Connect with us

POLITIK

Penggiat Antikorupsi Soroti Pembebasan Pimpinan DPRD Sulbar

Published

on

Direktur CLAT Irvan Sabang.

Apakabarnews.com, Makassar – Penggiat antikorupsi Celebes Law and Transparency (CLAT) menyoroti penangguhan penahanan empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang berstatus terdakwa.

“Ini sedikit aneh, kenapa bisa langsung dibebaskan keempat tersangkanya, padahal sejak proses penyidikan di kejaksaan tinggi itu sudah ditahan hingga di limpahkan ke pengadilan,” ujar Direktur CLAT Irvan Sabang di Makassar, Senin (11/6/2108).

Empat orang mantan pimpinan DPRD Sulbar yang ditangguhkan penahanannya yakni, Andi Mappangara (mantan Ketua DPRD Sulbar), Munandar Wijaya (mantan Wakil Ketua DPRD), Hamzah Hapati Hasan (mantan Wakil Ketua DPRD) dan Harun (Wakil Ketua DPRD).

Menurut dia, hakim boleh saja mengabulkan permohonan penangguhan, selama alasan dari penangguhan rasional dan tidak melanggar aturan atau regulasi dari undang-undang tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan penangguhan penahanan yang dilakukan secara bersamaan atau langsung keempatnya dinilainya aneh, apalagi dengan memperhatikan alasan akan libur lebaran.

“Harusnya ini tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh majelis hakimnya. Sebab ini sangat mencederai proses peradilan yang kini tengah berjalan di persidangan,” ucapnya.

Irvan menuturkan penangguhan yang boleh dikabulkan oleh hakim ketika terdakwa dalam keadaan tidak sehat jasmani atau sakit dengan alasan untuk berobat.

Namun, jika alasan kemanusiaan seperti libur lebaran, maka semua terdakwa tindak pidana korupsi maupun terdakwa pidana umum lainnya juga berhak mengajukan permohonan penangguhan yang sama.

“Ini jelas akan menjadi problem untuk penegakan supremasi hukum kedepannya,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam kasus ini para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan nilai total anggaran Rp360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Dana sebesar Rp80 miliar itu kemudian digunakan untuk kegiatan di tiga SKPD Pemprov Sulbar, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Dewan (Sekwan).

Sedangkan sisa anggarannya sebesar Rp280 miliar itu baru terelisasi di tahun 2017, dan digunakan untuk SKPD lainnya yang tersebar di Pemprov Sulbar dan kabupaten di Sulbar.

“Tersangka telah secara sengaja dan melawan hukum. Memasukkan pokok-pokok pikirannya, seolah-seolah merupakan aspirasi dari masyarakat. Tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam, Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman APBD Tahun 2016,” tuturnya.

Salahuddin menegaskan jika tersangka dijerat melanggar pasal 12 huruf i, pasal 3 jo pasal 64 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara. (ant)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Tjahjo Kumolo Siap Hadapi DPR Soal “Angket Iriawan”

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku siap menghadapi DPR soal wacana hak angket DPR mengenai Pejabat Gubernur Jawa Barat.

Apakabarnews.com, Blitar – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku siap menghadapi DPR soal wacana hak angket DPR mengenai Pejabat Gubernur Jawa Barat, Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan.

“Ya saya kalau diundang DPR akan saya jawab saja apa yang putuskan yang jelas sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kumolo, usai ziarah ke Makam Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

Lima bulan lalu, wacana mengangkat perwira tinggi polisi untuk posisi di pemerintahan sipil –walau dalam status pejabat, alias bukan definitif– menuai polemik berkepanjangan.

Tjahji, politisi bekas sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan dan anggota DPR ini menegaskan, pengangkatan Iriawan –juga dikenal sebagai Irwan Bule– sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, pengangkatan Iriawan menjadi di posisi pemerintahan sipil itu sudah dibahas dengan pihak Istana Kepresidenan terkait landasan aturan hukum. Sekretariat Negara, kata dia, sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden.

“Secara hukum tidak menyimpang. Nah soal ada yang suka dan tidak suka, selalu ada yang khawatir, kenapa khawatir? Wong hanya sembilan hari saja sampai hari H-nya,” ujarnya.

Bagi Kumolo, yang terpenting secara hukum “sudah selesai” karena Keppres keluar itu juga dengan telaah yang cukup detail. “Tidak mungkin keppres asal-asalan. Soal puas-nggak puas ya wajar itu namanya,” ucapnya.

Sebelumnya, Kumolo mengatakan Iriawan memenuhi persyaratan untuk bertugas sebagai pejabat gubernur Jawa Barat menggantikan petahana, Ahmad Heryawan, yang maju dalam Pilkada 2018.

“Pak Iriawan memenuhi syarat diusulkan sebagai Pj. Gubernur Jabar sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (10) UU No. 10/2016 (tentang Pilkada),” ujar Kumolo.

Dia menjelaskan, pengunduran diri personel itu dari dinas aktif, yang diatur dalam pasal 109 dan pasal 110 UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal 157 dan pasal 159 PP Nomor 11/2017, telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 PP Nomor 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Indonesia.

Menurut Kumolo, Iriawan saat ini adalah JPT madya sebagai sekretaris utama Lemhanas sehingga yang bersangkutan tidak lagi berdinas aktif dalam lembaga kepolisian.

Walau begitu, Iriawan masih tercatat sebagai personel perwira tinggi dinas aktif Kepolisian Indonesia alias belum pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif di Kepolisian Indonesia.

Alasan Iriawan tidak mengundurkan diri, kata Kumolo, juga sesuai amanat pasal 9 huruf PP Nomor 21/2002 tentang Pengalihan Status Anggota TNI/Polri, yakni penugasan TNI/Polri pada instansi tertentu tidak perlu alih status menjadi PNS.

“Dengan demikian secara status yang bersangkutan masih polisi namun tidak lagi berdinas aktif karena mendapat penugasan sebagai Sestama Lemhanas,” kata dia.

Iriawan diangkat dan diambil sumpah sebagai pejabat gubernur Jawa Barat di tengah masa cuti bersama Lebaran 2018. (ful)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Golkar Bali Deklarasikan Airlangga Hartarto Cawapres Jokowi

Published

on

Airlangga Hartarto

Apakabarnews.com, Denpasar – Jajaran pengurus Partai Golkar Provinsi Bali mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai Calon Wakil Presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.

“Kami jajaran pengurus Partai Golkar Provinsi Bali mendukung sepenuhnya Airlangga Hartarto sebagai Calon Wakil Presiden pendamping Jokowi dan memenangkan Pemilu 2019,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bali, Ketut Sudikerta saat Orientasi Fungsinaris Partai Golkar di Sanur, Bali, Rabu (20/6/2018).

Deklarasi itu dilakukan disela-sela Orientasi Fungsinaris Partai Golkar Provinsi Bali yang diwakili oleh masing-masing Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar kabupaten/kota seluruh Bali dengan membacakan pernyataan sikap mendukung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai pendamping Jokowi pada Pilpres 2019.

Dia melihat, sosok Airlangga Hartarto adalah sosok yang paling pantas menjadi pendamping Presiden Jokowi untuk bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyambut baik dukungan kader Partai Golkar di Pulau Dewata, namun pihaknya lebih fokus pada kerja kerja jangka pendek yakni Pilkada serentak 2018.

“Untuk bisa mewujudkan itu (cawapres red) maka pasangan Calon Gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta atau yang dikenal Mantra-Kerta harus menang di Bali,” ujarnya.

Menurut dia, peluang kemenangan Pilkada di Bali sangat penting untuk bisa menaikkan elektabilitas dan perolehan suara pada Pemilu 2019.

Selain itu, dalam partai koalisi pendukung Presiden Jokowi menjadi Capres 2019 telah sepakat keputusan pendamping pada Pilpres 2019 diserahkan sepenuhnya pada Jokowi.

“Setiap partai pengusung memiliki gagasan dan calon wakil presiden masing-masih sehingga keputusan pendamping sepenuhnya ada di Presiden Jokowi, namu kita mendorong adanya mekanisme yang jelas dan transparan,” ujarnya.

Airlangga Hartarto yang juga Menteri Perindustrian itu mengatakan bahwa saat ini lebih fokus ke Pilkada serentak 2018 dan setelah pilkada serentak akan duduk bersama dengan partai koalisi pendukung pemerintah untuk menghadapi Pilpres 2019.

Namun, pihaknya tidak mempermasalahkan perbedaan dukungan koalisi antara pusat dan daerah. “Koalisi kita saat ini seperti pelangi, tergantung daerah dan tokohnya,” tuturnya. (wir)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Komjen Iriawan : “jangan Ragukan Saya”

Published

on

Pol M Iriawan.

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Komisaris Jenderal (Komjen) Pol M Iriawan meminta masyarakat tidak perlu ragu terkait penunjukan dirinya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Presiden RI.

Iriawan memastikan bahwa dia akan menjalankan tugas-tugas gubernur sebaik mungkin, khususnya terkait isu netralitas dalam pilkada. Saya tidak ingin mencoreng nama baik sendiri hanya karena persoalan (netral) tersebut.

“Masyarakat jangan ragu atas penunjukan saya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, saya pastikan, saya akan netral,” kata Iriawan dalam siaran pers Biro Humas Setda Jawa Barat, Rabu (20/6/2018).

Justru, kata Iriawan, salah satu tugasnya sebagai penjabat gubernur adalah mengawasi aparatur sipil negara (ASN) supaya netral.

“Kalau tidak netral, itu risiko berat buat saya, karena nama (reputasi) itu luar biasa, tidak bisa dibeli dengan apa-apa, karier juga demikian. Kami ingin punya nama baik sebagai penjabat gubernur, dan keluarga besar saya tinggal di Bandung, Jawa Barat, tentu akan mencoreng kalau saya tidak netral,” kata dia.

Ia mengatakan dalam menghadapi pilkada serentak 2018 dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pengawalan agar pilkada sukses sesuai harapan masyarakat.

Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Pangdam III/Siliwangi, juga dengan Kapolda Jawa Barat terkait pengamanan.

“Kami sudah diskusi, Insya Allah untuk pilkada ini kami bisa mengawal dengan aman, sukses, lancar dan terkendali sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Iriawan menyebutkan sebagai penjabat gubernur dirinya memang menjadi sentral dalam pelaksanaan pilkada. Akan tetapi, dirinya sadar tak bisa berjalan sendiri.

“Ada tupoksi, ada Polri/TNI di pengamanan, ada KPU, ada Bawaslu, kemudian ada tokoh-tokoh dan lain sebagainya, di sini kami akan terus bersinergi agar bisa mengabulkan harapan masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Iriawan juga berterima kasih kepada Gubernur 2013-2018 Ahmad Heryawan (Aher) karena telah mempersiapkan segala hal terkait pilkada sebaik mungkin.

“Kami tinggal meneruskan, apa-apa yang kurang kami tambahkan,” katanya.

Selain itu, lanjut Iriawan, ada Asian Games 2018 dan setelah tanggal 27 Juni 2018, atau usai mengawal hingga proses pencoblosan, dirinya akan mengecek venue di Jawa Barat.

Ia ingin Jawa Barat menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk pesta olah raga Asia tersebut. (jat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending