Connect with us

SEKTOR RIIL

Kementerian PUPR Perketat Alih Status Jalan

Published

on

Arie Setiadi Murwanto akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

Apakabarnews.com, Palu – Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto menegaskan pihaknya akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

“Ini (usul peningkatan status jalan) memang trend lama yang sudah kita amati. Sebetulnya ini tidak bagus, malah nanti jalannya jadi tidak terurus,” katanya menjawab Antara di Palu, Rabu, pascakunjungan kerja tiga hari meninjau jalan nasional Makassar-Mamuju-Palu.

Menurut Dirjen, adalah lebih baik jalan provinsi atau jalan kabupaten tetap saja statusnya seperti itu dan kalau daerah-daerah bersangkutan tidak sanggup untuk memperbaikinya, pusat akan membantu.

Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas, kata Arie Setiadi, sudah sepakat bahwa perencanaan pembangunan jalan harus benar-benar fokus, bukan sekadar berubah status.

Artinya, kata Arie, penanganan jalan nasional harus terseleksi dan terencana dengan baik dengan memprioritaskan jalur-jalur logistik utama.

“Jadi jelas jalurnya dari pusat produksi lalu masuk ke jalan kabupaten dan jalan provinsi. Jalur-jalur inilah yang sangat prioritas untuk ditangani dengan status jalan nasional,” kata Dirjen yang didampingi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Makassar Miftakul Munir dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng-Sultra Akhmad Cahyadi itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil mengembangkan sebuah skema pembiayaan disebut Provincial Road Improvement and Management Project (PRIMP) di Lombok, NTB dalam menangani jalan provinsi dan kabupaten tanpa mengubah statusnya menjadi jalan nasional.

Sistemnya adalah pengucuran dana hibah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan jalan provinsi dan kabupaten dengan pencairan ulang (reimbursement) setelah pemerintah daerah sukses untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara ruas jalan dengan kesepakatan.

Dalam program PRIMP ini, pemerintah daerah melaksanakannya dulu, lalu setelah penanganan dan pemeliharaannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama, maka dana yang dikeluarkan oleh pemda tersebut akan diganti dengan dana hibah.

“Tapi kalau penanganan dan pemeliharaannya tidak sesuai kesepakatan bersama dan memenuhi standar-standar tertentu, maka dananya (hibah) tidak akan kita ganti (reimburse). Saya kira ini pola yang paling baik diterapkan ke depan dalam penanganan jalan provinsi dan kabupaten sehingga tidak perlu lagi ada usulan-usulan perubahan status jalan menjadi jalan nasional,” ujar Arie Setiadi.

Ketika ditanya berapa banyak usulan perubahan status jalan provinsi dan kabupaten yang ada di meja Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi dengan tertawa mengatakan: Tidak terhitung, banyak sekali.”

Sejak 2015 sampai 2017 saja, pertambahan panjang jalan nasional mencapai 9.000 kilometer.

Khusus dari Sulteng, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi mengaku telah menerima usulan peningkatan status jalan provinsi di kawasan Kepala Burung, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, dan masih dalam pengkajian.

“Tapi ya, nggak usah diserahkanlah (jadi jalan nasional). Nanti kita cari pola penanganannya agar jalan tersebut bisa lebih baik tanpa perubahan status,” katanya.

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi selama dua hari menyusuri jalur trans Sulawesi dari Makassar ke Mamuju dan Palu untuk mengecek kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran dan melihat kemungkinan adanya investasi-investasi baru untuk memperbaiki kualitas jalan di sepanjang ruas yang mencapai sekitar 1.000 kilometer itu.

“Secara umum kondisinya baik, hanya ada beberapa ruas di Provinsi Sulawesi Barat yang terkelupas karena selalu dilintasi kendaraan dengan muatan yang melebihi daya dukung jalan karena wilayah itu adalah kawasan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya. (lex)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Minta BUMN Hindari Korupsi Anggaran Proyek

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi anggaran proyek konstruksi.

Hal tersebut terkait ditetapkannya dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

“KPK mengingatkan kembali kepada seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya agar menerapkan secara ketat prinsip-prinsip “good corporate governance” untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi anggaran proyek konstruksi seperti dalam kasus ini ataupun perkara lain yang pernah diungkap KPK,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa ketegasan dan pengawasan yang lebih kuat wajib dilakukan terhadap proyek-proyek yang terkait dengan kepentingan publik apalagi proyek besar yang dikerjakan oleh BUMN yang seharusnya lebih memiliki perspektif pelayanan ke masyarakat.

“KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan audit atas kualitas proyek proyek yang berhubungan dengan pekerjaan fiktif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan subkontraktor terkait,” ucap Agus.

Menurut Agus, KPK sangat menyesalkan terjadinya korupsi pada sektor infrastuktur, khususnya konstruksi sejumlah proyek-proyek penting di Indonesia.

“Di tengah keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan cara meningkatkan pembangunan infrastuktur jalan, jembatan, bendungan dan bandara, maka korupsi yang dilakukan dalam proyek-proyek tersebut sangat merugikan masyarakat,” tuturnya.

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

“Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini,” ucap Agus.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, kata Agus, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

“Namun, selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar.

“Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut,” kata Agus.

Diduga empat perusahaan subkontraktor tersebut mendapat “pekerjaan fiktif” dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai.

14 proyek itu antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.

Selanjutnya, proyek “fly over” Tubagus Angke, Jakarta, proyek “fly over” Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Ekspor November Turun 6,69 Persen

Published

on

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suharyanto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ekspor pada November 2018 mencapai 14,83 miliar dolar AS atau turun 6,69 persen dibandingkan ekspor Oktober 2018 dan juga turun bila dibandingkan November 2017 angkanya turun 3,28 persen.

Ekspor industri pengolahan mencapai 10,68 miliar dolar AS pada November 201, yang sekaligus merupakan nilai ekspor terbesar di sektor migas dan nonmigas pada periode tersebut.

“Seperti biasa, ekspor industri pengolahan menyumbang nilai ekspor dominan, termasuk pada November 2018,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suharyanto di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Dengan angka tersebut, sektor industri pengolahan menyumbang nilai ekspor sebesar 72,03 persen.

Kendati demikian, nilai ekspor tersebut mengalami penurunan 8,12 persen jika dibandingkan Oktober 2018 dan 6,86 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, ekspor migas pada periode tersebut sebesar 1,37 miliar dolar AS, ekspor pertanian senilai 0,32 miliar dolar AS, dan ekspor pertambangan dan lainnya mencapai 2,46 miliar dolar AS.

Pada periode Januari-November 2018, China tetap merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai 22,7 juta dolar AS, diikuti Amerika Serikat dengan nilai 16,18 juta dolar AS, dan Jepang dengan nilai 15,15 juta dolar AS.

China, Amerika Serikat, dan Jepang masing-masing mendominasi tujuan ekspor sebesar 15,12 persen, 10,78 persen dan 10,09 persen.

Menurut data BPS, komoditas utama yang diekspor ke China pada periode tersebut adalah lignit, batubara, dan besi/baja. (spg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Sejumlah Harga Komoditas Pangan di Kulon Progo Naik

Published

on

Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di tingkat pedagang Pasar Wates, DIY mengalami kenaikan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2019.

Apakabarnews.com, Kulon Progo – Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di tingkat pedagang Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kenaikan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2019.

Kepala Bagian Analisa Kebijakan Produktivitas Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DIY Deden Rokhanawati di Kulon Progo, Senin (17/12/20180, mengatakan hasil pemantauan di Pasar Wates, ada beberapa komoditas mengalami kenaikan, tapi tidak terlalu tinggi dan masih taraf wajar.

“Stok kebutuhan pokok masih mencukupi meningkatkan permintaan pada libur Natal dan Tahun Baru 2019. Komoditas yang mengalami kenaikan, seperti bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, dan beras naik Rp200. Kenaikan ini masih dalam taraf normal,” kata Deden usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Wates bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY.

Data harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Wates, yakni beras premium rata-rata Rp10.583 per kilogram, beras medium rata-rata Rp9.616 per kilogram, gula pasir kemasan pabrik Rp12.500 per kg, gula pasir kemasan bukan pabrik Rp10.500 per kg, minyak goreng rata-rata Rp12.500 per liter, tepung terigu rata-rata Rp8.000 per kg, cabai merah keriting Rp18.333 per kg, cabai rawit Rp27.200 per kg, bawang merah Rp27.200 per kg, bawang putih Rp22.333 per kg, daging sapi kualitas bagus Rp120 ribu per kg, daging ayam potong Rp34.000 per kg dan daging ayam kampung Rp64.000 per kg.

“Harga daging ayam dan daging sapi stabil tinggi, yang mengalami kenaikan cabai dan bawang merah. Komoditas ini tetap kami waspadai, supaya tidak terjadi lonjakan harga,” katanya.

Kepala Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia DIY Progo Sukesi mengatakan ada beberapa komoditas pangan hasil pertanian mengalami kenaikan. Meski sampai saat ini, kenaikannya masih relatif wajar, karena kenaikan masih wajar seperti beras naik Rp200 per kilogram. Kemudian, naikan paling tinggi Rp2.000 per kilogram untuk komoditas bawang merah dan cabai.

“Meski demikian, kami tetap melakukan pemantauan secara intensif. Kami tetap menjaga supaya harga kebutuhan pokok tetap stabil, dan tidak ada gejolak seperti tahun lalu yang mengalami kenaikan signifikan pada akhir tahun,” katanya.

Ia mengatakan BI DIY bersinergi dengan beberapa intansi di DIY, untuk memantau perkembangan harga supaya tidak terjadi gejolak tinggi seperti pada 2017. TPID DIY menjamin bahwa stok kebutuhan pokok di DIY sangat aman. Untuk itu, BI intensif koordinasi dengan Bulog, Pemda DIY, Disperindag DIY dan intansi lainnya untuk memastikan pasokan selalu terjaga.

“Kami juga mengimbau masyarakat jangan melakukan aksi borong, dan belanja sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kami juga menjaga pasokan kebutuhan pokok dapat dinikmati masyarakat secara mereta, sehingga harganya tidak naik. Stok aman hingga empat bulan ke depan,” katanya. (sut)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending