Connect with us

JAWA TIMUR

Pengamanan Gedung Pemkot dan DPRD Surabaya diperketat

Published

on

Pengamanan objek vital di gedung Pemkot dan DPRD Kota Surabaya mulai diperketat menyusul aksi teror.

Apakabarnews.com, Surabaya – Pengamanan objek vital di gedung Pemkot dan DPRD Kota Surabaya, Senin, mulai diperketat menyusul aksi teror berupa peledakan bom di tiga gereja dan Polrestabes Surabaya selama dua hari terakhir ini.

Kabag Humas Pemkot Surabaya, M Fikser, di Surabaya, Senin (14/5/2018), mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengetatan keamanan di semua kantor Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya, pusat perbelanjaan dan sejumlah tempat umum lainnya.

“Semua pintu masuk kantor SKPD kami menambah petugas keamanannya,” katanya.

Fikser mengatakan untuk masuki kantor pemerintah kota, petugas yang terdiri dari aparat Satpol PP dan Linmas mewajibkan semua pengendara mobil membuka kacanya.

“Semua tamu di Pemkot Surabaya harus melalui prosedurnya seperti itu,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, penjagaan di pusat pelayanan terpadu di Gedung Siola juga lebih ketat. Namun demikian, Fikser menjamin pelayanan masyarakat tetap seperti biasa.

“Masyarakat bisa mengurus keperluan di SKPD terkait. Kalau layanan masyarakat gak berubah,” katanya.

Hal sama juga tampak di gedung DPRD Surabaya. Semua kendaraan motor baik roda dua maupun empat tidak liput dari pemeriksaan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Surabaya.

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengaku prihatin atas kejadian peledakan bom yang terjadi di sejumlah lokasi di Kota Surabaya dalam dua hari terakhir ini.

“Kami berharap semua pihak tetap waspada dan meningkatkan keamanan di lingkungannya masing-masing. Aksi teror harus dilawan agar Surabaya ini kembali aman,” katanya. (abd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA TIMUR

Tunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 Miliar

Published

on

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto.

Apakabarnews.com, Malang – Tunggakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai Rp100 miliar lebih dan sudah kedaluwarsa.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Jawa Timur, Senin (9/7/2018) mengatakan, piutang pajak dinilai kedaluwarsa karena subjek dan objek pajak sulit ditemukan.

“Karena itu kami mengusulkan untuk dihapuskan atau diputihkan saja melalui aturan daerah,” kata Ade.

Ade berharap piutang pajak yang tak terdeteksi itu segera bisa direalisasikan melalui program penghapusan tunggakan piutang pajak daerah. Jika tahun ini aturan tentang penghapusan piutang pajak daerah itu disahkan, penghapusan piutang pajak tersebut segera bisa dilakukan tahun depan.

Ia menerangkan penghapusan tunggakan piutang pajak daerah ini penting karena akan berpengaruh pada keseimbangan neraca keuangan Pemkot Malang. Apalagi nilai tunggakan itu lebih dari Rp100 miliar.

Jika piutang pajak itu bisa dihapuskan, katanya, akan berpengaruh terhadap neraca keuangan daerah, artinya akan seimbang. “Piutang pajak daerah itu sangat sulit ditagih, karena ada sejumlah faktor,” katanya.

Pajak daerah itu menjadi terutang karena tak terbayar akibat SPPT dobel. Selain itu, objek pajak juga merupakan fasilitas umum, seperti masjid dan lapangan olahraga serta pajak yang sudah kedaluwarsa. bahkan ada yang mulai dari tahun 1980-an.

Menurut Ade, piutang pajak tersebut didominasi oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) serta denda dari piutang pajak itu sendiri. Jika diakumulasikan, piutang pajak itu sekitar Rp100 miliar lebih.

Ia mengakui piutang pajak yang mencapai Rp100 miliar lebih itu merupakan warisan ketika pajak daerah dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan).

Hanya saja, meskipun ada penghapusan piutang pajak daerah, tidak mudah untuk menghapus piutang itu. Penghapusan itu harus melewati regulasi dan persetujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, disebutkan penghapusan (piutang) secara mutlak ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota untuk jumlah sampai dengan Rp5 miliar, dan ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5 miliar.

Aturan ini, kata Ade, harus masuk di regulasi daerah. Untuk Kota Malang, revisi Perda Pajak Daerah tersebut, saat ini dibahas di dewan. Jika bisa masuk ke pasal tambahan,” tegasnya.

Tim BP2D sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bagian Hukum Pemkot Malang, Kejaksaan dan Kepolisian, serta publik, seperti akademisi.

Hasil konsultasi itu secara tertulis sudah dibuatkan kompilasi dan kesimpulan yang saat ini sedang dikaji di Badan Diklat Provinsi Jatim. “Kami berharap usulan BP2D diterima sehingga bisa menyehatkan neraca keuangan Pemkot Malang,” tuturnya. (esw)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA TIMUR

Surabaya Permudah Investasi Melalui Percepatan SPPL

Published

on

Aksi Kampanye dan Penanaman Bibit Pohon di Surabaya, Jawa Timur.

Apakabarnews.com, Surabaya  РPemerintah Kota Surabaya mempermudah investasi melalui percepatan perizinan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang sebelumnya membutuhkan waktu dua hari, saat ini menjadi tiga jam.

Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya Alu Murtadlo, di Surabaya, Kamis (5/7/2018) mengatakan pihaknya sudah membuatkan program aplikasi untuk mempercepat perizinan itu dua bulan lalu.

“Setelah uji coba, ahkirnya dapat dipastikan bahwa dua jam dapat dilaksanakan. Ahkirnya kami buat langsung pengumuman di UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) agar masyarakat mengetahui,” katanya.

Menurut dia, pengurusan perizinan SPPL di Pemkot Surabaya cukup sederhana karena warga cukup hanya membuat pernyataan atas kegiatan usahanya.

Apalagi, lanjut dia, saat ini sudah ada ketentuan, kalau kegiatan yang tidak masuk dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) itu masuk SPPL.

Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 21 Tahun 2016 dan Perwali Nomor 1 Tahun 2015.

“Perwali tersebut mengatur kegiatan usaha wajib mengunakan UKL-UPL, jika di bawah ketentuan penapisan dilengkapi SPPL dan diatasnya wajib Amdal,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pemohon bisa mengunggah dokumen SPPL-nya di rumah atau kantor tanpa harus datang langsung ke UPTSA. Setelah data diterima, pemohon diminta datang ke UPTSA untuk membawah data asli.

“Baru kami cek silang antara data yang diajukan dengan data aslinya, apakah sudah sesuai. Saat ini sudah ada 50 berkas SPPL yang masuk dan sudah jadi, setelah aplikasi tersebut disosialisasikan,” katanya. (abd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Peradi Nyatakan Sikap Atas Kisruh Sidang di Sidoarjo

Published

on

Ketua DPC Peradi Sidoarjo Bambang Soetjipto.

Apakabarnews.com, Sidoarjo – Dewan Pimpinan Cabang Peradi Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan sikap atas kisruh persidangan yang diduga dilakukan oleh Guntual Laremba dan Tuty Rahayu pada persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada 29 Juni lalu.

Ketua DPC Peradi Sidoarjo Bambang Soetjipto, Selasa (3/7/2018), mengatakan, pihaknya bersama para pengurus menyampaikan empat sikap keprihatinan atas peristiwa tersebut.

“Pertama, DPC Peradi mengecam keras tindakan yang mengarah pada `contempt of court` tersebut. Kedua, mendukung pengadilan mengambil langkah tertentu khususnya melakukan upaya hukum untuk menjaga harkat dan martabatnya sekaligus agar menimbulkan efek jera,” katanya di Sidoarjo.

Ketiga, Peradi Sidoarjo menghimbau kepada para pencari keadilan mengambil cara yang baik ketika merasa tidak puas atas putusan yang dijatuhkan.

“Keempat, Peradi menghimbau semua pihak agar selalu percaya dan patuh terhadap putusan pengadilan sebagai wujud sikap paham dan patuh terhadap hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo melaporkan Guntual Laremba dan Tuty Rahayu, yang diduga telah membuat kisruh ruang sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo pada 29 Juni lalu.

“Kami tidak ada kepentingan apapun terkait peristiwa ini. Semua merupakan bentuk keprihatinan kami terhadap apa yang sedang terjadi di Pengadilan Negeri Sidoarjo,” ujarnya.

Laporan PN (Pengadilan Negeri) Sidoarjo ke Polresta Sidoarjo dinilai sebagai peristiwa langka.

“Baru kali ini saya tahu ada peristiwa seperti ini. Mungkin di daerah lain pernah ada, tapi saya sendiri baru tahu sekarang ini,” kata Ben Hadjon, selaku Wakil Ketua DPC Peradi Sidoarjo.

Selain pernyataan sikap, bentuk keprihatinan itu juga dilakukan dengan mendampingi perwakilan PN Sidoarjo saat melapor ke Polresta Sidoarjo.

“Laporannya tadi ada dua pasal. Tentang pencemaran nama baik dan UU ITE. Kami serahkan ke pihak kepolisian, mana yang nanti bisa dibuktikan,” ujarnya.

Peristiwa ini berawal saat hakim membaca putusan terhadap seorang terdakwa dalam kasus BPR Jati Lestari, terlapor berusaha mencegah proses sidang dengan cara berteriak-teriak di ruang sidang. (dra)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending