Connect with us

HUKUM

Dilaporkan Polisi, TKA Asal Korsel yang Aniaya Buruh Wanita PT Sungbo Jaya

Published

on

TKA Korsel yang dilaporkan kuasa hukum korban, dengan dugaan penganiayaan

Apakabarnews.com, Jakarta – Ditengah pro dan kontra soal Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, Meliana, seorang buruh PT. Sungbo Jaya diduga mengalami tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Korea Selatan yang berinisial KSE, di tempat kerjanya.

Advokat Daniel David Hutapea S.H. dari Law Firm Hudson Markiano Hutapea & Partners selaku kuasa hukum korban, melaporkan TKA tersebut ke pihak Polres Bogor, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/362/2018/JBR/RES.BGR.

“Kejadian yang dialami buruh korban terjadi pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 sekitar jam 10.00 WIB. Korban setidaknya mengalami tindakan kekerasan berupa pukulan di lengan kiri, diinjak di kaki dan ditendang di belakang pinggang,” kata Daniel Kepada media Apakabarnews.com, Sabtu (5/5/2018).

“Yang terpenting TKA tidak boleh sewenang-wenang terhadap buruh lokal. Semuanya memiliki konsekuensi hukum”

Saat ini korban yang masih berusia 15 (tahun) dan sudah melaporkan TKA tersebut ke Polres Bogor terkait Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

“Saat ini proses penyelidikan di Polres Bogor Unit PPA sudah tahap pemeriksaan saksi yang melihat kejadian yaitu buruh yang bekerja pada Line yang sama dengan korban,” demikian kata Daniel David Hutapea S.H.

Kuasa Hukum korban juga menjelaskan, kondisi korban buruh, selain mengalami luka memar, korban juga menderita trauma yang serius dan rasa malu karena di perlakukan kasar di hadapan rekan kerjanya yang juga bekerja di PT. Sungbo Jaya.

Kuasa Hukum korban berharap kasus penganiayaan TKA terhadap buruh lokal ini bisa segera selesai di Polres Bogor supaya dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan.

Daniel juga meminta adanya perhatian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan Direktorat Jenderal Imigrasi mengingat permasalahan ini dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing, supaya dapat diambil tindakan-tindakan administratif keimigrasian terhadap TKA asal Korea Selatan tersebut.

“Yang terpenting TKA tidak boleh sewenang-wenang terhadap buruh lokal. Semuanya memiliki konsekuensi hukum,” kata Daniel. (bud)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Bareskrim Polri Dminta Lebih Transparan Memproses Kasus Gunawan Jusuf

Published

on

Snggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Andrea H. Poeloengan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri diminta lebih transparan dalam mengusut kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula Gunawan Jusuf.

“Penyidikan harusnya lebih terbuka dari sekarang,” kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H. Poeloengan saat dihubungi, pada Selasa (18/12/2018).

BACA JUGA : Kejaksaan Agung Bantah Tolak SPDP Kasus Gunawan Jusuf

Polri yang awalnya meyakini adanya tindak pidana terkait perkara tersebut yang ditandai dengan dimulainya penyelidikan dan penyidikan, kini menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus itu.

Padahal, penghentian perkara ini bersamaan dengan perkembangan terbaru proses penyidikan perkara ini dimana penyidik sedang mencari barang bukti sampai ke luar negeri.

Menurut Andrea, jika penyidik mencari barang bukti hingga ke luar negeri artinya diduga kuat ada tindak pidana dalam kasus itu.

“Kalau Polri masih menyidik berarti yakin ada dugaan perbuatan pidana, tinggal mencari alat buktinya agak lengkap,” kata Andrea.

Menurutnya, Bareskrim Polri juga terlihat enggan menyingkap penanganan perkara Gunawan Jusuf kepada publik.

Sementara anggota Kompolnas Poengky Indarti mengatakan masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak pelapor menyusul dihentikannya proses penyidikan kasus ini. Salah satunya dengan mengajukan gugatan praperadilan.

“Jika berdasarkan gelar perkara, penyidik kemudian melakukan SP3, maka pihak pelapor bisa mengajukan praperadilan,” kata Poengky.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Bareskrim telah melakukan gelar perkara dan menyatakan bahwa penyidikan kasus tersebut dihentikan.

“Hasil gelar perkara sudah diputuskan untuk SP3. Karena jaksa sudah kasih petunjuk tidak ada pidananya,” kata Dedi.

Kendati demikian, Dedi menekankan polisi tetap bisa melanjutkan perkara ini apabila di kemudian hari ditemukan sejumlah alat dan barang bukti.

“Ya, apabila menemukan novum baru, tapi bukan kasus yang sama karena kalau kasus yang sama bisa nebis en idem,” ujar Dedi.

Dalam perkara ini, Gunawan Jusuf diketahui telah beberapa kali mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tetapi, gugatan itu selalu dicabut sebelum mendapatkan jawaban dari majelis hakim.

Dalam kasusnya yang disidik Bareskrim, Gunawan masih berstatus sebagai saksi.

Dugaan penggelapan dan TPPU ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo di mana Gunawan Jusuf sebagai Direktur Utama saat itu.

Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk time deposit.

Kuasa hukum Toh Keng Siong, Denny Kailimang menduga Gunawan menggunakan dana pinjaman itu untuk membeli pabrik gula melalui lelang BPPN yang kemudian tidak ada pengembalian uang hingga kini. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Hibahkan Barang Rampasan Negara ke Pemkab Banjarnegara

Published

on

Gedung KPK di Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

“KPK diwakili oleh Deputi Penindakan Firli hari ini pukul 14.00 WIB bertempat di Pendopo Kabupaten Banjarnegara akan menyerahkan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara untuk dihibahkan kepada Bupati Banjarnegara,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Febri mengatakan hibah barang rampasan dari kasus korupsi itu merupakan salah satu bentuk upaya memaksimalkan asset recovery dan mengembalikan aset yang dikorupsi tersebut pada masyarakat agar lebih bermanfaat untuk kepentingan publik.

Total nilai aset yang dihibahkan adalah Rp2.101.862.000 berupa dua bidang tanah masing-masing seluas 3.495 meter persegi dan 700 meter persegi di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah senilai masing-masing Rp1.238.701.000 dan Rp197.755.000.

Selanjutnya, satu paket peralatan dan mesin berupa “Asphal Mixing Plant” senilai Rp655.406.000.

Aset tersebut merupakan rampasan dari perkara korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

“Pelaksanaan hibah tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berpedoman pada PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.6/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi,” kata dia.

Ia pun menyatakan bahwa barang rampasan yang dihibahkan tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Setnov Sebut Tak Gunakan “Bilik Asmara” Lapas Sukamiskin

Published

on

Mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengaku tidak pernah menggunakan “bilik asmara” yang dibangun oleh Fahmi Darmawansyah di lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung.

“Tidak ada saya ke sana (bilik asmara),” kata Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/12/2018).

BACA JUGA : Perantara Pemberian Uang Setnov Divonis 10 Tahun Penjara

Dalam dakwaan Bekas Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen disebutkan bahwa Wahid mengizinkan narapidana kasus suap pengadaan proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fahmi Darmawansyah membangun sendiri ruangan berukuran 2×3 meter persegi yang dilengkapi dengan tempat tidur untuk keperluan melakukan hubungan suami-istri.

Ruangan itu dipergunakan Fahmi saat dikunjungi istrinya Inneke Koesherawati maupun disewakan kepada narapidana lain dengan tarif Rp650 ribu sehingga Fahmi mendapat keuntungan yang dikelola Andri Rahmad, narapidana kasus pembunuhan dengan hukuman 17 tahun penjara yang menjadi asisten pribadi Fahmi.

“Tidak pernah ditawari (menggunakan bilik asmara), ha ha ha, saya tidak pernah tahu kalau dulu bagaimana,” tambah Setnov.

Setnov sendiri menjadi narapidana yang menghuni lapas Sukamiskin sejak 4 Mei 2018 karena terbukti melakukan korupsi pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2012. Ia divonis 15 tahun penjara.

Setnov juga mengaku belum sempat bertemu dengan keponakannya, mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang divonis 10 tahun penjara.

“Wah gak sempet dia (Irvanto) di keong, kalau di keong susah. Ikut aja semuanya, semua dilakukan secara ketat sekarang, tapi kasihan dia ya, berat, karena dia sebagai pengantar saya sangat prihatin sekali apa yang sudah diputuskan tapi kita tetap menghormati apa pun putusannya,” ungkap Setnov.

Setnov pun yakin bahwa Irvanto hanya diperalat oleh pengusaha lain yang terlibat dalam perkar itu yaitu Andi Narogong.

“Dia masih muda, saya tahu betul bagaimana dia digunakan oleh Andi Narogong itu lalu dia dapat hukuman yang lebih berat dari pada Andi Narogong. Tentu kasihan,” tambah Setnov.

Andi Narogong sendiri divonis 8 tahun penjara dalam perkara yang sama.

“Ya semua kalau di sana kan udah prihatin, tapi sudah masuk sana ya sudah masuk pesantren, sudah belajar doa. Semua doa saya sudah ikuti semua. Belajar berdoa, bangun pagi 02.30 doa ke masjid ya sudah ikuti saja. Namanya pesantren kan, belajar betul-betul, berdoa supaya yang dizalimi dimaafin he he he, yang dizalimi kita maafkan seikhlasnya,” jelas Setnov sambil tertawa. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending