Connect with us

ACEH

Ormas Islam Langsa Tuntut Proses Hukum Sukmawati

Published

on

Aliansi Ormas dan elemen umat Islam di Kota Langsa, Propinsi Aceh, mendesak Polri melakukan proses hukum terhadap Sukmawati Soekarnoputri.

Apakabarnews.com, Aceh – Aliansi Ormas dan elemen umat Islam di Kota Langsa, Propinsi Aceh, mendesak Polri melakukan proses hukum terhadap Sukmawati Soekarnoputri karena dinilai telah melakukan penistaan terhadap agama Islam.

“Adili Sukmawati karena telah melakukan penistaan terhadap agama Islam,” ujar Koordinator aksi Aliansi Ormas dan elemen umat Islam Kota Langsa, Zulfikri di Langsa, Senin (9/4/2018).

Disebutkan, menyikapi penistaan agama terhadap simbol-simbol Islam yang dilakukan Sukmawati, maka aliansi tersebut menyatakan sikap dalam empat poin utama.

“Mendesak penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia untuk memproses hukum terhadap Sukmawati dengan delik hukumnya, pidana penistaan agama,” sebut Zulfikri dalam pernyataan sikapnya.

Kemudian, mengutuk perilaku dan pelaku penistaan agama Islam yang dilakukan Sukmawati secara sengaja dan sadar. Telah menciderai perasaan serta kepercayaan umat Islam dalam beragama sesuai amanat undang-undang.

Bahwa, lanjutnya, penistaan agama merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap agama tertentu, sehingga dapat memunculkan konflik diantara sesama anak bangsa dan berbahaya bagi keutuhan NKRI.

“Umat Islam adalah garda terdepan dalam mengawal dan memperjuangkan NKRI. Kami tidak ingin ada segelintir orang merusak keutuhan bangsa. Karena itu, tangkap dan periksa Sukmawati,” katanya.

Seterusnya, aliansi Ormas Islam Kota Langsa menyerukan kepada semua elemen umat Islam dimanapun berada, untuk bersatu padu membela agama dan aqidah dari upaya provokatif yang dilakukan musuh-musuh Islam, baik secara pribadi, organisasi maupun kelompok tertentu.

“Kami imbau seluruh umat Islam meninggalkan perbedaan-perbedaan furu’iyah dan mengedepankan persatuan demi kejayaan Islam dan NKRI,” tegas Zulfikri dalam orasinya.

Puluhan masa Aliansi Ormas dan elemen umat Islam Kota Langsa yang terdiri dari Ikadi, PII, KAMMI, HMI, Resam Intitute, BKPRMI dan FPI, melakukan aksi damai di depan gedung DPRK Langsa, sekira pukul 16.15 WIB, dengan membentang sejumlah spanduk dan poster.

Kedatangan masa Aliansi Ormas dan elemen umat Islam tersebut dikawal pihak kepolisian Polres Langsa dan satuan pengamanan internal DPRK setempat.

Sementara, Wakil Ketua DPRK Langsa, Ir H Teuku Hidayat menyatakan sebagai lembaga legislatif pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat terkait puisi kontroversi Sukmawati.

Hanya saja, proses hukum sebagaimana yang dituntut oleh aliansi ormas dan elemen umat Islam Kota Langsa adalah ranahnya Kepolisian Republik Indonesia.

“Kami apresiasi aspirasi saudara sekalian, tentu kita mendorong dilakukannya proses hukum terkait hal dimaksud,” ucap Hidayat. (mkl) 


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

ACEH

Polisi Tembak Seorang Napi Kabur di Aceh Barat

Published

on

Narapidana tersebut merupakan terpidana kasus narkoba yang berhasil kabur dari tahanan bersama 113 napi lainnya saat terjadi kerusuhan di LP Kelas II A Lambaro.

Apakabarnews.com, Meulaboh – Aparat kepolisian terpaksa menembak seorang narapidana yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Lambaro, Aceh Besar, saat ditemukan di wilayah hukum Polres Aceh Barat.

Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby Aria Prakarsa di Meulaboh, Senin (10/12/2018) mengatakan penangkapan berlangsung dramatis, narapidana tersebut melakukan perlawanan saat hendak ditangkap pada Minggu (9/12/2018) sekitar pukul 17.00 WIB.

“Setelah petugas memberikan tembakan peringatan, tidak diindahkan, selanjutnya petugas melakukan tindakan tegas dengan menembak ke arah napi yang mengenai bagian betis sebelah kiri,” ujarnya.

Dalam laporan tertulis yang diterima wartawan dijelaskan narapidana tersebut atas nama Kurniawan (37), warga Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Sebelumnya napi itu tinggal di Suak Pandan, Kecamatan Samatiga.

Informasi awal diperoleh pihak kepolisian, narapidana tersebut berada di Jalan Kayu Putih Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Kemudian petugas dari Unit Opsnal melihat narapidana tersebut mengendarai sepeda motor.

“Petugas memberhentikan narapidana ini, akan tetapi melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Selanjutnya petugas memberikan tembakan peringatan namun tidak diindahkan,” katanya.

Setelah ditangkap napi itu dalam kondisi lumpuh, pihak kepolisian membawanya ke rumah sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, guna dilakukan perawatan dan setelah itu rencananya akan dibawa kembali ke LP Kelas II A Lambaro.

Narapidana tersebut merupakan terpidana kasus narkoba yang berhasil kabur dari tahanan bersama 113 napi lainnya saat terjadi kerusuhan di LP Kelas II A Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, beberapa waktu lalu.

Pihak kepolisian di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Aceh masih terus memburu puluhan napi lainnya yang belum ditemukan dan polisi meminta agar napi tersebut menyerahkan diri sebelum terjadi hal – hal tidak diinginkan. (anw)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ACEH

Bupati Bener Meriah Divonis 3 Tahun Penjara

Published

on

Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Bupati Bener Meriah Ahmadi divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap Gubernur Aceh 2017-2022 Irwandi Yusuf sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 1 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/12/2018).

BAC JUGA : Bupati Bener Meriah Dituntut 4 Tahun Penjara

Putusan itu masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Ahmadi divonis 4 tahun penjara ditambah Rp250 juta denda subsider 6 bulan kurungan.

“Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, punya tanggungan keluarga yaitu satu istri dan empat orang, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi dan belum pernah dihukum,” ungkap hakim Ni Made Sudani.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim juga menetapkan Ahmadi harus dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

“Menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Ahmadi berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 2 tahun dalam jabatan publik sejak selesai menjalani hukuman pidana,” ungkap hakim Ni Made Sudani.

Dalam perkara ini, Bupati Bener Meriah 2017-2022 Ahmadi memberi uang secara bertahap yaitu Rp120 juta, Rp430 juta dan Rp500 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp1,05 miliar kepada Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

DOKA Aceh tahun anggaran (TA) 2018 adalah sebesar 2 persen dana alokasi umum nasional yaitu Rp8,029 triliun, dan tahap pertama DOKA dikucurkan Rp2,408 triliun. Untuk kabupaten Bener Meriah mendapat porsi DOKA sebesar Rp108,724 miliar yang dalam pelaksaannya sejak 2018 hanya berhak menyampaikan program dan aspirasi kepada Gubernur Aceh.

Pada 14 Februari 2018, Ahmadi menemui Irwandi Yusuf di rumah dinas Gubernur Aceh dan menyampaikan keinginan agar program pembangunan bersumber dari DOKA TA 2018 Bener Meriah dapat dikerjakan para rekanan dari kabupaten tersebut. Ahmadi lalu berkoordinasi dengan staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal dan ajudan Ahmadi, Muyassir.

Ahmadi menyerahkan program DOKA TA 2018 Bener Meriah pda 19 Mei 2018 ke Muyassir agar diserahkan ke Hendri Yuzal berisi program yang akan dikerjakan rekanan dan juga program pembangunan yang diperuntukan untuk relawan tim sukses Irwandi Yusuf.

Irwandi Yusus lalu mengarahkan Hendri Yuzal agar program pembangunan DOKA 2018 kabupaten Bener Meriah dibantu dan pengaturan lelang dikoordinir oleh salah satu tim sukses pilkada Gubernur Aceh 2017 yaitu Teuku Saiful Bahri.

Uang diserahkan Ahmadi dengan menggunakan sejumlah kata sandi yaitu “zakat fitrah lebaran”. Untuk tahap pertama diserahkan sejumlah Rp120 juta melalui Muyassir pada 7 Juni 2018 di SMEA Lampineung Banda Aceh melalui Teuku Saiful Bahri.

Uang selanjutnya diberikan pada 8 Juni 2018 dari ajudan Ahmadi sekaligus adik iparnya Munandar sebesar Rp300 juta di pendopo rumah dinas Bupati Bener Meriah kepada Dailami untuk diserahkan kepada Irwandi. Muyassir pada 9 Juni 2018 lalu menambah uang sebesar Rp130 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp430 juta untuk Irwandi Yusuf.

Pada 29 Juni 2018, Irwandi meminta Rp1 miliar kepada Ahmdi untuk kebutuhan Aceh Marathon sehingga AHmadi memerintahkan Dailami, Munandar dan Muyassir untuk mengumpulkan uang dari para rekanan kabupaten Bener Meriah yang telah direkomendasikan namun baru Rp500 juta yang terpenuhi.

Uang Rp500 juta itu diserahkan Muyassir pada 3 Juli 2018 di parkiran Hotel Hermes melalui Teuku Saiful Bahri yang diterima Teuku Fadhilatul Amir.

Uang lalu ditransfer ke beberapa orang yaitu Jason Utomo sebesar Rp190 juta untuk “DP ke-2 (medali)”, Akbar Velati sebesar Rp173,775 juta untuk “DP ke-2 (jersey)”, dan ke Ade Kurniawan dengan keterangan “pinjaman)” sebesar Rp50 juta. Sedangkan sisanya diserahkan oleh Teuku Fadhilatul Amir kepada Teuku Saiful Bahri.

Terhadap vonis itu, baik Ahmadi maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ACEH

Bupati Bener Meriah Dituntut 4 Tahun Penjara

Published

on

Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Bupati Bener Meriah Ahmadi dituntut 4 tahun penjara ditambah Rp250 juta denda subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap Gubernur Aceh 2017-2022 Irwandi Yusuf sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

“Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Ahmadi secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/11/2018).

BACA JUGA : KPK Panggil Bupati Bener Meriah Nonaktif

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

JPU KPK juga meminta pencabutan hak politik Ahmadi. “Menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Ahmadi berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun dalam jabatan publik sejak selesai menjalani hukuman pidana,” ungkap Ali Fikri.

Dalam perkara ini, Bupati Bener Meriah 2017-2022 Ahmadi memberi uang secara bertahap yaitu Rp120 juta, Rp430 juta dan Rp500 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp1,05 miliar kepada Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

DOKA Aceh tahun anggaran (TA) 2018 adalah sebesar 2 persen dana alokasi umum nasional yaitu Rp8,029 triliun, dan tahap pertama DOKA dikucurkan Rp2,408 triliun. Untuk kabupaten Bener Meriah mendapat porsi DOKA sebesar Rp108,724 miliar yang dalam pelaksaannya sejak 2018 hanya berhak menyampaikan program dan aspirasi kepada Gubernur Aceh.

Pada 14 Februari 2018, Ahmadi menemui Irwandi Yusuf di rumah dinas Gubernur Aceh dan menyampaikan keinginan agar program pembangunan bersumber dari DOKA TA 2018 Bener Meriah dapat dikerjakan para rekanan dari kabupaten tersebut. Ahmadi lalu berkoordinasi dengan staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal dan ajudan Ahmadi, Muyassir.

Ahmadi menyerahkan program DOKA TA 2018 Bener Meriah pda 19 Mei 2018 ke Muyassir agar diserahkan ke Hendri Yuzal berisi program yang akan dikerjakan rekanan dan juga program pembangunan yang diperuntukan untuk relawan tim sukses Irwandi Yusuf.

Irwandi Yusuf lalu mengarahkan Hendri Yuzal agar program pembangunan DOKA 2018 kabupaten Bener Meriah dibantu dan pengaturan lelang dikoordinir oleh salah satu tim sukses pilkada Gubernur Aceh 2017 yaitu Teuku Saiful Bahri.

Uang diserahkan Ahmadi dengan menggunakan sejumlah kata sandi yaitu “zakat fitrah lebaran”. Untuk tahap pertama diserahkan sejumlah Rp120 juta melalui Muyassir pada 7 Juni 2018 di SMEA Lampineung Banda Aceh melalui Teuku Saiful Bahri.

Uang selanjutnya diberikan pada 8 Juni 2018 dari ajudan Ahmadi sekaligus adik iparnya Munandar sebesar Rp300 juta di pendopo rumah dinas Bupati Bener Meriah kepada Dailami untuk diserahkan kepada Irwandi. Muyassir pada 9 Juni 2018 lalu menambah uang sebesar Rp130 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp430 juta untuk Irwandi Yusuf.

Pada 29 Juni 2018, Irwandi meminta Rp1 miliar kepada Ahmdi untuk kebutuhan Aceh Marathon sehingga AHmadi memerintahkan Dailami, Munandar dan Muyassir untuk mengumpulkan uang dari para rekanan kabupaten Bener Meriah yang telah direkomendasikan namun baru Rp500 juta yang terpenuhi.

Uang Rp500 juta itu diserahkan Muyassir pada 3 Juli 2018 di parkiran Hotel Hermes melalui Teuku Saiful Bahri yang diterima Teuku Fadhilatul Amir.

Uang lalu ditransfer ke beberapa orang yaitu Jason Utomo sebesar Rp190 juta untuk “DP ke-2 (medali)”, Akbar Velati sebesar Rp173,775 juta untuk “DP ke-2 (jersey)”, dan ke Ade Kurniawan dengan keterangan “pinjaman” sebesar Rp50 juta. Sedangkan sisanya diserahkan oleh Teuku Fadhilatul Amir kepada Teuku Saiful Bahri.

Atas tuntutan tersebut, Ahmadi akan mengajukan pledoi (nota pembelaan) pada pekan depan. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending