ada di Presiden Jokowi, namu kita mendorong adanya mekanisme yang jelas dan transparan,” ujarnya.

Airlangga Hartarto yang juga Menteri Perindustrian itu mengatakan bahwa saat ini lebih fokus ke Pilkada serentak 2018 dan setelah pilkada serentak akan duduk bersama dengan partai koalisi pendukung pemerintah untuk menghadapi Pilpres 2019.

Namun, pihaknya tidak mempermasalahkan perbedaan dukungan koalisi antara pusat dan daerah. “Koalisi kita saat ini seperti pelangi, tergantung daerah dan tokohnya,” tuturnya. (wir)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Komjen Iriawan : “jangan Ragukan Saya”

Published

on

Pol M Iriawan.

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Komisaris Jenderal (Komjen) Pol M Iriawan meminta masyarakat tidak perlu ragu terkait penunjukan dirinya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Presiden RI.

Iriawan memastikan bahwa dia akan menjalankan tugas-tugas gubernur sebaik mungkin, khususnya terkait isu netralitas dalam pilkada. Saya tidak ingin mencoreng nama baik sendiri hanya karena persoalan (netral) tersebut.

“Masyarakat jangan ragu atas penunjukan saya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, saya pastikan, saya akan netral,” kata Iriawan dalam siaran pers Biro Humas Setda Jawa Barat, Rabu (20/6/2018).

Justru, kata Iriawan, salah satu tugasnya sebagai penjabat gubernur adalah mengawasi aparatur sipil negara (ASN) supaya netral.

“Kalau tidak netral, itu risiko berat buat saya, karena nama (reputasi) itu luar biasa, tidak bisa dibeli dengan apa-apa, karier juga demikian. Kami ingin punya nama baik sebagai penjabat gubernur, dan keluarga besar saya tinggal di Bandung, Jawa Barat, tentu akan mencoreng kalau saya tidak netral,” kata dia.

Ia mengatakan dalam menghadapi pilkada serentak 2018 dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pengawalan agar pilkada sukses sesuai harapan masyarakat.

Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Pangdam III/Siliwangi, juga dengan Kapolda Jawa Barat terkait pengamanan.

“Kami sudah diskusi, Insya Allah untuk pilkada ini kami bisa mengawal dengan aman, sukses, lancar dan terkendali sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Iriawan menyebutkan sebagai penjabat gubernur dirinya memang menjadi sentral dalam pelaksanaan pilkada. Akan tetapi, dirinya sadar tak bisa berjalan sendiri.

“Ada tupoksi, ada Polri/TNI di pengamanan, ada KPU, ada Bawaslu, kemudian ada tokoh-tokoh dan lain sebagainya, di sini kami akan terus bersinergi agar bisa mengabulkan harapan masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Iriawan juga berterima kasih kepada Gubernur 2013-2018 Ahmad Heryawan (Aher) karena telah mempersiapkan segala hal terkait pilkada sebaik mungkin.

“Kami tinggal meneruskan, apa-apa yang kurang kami tambahkan,” katanya.

Selain itu, lanjut Iriawan, ada Asian Games 2018 dan setelah tanggal 27 Juni 2018, atau usai mengawal hingga proses pencoblosan, dirinya akan mengecek venue di Jawa Barat.

Ia ingin Jawa Barat menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk pesta olah raga Asia tersebut. (jat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending