Connect with us

MALUKU UTARA

Nelayan Pulau Tawabi Harapkan Bantuan Kapal Ikan

Published

on

Kapal Ikan.

Apakabarnews.com, Ternate – Para nelayan di Pulau Tawabi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara mengharapkan bantuan kapal ikan dari pemerintah daerah untuk memudahkan mereka mencari ikan di laut.

“Mayoritas penduduk di Pulau Tawabi adalah nelayan, tetapi selama ini tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah daerah, khususnya dalam pemberian bantuan kapal ikan,” kata seorang nelayan dari Pulau Tawabi, Caco Subur di Ternate, Selasa (27/2/2018).

Para nelayan di pulau itu selama ini menangkap ikan menggunakan perahu katinting (perahu mesin tempel), yang hasilnya tidak seberapa karena hanya bisa menjangkau perairan dekat pantai, selain itu ada pula yang menangkap ikan menggunakan bagang, tetapi jumlahnya terbatas.

Menurut dia, sebagian nelayan di Pulau Tawabi mengoperasikan kapal ikan inka mina dari Kota Tidore Kepulauan, yang pembagian hasilnya dinilai tidak adil, karena pemilik kapal mendapat dua bagian sedangkan mereka hanya satu bagian.

Contohnya jika penghasilan sekali melaut mencapai Rp30 juta maka pemilik kapal mendapat bagian Rp20 juta dan yang mengoperasikan kapal ikan Rp10 juta untuk seluruh anak buah kapal (ABK) 15 orang.

“Kami berharap nelayan di Pulau Tawabi bisa mendapatkan bantuan kapal, seperti kapal ikan inka mina yang bobotnya 30 GT ke atas, karena nelayan di Pulau itu umumnya pemancing ikan cakalang dan ikan tuna yang membutuhkan kapal ikan seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, M Buyung Rajilun mengatakan Pemprov Malut akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah ini, di antaranya dengan memberikan bantuan sarana penangkapan ikan, seperti kapal ikan dan bagang ikan.

Pada 2018 ini, Pemprov akan memberikan bantuan 35 kapal ikan, terdiri atas 32 kapal ikan berbobot 3 GT dan 3 kapal ikan berbobot 10 GT kepada nelayan di sepuluh kabupaten/kota di daerah ini. (ode)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

KPK Tahan Cagub Malut Ahmad Hidayat Mus

Published

on

calon gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan bupati Kepulauan Sula 2005-2010 yang juga calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan adiknya Zainal Mus. “Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Sula dan terpenuhinya ketentuan di Pasal 21 KUHAP, maka dilakukan penahanan terhadap Ahmad Hidayat Mus selama 20 hari ke depan terhitung hari ini di Rutan Cabang KPK di Kavling K-4,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Sedangkan kata Febri, untuk Zainal Mus juga ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya, KPK pada Senin memeriksa keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus di Kabupaten Kepulauan Sula itu.

Seusai diperiksa, Ahmad Hidayat Mus menyinggung soal Pilkada 2018. Ahmad Hidayat Mus merupakan calon gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Rivai Umar.

Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih AHM-Rivai nomor satu dan bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa kita sudah menang Pilkada, sabar saja masyarakat Maluku Utara Insya Allah kita dilindungi Allah SWT,” kata Ahmad yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Enggan jelaskan Saat dikonfirmasi soal tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong, Ahmad enggan menjelaskannya lebih lanjut.

“Nanti biar penasihat hukum yang jelaskan,” kata dia.

Sementara itu seusai diperiksa, Zainal Mus memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait penahanannya itu.

“Makasih makasih,” ucap Zainal.

Sebelumnya, KPK pada 16 Maret 2018 telah mengumumkan Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya Zainal Mus sebagai tersangka.

Tersangka Ahmad Hidayat Mus selaku bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama-sama dengan Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula 2009-2014 diduga telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terkait pengadaan pembebasan lahan di Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Periksa Cagub Malut Ahmad Hidayat Mus

Published

on

Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 yang juga calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan adiknya Zainal Mus di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7/2018).

“Untuk kasus Sula, hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmad Hidayat Mus sebagai saksi untuk tersangka Zainal Mus dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

KPK pun pada Senin memeriksa Zainal Mus sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka,” ucap Febri.

Sedianya, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap keduanya pada Senin (25/6) lalu. Namun, mereka mengirimkan surat pada KPK tidak bisa hadir dan meminta penjadwalan ulang.

Ahmad Hidayat Mus merupakan calon Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Rivai Umar.

Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebelumnya, KPK pada 16 Maret 2018 telah mengumumkan Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya Zainal Mus sebagai tersangka.

Tersangka Ahmad Hidayat Mus selaku Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama-sama dengan Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula 2009-2014 diduga telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terkait pengadaan pembebasan lahan di Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MALUKU UTARA

Pulau Dodola Jadi Objek Wisata Bertaraf Internasional

Published

on

Pulau Morotai, Maluku Utara.

Apakabarnews.com, Ternate – Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut) akan membangun berbagai sarana infrastruktur wisata, menyusul adanya rencana menjadikan Pulau Dodola sebagai salah satu destinasi wisata bertaraf internasional.

“Walaupun program Wonderfull Morotai itu telah dicanangkan oleh kementerian Parawisata yang harus dilakukan setiap tahunnya, tetapi pemkab masih fokus terhadap pembangunan infrastruktur Parawisata yang akan dibangun di Kabupaten Morotai,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, Nona Duwila dihubungi dari Ternate, Kamis (22/3/2018).

Menurut dia, hal ini dapat terlihat di sejumlah lokasi wisata yang sudah mulai dibangun misalnya di Pulau Dodola, sebab, pulau tersebut menjadi ikon Parawisata Morotai yang selalu ditampilkan dimana mana termasuk pada iven nasional.

Dia mengatakan, Pulau Dodola rencananya akan disulap menjadi objek wisata bertaraf internasional, bahkan, anggaran pembangunannya itu mencapai miliaran rupiah.

Hal ini dapat terlihat dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

“Untuk Pulau Dodola sendiri anggaran yang disediakan mencapai Rp4 miliar DAK dan wisata lainnya Rp4 miliar untuk DAU, sehingga telah disiapkan dokumennya untuk persiapan pembangunan.

Ia mengakui, program Pemkab Morotai yang paling utama adalah Pulau Dodola akan diperbaiki dengan membangun sejumlah fasilitas misalnya cottage, serta sarana permainan lainnya.

“Kita bangun kios, di Morotai belum ada tempat kuliner makanya kita bangun kuliner, sovenir, cottage, casebo sarana permainan,” katanya.

Dia menambahkan, Pemda Morotai juga bakal membangun menara pemantau yang berikan dititik berat di Pulau Dodola dan hal ini dilakukan untuk memantau situasi Pulau Dodola baik didarat maupun di laut.

“Selain di Dodola, juga harus dibangun rumah makan, restoran yang layak termasuk hotel sehingga wisatawan nusantara maupun internasional bisa mudah dan betah singga di Morotai,” katanya.

Ia menambahkan, jika anggaran itu sudah direalisasi maka langsung dibangun fasilitas parawisata sehingga bisa dipastikan di tahun 2019, karena pariwisata sudah mulai aktif kembali, seperti dikutip Antara. (aft)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending