Connect with us

SEKTOR RIIL

Kementerian ESDM Jamin Harga BBM Tidak Naik

Published

on

Kementerian ESDM menjamin Harga BBM tidak akan mengalami kenaikan sampai 2019.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan mengalami kenaikan sampai 2019.

“Sudah 3 tahun bahkan lebih, tidak ada kenaikan BBM Premium, Solar dan Minyak Tanah. Hingga tahun 2019 juga tidak akan naik, tarif listrik juga tidak naik. Itu dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat serta mempertahankan daya beli masyarakat,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Dalam 3 tahun terakhir (2015-2017) total subsidi energi sebesar Rp323 triliun atau lebih rendah 66 persen dari 3 tahun sebelumnya yang sebesar Rp958 triliun (2012-2014).

Sebaliknya anggaran untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan meningkat sangat signifikan. Sejak tahun 2015 angkanya selalu di atas Rp700 triliun, bahkan tahun 2018 ini dialokasikan sebesar Rp965 triliun. Tahun-tahun sebelumnya anggaran tersebut di bawah Rp600 triliun.

“APBN harus dijaga, subsidi energi dibuat makin tepat sasaran, sehingga belanja yang lebih produktif seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bisa punya porsi yang jauh lebih besar,” kata Agung Pribadi.

Subsidi energi terdiri atas subsidi BBM, LPG dan listrik. Sejak tahun 2015, jenis BBM yang disubsidi hanya Solar dan Minyak Tanah, sementara Premium tidak lagi disubsidi APBN.

Meski demikian, harga BBM jenis Premium (Jenis BBM Khusus Penugasan) dan Solar tidak pernah mengalami kenaikan sejak April 2015. Saat itu harga Premium tersebut sebesar Rp7.300 dan Solar Rp6.900 per liter.

BBM Premium per 5 Januari 2016 bahkan harganya turun dari Rp7.300 menjadi Rp6.950 per liternya. Lalu pada 1 April 2016 turun lagi menjadi Rp6.450 per liter yang berlaku hingga dan hingga 2019 juga dipastikan tidak naik.

Demikian halnya dengan BBM jenis Solar per 10 Oktober 2015 harganya justru turun dari Rp6.900 menjadi 6.700 per liternya. Lalu per 5 Januari 2016 juga turun menjadi Rp5.650 per liter dan 1 April 2016 turun lagi menjadi Rp5.150 per liter dan tetap sampai hari ini. Hingga 2019 Solar juga tidak ada kenaikan.

Sedangkan untuk minyak tanah tidak pernah ada ke kenaikan sejak tahun 2008. (afn)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Kemenperin Serap 92 Persen Anggaran Tahun 2017

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian mampu merealisasikan anggarannya sepanjang tahun 2017 mencapai Rp2,43 triliun atau 92,72 persen dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp2,62 triliun.

Serapan tahun lalu itu sudah melampaui persentase angka realisasi anggaran nasional, yaitu 91,76 persen.

“Penyerapan anggaran di tahun 2017 secara nominal lebih besar hingga Rp362,69 miliar dibandingkan tahun 2016,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menperin menyampaikan, mengenai laporan keuangan Kemenperin tahun lalu tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Jadi, dari laporan hasil pemeriksaan tahun 2017, kami meraih opini WTP kesepuluh kalinya berturut-turut,” ujarnya.

Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK terkait kewajaran informasi dalam laporan keuangan dengan didasarkan empat kriteria.

Keempat syarat itu adalah kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Sementara untuk tahun 2018, Menperin menjelaskan, pihaknya terus berupaya lebih mengoptimalkan serapan anggaran yang telah disetujui DPR RI sebesar Rp2,8 triliun.

“Dana tersebut disalurkan dalam program prioritas untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri, pengembangan teknologi dan kebijakan industri, serta penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM),” paparnya.

Guna meningkatkan kinerja serapan anggaran Kemenperin tahun ini, Airlangga mengaku akan terus melakukan koordinasi internal, seperti pemantauan pengadaan barang dan jasa untuk mendorong percepatan realisasi anggaran khususnya belanja modal.

“Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pencairan revisi anggaran untuk kegiatan yang memerlukan penyesuaian dan pencairan tanda bintang,” tuturnya.

Dari hasil kesimpulan raker kali ini, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana selaku pimpinan rapat, Komisi VI DPR mengapresiasi realisasi anggaran Kemenperin Tahun 2017 sebesar Rp 2,43 triliun atau 92,72 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2,62 triliun.

“Selanjutnya, Komisi VI DPR mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kemenperin untuk percepatan realisasi anggaran tahun 2017, serta kebijakan penyerapan anggaran tahun 2018,” ujar Azam.

Komisi VI DPR juga memberi apresiasi kepada Kemenperin yang memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Kemenperin tahun 2017. (spg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Kementerian ESDM Dorong Pemda Rencanakan Pembangkit Listrik

Published

on

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan bahwa salah satu poin dari rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah pemerintah daerah (pemda) diminta untuk membuat perencanaan pembangkit listrik sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

“Kalau misalnya kecepatan anginnya tinggi, seperti di Kabupaten Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan didorong untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin,” ungkap Jonan di Komisi VII, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Baca juga: Peresmian PLTB Sidrap jadi sejarah baru kelistrikan Indonesia

Jonan mencontohkan, jika di suatu daerah memiliki tambang batubara, maka bisa dibuat pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang (mine-mouth coal-fired power plant), dan jika terdapat geothermal, maka sebaiknya membangun pembangkit berbasis panas bumi.

Pembuatan perencanaan pembangkit listrik berbasis potensi daerah masing-masing, menurut dia, bertujuan untuk memenuhi target ketahanan energi nasional. Hal tersebut akan berimplikasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Jonan menjelaskan bahwa dari kapasitas kelistrikan nasional yang terpasang sekarang itu sekitar 63.000 MW, sekitar 5 persen atau 3.200 MW di antaranya menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel, yang akan membuat impor solar semakin meningkat

“Kita menyarankan ini harus diganti, apakah menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel yg menggunakan 100 persen dari kelapa sawit atau energi primer yang lain sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing,” demikian Ignasius Jonan. (asn)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Pengamat : Benahi Bus Dahulu Baru Bangun LRT

Published

on

Pengamat Transportasi Univeritas Soegijpranata, Djoko Setijowarno.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pengamat Transportasi Univeritas Soegijpranata Djoko Setijowarno menilai sebaiknya pemerintah berfokus untuk membenahi bus terlebih dahulu, baru mengembangkan pembangunan moda angkutan massal berbasis rel seperti Light Rail Transit ( LRT).

“Percuma buat LRT, tapi bus umum tidak diurus, nanti tidak ada yang naik LRT,” kata Djoko saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Selain itu dari segi anggaran, lanjut dia, pembangunan LRT sangat besar jadi baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai tidak memiliki cukup dana untuk membangun LRT, kecuali dengan kerja sama swasta.

Melihat keterbatasan anggaran, selain Jakarta, cukup bus saja. Medan dan Surabaya sebetulnya sudah ada rancangannya sejak enam tahun lalu, cuma pemerintah tidak punya anggaran untuk membangun itu, Medan baru menyusul, katanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan merancang LRT Medan hingga ke Danau Toba.

“Melayang dia jadinya, langsung Medan-Danau Toba,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara MZ Siregar.

Selain itu, lanjut dia, sudah ada dua investor yang berminat, yaitu China dan Korea Selatan. “China dan Korea Selatan sudah rapat, kami fasilitator, bantu keinginannya,” katanya.

Siregar mengatakan kedua investor tersebut sudah melakukan kajian dan peninjauan ke lapangan. “Mereka sudah bersedia, kita tunggu saja siapa yang duluan Korea apa China,” katanya. (jtr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending