Connect with us

MEDIA

Bagir : Jurnalis Harus Kontrol Penerapan UU Antiterorisme

Published

on

Mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menegaskan, jurnalis harus ikut mengontrol penerapan Undang-Undang Antiterorisme yang telah disetujui DPR, sehingga tidak disalahgunakan aparat penegak hukum.

“Harus dikontrol melalui pemberitaan yang baik karena secara langsung produk dari jurnalis itu juga dikontrol dalam penerapan UU Antiterorisme,” kata Bagir di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “UU Terorisme, Demokrasi, dan Kebebasan Pers, Bagir mengatakan, kehadiran media secara tidak langsung juga dapat membantu intelijen atau pihak kepolisian dalam menghadapi terorisme.

Salah satunya dengan tidak membocorkan informasi yang sifatnya rahasia demi sensasional atau eksklusifitas berita. “Kegiatan intelijen mesti bersifat rahasia dan kalau dalam proses intelijen dimuat surat kabar maka dianggap kriminal,” kata.

Dia mengatakan media perlu memperhatikan, apakah informasi yang ada masuk dalam fungsi intelijen atau tidak.

“Kita harus hati-hati soal ini,” ujarnya. Bagir juga meminta kehati-hatian aparat kepolisian agar tidak masuk dalam mencari sensasional berita. Misalnya,mengundang media dalam proses penyerbuan, pengejaran atau proses penggeledahan yang sifatnya rahasia. Ada juga pada proses penyelidikan dan atau penyidikan. Tahap ini adalah tahap kritis di mana petugas mencari unsur pembuktian melalui alat-alat bukti yang ada. Bila dibocorkan kepada media, maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap proses pembuktian, kata Bagir. “Kalau semua yang dilakukan harus diberitakan, ini bisa celaka. Sebab dalam proses itu ada hal yang masih bersifat rahasia. Kalau misalnya pelaku memiliki teman bisa saja dia lari atau menghancurkan alat buktinya,” katanya.

Lanjut Bagir, akan berbeda halnya kalau sudah tersangka atau terdakwa. Menurutnya, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Dalam kesempatan itu, dirinya mendukung keterlibatan TNI dalam menangani terorisme yang telah meresahkan masyarakat Indonesia. Bahkan, keterlibatan TNI bisa dilakukan tanpa harus menunggu perintah, seperti misalnya penyerangan Mabes TNI. “Langsung berantas saja tanpa perintah itu bisa saja. Masa kasus seperti itu harus menunggu perintah atau Polri dulu baru bergerak,” ujarnya seraya menambahkan TNI bisa bergerak langsung ketika ada ancaman kenegaraan.

Sementara itu, Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ifdhal Kasim, menjelaskan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sejatinya telah diatur jelas dalam UU TNI. “Apalagi dalam hal menjadi keamanan negara,” kata mantan Ketua Komnas HAM ini. (ful)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MEDIA

Anggota DPR Kritik Diawasinya Akun Medsos Mahasisawa

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI Nizar Zahro.

Apakabarnews.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Nizar Zahro menilai langkah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang akan mengawasi akun media sosial para mahasiswa sebagai kebijakan yang tidak jelas targetnya.

“Kebijakan Menristekdikti (Mohammad Nasir) yang akan mewajibkan mahasiswa baru untuk melaporkan akun medsos bisa dibilang sebagai kebijakan tidak jelas targetnya,” kata Moh Nizar Zahro di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Dia menilai kebijakan itu “ngawur” karena menganggap seluruh mahasiswa baru terpapar radikalisme sehingga perlu diwajibkan mendaftarkan medsosnya.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, kebijakan tersebut tidak jelas targetnya karena dari awal menganggap semua mahasiswa perlu diawasi, sehingga tidak ada target khusus yang dipantau.

“Saya menilai kerja model seperti ini sangat tidak produktif. Upaya pemberantasan radikalisme seharusnya dilakukan secara preventif dan senyap,” ujarnya.

Nizar mengatakan upaya pemberantasan terorisme harus secara preventif dan senyap, yaitu ada identifikasi awal target mahasiswa yang dianggap terpapar radikalisme lalu dilakukan operasi senyap dengan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN).

Dia memperkirakan kebijakan tersebut akan menyulut aksi penolakan dari mahasiswa, baik yang akan dilakukan secara terbuka atau dalam gerakan bawah tanah.

“Oleh karena itu lebih baik kebijakan tersebut dibatalkan saja. Tidak tepat jika semua mahasiswa baru diperlakukan sama, karena secara mayoritas pasti mahasiswa yang bersih dari paham radikalisme,” katanya.

Menurut dia, Menristekdikti tidak boleh memata-matai privasi mahasiswa yang tidak terlibat radikalisme.

Tanpa kecuali Sebelumnya, Menristekdikti Mohammad Nasir telah meminta rektor untuk mulai mendata nomor telepon seluler dan akun media sosial (medsos) mahasiswa sejak penerimaan mahasiswa baru.

Nasir pun menegaskan, pendataan tersebut diberlakukan untuk semua kampus tanpa terkecuali.

Menurut Nasir, hal itu bertujuan sebagai bentuk pemantauan, menyusul adanya indikasi radikalisme di kampus. Pendataan tersebut juga diklaim akan mempermudah monitoring yang dilakukan oleh Kemenristekdikti bersama BNPT dan BIN.

Nasir mengatakan, pendataan melalui nomor HP dan akun medsos dilatarbelakangi oleh kasus di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung yaitu ada beberapa mahasiswa di PTN tersebut telah terpapar radikalisme karena terpengaruh media sosial.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemenristekdikti akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menelusuri penyebaran paham radikalisme melalui medsos terutama di tingkat mahasiswa. (mam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KALIMANTAN SELATAN

Mantan Gubernur : Wartawan Turut Ciptakan Keadaan Kondusif

Published

on

Mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Rudy Ariffin.

Apakabarnews.com, Banjarmasin – Mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Rudy Ariffin berpendapat, wartawan atau media massa turut menciptakan keadaan kondusif.

Pendapat tersebut dikemukakan saat acara sahur bersama wartawan/media massa, di kediamannya Jalan Garuda Banjarbaru (35 kilometer utara Banjarmasin), Minggu dini hari (10/6/2018).

Mantan orang nomor satu selama dua periode di jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut mengajak wartawan/media massa untuk tetap bersama-sama memelihara keadaan daerah yang sudah kondusif.

Untuk menjaga agar keadaan tetap kondusif, menurut Rudy Ariffin yang juga mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel dua periode itu, kembali mengajak memelihara kebersamaan.

Laki-laki yang memasuki usia 65 tahun pada 17 Agustus 2018 itu juga mengingatkan bahwa tidak lama lagi Kalsel menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada empat kabupaten dari 13 kabupaten/kota se-provinsi tersebut.

Selain itu, pada 2019 pelaksanaan pesta demokrasi nasional yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang menjadi tanggung jawab bersama-sama untuk menyukseskannya.

“Kita juga tetap berharap, pilkada, pemilu dan pilpres berjalan dengan aman dan lancar,” demikian Rudy Ariffin.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel Ir Zainal Helmie dalam sambutannya menyatakan terima kasih atas perhatian kerja sama atau kebersamaan dalam membangun daerah serta dunia kewartawanan khususnya.

Hadir dalam sahur bersama itu, anggota DPR RI H Aditya Mufti Ariffin SH MH asal Daerah Pemilihan II Kalsel yang juga kini Ketua DPW PPP tingkat provinsi tersebut dan putra dari Rudy Ariffin.

Dalam sahur bersama itu pula, hadir Komandan Kodim 1006 Martapura Kabupaten Banjar/Kota Banjarbaru, serta Wakil Wali Kota setempat, dan para pengurus DPW PPP Kalsel. (suk)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDIA

Singapura Deportasi Staf Media Korsel Jelang Pertemuan Kim-Trump

Published

on

Di resort di Pulau Sentosa di Singapura ini Kim Jong Un dan Donald Trump bertemu.

Apakabarnews.com, Singapura – Dua anggota staf stasiun penyiaran nasional Korea Selatan telah dideportasi dari Singapura setelah mereka ditahan karena menerobos di kediaman duta besar Korea Utara untuk Singapura, kata kepolisian, Minggu (10/6/2018).

Kabar soal pendeportasian, hanya beberapa saat sebelum pertemuan puncak antara pemimpin Amerika Serikat dan Korea Utara berlangsung, muncul pada saat menteri dalam negeri Singapura mengatakan seorang pria telah ditolak masuk ke negara itu pada Sabtu karena ia melakukan pencarian dengan kata kunci “pengeboman bunuh diri” di teleponnya.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah tiba di Singapura pada Minggu menjelang pertemuan puncaknya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pertemuan itu diperkirakan dapat mengakhiri percekcokan soal nuklir antara keduanya dan dan mengubah keadaan di Korut.

Presiden Trump dijadwalkan mendarat di Singapura pada Minggu petang.

“Izin berkunjung bagi dua pria Korea Selatan telah dicabut dan mereka telah dipulangkan ke Republik Korea pada 9 Juni 2018,” kata kepolisian dalam pernyataan pada Minggu.

Kedua orang itu merupakan anggota staf KBS, stasiun penyiaran publik Korea Selatan yang menjalankan layanan radio, televisi dan media daring.

Sebelumnya pada Minggu, Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam mengatakan kepada para wartawan bahwa beberapa orang telah dicegah memasuki Singapura.

“Kemarin, kami menahan seseorang dari sebuah negara di kawasan, yang para petugas ICA (Badan Imigrasi dan Pos Pemeriksaan) … ketika mereka menggeledah teleponnya, orang tersebut melakukan pencarian soal pengeboman bunuh diri.”

Shanmugan mengatakan beberapa orang lainnya juga telah ditolak masuk ke Singapura dalam beberapa hari terakhir ini karena alasan keamanan. Namun, ia menolak memberikan keterangan lebih lanjut.

Pertemuan Trump-Kim akan memakan biaya sekitar 20 juta dolar Singapura (sekitar Rp208,7 miliar), ungkap Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong kepada media setempat pada Minggu. Sebagian besar dana itu dikeluarkan untuk membiayai pengamanan pertemuan yang paling banyak mengundang perhatian itu yang pernah dilangsungkan di negara kota tersebut. (ant)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending