Connect with us

JAWA BARAT

Gubernur Aher Dukung Perkembangan Properti di Jabar

Published

on

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Apakabarnews.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berupaya mendorong para pengembang dan institusi keuangan untuk terus dapat melaksanakan pembangunan perumahan bersubsidi di wilayah Jawa Barat. Ini untuk menyukseskan progam satu juta rumah yang dicanangkan oleh presiden pada tanggal 29 April 2015 lalu sebagai bagian nawacita. 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebutkan dukungannya pada perkembangan properti di Jawa Barat, terkhusus perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Termasuk urusan perijinan, menurut Aher, pihaknya serius memberikan kemudahan pelayanan perizinan perumahan. “Pemprov Jabar dinilai telah berhasil dalam penyederhanaan prosedur perizinan perumahan. Izin yang semula selesai dalam tempo 14 hari kerja kini dapat disingkat menjadi 1-3 hari kerja saja,” ungkap Aher, di Bandung, Sabtu (11/3/2017). 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan progam satu juta rumah  telah menjadi perhatian dengan dengan tetap menjaga konsep tata ruang yang telah disepakati bersama. 

Menurutnya berdasarkan data yang ada hingga awal bulan Desember 2017, capaian program satu juta rumah baru mencapai 765,120 unit di tingkat nasional. 

“Capaian tersebut didominasi oleh pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 70 persen dan rumah non MBR yang terbangun sebesar 30 persen,” katanya pada Rakor Pemetaan Kebutuhan Rumah Bersubsidi 2018 Jawa Barat, Bandung, Senin (12/3/2018).
 
Dalam pencapaian target tersebut, sekitar 20 persen rumah dibangun oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah yang berupa Rusunawa, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan Bantuan Stimulan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).
 
Sedangkan 30 persen Iainnya dibangun oleh pengembang perumahan bersubsidi yang mendapatkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non-subsidi oleh pengembang. 
 
Capaian program satu juta rumah di Provinsi Jawa Barat sendiri baru mencapai 186.822 unit dengan skema pembiayaan terdiri dari FLPP sebanyak 3.381 unit, SSB sebanyak 59.628 unit dan SBUM sebanyak 50804 unit. 

“Tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan pembangunan satu ma rumah sangat dipengaruhi oleh kiprah para pengembang dan institusi keuangan yang bergerak di bidang property,” katanya. 
 
Menurutnya khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program satu juta rumah yaitu ketersediaan lahan, implementasi pembangunan hunian berimbang dan percepatan perijinan pembangunan perumahan yang belum diterapkan secara merata di kabupaten/kota. 
 
“Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi ketersediaan lahan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, saya berharap agar konsep bank tanah di Jawa Barat dapat segera terwujud,” ujarnya.
 
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menekankan penerapan konsep hunian berimbang bagi pengembang pengembang besar yang melaksanakan pembangunan perumahan pada kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan strategis provinsi dengan memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat. Adapun pusat pusat pertumbuhan baru yang terdapat dalam RTRW Jawa Barat, yaitu Metropolitan BODEBEKARPUR, 
 
Metropolitan Bandung Raya, Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu, Pusat Pertumbuhan Rancabuaya, Metropolitan Cirebon Raya, dan Pusat Penumbuhan Pangandaran. Hal ini dapat ditangkap sebagai peluang oleh stakeholders baik pengembang, pemerintah maupun masyarakat untuk dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 
Iwa mengaku pengembang dan developer pada dasarnya merupakan uiung tombak dari pencapaian mekanisme human berimbang ini , Sehingga pihaknya sangat berharap pengembang memiliki komitmen dalam mewujudkan dan mengimplementasikan konsep hunian berimbang agar terjadi harmonisasi dalam pembangunan perumahan di Jawa Barat. (vin)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA BARAT

Bupati Purwakarta Terpilih Dilantik dalam Kondisi Hamil

Published

on

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

Apakabarnews.com, Purwakarta – Bupati Purwakarta Terpilih Anne Ratna Mustika mengikuti prosesi pelantikan di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (20/9/2018) ini dalam kondisi hamil muda.

“Saat ini, usia kandungannya baru dua bulan,” kata Anne, dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Kamis (20/9/2018).

Ia memastikan, meski dalam kondisi hamil, itu tidak akan mempengaruhi proses pelantikan dirinya serta tidak akan membuat kinerjanya sebagai bupati kendor.

Menjelang proses pelantikan sebagai Bupati Purwakarta, istri mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ini mengaku sudah berkonsultasi dengan dokter kandungan terkait kehamilannya.

“Tidak ada saran dokter agar saya membatasi aktivitas. Dokter hanya meminta agar menjaga pola makan,” kata dia.

Atas hal tersebut, ia menyatakan kalau aktivitasnya mulai dari prosesi pelantikan bupati hingga menjalankan aktivitas sebagai bupati nanti, itu tidak akan terganggu atas kehamilannya. (ali)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Sejumlah SD di Garut Diliburkan karena Guru Honorer Unjuk Rasa

Published

on

Aksi protes para guru honorer yang kecewa terhadap Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut yang menyatakan status guru honorer ilegal.

Apakabarnews.com, Garut – Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sengaja diliburkan karena adanya aksi protes para guru honorer yang kecewa terhadap Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut yang menyatakan status guru honorer ilegal.

“Sekarang libur, kata ibu-ibu di sekolah katanya mau demo hari Senin (17/9/2018),” kata Ningrum orang tua siswa SD Negeri 1 Samarang, Garut, Senin (17/9/2018).

BACA JUGA : Bupati Garut akan Copot Kepala Sekolah yang Liburkan Siswa

Orang tua siswa dari SD Negeri lainnya, Susi mengatakan, anaknya yang sekolah di SDN 2 Tarogong sengaja diliburkan oleh gurunya karena akan ada aksi guru honorer.

Menurut dia, aksi guru tersebut telah menimbulkan kerugian bagi siswa karena tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya.

“Siswa tidak seharusnya jadi korban, boleh demo tapi jangan mengganggu belajar siswa,” katanya.

Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar), Cecep Kurniadi membenarkan adanya aksi protes guru honorer yang menuntut SK Bupati Garut dan mempertanyakan pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut Jajat Darajat yang menyinggung guru honorer.

Ia menjelaskan, para guru honorer menuntut dikeluarkannya SK Bupati untuk guru honorer agar memiliki kejelasan payung hukumnya untuk mendapatkan hak-hak guru seperti sertifikasi.

Meskipun guru honorer berunjuk rasa, kata dia, aktivitas di sekolah untuk memberikan pelajaran kepada siswa tetap dilaksanakan dengan pengajar guru berstatus PNS.

“Masih ada guru PNS yang masih bisa mengajar,” katanya.

Sejumlah SD di Garut seperti di Kecamatan Samarang tampak sepi, ada beberapa siswa yang beraktivitas bermain di lapangan sekolah, selain di Samarang ada juga beberapa sekolah di Garut tidak terlihat aktivitas siswa seperti biasanya. (fri)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Tanggapi Aksi, Bupati Garut: Guru Honorer Legal

Published

on

Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Apakabarnews.com, Garut – Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, para guru honorer yang belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, bukan berarti statusnya ilegal.

“Tetapi ada ketentuan yang ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur masalah legalitas guru honorer untuk bisa mendapatkan sertifikasi maupun dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya di Garut, Senin (17/9/2018), menanggapi pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut Jajat Darajat yang menyatakan bahwa guru honorer ilegal sehingga menyebabkan para guru honorer Garut akan melakukan aksi unjuk rasa.

BACA JUGA : Bupati Garut akan Copot Kepala Sekolah yang Liburkan Siswa

Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Garut mengakui keberadaan dan manfaat dari para guru honorer yang telah mengabdikan dirinya untuk pendidikan.

“Tidak mengatakan ilegal, mereka bekerja silakan urusannya dengan pemerintah pusat,” kata Bupati Garut kepada wartawan di Garut, Senin (17/9/2018).

Rudy mengatakan pemerintah daerah menghargai kerja honorer dengan mengalokasikan anggaran dari APBD Garut sebesar Rp200 ribu per bulan.

“Guru honorer itu diakui, dikasih honor Rp200 ribu dari APBD,” katanya.

Rudy menambahkan, pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya guru honorer, tetapi ada aturan yang mengikat dari pemerintah pusat tentang tenaga honorer sehingga SK-nya belum dapat diterbitkan.

Aturan itu, kata dia, meliputi masalah mendapatkan sertifikasi termasuk tidak boleh mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kami ini menggunakan mereka dengan baik, cuma ada aturan dari Permendikbud bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan SK tidak boleh mendapatkan dana BOS,” katanya.

Sebelumnya, guru honorer di Kabupaten Garut mengaku tersinggung dengan pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut Jajat Darajat yang menyatakan bahwa guru honorer ilegal.

Pernyataan itu memicu para guru honorer yang diwadahi organisasi guru PGRI dan Forum Aliansi Guru dan Karyawan Garut melakukan aksi protes.

Aksi guru tersebut menuntut Bupati Garut untuk segera menerbitkan SK sebagai legalitas guru honorer sekaligus mempertanyakan maksud dan tujuan pernyataan pejabat dinas yang menyatakan guru honorer ilegal. (fri)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending