Home / Politik

Selasa, 14 Juni 2022 - 14:00 WIB

2 Periode Adalah Harga Mati, Tidak Ada Urgensi 3 Periode Apalagi Jika Berpijak pada Kualitas

Presiden Jokowi dipromosikan oleh anak buahnya untuk menjabat 3 periode. (Dok. Ivood.id)

Presiden Jokowi dipromosikan oleh anak buahnya untuk menjabat 3 periode. (Dok. Ivood.id)

APAKABAR NEWS – Wacana perpanjangan tiga periode masa jabatan Jokowi sebagai Presiden nampaknya tutup buka.

Dilempar oleh kelompok pendukung ditepis oleh Presiden, dibuka lagi oleh Menteri ditutup lagi dengan pembelokan argumen Presiden.

Konklusi publik sebenarnya adalah bahwa perpanjangan hingga tiga periode itu diinginkan oleh Presiden.

Presiden Jokowi memainkan pola untuk bertahan atau aman dengan berbagai upaya mulai dari penundaan, perpanjangan hingga mencari boneka figur kepanjangan tangan.

Dua tahun menuju 2024 semakin intens upaya ini. Tiga periode tetap menjadi impian.

Terakhir Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia di depan acara HIPMI yang dihadiri Jokowi memimpin yel “lanjutkan !”.

Soal penundaan Pemilu juga dulu corongnya adalah Bahlil. Tercatat dua kali ia membuat usul untuk menunda Pemilu hingga tahun 2027.

Baca Juga:  Wilmar Padi Tak Penuhi Agenda Pemeriksaan Setelah 3 Kali Pemanggilan Kasus Merek Beras

Kelompok pendukung Jokowi “Projo” juga konsisten menggelorakan tiga periode ini.

Rakyat tidak melihat urgensi tiga periode terutama berpijak pada kualitas Jokowi yang dinilai payah dalam memimpin pemerintahan.

Dua periode lengkap saja sudah berbahaya dan terasa menyesakkan. Karena kinerjanya bukan membangun tetapi justru merusak.

Stop keinginan tiga periode, di samping NKRI harga mati maka dua periode adalah harga mati. Dengan sekurangnya tiga alasan, yaitu :

Pertama, tiga periode itu melanggar Konstitusi karena hasil amandemen membatasi dua periode. Melabrak UUD bukan usaha politik yang sehat, bahkan harus diberi sanksi.

Baca Juga:  Jadi Target, Polda Metro Jaya Siap Bongkar Perkembangan Kasus Habib Rizieq Shihab

Jika Presiden berjuang untuk tiga periode maka off sidenya itu harus segera dihukum dengan tendangan penalti.

Kedua, tidak mentorerir politik munafik. Pura pura tidak menghendaki padahal menggerakkan.

Rakyat sudah cerdas dan merasa muak dengan kepura-puraan. Kekuasaan ini kok dimain-mainkan seenaknya seperti milik sendiri. Warisan mbah mu, toh mas?

Ketiga, menjustifikasi sebagai bangsa yang bodoh dan terjajah. Elit kekuasaan selalu menjadi penentu dan rakyat terus berposisi dinistakan.

Demokrasi hanya slogan untuk meninabobokan karena faktanya negara ini adalah otokrasi atau oligarki. Di bawah rezim Jokowi yang ingin menjabat tiga kali.

Dua periode harga mati. Tiga periode membuat bangsa ini yang mati. Menjamin kelangsungan investasi hanya alasan yang di cari-cari.

Baca Juga:  DPR Dukung Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Insiden Penembakan di Tol

Jokowi telah membuat bangsa kehilangan harga diri karena merajalela korupsi dan terkubur dalam tumpukan hutang luar negeri.

Dua periode harga mati, itupun sudah dengan toleransi. Semestinya cukup satu kali karena keterpilihan mantan Gubernur DKI ini merupakan musibah bagi negeri.

Rakyat tidak merasa terepresentasi oleh karakternya sebagai pemimpin yang mumpuni. Lebih banyak bergaya ketimbang berprestasi.

Apalagi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli.

Dua periode adalah harga mati. Lebih dari itu hanya bunuh diri. Jika dipaksakan rakyat harus bereaksi. Kalau perlu dengan revolusi.

Opini: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.***

Share :

Baca Juga

Politik

Ditipu Ratusan Juta, Korban Investasi Bodong Lapor ke Polda Metro Jaya

Politik

Aksi Kelompok di Papua Termasuk Terorisme dan Separatisme, Jangan Disebut Kelompok Kriminal

Politik

Ini Penilaian Menko Polhukam Mahfud MD Terkait Kinerja KPK Era Firli Bahuri Lebih Baik

Politik

Pejabat Kemensos Korupsi Terkait Bansos Covid-19, Berhasil Ditangkap KPK

Politik

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imrran Cek Kesiapan Pilkada di Tangsel

Politik

Habib Rizieq Tidak akan Melarikan Diri, Kuasa Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan

Politik

Jualan di Dunia Maya, Polisi Amankan 5 Orang Pelaku Prostitusi Online

Politik

Ini Pengakuan Ketua Umum PA 212 di Polda Metro Jaya Terkait Soal Aksi 1812