Connect with us

HUKUM

Mempercepat Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Seruan untuk mempercepat penyelesaian pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, mengemuka lagi menyusul serangan bum bunuh diri beruntun di Surabaya sejak Minggu kemarin hingga Senin (14/5/2018) ini.

Presiden Joko Widodo mendesak DPR RI dan sejumlah kementerian terkait untuk segera menyelesaikan revisi UU tersebut yang telah diajukan sejak Februari 2016 atau lebih dari dua tahun lalu itu.

BACA JUGA : KSAD Masyarakat Tingkatkan Deteksi Dini Antisipasi Terorisme

Menurut Presiden, DPR RI dapat mulai membahas lagi untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang baru sebagai revisi UU Nomor 15/2003 itu pada pembukaan masa sidang tanggal 18 Mei mendatang.

Pengamanan Gedung Pemkot dan DPRD Surabaya diperketat

Undang-Undang hasil revisi itu kelak dapat memperkuat Polri dan aparat keamanan lain dapat melakukan penindakan dan pencegahan terhadap terorisme.

Presiden juga mengultimatum bila hingga akhir masa sidang pada Juni mendatang, undang-undang itu belum bisa selesai maka Kepala Negara akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Seruan itu langsung ditindaklanjuti oleh Menkopolhukam Wiranto di kediaman dinasnya pada Senin ini dengan mengumpulkan pengurus partai pendukung pemerintah untuk membahas langkah revisi UU Terorisme itu.

Wiranto mengatakan pertemuan dengan sejumlah sekretaris jenderal partai politik itu menyepakati pengertian tentang definisi terorisme dan peran TNI dalam menghadapi terorisme.

Kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk mempercepat revisi undang-undang itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Jokowi yang menginginkan agar payung hukum tentang terorisme tersebut segera dirampungkan. “Ini makanya kami hadirkan pihak-pihak dari partai politik yang juga mewakili fraksi di DPR,” kata Wiranto.

Dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa penyelesaian undang-undang lebih dibutuhkan daripada mendorong pembentukan Perppu.

Kesepakatan itu memang diperlukan karena sejak awal pengajuan RUU revisi UU Nomor 15/2003 itu merupakan hak inisiatif dari pemerintah yang diajukan kepada DPR RI.

Pengajuan itu muncul menyusul serangan aksi peledakan bom bunuh diri oleh teroris di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Dalam insiden pertama yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Jokowi itu, delapan orang meninggal dunia (termasuk empat pelaku ledakan bom yakni Muhammad Ali, Dian Juni Kurniadi, Afif alias Sunakin, dan Ahmad Muhazan) dan 25 orang terluka.

Kapolri saat itu Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan bahwa setelah berselang beberapa waktu dari peristiwa ledakan bom di Jalan Thamrin itu, Densus 88 Polri menangkap 12 orang yang diduga terkait serangan teror itu, di Jabar, Jateng, dan Kaltim.

Pemerintah pun, di bawah koordinasi Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan ketika itu, bersiap mengajukan RUU sebagai revisi atas UU Nomor 15/2003.

Rapat pleno Badan Legislatif DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI pada 25 Januari menyetujui 40 RUU untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2016, termasuk salah satu RUU yang merupakan hak inisiatif dari pemerintah yakni RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Ketua DPR saat itu Ade Komaruddin, pimpinan DPR RI baru menerima draf RUU Terorisme dari pemerintah pada 17 Februari 2016. Pada pertengahan April, Pansus RUU Terorisme dilantik dengan ketua M. Syafi’i dari Gerindra, Wakil Ketua Hanafi Rais dari PAN, Syaiful Bahri Ansori dari PKB, dan Supiyadin dari Nasdem.

Terdapat 112 poin dalam daftar inventarisir masalah (DIM) dalam revisi tetapi hingga akhir Mei 2017 sudah dibahas 61 butir dan beberapa DIM hanya tinggal masalah redaksional.

Namun setelah dua tahun berlalu, pembahasan revisi UU itu tak pernah tuntas, padahal setelah aksi teror bom di Sarinah itu, juga pernah terjadi beberapa kali serangan bom di sejumlah daerah. Di Samarinda, Kaltim, misalnya, untuk pertama kali terjadi serangan bom molotov pada 13 November 2016 di depan Gereja Oikemene, Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda, melukai empat korban anak-anak, dan satu diantaranya meninggal dunia keesokan harinya.

Lalu terjadi lagi serangan bom panci di Taman Pandawa, Jalan Arjuna, Bandung, pada Senin 27 Februari 2017, yang dilakukan oleh Yayat Cahdiyat. Beberapa waktu kemudian, Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, bahkan menjadi sasaran peledakan bom oleh dua orang yang diduga merupakan bagian dari kelompok Yayat.

Kemudian, terjadi ledakan bom bunuh diri lagi di Terminal Kampung Melayu pada Rabu malam 24 Mei 2017 dengan terdengar dua kali ledakan. Bom pertama diledakkan di luar toilet umum sedangkan yang kedua meledak dengan jarak 10 meter dari lokasi ledakan pertama. Dua pelakunya yang tewas, Ahmad Sukri dan Ichwan Nur Salam. Ledakan menelan korban jiwa sebanyak tiga orang dari anggota polisi yakni Bripda Taufan Tsunami, Bripda Ridho Setiawan, dan Bripda Imam Gilang Adinata dari Unit I Peleton IV Sabhara Polda. Mereka yang terluka juga terdapat enam polisi dan lima warga sipil.

Polri menyebutkan bahwa sepanjang 2017 telah menangkap lebih dari 100 terduga teroris dari berbagai daerah di Indonesia, seperti di Bandung, Bekasi, Bima, Cianjur, Garut, Jakarta, Jambi, Kendal, Malang, Medan, Pandeglang, dan Surabaya.

Hingga peristiwa terbaru lima ledakan bom di Surabaya pada Minggu hingga Senin (13-14 Mei 2018), tiga diantaranya di gereja, lalu di rumah susun di kawasan Wonocolo, dan di Mapolrestabes Surabaya.

Bahkan aksi terorisme dari para narapidana dan tahanan teroris di LP/Rutan Klas II Salemba cabang Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar pun pada Selasa malam hingga Kamis pagi (8-10 Mei 2018) membuat kerusuhan dengan melakukan perebutan senjata, menyandera, bahkan membunuh polisi.

99 Persen Untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU Terorisme itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak internal pemerintah mencapai kesepakatan menuntaskan pembahasan RUU karena pemerintah belum sepakat terkait dengan definisi terorisme.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa terkait dengan RUU Terorisme, sebenarnya dari pihak DPR RI sudah 99 persen siap menyetujui RUU itu untuk disahkan menjadi UU, sebelum reses masa sidang yang lalu.

Namun, menurut dia, pihak pemerintah minta ditunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme. Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan.

Apabila pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang.

Pada awalnya, revisi UU Terorisme itu akan memuat 47 pasal dan terdapat 10 hingga 12 poin baru yang ditambahkan.

Poin utama dalam rancangan revisi undang-undang tersebut meliputi pencegahan, perluasan kewenangan aparat, hingga tahap deradikalisasi. Beberapa di antaranya mengatur tentang pencabutan paspor dan kewarganegaraan bagi WNI yang mengikuti pelatihan perang dan melakukan tindakan terorisme di luar negeri, penambahan kewenangan penahanan terduga pelaku teror, hingga program deradikalisasi secara holistik.

Selain itu ada pula pasal baru yang ditambahkan dalam revisi UU itu seperti informasi elektronik terkait adanya dugaan tindakan terorisme dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan penangkapan, tentang perdagangan senjata yang memiliki tujuan tindakan terorisme juga dapat dijerat undang-undang, tentang kewenangan ekstrateritorial aparat penegak hukum untuk menangkap terduga pelaku teror yang merupakan warganegara asing yang melakukan aksi terorisme di Indonesia.

Ada pula soal penambahan masa penahan bagi terduga pelaku teror sebelum ditetapkan sebagai tersangka yang bisa mencapai 120 hari yang terbagi dalam dua termin yakni termin pertama dengan masa penahanan hingga 60 hari lalu bisa ditambah 60 hari lagi.

Begitu pula soal keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Sementara itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menyatakan bahwa berbagai peristiwa belakangan ini bisa menjadi referensi agar revisi UU Terorisme bisa segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR.

Penyelesaian RUU ini penting untuk segera disetujui dan disahkan menjadi undang-undang karena bagaimanapun suatu undang-undang akan mengikat bagi seluruh warga negara. (bud)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Polrestro Bekasi Panggil Pimpinan PKS Ungkap Molotov

Published

on

Kapolrestro Bekasi Kota Kombes, Pol Indarto.

Apakabarnews.com, Bekasi – Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Jawa Barat, mengagendakan pemanggilan terhadap Ketua DPP Partai Keadilan Sejatera (PKS) Mardani Ali Sera untuk menjalani pemeriksaan terkait insiden lemparan bom molotov, Kamis dini hari.

 “Saya akan meminta korban atas nama Pak Mardani untuk dimintai keterangan polisi, karena informasi itu bermanfaat untuk kita dalam mencari motif pelaku,” kata Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto di Bekasi, Kamis  (19/7/2018).

BACA JUGA : Keluarga Tetap Tinggal di Rumah Pasca Lemparan Molotov

 Hal itu dikatakannya usai melakukan peninjauan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan KH Ahmad Madani Nomor 199D Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Kamis (19/7/2018).

 Menurut dia, agenda pemanggilan terhadap Mardani sangat penting ditempuh pihaknya guna memastikan apakah pelemparan benda yang diduga sebagai bom molotov pada pukul 03.00 WIB itu berkaitan dengan pribadinya sebagai seorang politisi atau tidak.

 Saat ditanya apakah insiden ini berkaitan dengan agenda tahun politik, Indarto mengatakan indikasi tersebut perlu keterangan secara langsung dari Mardani.

 “Sebab keterangan korban (Mardani) via telepon mengaku tidak ada masalah dengan tetangga dan orang lain ataupun kasus pencurian. Saya minta keterangan Mardani dulu,” katanya.

 Indikasi pelemparan molotov itu berkaitan dengan pencurian pun menurut Indarto tidak benar, sebab tidak ada kerugian barang hilang dari kediamannya.

 “Tidak ada kerugian apapun di rumahnya karena satu molotov yang dilempar keburu padam dan hanya mengalami pecah di halaman dekat teras rumah korban,” katanya.

 Indarto mengatakan, hasil pemeriksaannya terhadap sejumlah saksi mata kejadian yakni asisten rumah tangga bernama Kosasih dan seorang Satpam Yayasan Iqro Bekasi bernama Prada diketahui insiden pelemparan molotov itu terjadi pada pukul 03.00 WIB.

 “Ada saksi yang melihat dua orang pelaku sekitar pukul 03.00 WIB melempar dua kali molotov, tapi yang kedua tidak tembus ke rumah korban karena keburu diketahui oleh Satpam. Bom itu jatuh di sekitar kebun samping rumah dalam keadaan utuh,” katanya.

 Usai diteriaki oleh Satpam, para pelaku bergegas melarikan diri melalui kebun belakang rumah korban.

 Keyakinan keluarga bahwa mereka telah menjadi korban percobaan pengeboman rumah diketahui sekitar pukul 05.30 WIB saat asisten rumah tangga korban membersihkan serakan beling di depan teras rumah korban.

 “Dari keluarga korban baru tahu jam 05.20 WIB. Awalnya dikira mainan anak-anaknya Mardani. Baru kemudian Satpam memberitahu ada hubungannya dengan kejadian pukul 03.00 WIB dan mereka lapor ke Polsek Pondokgede,” katanya.

 Sejam kemudian, dirinya bersama jajaran terkait dari Tim Identifikasi, Satuan Reserse Kriminal dan Intel mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi.

 “Kita juga sedang mencari kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian guna menyocokan kejadian,” katanya.

Saat kejadian, kata dia, Mardani sedang melakukan dinas ke luar daerah sehingga hanya ada dua asisten rumah tangga dan dua putranya di rumah saat kejadian.

Indarto menjanjikan akan menangani kasus tersebut secara profesional dan secepat mungkin untuk mengungkap pelaku serta motifnya.

“Target waktu tidak ada, yang saya janjikan adalah melakukan yang terbaik untuk ungkap kasus ini,” katanya. Feru Lantara. (and)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Keluarga Tetap Tinggal di Rumah Pasca Lemparan Molotov

Published

on

Petugas Polisi saat menunjukkan bom molotov yang di lempar kerumah Keluarga Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pascalemparan bom molotov, Kamis (19/7/2018) dini hari.

Apakabarnews.com, Bekasi – Keluarga Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tetap memutuskan tinggal di rumahnya kawasan Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pascalemparan bom molotov, Kamis (19/7/2018) dini hari.

“Saya bersama dengan dua putra Mardani serta dua orang asisten rumah tangga tetap tidur di rumah malam ini walaupun tadi terjadi lemparan molotov,” kata menantu Mardani, Wijaya (29) di Bekasi.Menurut dia, keputusan tersebut diambil pihaknya menyusul sudah adanya petugas polisi yang akan ditempatkan di kediaman MardaniJalan KH Ahmad Madani Nomor 199D, Jatimakmur, Pondokgede, Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi.

BACA JUGA : Rumah Politikus Mardani Dilempar Bom Molotov

Ia mengatakan pertimbangan lainnya adalah kegiatan bersekolah kedua putra Mardani yang masih berusia 10 dan 13 tahun di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Menurut dia, rumah yang berdiri di atas lahan sekitar 300 meter per segi yang ada di lingkungan Yayasan Iqro Bekasi itu selama ini dihuni oleh Mardani beserta dua putra dan dua asisten rumah tangga.

“Pak Mardani sehari-harinya memang biasa pulang ke sini kalau sudah selesai kerja, kebetulan saat kejadian pukul 03.00 WIB beliau tidak di rumah,” katanya.Insiden lemparan bom berjenis botol kaca berisi cairan Pertamax itu tidak mengejutkan penghuni rumah karena tidak sampai terdengar suara ledakan.”Bom yang satu pecah di teras rumah dan berserakan belinya, tapi yang satu berhasil ditemukan di kebun samping rumah dengan kondisi utuh,” katanya.Insiden lemparan bom itu awalnya diketahui oleh petugas Satpam Lembaga Tahfizh Al Quran Yayasan Iqro Bekasi saat tengah bertugas yang tidak jauh dari rumah Mardani.

Petugas dari Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota yang dipimpin langsung Kombes Pol Indarto telah meninjau TKP dan membawa sejumlah barang bukti berupa pecahan beliung molotov serta molotov yang utuh untuk diperiksa.Polisi juga telah memasang garis pengaman di sekitar TKP untuk keperluan peyelidikan kasus ini. (and)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Boediono : Syafruddin Tidak Laporkan Misrepresentasi

Published

on

Mantan Menteri Keuangan, Boediono.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Menteri Keuangan Boediono mengatakan bahwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyat Temenggung tidak pernah melaporkan misrepsentasi aset yang dilakukan oleh pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

“Yang dibahas dalam rapat KKSK beban petambak Rp135 juta menjadi Rp100 juta per petambak, kalau gambaran besarnya itu. Akan tetapi, soal misrepresentasi tidak dibahas, sepanjang rapat yang saya hadiri, saya tidak ingat ada pembicaraan mengenai masalah misrepresentasi,” kata Boediono dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Boediono diperiksa sebagai saksi untuk Ketua BPPN 2002 s.d. 2004 Syafruddin Arsyat Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik Bank Dagang Negarai Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

“Izin mengonfirmasi BAP 14 apakah ketua BPPK Syafruddin Arsyad Temenggung melaporkan kepada KKSK mengenai temuan misrepresentasi tentang PT DCD dan PT WM, saudara menjawab bahwa Syafruddin tidak melaporkan kepada KKSK tentang misrepresentasi PT DCD dan PT WM sebesar Rp4,8 triliun atas pelaksanaan FGD dari Ernest and Young’, apakah ini benar?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK I Wayan Riana.

“Benar,” jawab Boediono.

“Dalam rapat KKSK 13 Februari 2004, apakah terdakwa Syafruddin sebagai ketua BPPN melaporkan terkait dengan penyelesaian misrepresentasi utang petambak yang macet kepada KKSK” tanya jaksa Wayan.

“Soal misrepresentasi tidak. Akan tetapi, petambak memang dilaporkan kesulitan makanya tambak macet, pengurangan beban (utang) itu menurut kami memang baik tapi dalam konteks aturan yang ada. Saya tidak ingat ada pembicaraan khusus soal kredit macet tapi info yang beredar ada petambak yang tidak bisa bayar atau kesulitan, fokus saja,” jelas Boediono.

Menurut Boediono, anggota KKSK yang terdiri atas sejumlah menteri yang diketuiai oleh Menko Ekuin menerima saja data yang diberikan oleh BPPN.

“Anggota KKSK, terutama saya, mengandalkan sistem. Sistem itu memberikan masukan info dan KKSK yang kemudian melihat apakah prosedurnya itu baik. Kalau memang detailnya, saya tidak tahu. Akan tetapi, kalau mereka katakan sudah dipenuhi, ya, kami terima. Kalau tidak salah dalam surat keputusan KKSK itu mewajibkan BPPN mengecek kembali semua persyaratan dipenuhi baru dikeluarkan SKL (surat keterangan lunas),” jelas Boediono.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada tahun 1998. BDNI mengikuti penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) dengan pola perjanjian “Master Settlement Aqcuisition Agreement” (MSAA).

BPPN menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun yang terdiri dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp35,6 triliun dan sisanya adalah simpanan pihak ketiga maupun letter of credit.

Aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp18,85 triliun, termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim yang awalnya disebut Sjamsul sebagai piutang, padahal sebenarnya adalah utang macet (misrepresentasi).Dari jumlah Rp4,8 triliun itu, sejumlah Rp1,3 triliun dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagihkan (sustainable debt) dan dibebankan kepada petambak plasma dan yang tidak dapat ditagihkan (unsustainable debt) sebesar Rp3,5 triliun yang dibebankan kepada Sjamsul sebagai pemilik PT DCD dan PT WM berdasarkan keputusan KKSK pada tanggal 27 April 2000 yang dipimpin Kwik Kian Gie.

Namun, berdasarkan keputusan KKSK pada tanggal 29 Maret 2001 yang dipimpin Rizal Ramli, utang yang dapat ditagih menjadi Rp1,1 triliun dan utang tidak dapat ditagih menjadi Rp1,9 triliun berdasarkan kurs Rp7.000,00/dolar AS. Sjamsul tetap menolak membayarkan utang tersebut.

Syafruddin lalu memerintahkan anak buahnya membuat verifikasi utang tersebut dan berkesimpulan seluruh utang sustainable dan unstainable adalah Rp3,9 triliun dengan kurs Rp8.500,00/dolar AS pada tanggal 21 Oktober 2003 yang dilaporkan dalam rapat terbatas pada tanggal 11 Februari 2004, yaitu utang yang dapat ditagih ke petambak Rp1,1 triliun dan utang tak tertagih Rp2,8 triliun.

Bahkan, pada tanggal 13 Februari 2004 di bawah kepemimpinan Dorodjatun, KKSK menyetujui penghapusan utang PT DCD dan PT WM sehingga tinggal utang petambak senilai Rp1,1 triliun dengan perincian utang petambak menjadi Rp100 juta/petambak dikalikan11 ribu petambak dari tadinya utang Rp135 juta/petambak.

Belakangan saat dijual ke investor, dana untuk negara tinggal Rp220 miliar karena Rp880 miliar dipergunakan sebagai utang baru petambak sebesar Rp80 juta/petambak sehingga pendapatan negara yang seharusnya Rp4,8 triliun menjadi tinggal Rp220 miliar atau negara dirugikan Rp4,58 triliun berdasarkan audit investigasi BPK RI. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending