Connect with us

POLITIK

Titiek Soeharto akan Tempati Jabatan Strategis di Partai Berkarya

Published

on

Siti Hediati Haryadi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto yang mundur dari Partai Golkar dan bergabung ke Partai Berkarya akan menempati jabatan strategis di partai barunya yakni sebagai koordinator dari komando daerah pemilihan (Kodapil).

“Ya benar, Mbak Titiek Soeharto bergabung dengan Partai Berkarya. Beliau akan menempati posisi senior dan sangat strategis di struktur Partai Berkarya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Senin malam (11/6/2018).

Menurut Priyo Budi Santoso yang juga berasal dari Partai Golkar, sebagai Koordinator Kodapil, Titiek Soeharto akan menangani para calon anggota legislatif (caleg) Partai Berkarya dari seluruh daerah pemilihan di Indnesia. Titiek Soeharto, kata dia, juga akan menjadi caleg Partai Berkarya untuk DPR RI dari daerah pemilihan DI Yogyakarta.

Sebelumnya, Titiek Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari anggota Partai Golkar maupun dari jabatan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan menyatakan bergabung dengan Partai Berkarya yang dipimpin oleh adiknya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan Titiek Soeharto di sela kegiatan Deklarasi Konsolidasi Pemenangan Partai Berkarya, di Memorial Jenderal Besar Soeharto atau Museum Soeharto, di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Senin hari ini.

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

“Saya memutuskan untuk mundur dari Partai Golkar dan memilih memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Partai Berkarya,” kata Titiek Soeharto.

Anggota Komisi IV DPR RI itu menyatakan, memutuskan mundur dari Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Berkarya dengan beberapa pertimbangan, antara lain, melihat kondisi rakyat miskin Indonesia yang memprihatinkan, sehingga akan memperjuangkan aspirasi rakyat bersama Partai Berkarya. “Rakyat Indonesia saat ini, ada sekitar tujuh juta jiwa yang menganggur dan hidup miskin,” katanya.

Putri Presiden Soeharto ini melihat, Pemerintah juga terus menerapkan kebijakan impor yang berdampak merugikan petani. Menurut Titiek, dirinya sedih melihat kondisi rakyat tapi tidak bisa menyuarakannya melalui Partai Golkar yang merupakan sahabat Pemerintah.

Namun, Titiek juga mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk berkarir di politik dan menjadi anggota legislatif. (riz)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Tjahjo Kumolo Siap Hadapi DPR Soal “Angket Iriawan”

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku siap menghadapi DPR soal wacana hak angket DPR mengenai Pejabat Gubernur Jawa Barat.

Apakabarnews.com, Blitar – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku siap menghadapi DPR soal wacana hak angket DPR mengenai Pejabat Gubernur Jawa Barat, Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan.

“Ya saya kalau diundang DPR akan saya jawab saja apa yang putuskan yang jelas sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kumolo, usai ziarah ke Makam Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

Lima bulan lalu, wacana mengangkat perwira tinggi polisi untuk posisi di pemerintahan sipil –walau dalam status pejabat, alias bukan definitif– menuai polemik berkepanjangan.

Tjahji, politisi bekas sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan dan anggota DPR ini menegaskan, pengangkatan Iriawan –juga dikenal sebagai Irwan Bule– sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, pengangkatan Iriawan menjadi di posisi pemerintahan sipil itu sudah dibahas dengan pihak Istana Kepresidenan terkait landasan aturan hukum. Sekretariat Negara, kata dia, sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden.

“Secara hukum tidak menyimpang. Nah soal ada yang suka dan tidak suka, selalu ada yang khawatir, kenapa khawatir? Wong hanya sembilan hari saja sampai hari H-nya,” ujarnya.

Bagi Kumolo, yang terpenting secara hukum “sudah selesai” karena Keppres keluar itu juga dengan telaah yang cukup detail. “Tidak mungkin keppres asal-asalan. Soal puas-nggak puas ya wajar itu namanya,” ucapnya.

Sebelumnya, Kumolo mengatakan Iriawan memenuhi persyaratan untuk bertugas sebagai pejabat gubernur Jawa Barat menggantikan petahana, Ahmad Heryawan, yang maju dalam Pilkada 2018.

“Pak Iriawan memenuhi syarat diusulkan sebagai Pj. Gubernur Jabar sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (10) UU No. 10/2016 (tentang Pilkada),” ujar Kumolo.

Dia menjelaskan, pengunduran diri personel itu dari dinas aktif, yang diatur dalam pasal 109 dan pasal 110 UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal 157 dan pasal 159 PP Nomor 11/2017, telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 PP Nomor 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Indonesia.

Menurut Kumolo, Iriawan saat ini adalah JPT madya sebagai sekretaris utama Lemhanas sehingga yang bersangkutan tidak lagi berdinas aktif dalam lembaga kepolisian.

Walau begitu, Iriawan masih tercatat sebagai personel perwira tinggi dinas aktif Kepolisian Indonesia alias belum pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif di Kepolisian Indonesia.

Alasan Iriawan tidak mengundurkan diri, kata Kumolo, juga sesuai amanat pasal 9 huruf PP Nomor 21/2002 tentang Pengalihan Status Anggota TNI/Polri, yakni penugasan TNI/Polri pada instansi tertentu tidak perlu alih status menjadi PNS.

“Dengan demikian secara status yang bersangkutan masih polisi namun tidak lagi berdinas aktif karena mendapat penugasan sebagai Sestama Lemhanas,” kata dia.

Iriawan diangkat dan diambil sumpah sebagai pejabat gubernur Jawa Barat di tengah masa cuti bersama Lebaran 2018. (ful)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Golkar Bali Deklarasikan Airlangga Hartarto Cawapres Jokowi

Published

on

Airlangga Hartarto

Apakabarnews.com, Denpasar – Jajaran pengurus Partai Golkar Provinsi Bali mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai Calon Wakil Presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.

“Kami jajaran pengurus Partai Golkar Provinsi Bali mendukung sepenuhnya Airlangga Hartarto sebagai Calon Wakil Presiden pendamping Jokowi dan memenangkan Pemilu 2019,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bali, Ketut Sudikerta saat Orientasi Fungsinaris Partai Golkar di Sanur, Bali, Rabu (20/6/2018).

Deklarasi itu dilakukan disela-sela Orientasi Fungsinaris Partai Golkar Provinsi Bali yang diwakili oleh masing-masing Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar kabupaten/kota seluruh Bali dengan membacakan pernyataan sikap mendukung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai pendamping Jokowi pada Pilpres 2019.

Dia melihat, sosok Airlangga Hartarto adalah sosok yang paling pantas menjadi pendamping Presiden Jokowi untuk bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyambut baik dukungan kader Partai Golkar di Pulau Dewata, namun pihaknya lebih fokus pada kerja kerja jangka pendek yakni Pilkada serentak 2018.

“Untuk bisa mewujudkan itu (cawapres red) maka pasangan Calon Gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta atau yang dikenal Mantra-Kerta harus menang di Bali,” ujarnya.

Menurut dia, peluang kemenangan Pilkada di Bali sangat penting untuk bisa menaikkan elektabilitas dan perolehan suara pada Pemilu 2019.

Selain itu, dalam partai koalisi pendukung Presiden Jokowi menjadi Capres 2019 telah sepakat keputusan pendamping pada Pilpres 2019 diserahkan sepenuhnya pada Jokowi.

“Setiap partai pengusung memiliki gagasan dan calon wakil presiden masing-masih sehingga keputusan pendamping sepenuhnya ada di Presiden Jokowi, namu kita mendorong adanya mekanisme yang jelas dan transparan,” ujarnya.

Airlangga Hartarto yang juga Menteri Perindustrian itu mengatakan bahwa saat ini lebih fokus ke Pilkada serentak 2018 dan setelah pilkada serentak akan duduk bersama dengan partai koalisi pendukung pemerintah untuk menghadapi Pilpres 2019.

Namun, pihaknya tidak mempermasalahkan perbedaan dukungan koalisi antara pusat dan daerah. “Koalisi kita saat ini seperti pelangi, tergantung daerah dan tokohnya,” tuturnya. (wir)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Komjen Iriawan : “jangan Ragukan Saya”

Published

on

Pol M Iriawan.

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Komisaris Jenderal (Komjen) Pol M Iriawan meminta masyarakat tidak perlu ragu terkait penunjukan dirinya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Presiden RI.

Iriawan memastikan bahwa dia akan menjalankan tugas-tugas gubernur sebaik mungkin, khususnya terkait isu netralitas dalam pilkada. Saya tidak ingin mencoreng nama baik sendiri hanya karena persoalan (netral) tersebut.

“Masyarakat jangan ragu atas penunjukan saya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, saya pastikan, saya akan netral,” kata Iriawan dalam siaran pers Biro Humas Setda Jawa Barat, Rabu (20/6/2018).

Justru, kata Iriawan, salah satu tugasnya sebagai penjabat gubernur adalah mengawasi aparatur sipil negara (ASN) supaya netral.

“Kalau tidak netral, itu risiko berat buat saya, karena nama (reputasi) itu luar biasa, tidak bisa dibeli dengan apa-apa, karier juga demikian. Kami ingin punya nama baik sebagai penjabat gubernur, dan keluarga besar saya tinggal di Bandung, Jawa Barat, tentu akan mencoreng kalau saya tidak netral,” kata dia.

Ia mengatakan dalam menghadapi pilkada serentak 2018 dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pengawalan agar pilkada sukses sesuai harapan masyarakat.

Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Pangdam III/Siliwangi, juga dengan Kapolda Jawa Barat terkait pengamanan.

“Kami sudah diskusi, Insya Allah untuk pilkada ini kami bisa mengawal dengan aman, sukses, lancar dan terkendali sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Iriawan menyebutkan sebagai penjabat gubernur dirinya memang menjadi sentral dalam pelaksanaan pilkada. Akan tetapi, dirinya sadar tak bisa berjalan sendiri.

“Ada tupoksi, ada Polri/TNI di pengamanan, ada KPU, ada Bawaslu, kemudian ada tokoh-tokoh dan lain sebagainya, di sini kami akan terus bersinergi agar bisa mengabulkan harapan masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Iriawan juga berterima kasih kepada Gubernur 2013-2018 Ahmad Heryawan (Aher) karena telah mempersiapkan segala hal terkait pilkada sebaik mungkin.

“Kami tinggal meneruskan, apa-apa yang kurang kami tambahkan,” katanya.

Selain itu, lanjut Iriawan, ada Asian Games 2018 dan setelah tanggal 27 Juni 2018, atau usai mengawal hingga proses pencoblosan, dirinya akan mengecek venue di Jawa Barat.

Ia ingin Jawa Barat menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk pesta olah raga Asia tersebut. (jat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending