Connect with us

HUKUM

Dilaporkan Polisi, TKA Asal Korsel yang Aniaya Buruh Wanita PT Sungbo Jaya

Published

on

TKA Korsel yang dilaporkan kuasa hukum korban, dengan dugaan penganiayaan

Apakabarnews.com, Jakarta – Ditengah pro dan kontra soal Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, Meliana, seorang buruh PT. Sungbo Jaya diduga mengalami tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Korea Selatan yang berinisial KSE, di tempat kerjanya.

Advokat Daniel David Hutapea S.H. dari Law Firm Hudson Markiano Hutapea & Partners selaku kuasa hukum korban, melaporkan TKA tersebut ke pihak Polres Bogor, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/362/2018/JBR/RES.BGR.

“Kejadian yang dialami buruh korban terjadi pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 sekitar jam 10.00 WIB. Korban setidaknya mengalami tindakan kekerasan berupa pukulan di lengan kiri, diinjak di kaki dan ditendang di belakang pinggang,” kata Daniel Kepada media Apakabarnews.com, Sabtu (5/5/2018).

“Yang terpenting TKA tidak boleh sewenang-wenang terhadap buruh lokal. Semuanya memiliki konsekuensi hukum”

Saat ini korban yang masih berusia 15 (tahun) dan sudah melaporkan TKA tersebut ke Polres Bogor terkait Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

“Saat ini proses penyelidikan di Polres Bogor Unit PPA sudah tahap pemeriksaan saksi yang melihat kejadian yaitu buruh yang bekerja pada Line yang sama dengan korban,” demikian kata Daniel David Hutapea S.H.

Kuasa Hukum korban juga menjelaskan, kondisi korban buruh, selain mengalami luka memar, korban juga menderita trauma yang serius dan rasa malu karena di perlakukan kasar di hadapan rekan kerjanya yang juga bekerja di PT. Sungbo Jaya.

Kuasa Hukum korban berharap kasus penganiayaan TKA terhadap buruh lokal ini bisa segera selesai di Polres Bogor supaya dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan.

Daniel juga meminta adanya perhatian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan Direktorat Jenderal Imigrasi mengingat permasalahan ini dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing, supaya dapat diambil tindakan-tindakan administratif keimigrasian terhadap TKA asal Korea Selatan tersebut.

“Yang terpenting TKA tidak boleh sewenang-wenang terhadap buruh lokal. Semuanya memiliki konsekuensi hukum,” kata Daniel. (bud)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Polrestro Bekasi Panggil Pimpinan PKS Ungkap Molotov

Published

on

Kapolrestro Bekasi Kota Kombes, Pol Indarto.

Apakabarnews.com, Bekasi – Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Jawa Barat, mengagendakan pemanggilan terhadap Ketua DPP Partai Keadilan Sejatera (PKS) Mardani Ali Sera untuk menjalani pemeriksaan terkait insiden lemparan bom molotov, Kamis dini hari.

 “Saya akan meminta korban atas nama Pak Mardani untuk dimintai keterangan polisi, karena informasi itu bermanfaat untuk kita dalam mencari motif pelaku,” kata Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto di Bekasi, Kamis  (19/7/2018).

BACA JUGA : Keluarga Tetap Tinggal di Rumah Pasca Lemparan Molotov

 Hal itu dikatakannya usai melakukan peninjauan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan KH Ahmad Madani Nomor 199D Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Kamis (19/7/2018).

 Menurut dia, agenda pemanggilan terhadap Mardani sangat penting ditempuh pihaknya guna memastikan apakah pelemparan benda yang diduga sebagai bom molotov pada pukul 03.00 WIB itu berkaitan dengan pribadinya sebagai seorang politisi atau tidak.

 Saat ditanya apakah insiden ini berkaitan dengan agenda tahun politik, Indarto mengatakan indikasi tersebut perlu keterangan secara langsung dari Mardani.

 “Sebab keterangan korban (Mardani) via telepon mengaku tidak ada masalah dengan tetangga dan orang lain ataupun kasus pencurian. Saya minta keterangan Mardani dulu,” katanya.

 Indikasi pelemparan molotov itu berkaitan dengan pencurian pun menurut Indarto tidak benar, sebab tidak ada kerugian barang hilang dari kediamannya.

 “Tidak ada kerugian apapun di rumahnya karena satu molotov yang dilempar keburu padam dan hanya mengalami pecah di halaman dekat teras rumah korban,” katanya.

 Indarto mengatakan, hasil pemeriksaannya terhadap sejumlah saksi mata kejadian yakni asisten rumah tangga bernama Kosasih dan seorang Satpam Yayasan Iqro Bekasi bernama Prada diketahui insiden pelemparan molotov itu terjadi pada pukul 03.00 WIB.

 “Ada saksi yang melihat dua orang pelaku sekitar pukul 03.00 WIB melempar dua kali molotov, tapi yang kedua tidak tembus ke rumah korban karena keburu diketahui oleh Satpam. Bom itu jatuh di sekitar kebun samping rumah dalam keadaan utuh,” katanya.

 Usai diteriaki oleh Satpam, para pelaku bergegas melarikan diri melalui kebun belakang rumah korban.

 Keyakinan keluarga bahwa mereka telah menjadi korban percobaan pengeboman rumah diketahui sekitar pukul 05.30 WIB saat asisten rumah tangga korban membersihkan serakan beling di depan teras rumah korban.

 “Dari keluarga korban baru tahu jam 05.20 WIB. Awalnya dikira mainan anak-anaknya Mardani. Baru kemudian Satpam memberitahu ada hubungannya dengan kejadian pukul 03.00 WIB dan mereka lapor ke Polsek Pondokgede,” katanya.

 Sejam kemudian, dirinya bersama jajaran terkait dari Tim Identifikasi, Satuan Reserse Kriminal dan Intel mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi.

 “Kita juga sedang mencari kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian guna menyocokan kejadian,” katanya.

Saat kejadian, kata dia, Mardani sedang melakukan dinas ke luar daerah sehingga hanya ada dua asisten rumah tangga dan dua putranya di rumah saat kejadian.

Indarto menjanjikan akan menangani kasus tersebut secara profesional dan secepat mungkin untuk mengungkap pelaku serta motifnya.

“Target waktu tidak ada, yang saya janjikan adalah melakukan yang terbaik untuk ungkap kasus ini,” katanya. Feru Lantara. (and)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Keluarga Tetap Tinggal di Rumah Pasca Lemparan Molotov

Published

on

Petugas Polisi saat menunjukkan bom molotov yang di lempar kerumah Keluarga Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pascalemparan bom molotov, Kamis (19/7/2018) dini hari.

Apakabarnews.com, Bekasi – Keluarga Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tetap memutuskan tinggal di rumahnya kawasan Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pascalemparan bom molotov, Kamis (19/7/2018) dini hari.

“Saya bersama dengan dua putra Mardani serta dua orang asisten rumah tangga tetap tidur di rumah malam ini walaupun tadi terjadi lemparan molotov,” kata menantu Mardani, Wijaya (29) di Bekasi.Menurut dia, keputusan tersebut diambil pihaknya menyusul sudah adanya petugas polisi yang akan ditempatkan di kediaman MardaniJalan KH Ahmad Madani Nomor 199D, Jatimakmur, Pondokgede, Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi.

BACA JUGA : Rumah Politikus Mardani Dilempar Bom Molotov

Ia mengatakan pertimbangan lainnya adalah kegiatan bersekolah kedua putra Mardani yang masih berusia 10 dan 13 tahun di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Menurut dia, rumah yang berdiri di atas lahan sekitar 300 meter per segi yang ada di lingkungan Yayasan Iqro Bekasi itu selama ini dihuni oleh Mardani beserta dua putra dan dua asisten rumah tangga.

“Pak Mardani sehari-harinya memang biasa pulang ke sini kalau sudah selesai kerja, kebetulan saat kejadian pukul 03.00 WIB beliau tidak di rumah,” katanya.Insiden lemparan bom berjenis botol kaca berisi cairan Pertamax itu tidak mengejutkan penghuni rumah karena tidak sampai terdengar suara ledakan.”Bom yang satu pecah di teras rumah dan berserakan belinya, tapi yang satu berhasil ditemukan di kebun samping rumah dengan kondisi utuh,” katanya.Insiden lemparan bom itu awalnya diketahui oleh petugas Satpam Lembaga Tahfizh Al Quran Yayasan Iqro Bekasi saat tengah bertugas yang tidak jauh dari rumah Mardani.

Petugas dari Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota yang dipimpin langsung Kombes Pol Indarto telah meninjau TKP dan membawa sejumlah barang bukti berupa pecahan beliung molotov serta molotov yang utuh untuk diperiksa.Polisi juga telah memasang garis pengaman di sekitar TKP untuk keperluan peyelidikan kasus ini. (and)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Boediono : Syafruddin Tidak Laporkan Misrepresentasi

Published

on

Mantan Menteri Keuangan, Boediono.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Menteri Keuangan Boediono mengatakan bahwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyat Temenggung tidak pernah melaporkan misrepsentasi aset yang dilakukan oleh pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

“Yang dibahas dalam rapat KKSK beban petambak Rp135 juta menjadi Rp100 juta per petambak, kalau gambaran besarnya itu. Akan tetapi, soal misrepresentasi tidak dibahas, sepanjang rapat yang saya hadiri, saya tidak ingat ada pembicaraan mengenai masalah misrepresentasi,” kata Boediono dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Boediono diperiksa sebagai saksi untuk Ketua BPPN 2002 s.d. 2004 Syafruddin Arsyat Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik Bank Dagang Negarai Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

“Izin mengonfirmasi BAP 14 apakah ketua BPPK Syafruddin Arsyad Temenggung melaporkan kepada KKSK mengenai temuan misrepresentasi tentang PT DCD dan PT WM, saudara menjawab bahwa Syafruddin tidak melaporkan kepada KKSK tentang misrepresentasi PT DCD dan PT WM sebesar Rp4,8 triliun atas pelaksanaan FGD dari Ernest and Young’, apakah ini benar?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK I Wayan Riana.

“Benar,” jawab Boediono.

“Dalam rapat KKSK 13 Februari 2004, apakah terdakwa Syafruddin sebagai ketua BPPN melaporkan terkait dengan penyelesaian misrepresentasi utang petambak yang macet kepada KKSK” tanya jaksa Wayan.

“Soal misrepresentasi tidak. Akan tetapi, petambak memang dilaporkan kesulitan makanya tambak macet, pengurangan beban (utang) itu menurut kami memang baik tapi dalam konteks aturan yang ada. Saya tidak ingat ada pembicaraan khusus soal kredit macet tapi info yang beredar ada petambak yang tidak bisa bayar atau kesulitan, fokus saja,” jelas Boediono.

Menurut Boediono, anggota KKSK yang terdiri atas sejumlah menteri yang diketuiai oleh Menko Ekuin menerima saja data yang diberikan oleh BPPN.

“Anggota KKSK, terutama saya, mengandalkan sistem. Sistem itu memberikan masukan info dan KKSK yang kemudian melihat apakah prosedurnya itu baik. Kalau memang detailnya, saya tidak tahu. Akan tetapi, kalau mereka katakan sudah dipenuhi, ya, kami terima. Kalau tidak salah dalam surat keputusan KKSK itu mewajibkan BPPN mengecek kembali semua persyaratan dipenuhi baru dikeluarkan SKL (surat keterangan lunas),” jelas Boediono.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada tahun 1998. BDNI mengikuti penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) dengan pola perjanjian “Master Settlement Aqcuisition Agreement” (MSAA).

BPPN menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun yang terdiri dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp35,6 triliun dan sisanya adalah simpanan pihak ketiga maupun letter of credit.

Aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp18,85 triliun, termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim yang awalnya disebut Sjamsul sebagai piutang, padahal sebenarnya adalah utang macet (misrepresentasi).Dari jumlah Rp4,8 triliun itu, sejumlah Rp1,3 triliun dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagihkan (sustainable debt) dan dibebankan kepada petambak plasma dan yang tidak dapat ditagihkan (unsustainable debt) sebesar Rp3,5 triliun yang dibebankan kepada Sjamsul sebagai pemilik PT DCD dan PT WM berdasarkan keputusan KKSK pada tanggal 27 April 2000 yang dipimpin Kwik Kian Gie.

Namun, berdasarkan keputusan KKSK pada tanggal 29 Maret 2001 yang dipimpin Rizal Ramli, utang yang dapat ditagih menjadi Rp1,1 triliun dan utang tidak dapat ditagih menjadi Rp1,9 triliun berdasarkan kurs Rp7.000,00/dolar AS. Sjamsul tetap menolak membayarkan utang tersebut.

Syafruddin lalu memerintahkan anak buahnya membuat verifikasi utang tersebut dan berkesimpulan seluruh utang sustainable dan unstainable adalah Rp3,9 triliun dengan kurs Rp8.500,00/dolar AS pada tanggal 21 Oktober 2003 yang dilaporkan dalam rapat terbatas pada tanggal 11 Februari 2004, yaitu utang yang dapat ditagih ke petambak Rp1,1 triliun dan utang tak tertagih Rp2,8 triliun.

Bahkan, pada tanggal 13 Februari 2004 di bawah kepemimpinan Dorodjatun, KKSK menyetujui penghapusan utang PT DCD dan PT WM sehingga tinggal utang petambak senilai Rp1,1 triliun dengan perincian utang petambak menjadi Rp100 juta/petambak dikalikan11 ribu petambak dari tadinya utang Rp135 juta/petambak.

Belakangan saat dijual ke investor, dana untuk negara tinggal Rp220 miliar karena Rp880 miliar dipergunakan sebagai utang baru petambak sebesar Rp80 juta/petambak sehingga pendapatan negara yang seharusnya Rp4,8 triliun menjadi tinggal Rp220 miliar atau negara dirugikan Rp4,58 triliun berdasarkan audit investigasi BPK RI. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending