Connect with us

SULAWESI SELATAN

Makassar Inspeksi Panti-Panti Telusuri Perdagangan Orang

Published

on

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar sudah membentuk satu gugus tugas yang akan menginspeksi pant asuhan dan panti pijat di wilayah kerjanya dalam upaya menelusuri kejahatan perdagangan orang.

Apakabarnews.com, Makassar – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar sudah membentuk satu gugus tugas yang akan menginspeksi pant asuhan dan panti pijat di wilayah kerjanya dalam upaya menelusuri kejahatan perdagangan orang.

“Kita sudah membentuk gugus tugas dan nantinya tim ini akan turun secara bersama-sama melakukan sidak ke sejumlah panti asuhan dan panti pijat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tenri Ampa Palallo di Makassar, Rabu.

Inspeksi mendadak yang juga akan melibatkan unsur dari Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan kepolisian itu, ia menjelaskan, akan difokuskan pada panti asuhan mau pun panti pijat yang tidak memiliki izin operasi.

“Kita tidak akan turun jika semua unsur belum lengkap. Kita pastikan dulu izin-izinnya dan kita target di mana dulu yang akan disidak dan itu tidak langsung sekaligus,” katanya.

Menurut dia, saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk menentukan lokasi pertama sidaknya.

“Ini sedang kita rapatkan dulu dengan semuanya. Kita juga pasti terbuka dengan laporan-laporan warga jika memang mengetahui ada indikasi itu, maka pasti kita akan bergerak,” terangnya.

Dia menjelaskan pula bahwa inspeksi itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mencegah tindak pidana perdagangan orang, yang korbannya cenderung meningkat setiap tahun.

Tenri mengatakan panti asuhan dan panti pijat menjadi target inspeksi karena ditengarai menjadi tempat penampungan anak dan perempuan korban kejahatan perdagangan orang.

Menurut data Dinas Sosial Makassar, ada 103 panti asuhan resmi (berizin) di Makassar, yang pengelolaannya di bawah pengawasan Dinas Sosial.

Tenri menjelaskan pula bahwa pemerintah daerah juga menggandeng peneliti dan lembaga swadaya masyarakat untuk meneliti kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang di Makassar.

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (has)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Aset di Sulsel Tumbuh 11,30 Persen

Published

on

Kepala OJK 6, Sulampua Zulmi.

Apakabarnews.com, Makassar – Otoritas Jasa Keuangan Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menyatakan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun syariah di Sulawesi Selatan tumbuh sekitar 11,30 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

“Untuk kinerja BPR maupun BPRS di Sulsel pertumbuhannya cukup bagus secara year on year dan itu tumbuhnya dua digit,” ujar Kepala OJK 6 Sulampua Zulmi di Makassar, Selasa (17/7/2018).

Ia mengatakan perkembangan industri BPR pada Mei 2018 tumbuh positif dengan total aset sebesar Rp2,51 triliun atau meningkat 11,30 persen secara yoy.

Zulmi menyatakan jika pertumbuhan industri BPR-BPRS jauh lebih baik pertumbuhan asetnya dari bank umum yang hanya mencatat angka 0,38 persen atau menjadi Rp133,72 triliun.

“Kalau membandingkan pertumbuhan asetnya antara bank umum dan BPR-BPRS itu, tentu kinerja dari BPR jauh lebih baik karena sudah menembus angka dua digit,” katanya.

Menurut dia, perkembangan industri keuangan secara umum masih tumbuh positif dengan ditopang fungsi intermediasi yang meningkat disertai tingkat risiko yang tetap aman.

Pada penyaluran kredit juga pertumbuhannya mencapai 7,79 persen secara yoy menjadi Rp117,07 triliun yang terdiri dari kredit modal kerja Rp44,34 triliun dan kredit investasi Rp20,88 triliun serta kredit konsumsi Rp51,85 triliun.

Zulmi menerangkan penyaluran kredit berdasarkan sektor lapangan usahanya juga mengalami pertumbuhan mulai dari sektor pertanian yang tumbuh 36,71 persen yoy.

Kemudian pada sektor perikanan tumbuh 34,66 persen secara yoy dan sektor perantara keuangan 28,45 persen dengan kumulatif year on year.

Pada sektor bukan lapangan usaha pertumbuhan kredit juga ditunjukkan pada kepemilikan rumah tinggal dan kredit lainnya yang tumbuh masing-masing 14,39 persen dan 17,02 persen (yoy).

Untuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih rendah dari kredit yang hanya 3,68 persen dengan nominal Rp89,13 triliun yang terdiri dari giro Rp13,95 triliiun, tabungan Rp46,78 triliiun dan deposito Rp28,40 triliun. (muh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SULAWESI SELATAN

Gubernur Sulsel Lantik Penjabat Wali Kota Palopo

Published

on

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Soni Sumarsono.

Apakabarnews.com, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono melantik Andi Arwien Azis sebagai Penjabat Wali Kota Palopo untuk mengisi kekosongan pemerintahan pasca berakhirnya masa jabatan Wali Kota Palopo Judas Amir.

“Penjabat wali kota bertugas untuk melancarkan proses transisi pergantian kepemimpinan ke Wali Kota terpilih,” pesan Soni usai melantik Andi Arwien di Palopo, Sulsel, Senin (9/7/2018).

Sebelumnya, Andi Arwien dilantik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Palopo pada 16 Februari lalu dan mengakhiri masa jabatannya pada 23 Juni, setelah pejabat sebelumnya, Judas Amir mengakhiri masa cuti Pilkada 2018 dan kembali menjabat.

  Judas lalu mengakhiri masa jabatannya pada 6 Juli dan akan dilantik kembali pada 20 September mendatang sebagai Wali Kota terpilih. Kekosongan jabatan yang terjadi antara 6 hingga 9 Juli diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Palopo Jamaluddin.

Andi Arwien akan memegang tanggung jawab sebagai Wali Kota Palopo selama 2,5 bulan, sebelum Judas dilantik kembali.

Andi Arwien berjanji akan menggunakan masa jabatannya untuk membangun sinergitas antar komponen masyarakat, eksekutif, yudikatif, dan legislatif.    

Andi Arwien juga ingin memastikan pelayanan publik profesional, ekonomi berjalan dinamis, transisi kepemimpinan berjalan lancar, maupun keamanan yang tetap kondusif.    

“Doa masyarakat saya harapkan, dan juga dukungan Pak Gubernur, maupun dukungan dari Pemerintah Pusat,” ungkap Andi Arwin.

Ia mengaku pelantikannya sebagai Pj Wali Kota Palopo telah melengkapi tugasnya sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Palopo selama 128 hari. (KR-NJP). (nur)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Inflasi Sulsel Juni 2018 Terkendali

Published

on

Direktur Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Sulsel Amanlison Sembiring.

Apakabarnews.com, Makassar – Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2018 tercatat 4,414 persen (yoy) atau tetap terkendali dan dibawah inflasi bulan Mei 2018 yakni 4,17 persen.

“Tekanan inflasi tahunan Sulsel menurun dibandingkan Bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan penurunan tekanan inflasi tahunan kelompok harga bahan makanan dan administrasi,” kata Direktur Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Sulsel Amanlison Sembiring di Makassar, Selasa (3/7/2018).

Sementara itu kelompok core meningkat dari 2,87 persen (yoy) pada Mei 2018) menjadi 3,17 persen (yoy) pada Juni 2018 yang didorong oleh kenaikan komoditas mie dan baju kaos berkerah.

Sementara tekanan inflasi Sulsel pada Juni 2018 (Idul fitri 2018) tercatat terendah dibandingkan periode Idul Fitri dalam tiga tahun terakhir. Inflasi Sulsel pada Juni 2018 tercatat sebesar 0,94 persen (mtm) atau lebih tinggi daripada Nasional yang hanya 0,59 persen (mtm).

Namun apabila dibandingkan dengan inflasi pada Idul Fitri tiga bulan terakhir masih lebih yakni 1,07 persen (mtm). Pencapain inflasi tersebut tidak terlepas dari inflasi bahan makanan dan volatile foods yang lebih terkendali serta relatif terkendalinya komoditas seperti bandeng, telur ayam ras, cabai merah, beras dan bawang merah yang pada periode Iidul Fitri tahun sebelumnya menjadi penyumbang inflasi.

Menurut Amanlison, hal tersebut sejalan dengan semakin kuatnya koordinasi, komitmen dan sinergi antara pemangku kepentingan dalam wadah TPID serta keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, media massa dan instansi terkait lainnya dalam pengendalian inflasi.

Di samping itu, antisipasi lebih dini yang telah dilakukan dan pasokan yang terjaga menyebabkan inflasi periode idul fitri 2018 lebih rendah daripada periode sebelumnya.

Secara spasial, inflasi tertinggi di Sulsel terjadi di Palopo (1,44 persen (mtm) diikuti Watampone 1,31 persen (mtm), Makassar 0,91 persen (mtm), Parepare 0,66 persen (mtm) dan Bulukumba 0,59 persen (mtm).

Dengan perkembangan tersebut, inflasi Sulsel secara tahun kalender dan tahunan masing-masing sebesar 2,48 persen (ytd) dan 4,14 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,90 persen (ytd) dan 3,12 persen (yoy).

Sementara berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Sulsel pada Juni 2018 terutama didorong oleh kenaikan Kelompok sandang tercatat 1,95 persen (mtm) dan kelompok bahan makanan 1,70 persen (mtm).

Adapun komoditas yang memberikan andil terbesar pada Juni 2018 yaitu komoditas daging ayam ras 0,088 persen (mtm), mie 0,061 persen (mtm), cabai rawit 0,050 persen (mtm), angkutan udara 0,04 persen (mtm) dan baju kaos berkerah (0,042 persen (mtm) disebabkan oleh peningkatan permintaan yang terjadi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta kebiasaan masyarakat yang menggunakan pakaian baru pada saat idul fitri. (sur)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending