Connect with us

KALIMANTAN UTARA

Kaltara Kucurkan Rp 2,7 M untuk Tingkatkan Sanitasi RTLH

Published

on

Apakabarnews.com, Jakarta – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) guna meningkatkan kesehatan masyarakat terus berlanjut. Salah satunya dengan mengucurkan anggaran Rp 2,7 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2018 untuk peningkatan sanitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk kawasan pasang surut.

“Perilaku hidup bersih dan sehat, perlu didukung dengan keberadaan sanitasi”

Pemprov Kaltara melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim), menargetkan peningkatan sanitasi RTLH 2018 tuntas untuk di Kabupaten Bulungan. Setelah itu berlanjut di kabupaten/kota lainnya.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, 180 RTLH di Bulungan tersebut, nantinya akan mendapatkan bantuan maksimal Rp 15 juta tiap rumah. “Besaran bantuan tersebut Rp 15 juta per rumah, namun bantuan itu masih kita fokuskan di Bulungan,” ujarnya.

Sebab, dikatakan Irianto, berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu pembuatan sanitasi bagi RTLH. Berbarengan dengan proses pengusulan, lanjut Gubernur, bidang perumahan dan kawasan permukiman juga telah melakukan survei RTLH.

Dengan harapan, melalui data tersebut, DPUPR-Perkim Kaltara akan memetakan jumlah rumah yang akan dibantu dengan program sanitasi. Di samping koordinasi dengan lurah terkait juga begitu intensif guna sinkornisasi data RTLH yang telah disurvei.

“Oleh sebabnya, kita terus berkoordinasi dengan lurah, agar data yang kita dapat pada hasil survei dapat sinkron dengan data kelurahan setempat,” sebutnya.

Secara jangka panjang DPUPR-Perkim juga akan membantu pembangunan sanitasi RTLH se-Kaltara. “Namun kita masih akan fokus di Bulungan terlebih dahulu, khususnya di kawasan pasasng surut. Secara perlahan akan kita lakukan se-Kaltara, dan memang itu adalah target kita,” jelasnya. Dia berharap program tersebut mendapat dukungan dari masyarakat yang ada. Karena akan berdampak positif bagi kesehatan warga setempat.

Tidak hanya dari APBD, Pemprov juga berencana menggandeng perusahaan yang beroperasi di Kaltara melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sehingga seluruh stakeholder yang ada ikut bahu membahu menyejahterakan warga di provinsi termuda ini.

Bahkan, lanjut Gubernur, belum lama ini DPUPR-Perkim juga telah menjadi fasilitator CSR Bankaltimtara untuk pengembangan sanitasi di Bulu Perindu, Kelurahan Tanjung Selor Hulu. Nilai kerja samanya sekitar Rp 14,9 juta dari CSR Bankaltimtara untuk sanitasi per rumah.

“Berdasarkan informasi dari DPUPR-Perkim, koordinasi dengan lurah-lurah dilakukan secara intensif. Kebetulan di Bulu Perindu ada 1 rumah yang dibantu. Ke depannya, akan lebih banyak lagi rumah warga yang dibantu pembangunan sanitasinya. Dan dana ini bukan semata-mata hanya Bankaltimtara tetapi, akan tetapi kami akan mengimbau untuk beberapa CSR perusahan lain,” ujar Irianto.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Suheriyatna mengatakan, pada 2018 terdapat sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya pembenahan RTLH di daerah Bulu Perindu. Sementara di 2017, juga telah diusulkan sejumlah program yang berkaitan dengan perumahan.

Di antaranya penyediaan sanitasi bagi RTLH di daerah yang sama. Hal ini, lanjutnya, untuk mendukung program kesehatan masyarakat. Di mana, perilaku hidup bersih dan sehat, perlu didukung dengan keberadaan sanitasi. Berbarengan dengan proses pengusulan, bidang perumahan dan kawasan permukiman juga telah melakukan survei RTLH.

Dengan harapan, melalui data tersebut, DPUPR-Perkim Kaltara dapat memetakan jumlah rumah untuk dibantu lewat program ini. “Kita terus berkoordinasi dengan lurah setempat, agar data yang didapat pada hasil survei dapat sinkron dengan data kelurahan,” sebutnya. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KALIMANTAN UTARA

Komisi VII Minta Pembangunan PLTU Seriang Dikebut

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian.

Apakabarnews.co.id, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menyesalkan mangkraknya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 7 Megawatt (MW) di Desa Gunung Seriang, Tanjung Selor, Kalimantan Utara selama beberapa tahun. Padahal, dengan beroperasinya PLTU tersebut, masalah biarpet di Kaltara diyakini bisa teratasi.

“Mangkraknya PLTU ini sekian tahun sangat disesalkan. Makanya, kami dari Komisi VII meminta pembangunan pembangkit listrik ini segera dikebut, paling tidak awal 2019 selesai,” ujar Ramson di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi VII ke Kalimantan Utara, Rabu (21/2/2018).

Ramson menjelaskan, Kaltara sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia sangat membutuhkan tambahan energi listrik, agar bisa menyesuaikan kebutuhan energi masyarakat serta pertumbuhan pembangunan industri di sana.

Karena itu, dirinya menginginkan PT. PLN Persero mempercepat distribusi listrik ke pemukiman di Kabupaten Bulungan, serta daerah lainnya yang belum teraliri listrik.

“Secara umum laporan dari PLN bahwa daya terpasangnya itu lebih tinggi daripada beban puncak, tetapi disatu sisi laporan dari masyarakat Tarakan bahwa sering terjadi pemadaman, apalagi di Tanjung Selor dan sekitarnya. Artinya, jaringan distribusi belum memadai, untuk itu kita minta PLN mempercepat jaringan distribusi agar tidak terjadi pemadaman berkala lagi,” sambungnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Peggy Patricia. Ia meminta pemerintah memperhatikan pembangunan PLTU yang mangkrak. Mengingat Kaltara merupakan provinsi termuda yang tentu saja pasokan listrik menjadi kebutuhan utama.

“Kita mendorong pemerintah lebih serius lagi menyelesaikan proyek-proyek yang mangkrak, karena yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri,” jelasnya.

Peggy menambahkan, temuan ini akan menjadi salah satu rekomendasi untuk Panja Listrik memanggil Dirjen Ketenagalistrikan PLN serta kontraktor pembangunan pembangkit yang mengerjakan proyek-proyek pembangkit di Kaltara dalam RDP/RDPU Panja Listrik.

Selain PLTU Gunung Seriang, Komisi VII juga berharap Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang dibangun di lokasi yang sama segera diselesaikan. PLTMG ini yang juga bersumber dari APBN direncanakan berkapasitas 35 Megawatt dan merupakan bagian dari program 35 ribu MW pemerintah. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending