Connect with us

HUKUM

Hasto Pimpin Konsolidasi PDIP Tulungagung Pascapenahanan Syahri

Published

on

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto.

Apakabarnews.com, Tulungagung – Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto hari ini memimpin konsolidasi internal DPC PDIP Tulungagung, Jawa Timur, pascapenahanan Syahri Mulyo, calon bupati yang mereka usung bersama Partai Nasdem, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto berpesan agar barisan pendukung Sahto di Pilbup Tulungagung maupun paslon GusTi (Gus Ipul – Mbak Puti) di Pilgub Jatim untuk tetap kompak meski salah satu calon yang diusung (cabup Syahri Mulyo) tengah dirundung persoalan hukum yang disebutnya bernuansa “politis”.

“Kami berikan dukungan sepenuhnya kepada KPK dalam pemberantasan korupsi. Tapi dengan kewenangan yang begitu besar tersebut, apa yang disuarakan masyarakat bahwa ini ada `agenda-agenda politik` di luarnya terkait kontestasi pilkada harus betul-betul bisa dibuktikan (oleh KPK),” ucap Hasto usai rapat konsolidasi internal PDIP.

Ia menyebut lembaga “superbody” KPK masih rentan “ditunggangi” kepentingan politik saat menjalankan fungsi penegakan hukum.

PDIP, kata Hasto, patut curiga dengan serangkaian peristiwa hukum di Kota Blitar dan Tulungagung yang disebut KPK dengan istilah OTT (operasi tangkap tangan), karena berlangsung begitu cepat dan dilakukan menjelang coblosan di pilkada serentak 2018.

“Bagaimana kepemimpinan yang sangat `kuat`, seperti Pak Samanhudi Anwar yang memiliki legitimasi 92 persen dukungan rakyat, tiba-tiba reputasi hancur berantakan karena dikatakan operasi tangkap tangan. Padahal sejatinya tidak ada OTT yang dilakukan (KPK) terhadap Bapak Samanhudi,” ujar Hasto.

Hal yang sama terjadi pada diri Cabup Tulungagung Syahri Mulyo yang menurut Hasto berproses begitu cepat dan keduanya langsung ditetapkan sebagai buron.

“Bahwa seluruh OTT yang dilakukan di dua kabupaten-kota tersebut (Tulungagung dan Kota Blitar), terlepas dari agenda-agenda kontestasi pilkada yang saat ini berlangsung,” katanya.

Dihadapan ratusan kader PDIP yang hadir dari berbagai pelosok daerah di Tulungagung sore itu, Hasto berulang kali menegaskan bahwa dalam kontestasi pilkada, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpinnya.

Oleh karena itu, hasil akhir kontestasi pilkada tidak boleh dipengaruhi oleh “agenda terselubung berdasar pesanan” pihak atau kepentingan tertentu, melalui kewenangan hukum yang seharusnya tegak lurus di atas azas keadilan dan kebenaran, kata Hasto.

Cermati

Lanjut Hasto, PDIP akan terus mencermati, mengumpulkan berbagai fakta yang ada di lapangan.

“Meskipun PDI Perjuangan memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap mereka yang terkena OTT KPK, terhadap mereka-mereka yang melakukan korupsi, dari apa yang kami baca, dari suasana kebatinan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dan juga Kota Blitar, kami merasakan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan OTT tersebut,” ujarnya.

Namun, Hasto mengajak seluruh barisan pendukung Sahto maupun GusTi tetap menghormati proses hukum yang berkembang di KPK.

Meski pada saat yang sama, PDI Perjuangan melalui jalur legislasi di DPR RI akan menguji serta mempertanyakan kepada KPK atas dugaan adanya “perkara pesanan” yang bertujuan mempengaruhi hasil akhir kontestasi pilkada serentak, baik di level Pilbup Tulungagung maupun Pilgub Jatim.

Konsolidasi dadakan yang dikemas dalrumah Syahri Mulyo di Desa Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur itu juga dihadiri anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan dan seluruh petinggi dan jajaran pengurus DPC PDIP Tulungagung.

Tampak hadir pula ketua DPC PDIP Tulungagung Supriyono yang dikenal memiliki hubungan “kurang harmonis” dengan Cabup Syahri Mulyo.

Supriyono yang juga menjabat Ketua DPRD Tulungagung ini tidak pernah terlibat aktif melakukan upaya pemenangan Sahto dengan menggalang dukungan konstituennya di daerah-daerah.

Namun pada kesempatan berbeda, Supriyono selalu loyal dan terjun langsung dalam kegiatan pemenangan pasangan calon GusTi di kontestasi Pilgub Jatim.

Informasi yang berkembang, ketidakharmonisan keduanya berlatar perebutan “rekomendasi” pencalonan bupati dari DPP PDIP yang akhirnya jatuh di tangan petahana Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo. (dhs)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Fredrich Yunadi akan Bacakan Pledoi 1.865 Halaman

Published

on

Advokat Fredrich Yunadi saat datangi gedung KPK di Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Advokat Fredrich Yunadi akan membacakan nota pembelaan (pledoi) sebanyak 1.865 halaman dalam kasus dugaan korupsi merintangi pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik.

“Totalnya sebenarnya 1.865 halaman. Akan tetapi, dengan ada lampiran-lampiran jadi hampir 2.000 halaman, saya anggap 2.000 halaman dan saya punya bukti mungkin 500 bukti,” kata Fredrich di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Dalam perkara ini, Fredrich dituntut hukuman maksimal selama 12 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan karena diduga bersama-sama dengan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutardjo.

“Jadi ada fakta saya analisis yuridis nanti itu yang akan saya fokuskan terus saya buktikan di mana ada pemalsuan-pemalsuan dilakukan oleh penuntut umum,” tambah Fredrich.

Menurut Fredrich, dirinya merekam semua keterangan saksi di pengadilan dan mentranstripnya hingga menjadi 1.200 halaman.

“Saya seperti main film pakai transkrip, jadi tidak ada rekayasa sama sekali, tetapi dari penuntut umum itu mereka itu membuat pendapat jadi yang tidak ada ditambah-tambahi jadi di sini saya katakan di halaman ini dipalsukan, di halaman ini dipalsukan,” ungkap Fredrich.

Akan tetapi, Fredrich tidak akan membacakan seluruh pledoinya.

“Ya, enggak, keterangan-keterangan saksi tidak dibacakan, wah, tidak mungkin dibacakan seluruhnya,” kata Fredrich.

Fredrich juga enggan berkomentar mengenai ucapan Bimanesh yang mengatakan dirinya menyesal membantu Fredrich.

“Itu menurut dia (Bimanesh) ‘kan, dia ‘kan dalam hal ini sudah dibeli pihak jaksa ‘kan? Dijadikan ke JC (justice collaborator), lihat saja BAP dia, di dalam pledoi ini ada,” ungkap Fredrich.

Fredrich mengaku begadang untuk menyelesaikan pledoi tersebut.

“Begadang setiap hari sampai pukul 04.00, sekitar 2 minggu, begadang terus,” ungkap Fredrich.

Tuntutan Fredrich adalah hukuman maksimal dari dakwaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

JPU pun tidak melihat ada hal yang meringankan dari perbuatan Fredrich. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Hakim Memvonis Mati Terdakwa Oman

Published

on

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Jaini menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Jaini menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme, menjatuhkan pidana kepada Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman dengan pidana mati,” kata Hakim Akhmad Jaini dalam persidangan di ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.

Usai membacakan vonis, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa atau tim kuasa hukumnya terkait dengan kemungkinan banding.

“Bagaimana banding atau menerima atau pikir-pikir? Tidak usah komentar,” kata hakim.

Kemudian Asrudin Hatjani, anggota tim kuasa hukum Oman, menyatakan masih mempertimbangkan vonis mati tersebut.

“Pikir-pikir, Yang Mulia,” kata Asrudin Hatjani.

Oman didakwa terlibat dalam kasus bom Thamrin, kasus bom Gereja Oikumene di Samarinda, kasus bom Kampung Melayu, serta kasus penyerangan di Bima, NTB dan kasus penyerangan Mapolda Sumut. Dia dituduh berperan sebagai dalang di balik teror tersebut.

Oman seharusnya bebas dari penjara pada tanggal 17 Agustus 2017 usai menjalani masa hukuman 9 tahun atas keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di pegunungan Jalin, Kabupaten Aceh Besar pada 2010.

Namun, pada tanggal 18 Agustus 2017, polisi menetapkan Oman sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam serangan teror Bom Thamrin.

Oman dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (ita)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Pewarta tidak Dizinkan Masuk Ruang Sidang Oman

Published

on

Sidang putusan terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman.

Apakabarnews.com, Jakarta – Sejumlah pewarta yang meliput sidang putusan terdakwa kasus terorisme Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman dilarang mengambil gambar suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya persidangan, Jumat (22/6/2018).

Para pewarta hanya diperbolehkan meliput dari luar ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini masih membacakan vonis bagi terdakwa Oman dalam sidang yang dimulai pukul 08.30 WIB itu.

Oman sebelumnya telah dituntut hukuman pidana mati oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Jaksel, Jumat (18-5-2018).

JPU menegaskan bahwa tuntutan pidana mati untuk terdakwa sudah sesuai dengan mempertimbangkan keterangan para saksi dan ahli, alat bukti berupa tulisan-tulisan terdakwa.

Oman didakwa terlibat dalam kasus bom Thamrin, kasus bom Gereja Oikumene di Samarinda, kasus bom Kampung Melayu, serta kasus penyerangan di Bima, NTB dan kasus penyerangan Mapolda Sumut.

Ia dituduh berperan sebagai dalang di balik teror tersebut.

Oman seharusnya bebas dari penjara pada tanggal 17 Agustus 2017 usai menjalani masa hukuman 9 tahun atas keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di pegunungan Jalin, Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2010.

Namun, pada tanggal 18 Agustus 2017, polisi menetapkan Oman sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam serangan teror Bom Thamrin.

Oman dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (ita)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending