Connect with us

LAMPUNG

Akhirnya KPK Tahan Politisi Partai Nasdem yang Calon Gubernur Lampung Itu

Published

on

Selain menjadi Bupati Lampung Tengah, Mustafa adalah Ketua DPW Partai Nasdem Lampung yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Gubernur Lampung 2018 ini.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang telah ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Selain menjadi Bupati, Mustafa adalah Ketua DPW Partai Nasdem Lampung yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Gubernur Lampung 2018 ini.

Mustafa juga merupakan calon Gubernur Lampung yang akan mengikuti Pilkada Lampung 2018

“Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditingkatkan ke penyidikan, terhitung Jumat 16 Februari 2018 dilakukan penahanan terhadap Mustafa selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2018)

BACA JUGA : Politisi Nasdem Calon Gubernur Lampung Resmi-Jadi Tersangka

Terhadap Mustafa disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Dugaan peran Mustafa adalah sebagai pihak pemberi secara bersama-sama dengan Kepala Dinas Bina Marga kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman, yaitu ada dugaan arahan Bupati terkait dengan permintaan sejumlah uang dari pihak anggota DPRD dengan kode “cheese”.

“Jadi, diduga arahan Bupati itu agar uang diambil atau diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta dan dari dana taktis Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp100 juta Rupiah dengan total Rp1 miliar,” ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (15/2) juga telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus itu, yaitu diduga sebagai pemberi Taufik Rahman.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Rusliyanto.

Diduga, pemberian uang untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Direncanakan akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai persyaratan nota kesepamahan (MoU) dengan PT SMI.

Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp1 miliar.

Untuk diketahui, Mustafa juga merupakan calon Gubernur Lampung yang akan mengikuti Pilkada Lampung 2018 berpasangan dengan Ahmad Jajuli dengan diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Hanura. (bun)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAMPUNG

PDIP : Ada Politik Uang di Pilkada Lampung

Published

on

Ketua DPP PDIP, Idham Samawi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menduga ada “money politics” atau politik uang dalam pelaksanaan pilkada di Lampung yang terjadi secara sistematis dan terstruktur. “Tidak hanya praktik ‘money politic’ yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar di tengah masyarakat secara massif,” kata Ketua DPP PDIP Idham Samawi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/7/2018). Idham juga menengarai kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan korporasi raksasa berada di balik situasi tersebut. Hal itu demokrasi demi ambisi mengontrol tanah dan menghisap kekayaan Lampung.

“Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri objektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi di bunuh, suara rakyat dibungkam,” katanya. Aparat serta Bawaslu, kata Idham, terkesan membiarkan terjadinya “money politics”. “Dari PDI Perjuangan sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain,” tegas Idham.

Adapun berdasarkan data yang dimiliki PDIP, dugaan politik uang terjadi di Pekon Kresnomulyo Kabupaten Pringsewu, Desa Cimanuk Kabupaten Pesawaran, Pekon Sinar Betung dan Pekon Singosari Kabupaten Tanggamus.

Idham mengatakan, masyarakat melaporkan pemberian ratusan amplop yang masing-masing berisi Rp50 ribu.

“Masih banyak lagi ‘money politics’ di masyarakat yang tidak dilaporkan dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat,” kata Endro Suswantoro Yahman, anggota DPR RI Dapil Lampung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengintruksikan seluruh jajarannya untuk terus bergerak dan memproses secara hukum pelanggaran yang terjadi di pilkada.

“Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya. (ful)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LAMPUNG

Prabowo Subianto Silaturahmi di Lampung

Published

on

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bandara Radin Inten II, Branti, Rabu (20/6/2018) dalam rangka silaturahim dan halalbihalal dengan kader partai dan tokoh masyarakat.

Apakabarnews.com, Bandralampung РGubernur Lampung nonaktif Muhammad Ridho Ficardo menyambut kedatangan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bandara Radin Inten II, Branti, Rabu (20/6/2018) malam dalam rangka silaturahim dan halalbihalal dengan kader partai dan tokoh masyarakat.

Partai Gerindra adalah salah satu partai koalisi pengusung Calon Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan wakilnya Bachtiar Basri Menurut M Ridho Ficardo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, kedatangan Prabowo Subianto adalah untuk menyapa dan memberi arahan kepada kader Gerindra Lampung.

Selain membahas Pemilihan Gubernur Lampung 2018, kedatangan Prabowo juga untuk membahas persiapan Pilpres dan Pemilu Legislatif pada 2019 mendatang.

Pada Pilgub Lampung 27 Juni 2018 terdapat empat pasangan calon, yaitu M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (petahana), Herman HN-Sutono, Arinal Djunaiidi-Chusnunia, dan Mustafa-Ahmad Jajuli. (bud)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LAMPUNG

Menko Puan Tinjau Pelabuhan Merak-Bakauheni

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meninjau langsung kesiapan jalur mudik lebaran tahun 2018 di pelabuhan Merak dan Bakauheni .

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meninjau langsung kesiapan jalur mudik lebaran tahun 2018 di pelabuhan Merak dan Bakauheni guna memantau kelancaran pelayanan pelaksanaan mudik.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/6/2018), Menko PMK menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban berlalu lintas sehingga perjalanan mudik dapat dilakukan dengan nyaman dan aman.

“Dari hasil pemantauan, sampai saat ini perjalanan mudik masyarakat berjalan sangat kondusif, yang ditunjang oleh kesiapan aparat dan pelayanan”, ujar Puan.

Menko Puan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pos pelayanan yang disiapkan Pemerintah apabila membutuhkan bantuan.

Puan menerangkan bahwa kehadirannya bersama-sama rombongan sejak kemarin meninjau langsung jalur mudik, dari Jawa Timur hingga ke Bakauheni, Lampung adalah untuk memastikan seluruh layanan yang terkait mudik lebaran berjalan dengan baik, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah bahwa negara dan pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pemerintah siap memberikan pelayanan yang optimal. Harapan kita semua, agar mudik dapat berjalan aman, lancar, dan nyaman,” tambah Puan.

Menko PMK juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas dari semua instansi yang telah bekerja dan melayani masyarakat di masa libur lebaran, serta berpesan agar selalu menjaga stamina dan kesehatan dalam menyiapkan antisipasi untuk menghadapi arus balik lebaran yang puncaknya diperkirakan pada 18 Juni 2018.

Menko PMK meninjau bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. (dit)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending