Connect with us

FINANSIAL

Komisi XI Soroti Penerimaan Pajak Sulawesi Selatan

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan lebih memperhatikan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai target penerimaan pajak negara. Hal ini ditujukan untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan mendistribusikannya merata ke seluruh daerah di Sulsel.

“Prestasi pencapaian target pembangunan Makassar saat ini, walau masih bertumpu pada pertanian, adalah merupakan hasil ketekunan dan kerja keras Pemerintah Daerah, BI, OJK, Perbankan, dan para Kanwil,” kata Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI rapat dengan Kanwil Kemenkeu Sulawesi Selatan, Kanwil BPK Sulsel, dan Kanwil BPKP di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (19/2/2018).

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Utut Adianto menyoroti tentang penerimaan rasio penerimaan pajak yang defisit dari tahun sebelumnya. DJP mengeluhkan rasio petugas pajak dan wajib pajak tak sebanding, sekitar 1 banding 470.

“Makanya kita perlu perhatikan bentuk insentif apa yang dibutuhkan untuk terus menggenjot penerimaan ini. Apalagi Makassar adalah hub-nya Indonesia Timur, makanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mesti didorong dengan volume perdagangan yang diperbesar. Caranya dengan perizinan dipermudah dan dweeling time dipercepat,” papar Utut.

Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman mengatakan, penerimaan negara yang bersumber dari pajak harus dioptimalkan oleh Kemenkeu dari tahun ke tahun, dengan melihat realita, kemampuan personil sumber daya manusia, objek pajak, dan PNBP.

Dalam kesempatan itu, Komisi XI DPR RI menemukan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah teruji membantu penyusunan kualitas laporan keuangan di daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai sistem ini memudahkan proses perencanaan pembangunan di daerah, khususnya pada penyaluran dana desa. “Saya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan SIMDA yang telah dibangun dan dikembangkan oleh BPKP ini,” kata Ecky. (nwi)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Salah Kelola, Utang BUMN Terus Membengkak

Published

on

Diskusi bertajuk "Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Nasional" di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Terus membengkaknya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai karena salah urus perusahaan plat merah itu. Pasalnya, BUMN saat ini sudah menjadi alat politik.

“Jadi BUMN itu Badan Usaha Milik Negara bukan badan milik penguasa. Seperti Tentara Nasional Indonesi, bukan Tentara Penguasa Indonesia. Ini harus diclear-kan,” kata Ekonom Said Didu dalam diskusi bertajuk ‘Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Nasional’ di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

BACA JUGA : Mantan Menteri Jokowi : Prabowo-Sandi Ingin BUMN untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Said Didu yang juga Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2004-2012 itu pun mengkritik penugasan pemerintah terhadap BUMN. Sebab, penugasan itu telah membuat BUMN merugi, bukan untung.

Penugasan itu, PT Pertamina (Persero) yang harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga keekonomian. Akhirnya BUMN itu pun harus menanggung nilai selisihnya dari harga keekonomisan.

Selain itu, kepada PT PLN (Persero) yang juga terbebani dengan menjual tarif listrik. Pemrintah tidak memperbolehkan PT PLN menaikan tarif dasar listrik hingga tahun 2019.

Hal ini tentunya membebani PLN, dimana harga BBM dan batu bara untuk menggerakan pembangkit harganya naik. Meski pada belakangan pemerintah menetapkan DMO  bara.

“Apabila ada penugasan kepada BUMN tidak ekonomis, pemerintah mustinya mengganti (dengan ABPN). Tapi ini malah memberi penugasan tapi kerugian itu ditanggung oleh BUMN,” kata dia.

Menurut dia, bila BUMN sudah mendapat intervensi untuk kepentingan politik, maka kehancuran perusahaan plat merah itu tinggal menunggu waktu. Seperti saat ini, sebagian BUMN yang sudah terlilit hutang besar.

“Jadi jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN karena bukan milik dia, tapi milik negara ini pengkhayatan yang prinsip,” kata dia.

Adapun data Kementerian BUMN dengan komisi VI DPR pada 3 Desember lalu, hingga akhir September 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun. 

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang. (ver)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

AXA Mandiri Bayarkan Klaim Asuransi Rp1,5 Miliar Korban Lion Air

Published

on

AXA Mandiri membayarkan klaim kepada pemegang polis atau ahli waris dari nasabah korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.

Apakabarnews.com, Jakarta – AXA Mandiri membayarkan klaim kepada pemegang polis atau ahli waris dari nasabah korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.

“Pasca mendapatkan informasi mengenai kecelakaan tersebut, AXA Mandiri secara proaktif menindaklanjuti temuan dan mencari informasi mengenai kemungkinan adanya nasabah kami yang menjadi korban kecelakaan tersebut,” ujar Direktur AXA Mandiri Henky Oktavianus dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Dari hasil penelusuran informasi tersebut, perusahaan telah menyerahkan klaim asuransi senilai lebih dari Rp1,5 miliar kepada pemegang polis atau ahli waris dari empat orang nasabah musibah kecelakaan Lion Air JT 610.

Dari jumlah tersebut, klaim senilai Rp1,14 miliar diberikan kepada satu orang pemegang polis atau ahli waris sebagai manfaat uang pertanggungan dari produk asuransi jiwa.

Total pembayaran klaim tersebut berpotensi bertambah mengingat proses pembayaran klaim masih berlanjut untuk beberapa nasabah AXA Mandiri korban Lion Air JT610 lainnya.

“Kami akan terus secara aktif melakukan pengkinian data mengenai nasabah AXA Mandiri yang menjadi korban kecelakaan ini,” ujarnya. (cit)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Sebut Perbaikan Kualitas Institusi Kunci Lepas dari “Middle Income Trap”

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Apakabarnews.com, Nusa Dua – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbaikan kualitas institusi dan birokrasi menjadi salah satu kunci untuk lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

“Ini menjadi tantangan yang paling sulit, karena perbaikan kualitas institusi tidak ada tolak ukurnya,” kata Sri Mulyani dalam temu media di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018).

Sri Mulyani menjelaskan kebanyakan negara-negara yang lepas dari middle income trap dan menjadi negara maju mempunyai institusi dan birokrasi yang efisien, bebas korupsi, mempunyai kompetensi dan bersih.

Negara-negara yang sudah mempunyai institusi publik dan swasta yang bagus tersebut antara lain Singapura, Jepang, Korea Selatan, Israel dan Hong Kong.

Untuk itu, ia mengingatkan reformasi birokrasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas institusi dan birokrasi semakin baik dan profesional.

“Tapi, PR-nya belum selesai, karena reformasi birokrasi harus diikuti oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah maupun institusi yudisial serta lembaga penegakan hukum,” kata Sri Mulyani.

Selain perbaikan intitusi, ia mengatakan kunci lainnya adalah mempunyai kebijakan yang baik untuk mendorong daya saing dalam era globalisasi.

“Tidak ada negara tertutup yang lolos dari middle income trap, negara harus selalu terbuka dan kompetitif dengan menciptakan kebijakan dan disiplin untuk mendorong daya saing,” ujarnya.

Hal ini, menurut Sri Mulyani, juga perlu didorong oleh pembenahan sumber daya manusia agar tercipta kompetensi yang memadai dalam mendukung kinerja pembangunan.

“Kalau fokus ke SDM, maka perlu pembenahan di pendidikan, kesehatan, safety net dan skill. Ini bukan hanya masalah anggaran, tapi juga program yang sesuai kebutuhan agar masyarakat sehat dan produktif,” katanya.

Terakhir, pembenahan yang perlu dilakukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju adalah pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung konektivitas dan produktivitas.

“Negara yang lolos mempunyai produktivitas yang panjang dan bertahan lama. Infrastruktur ini bisa meningkatkan competitiveness, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia. (sat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending