Connect with us

ACEH

Ormas Islam Langsa Tuntut Proses Hukum Sukmawati

Published

on

Aliansi Ormas dan elemen umat Islam di Kota Langsa, Propinsi Aceh, mendesak Polri melakukan proses hukum terhadap Sukmawati Soekarnoputri.

Apakabarnews.com, Aceh – Aliansi Ormas dan elemen umat Islam di Kota Langsa, Propinsi Aceh, mendesak Polri melakukan proses hukum terhadap Sukmawati Soekarnoputri karena dinilai telah melakukan penistaan terhadap agama Islam.

“Adili Sukmawati karena telah melakukan penistaan terhadap agama Islam,” ujar Koordinator aksi Aliansi Ormas dan elemen umat Islam Kota Langsa, Zulfikri di Langsa, Senin (9/4/2018).

Disebutkan, menyikapi penistaan agama terhadap simbol-simbol Islam yang dilakukan Sukmawati, maka aliansi tersebut menyatakan sikap dalam empat poin utama.

“Mendesak penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia untuk memproses hukum terhadap Sukmawati dengan delik hukumnya, pidana penistaan agama,” sebut Zulfikri dalam pernyataan sikapnya.

Kemudian, mengutuk perilaku dan pelaku penistaan agama Islam yang dilakukan Sukmawati secara sengaja dan sadar. Telah menciderai perasaan serta kepercayaan umat Islam dalam beragama sesuai amanat undang-undang.

Bahwa, lanjutnya, penistaan agama merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap agama tertentu, sehingga dapat memunculkan konflik diantara sesama anak bangsa dan berbahaya bagi keutuhan NKRI.

“Umat Islam adalah garda terdepan dalam mengawal dan memperjuangkan NKRI. Kami tidak ingin ada segelintir orang merusak keutuhan bangsa. Karena itu, tangkap dan periksa Sukmawati,” katanya.

Seterusnya, aliansi Ormas Islam Kota Langsa menyerukan kepada semua elemen umat Islam dimanapun berada, untuk bersatu padu membela agama dan aqidah dari upaya provokatif yang dilakukan musuh-musuh Islam, baik secara pribadi, organisasi maupun kelompok tertentu.

“Kami imbau seluruh umat Islam meninggalkan perbedaan-perbedaan furu’iyah dan mengedepankan persatuan demi kejayaan Islam dan NKRI,” tegas Zulfikri dalam orasinya.

Puluhan masa Aliansi Ormas dan elemen umat Islam Kota Langsa yang terdiri dari Ikadi, PII, KAMMI, HMI, Resam Intitute, BKPRMI dan FPI, melakukan aksi damai di depan gedung DPRK Langsa, sekira pukul 16.15 WIB, dengan membentang sejumlah spanduk dan poster.

Kedatangan masa Aliansi Ormas dan elemen umat Islam tersebut dikawal pihak kepolisian Polres Langsa dan satuan pengamanan internal DPRK setempat.

Sementara, Wakil Ketua DPRK Langsa, Ir H Teuku Hidayat menyatakan sebagai lembaga legislatif pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat terkait puisi kontroversi Sukmawati.

Hanya saja, proses hukum sebagaimana yang dituntut oleh aliansi ormas dan elemen umat Islam Kota Langsa adalah ranahnya Kepolisian Republik Indonesia.

“Kami apresiasi aspirasi saudara sekalian, tentu kita mendorong dilakukannya proses hukum terkait hal dimaksud,” ucap Hidayat. (mkl) 


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACEH

TNI Kerahkan Alsintan Bantu Petani Aceh Barat

Published

on

Komandan Kodim (Dandim) 0105/ Aceh Barat, Letkol Kav Nurul Diyanto.

Apakabarnews.com, Meulaboh – Jajaran TNI Kodim 0105/Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengerahkan alat mesin pertanian (alsintan) berupa mesin pompa air untuk menyelamatkan tanaman padi yang terancam mati akibat kekeringan.

Komandan Kodim (Dandim) 0105/ Aceh Barat, Letkol Kav Nurul Diyanto, di Meulaboh, Minggu (15/7/2018)mengatakan, berbagai upaya antisipasi dilakukan oleh Babinsa bersama petani, namun tetap saja belum maksimal karena terbatasnya sumber air.

“Beberapa titik area persawahan yang kekeringan akibat kemarau panjang, pihak Koramil telah melakukan upaya dengan mengerahkan bantuan mesin pompa air, akan tetapi hasilnya tidak maksimal,” katanya disela-sela meninjau area sawah yang kekeringan.

Selain itu kelompok tani di wilayah Aceh Barat juga telah berupaya membuat aliran air secara tradisional.

Namun, hasilnya juga tidak maksimal, sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang akhirnya datang bantuan penanganan.

Pihaknya mencatat, sudah terdata 214 hektare area sawah mengalami kekeringan di Kecamatan Kaway XVI dan Johan Pahlawan, seperti di Desa Alu Tampak, seluas 100 hektare dan di Desa Pasie Jambu, seluas 114 hektare.

Kata Dandim 0105, melalui Dinas Sosial Aceh Barat, telah direalisasikan pembuatan sumur bor dan bantuan mesin pompa air dengan menggunakan anggaran APBA Porvinsi Aceh yang disalurkan di setiap lokasi kekeringan.

Sumur bor yang dikerjakan itu, ada yang sudah berfungsi dan ada yang sedang dalam pembuatan, akan tetapi ada beberapa kendala yang timbul akibat sumur bor kapasitas besar tersebut, yaitu salah satunya mengganggu sumber air masyarakat.

“Mereka setahun cuma dua kali penanaman padi, apabila terjadi kendala kekeringan maka berdampak negatif terhadap pertumbuhan padi, dan akan mengalami kerugian kepada petani padi,” jelasnya.

Karena itu, Letkol Kav Nurul berkata, ia akan memantau langsung keadaan wilayah yang dilanda kekeringan sawah di samping mencarikan solusi tercepat untuk penanganan, karena salah satu mata pencarian masyarakat setempat adalah bercocok tanam padi.

Untuk mengoptimalkan pemantauan itu, pihak Kodim 0105 telah dibagi beberapa wilayah yang dalam pantauan Babinsa yang akan memantau aktifitas maupun kendala para petani, serta melaporkan kepada pimpinan melalui Danramil dan Danpos Ramil Jajaran.

“TNI jajaran Kodim 0105 Aceh Barat akan terus mencari solusi penanganan masalah kekeringan sawah, saya akan membantu semampunya agar kondisi ini tidak berdampak pada pencapaian swasembada pangan,” katanya. (war)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ACEH

Pemuda Bener Meriah Dukung KPK

Published

on

Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi.

Apakabarnews.com, Redelong – Aliansi Pemuda Kabupaten Bener Meriah (APAH) menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan setiap kasus korupsi di Aceh, khususnya di daerah yang berhawa dingin itu.

Pada dukungan yang disampaikan ke DPRK Bener Meriah di Redelong, Kamis (12/7/2018) itu para pemuda menyuarakan agar KPK dapat mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi.

“Bahwa segala bentuk korupsi, suap, dan sejenisnya merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Dan KPK sebagai lembaga anti korupsi sudah sepantasnya kita dukung dengan sepenuh hati,” tutur koordinator aksi, Raudhi.

Para pemuda menilai kasus yang menjerat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah terkait dugaan suap dalam pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) adalah masalah serius yang harus diusut tuntas oleh KPK.

“Terkuaknya praktik korupsi pelaksanaan dana Otsus dalam bentuk fee mengindikasikan bahwa selama ini telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara masif oleh para pejabat-pejabat yang bersangkutan,” sebut Raudhi.

Menurut Raudhi, tidak tertutup kemungkinan bahwa pola yang sama juga dilakukan di kabupaten/kota lainnya di Aceh dalam pengalokasian dana Otsus.

“Korupsi merupakan tindakan kotor yang harus dimusnahkan dari permukaan bumi Indonesia, bumi Aceh, dan bumi Bener Meriah. Korupsi yang membuat rakyat melarat, korupsi yang selama ini telah memberangus hak rakyat untuk menikmati kemakmuran negeri ini,” ujarnya.

Dalam aksinya di depan gedung dewan tersebut, para pemuda menyampaikan empat poin tuntutan mereka, yakni pertama mengapresiasi kinerja KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah.

Kedua, meminta KPK mengusut tuntas kasus tersebut sampai ke akar-akarnya dengan menangkap semua pelaku yang terlibat.

Ketiga, mengecam segala bentuk provokasi dan tudingan miring terhadap KPK yang bertujuan memojokkan KPK dan pihak lainnya.

Keempat, menyerukan kepada semua pihak mengikuti serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga adanya putusan hukum yang bersifat tetap. (man)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ACEH

Nelayan Aceh Barat Takut Gunakan Kapal Bantuan

Published

on

Armada bantuan KKP yang sudah sampai untuk beberapa kelompok nelayan di daerah setempat.

Apakabarnews.com, Meulaboh – Nelayan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tidak bersedia menggunakan armada kapal motor bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), karena tidak terbiasa memakai kapal berbahan dari fiber.

Tokoh nelayan Aceh Barat, Abu Samah di Meulaboh, Rabu (4/7/2018) mengatakan, armada bantuan KKP yang sudah sampai untuk beberapa kelompok nelayan di daerah setempat belum dioperasikan karena nelayan takut akan risiko dan keselamatan.

“Sepesifkasi kapal juga tidak sesuai dengan model dan gaya melaut kelompok nelayan ada di Aceh Barat. Kalau nelayan daerah kita, kapal yang biasa digunakan terbuat dari papan atau kayu, bukan berbahan fiber, itu yang membuat khawatir,” jelasnya.

KKP menyalurkan bantuan beberapa unit armada kapal motor kepada koperasi-koperasi nelayan di daerah setempat dan telah sampai ke daerah itu pada April 2018, namun belum dioperasionalkan karena beberapa kendala di lapangan.

Sebagai salah satu ketua kelompok penerima manfaat, Abu Samah, menuturkan, nelayan belum berani menggunakan kapal tersebut karena dinilai tidak sesuai bahan pembuatan kapal tersebut yang membuat mereka lebih khawatir.

Ia menerangkan, nelayan juga masih menunggu bantuan alat penangkapan ikan (API) dari Kementrian KP yang akan diserahkan bersamaan dengan kapal tersebut, namun saat ini bantuan alat tangkap itu belum sampai kepada kelompok usaha nelayan itu.

“Selain karena spesifikasi kapal, kami juga sampai sekarang masih menunggu alat tangkapnya, bagaimana kita hendak melaut kalau alat tangkap tidak ada, katanya bantuan ini komplit dengan alat tangkap berupa jaring yang sesuai anjuran,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dua unit kapal dari 10 unit yang berbahan dasar fiber/roving (Serar Kasar) dikelola oleh kelompok Sejahtera asal Kecamatan Mereubo tersebut hanya terparkir d iatas lumpur pinggiran Sungai Mereubo dan terbengkalai tanpa perawatan.

Selain itu, jika dioperasikan para nelayan takut hanya mengeluarkan modal yang lebih besar daripada hasil yang dibawa pulang nantinya, sebab kapal tersebut tidak bisa berlayar dengan jarak tempuh yang biasanya mereka gunakan. (anw)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending