Connect with us

HUKUM

Mempercepat Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Seruan untuk mempercepat penyelesaian pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, mengemuka lagi menyusul serangan bum bunuh diri beruntun di Surabaya sejak Minggu kemarin hingga Senin (14/5/2018) ini.

Presiden Joko Widodo mendesak DPR RI dan sejumlah kementerian terkait untuk segera menyelesaikan revisi UU tersebut yang telah diajukan sejak Februari 2016 atau lebih dari dua tahun lalu itu.

BACA JUGA : KSAD Masyarakat Tingkatkan Deteksi Dini Antisipasi Terorisme

Menurut Presiden, DPR RI dapat mulai membahas lagi untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang baru sebagai revisi UU Nomor 15/2003 itu pada pembukaan masa sidang tanggal 18 Mei mendatang.

Pengamanan Gedung Pemkot dan DPRD Surabaya diperketat

Undang-Undang hasil revisi itu kelak dapat memperkuat Polri dan aparat keamanan lain dapat melakukan penindakan dan pencegahan terhadap terorisme.

Presiden juga mengultimatum bila hingga akhir masa sidang pada Juni mendatang, undang-undang itu belum bisa selesai maka Kepala Negara akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Seruan itu langsung ditindaklanjuti oleh Menkopolhukam Wiranto di kediaman dinasnya pada Senin ini dengan mengumpulkan pengurus partai pendukung pemerintah untuk membahas langkah revisi UU Terorisme itu.

Wiranto mengatakan pertemuan dengan sejumlah sekretaris jenderal partai politik itu menyepakati pengertian tentang definisi terorisme dan peran TNI dalam menghadapi terorisme.

Kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk mempercepat revisi undang-undang itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Jokowi yang menginginkan agar payung hukum tentang terorisme tersebut segera dirampungkan. “Ini makanya kami hadirkan pihak-pihak dari partai politik yang juga mewakili fraksi di DPR,” kata Wiranto.

Dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa penyelesaian undang-undang lebih dibutuhkan daripada mendorong pembentukan Perppu.

Kesepakatan itu memang diperlukan karena sejak awal pengajuan RUU revisi UU Nomor 15/2003 itu merupakan hak inisiatif dari pemerintah yang diajukan kepada DPR RI.

Pengajuan itu muncul menyusul serangan aksi peledakan bom bunuh diri oleh teroris di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Dalam insiden pertama yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Jokowi itu, delapan orang meninggal dunia (termasuk empat pelaku ledakan bom yakni Muhammad Ali, Dian Juni Kurniadi, Afif alias Sunakin, dan Ahmad Muhazan) dan 25 orang terluka.

Kapolri saat itu Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan bahwa setelah berselang beberapa waktu dari peristiwa ledakan bom di Jalan Thamrin itu, Densus 88 Polri menangkap 12 orang yang diduga terkait serangan teror itu, di Jabar, Jateng, dan Kaltim.

Pemerintah pun, di bawah koordinasi Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan ketika itu, bersiap mengajukan RUU sebagai revisi atas UU Nomor 15/2003.

Rapat pleno Badan Legislatif DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI pada 25 Januari menyetujui 40 RUU untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2016, termasuk salah satu RUU yang merupakan hak inisiatif dari pemerintah yakni RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Ketua DPR saat itu Ade Komaruddin, pimpinan DPR RI baru menerima draf RUU Terorisme dari pemerintah pada 17 Februari 2016. Pada pertengahan April, Pansus RUU Terorisme dilantik dengan ketua M. Syafi’i dari Gerindra, Wakil Ketua Hanafi Rais dari PAN, Syaiful Bahri Ansori dari PKB, dan Supiyadin dari Nasdem.

Terdapat 112 poin dalam daftar inventarisir masalah (DIM) dalam revisi tetapi hingga akhir Mei 2017 sudah dibahas 61 butir dan beberapa DIM hanya tinggal masalah redaksional.

Namun setelah dua tahun berlalu, pembahasan revisi UU itu tak pernah tuntas, padahal setelah aksi teror bom di Sarinah itu, juga pernah terjadi beberapa kali serangan bom di sejumlah daerah. Di Samarinda, Kaltim, misalnya, untuk pertama kali terjadi serangan bom molotov pada 13 November 2016 di depan Gereja Oikemene, Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda, melukai empat korban anak-anak, dan satu diantaranya meninggal dunia keesokan harinya.

Lalu terjadi lagi serangan bom panci di Taman Pandawa, Jalan Arjuna, Bandung, pada Senin 27 Februari 2017, yang dilakukan oleh Yayat Cahdiyat. Beberapa waktu kemudian, Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, bahkan menjadi sasaran peledakan bom oleh dua orang yang diduga merupakan bagian dari kelompok Yayat.

Kemudian, terjadi ledakan bom bunuh diri lagi di Terminal Kampung Melayu pada Rabu malam 24 Mei 2017 dengan terdengar dua kali ledakan. Bom pertama diledakkan di luar toilet umum sedangkan yang kedua meledak dengan jarak 10 meter dari lokasi ledakan pertama. Dua pelakunya yang tewas, Ahmad Sukri dan Ichwan Nur Salam. Ledakan menelan korban jiwa sebanyak tiga orang dari anggota polisi yakni Bripda Taufan Tsunami, Bripda Ridho Setiawan, dan Bripda Imam Gilang Adinata dari Unit I Peleton IV Sabhara Polda. Mereka yang terluka juga terdapat enam polisi dan lima warga sipil.

Polri menyebutkan bahwa sepanjang 2017 telah menangkap lebih dari 100 terduga teroris dari berbagai daerah di Indonesia, seperti di Bandung, Bekasi, Bima, Cianjur, Garut, Jakarta, Jambi, Kendal, Malang, Medan, Pandeglang, dan Surabaya.

Hingga peristiwa terbaru lima ledakan bom di Surabaya pada Minggu hingga Senin (13-14 Mei 2018), tiga diantaranya di gereja, lalu di rumah susun di kawasan Wonocolo, dan di Mapolrestabes Surabaya.

Bahkan aksi terorisme dari para narapidana dan tahanan teroris di LP/Rutan Klas II Salemba cabang Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar pun pada Selasa malam hingga Kamis pagi (8-10 Mei 2018) membuat kerusuhan dengan melakukan perebutan senjata, menyandera, bahkan membunuh polisi.

99 Persen Untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU Terorisme itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak internal pemerintah mencapai kesepakatan menuntaskan pembahasan RUU karena pemerintah belum sepakat terkait dengan definisi terorisme.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa terkait dengan RUU Terorisme, sebenarnya dari pihak DPR RI sudah 99 persen siap menyetujui RUU itu untuk disahkan menjadi UU, sebelum reses masa sidang yang lalu.

Namun, menurut dia, pihak pemerintah minta ditunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme. Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan.

Apabila pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang.

Pada awalnya, revisi UU Terorisme itu akan memuat 47 pasal dan terdapat 10 hingga 12 poin baru yang ditambahkan.

Poin utama dalam rancangan revisi undang-undang tersebut meliputi pencegahan, perluasan kewenangan aparat, hingga tahap deradikalisasi. Beberapa di antaranya mengatur tentang pencabutan paspor dan kewarganegaraan bagi WNI yang mengikuti pelatihan perang dan melakukan tindakan terorisme di luar negeri, penambahan kewenangan penahanan terduga pelaku teror, hingga program deradikalisasi secara holistik.

Selain itu ada pula pasal baru yang ditambahkan dalam revisi UU itu seperti informasi elektronik terkait adanya dugaan tindakan terorisme dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan penangkapan, tentang perdagangan senjata yang memiliki tujuan tindakan terorisme juga dapat dijerat undang-undang, tentang kewenangan ekstrateritorial aparat penegak hukum untuk menangkap terduga pelaku teror yang merupakan warganegara asing yang melakukan aksi terorisme di Indonesia.

Ada pula soal penambahan masa penahan bagi terduga pelaku teror sebelum ditetapkan sebagai tersangka yang bisa mencapai 120 hari yang terbagi dalam dua termin yakni termin pertama dengan masa penahanan hingga 60 hari lalu bisa ditambah 60 hari lagi.

Begitu pula soal keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Sementara itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menyatakan bahwa berbagai peristiwa belakangan ini bisa menjadi referensi agar revisi UU Terorisme bisa segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR.

Penyelesaian RUU ini penting untuk segera disetujui dan disahkan menjadi undang-undang karena bagaimanapun suatu undang-undang akan mengikat bagi seluruh warga negara. (bud)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Bareskrim Polri Dminta Lebih Transparan Memproses Kasus Gunawan Jusuf

Published

on

Snggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Andrea H. Poeloengan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri diminta lebih transparan dalam mengusut kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula Gunawan Jusuf.

“Penyidikan harusnya lebih terbuka dari sekarang,” kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H. Poeloengan saat dihubungi, pada Selasa (18/12/2018).

BACA JUGA : Kejaksaan Agung Bantah Tolak SPDP Kasus Gunawan Jusuf

Polri yang awalnya meyakini adanya tindak pidana terkait perkara tersebut yang ditandai dengan dimulainya penyelidikan dan penyidikan, kini menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus itu.

Padahal, penghentian perkara ini bersamaan dengan perkembangan terbaru proses penyidikan perkara ini dimana penyidik sedang mencari barang bukti sampai ke luar negeri.

Menurut Andrea, jika penyidik mencari barang bukti hingga ke luar negeri artinya diduga kuat ada tindak pidana dalam kasus itu.

“Kalau Polri masih menyidik berarti yakin ada dugaan perbuatan pidana, tinggal mencari alat buktinya agak lengkap,” kata Andrea.

Menurutnya, Bareskrim Polri juga terlihat enggan menyingkap penanganan perkara Gunawan Jusuf kepada publik.

Sementara anggota Kompolnas Poengky Indarti mengatakan masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak pelapor menyusul dihentikannya proses penyidikan kasus ini. Salah satunya dengan mengajukan gugatan praperadilan.

“Jika berdasarkan gelar perkara, penyidik kemudian melakukan SP3, maka pihak pelapor bisa mengajukan praperadilan,” kata Poengky.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Bareskrim telah melakukan gelar perkara dan menyatakan bahwa penyidikan kasus tersebut dihentikan.

“Hasil gelar perkara sudah diputuskan untuk SP3. Karena jaksa sudah kasih petunjuk tidak ada pidananya,” kata Dedi.

Kendati demikian, Dedi menekankan polisi tetap bisa melanjutkan perkara ini apabila di kemudian hari ditemukan sejumlah alat dan barang bukti.

“Ya, apabila menemukan novum baru, tapi bukan kasus yang sama karena kalau kasus yang sama bisa nebis en idem,” ujar Dedi.

Dalam perkara ini, Gunawan Jusuf diketahui telah beberapa kali mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tetapi, gugatan itu selalu dicabut sebelum mendapatkan jawaban dari majelis hakim.

Dalam kasusnya yang disidik Bareskrim, Gunawan masih berstatus sebagai saksi.

Dugaan penggelapan dan TPPU ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo di mana Gunawan Jusuf sebagai Direktur Utama saat itu.

Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk time deposit.

Kuasa hukum Toh Keng Siong, Denny Kailimang menduga Gunawan menggunakan dana pinjaman itu untuk membeli pabrik gula melalui lelang BPPN yang kemudian tidak ada pengembalian uang hingga kini. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Hibahkan Barang Rampasan Negara ke Pemkab Banjarnegara

Published

on

Gedung KPK di Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

“KPK diwakili oleh Deputi Penindakan Firli hari ini pukul 14.00 WIB bertempat di Pendopo Kabupaten Banjarnegara akan menyerahkan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara untuk dihibahkan kepada Bupati Banjarnegara,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Febri mengatakan hibah barang rampasan dari kasus korupsi itu merupakan salah satu bentuk upaya memaksimalkan asset recovery dan mengembalikan aset yang dikorupsi tersebut pada masyarakat agar lebih bermanfaat untuk kepentingan publik.

Total nilai aset yang dihibahkan adalah Rp2.101.862.000 berupa dua bidang tanah masing-masing seluas 3.495 meter persegi dan 700 meter persegi di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah senilai masing-masing Rp1.238.701.000 dan Rp197.755.000.

Selanjutnya, satu paket peralatan dan mesin berupa “Asphal Mixing Plant” senilai Rp655.406.000.

Aset tersebut merupakan rampasan dari perkara korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

“Pelaksanaan hibah tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berpedoman pada PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.6/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi,” kata dia.

Ia pun menyatakan bahwa barang rampasan yang dihibahkan tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Setnov Sebut Tak Gunakan “Bilik Asmara” Lapas Sukamiskin

Published

on

Mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengaku tidak pernah menggunakan “bilik asmara” yang dibangun oleh Fahmi Darmawansyah di lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung.

“Tidak ada saya ke sana (bilik asmara),” kata Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/12/2018).

BACA JUGA : Perantara Pemberian Uang Setnov Divonis 10 Tahun Penjara

Dalam dakwaan Bekas Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen disebutkan bahwa Wahid mengizinkan narapidana kasus suap pengadaan proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fahmi Darmawansyah membangun sendiri ruangan berukuran 2×3 meter persegi yang dilengkapi dengan tempat tidur untuk keperluan melakukan hubungan suami-istri.

Ruangan itu dipergunakan Fahmi saat dikunjungi istrinya Inneke Koesherawati maupun disewakan kepada narapidana lain dengan tarif Rp650 ribu sehingga Fahmi mendapat keuntungan yang dikelola Andri Rahmad, narapidana kasus pembunuhan dengan hukuman 17 tahun penjara yang menjadi asisten pribadi Fahmi.

“Tidak pernah ditawari (menggunakan bilik asmara), ha ha ha, saya tidak pernah tahu kalau dulu bagaimana,” tambah Setnov.

Setnov sendiri menjadi narapidana yang menghuni lapas Sukamiskin sejak 4 Mei 2018 karena terbukti melakukan korupsi pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2012. Ia divonis 15 tahun penjara.

Setnov juga mengaku belum sempat bertemu dengan keponakannya, mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang divonis 10 tahun penjara.

“Wah gak sempet dia (Irvanto) di keong, kalau di keong susah. Ikut aja semuanya, semua dilakukan secara ketat sekarang, tapi kasihan dia ya, berat, karena dia sebagai pengantar saya sangat prihatin sekali apa yang sudah diputuskan tapi kita tetap menghormati apa pun putusannya,” ungkap Setnov.

Setnov pun yakin bahwa Irvanto hanya diperalat oleh pengusaha lain yang terlibat dalam perkar itu yaitu Andi Narogong.

“Dia masih muda, saya tahu betul bagaimana dia digunakan oleh Andi Narogong itu lalu dia dapat hukuman yang lebih berat dari pada Andi Narogong. Tentu kasihan,” tambah Setnov.

Andi Narogong sendiri divonis 8 tahun penjara dalam perkara yang sama.

“Ya semua kalau di sana kan udah prihatin, tapi sudah masuk sana ya sudah masuk pesantren, sudah belajar doa. Semua doa saya sudah ikuti semua. Belajar berdoa, bangun pagi 02.30 doa ke masjid ya sudah ikuti saja. Namanya pesantren kan, belajar betul-betul, berdoa supaya yang dizalimi dimaafin he he he, yang dizalimi kita maafkan seikhlasnya,” jelas Setnov sambil tertawa. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending