Connect with us

SEKTOR RIIL

Kementerian PUPR Perketat Alih Status Jalan

Published

on

Arie Setiadi Murwanto akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

Apakabarnews.com, Palu – Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto menegaskan pihaknya akan memperketat seleksi untuk meningkatkan status jalan provinsi dan jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

“Ini (usul peningkatan status jalan) memang trend lama yang sudah kita amati. Sebetulnya ini tidak bagus, malah nanti jalannya jadi tidak terurus,” katanya menjawab Antara di Palu, Rabu, pascakunjungan kerja tiga hari meninjau jalan nasional Makassar-Mamuju-Palu.

Menurut Dirjen, adalah lebih baik jalan provinsi atau jalan kabupaten tetap saja statusnya seperti itu dan kalau daerah-daerah bersangkutan tidak sanggup untuk memperbaikinya, pusat akan membantu.

Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas, kata Arie Setiadi, sudah sepakat bahwa perencanaan pembangunan jalan harus benar-benar fokus, bukan sekadar berubah status.

Artinya, kata Arie, penanganan jalan nasional harus terseleksi dan terencana dengan baik dengan memprioritaskan jalur-jalur logistik utama.

“Jadi jelas jalurnya dari pusat produksi lalu masuk ke jalan kabupaten dan jalan provinsi. Jalur-jalur inilah yang sangat prioritas untuk ditangani dengan status jalan nasional,” kata Dirjen yang didampingi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Makassar Miftakul Munir dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng-Sultra Akhmad Cahyadi itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil mengembangkan sebuah skema pembiayaan disebut Provincial Road Improvement and Management Project (PRIMP) di Lombok, NTB dalam menangani jalan provinsi dan kabupaten tanpa mengubah statusnya menjadi jalan nasional.

Sistemnya adalah pengucuran dana hibah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan jalan provinsi dan kabupaten dengan pencairan ulang (reimbursement) setelah pemerintah daerah sukses untuk merencanakan, melaksanakan dan memelihara ruas jalan dengan kesepakatan.

Dalam program PRIMP ini, pemerintah daerah melaksanakannya dulu, lalu setelah penanganan dan pemeliharaannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama, maka dana yang dikeluarkan oleh pemda tersebut akan diganti dengan dana hibah.

“Tapi kalau penanganan dan pemeliharaannya tidak sesuai kesepakatan bersama dan memenuhi standar-standar tertentu, maka dananya (hibah) tidak akan kita ganti (reimburse). Saya kira ini pola yang paling baik diterapkan ke depan dalam penanganan jalan provinsi dan kabupaten sehingga tidak perlu lagi ada usulan-usulan perubahan status jalan menjadi jalan nasional,” ujar Arie Setiadi.

Ketika ditanya berapa banyak usulan perubahan status jalan provinsi dan kabupaten yang ada di meja Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi dengan tertawa mengatakan: Tidak terhitung, banyak sekali.”

Sejak 2015 sampai 2017 saja, pertambahan panjang jalan nasional mencapai 9.000 kilometer.

Khusus dari Sulteng, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi mengaku telah menerima usulan peningkatan status jalan provinsi di kawasan Kepala Burung, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, dan masih dalam pengkajian.

“Tapi ya, nggak usah diserahkanlah (jadi jalan nasional). Nanti kita cari pola penanganannya agar jalan tersebut bisa lebih baik tanpa perubahan status,” katanya.

Dirjen Bina Marga Arie Setiadi selama dua hari menyusuri jalur trans Sulawesi dari Makassar ke Mamuju dan Palu untuk mengecek kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran dan melihat kemungkinan adanya investasi-investasi baru untuk memperbaiki kualitas jalan di sepanjang ruas yang mencapai sekitar 1.000 kilometer itu.

“Secara umum kondisinya baik, hanya ada beberapa ruas di Provinsi Sulawesi Barat yang terkelupas karena selalu dilintasi kendaraan dengan muatan yang melebihi daya dukung jalan karena wilayah itu adalah kawasan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya. (lex)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Kemenperin Serap 92 Persen Anggaran Tahun 2017

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian mampu merealisasikan anggarannya sepanjang tahun 2017 mencapai Rp2,43 triliun atau 92,72 persen dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp2,62 triliun.

Serapan tahun lalu itu sudah melampaui persentase angka realisasi anggaran nasional, yaitu 91,76 persen.

“Penyerapan anggaran di tahun 2017 secara nominal lebih besar hingga Rp362,69 miliar dibandingkan tahun 2016,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menperin menyampaikan, mengenai laporan keuangan Kemenperin tahun lalu tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Jadi, dari laporan hasil pemeriksaan tahun 2017, kami meraih opini WTP kesepuluh kalinya berturut-turut,” ujarnya.

Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK terkait kewajaran informasi dalam laporan keuangan dengan didasarkan empat kriteria.

Keempat syarat itu adalah kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Sementara untuk tahun 2018, Menperin menjelaskan, pihaknya terus berupaya lebih mengoptimalkan serapan anggaran yang telah disetujui DPR RI sebesar Rp2,8 triliun.

“Dana tersebut disalurkan dalam program prioritas untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri, pengembangan teknologi dan kebijakan industri, serta penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM),” paparnya.

Guna meningkatkan kinerja serapan anggaran Kemenperin tahun ini, Airlangga mengaku akan terus melakukan koordinasi internal, seperti pemantauan pengadaan barang dan jasa untuk mendorong percepatan realisasi anggaran khususnya belanja modal.

“Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pencairan revisi anggaran untuk kegiatan yang memerlukan penyesuaian dan pencairan tanda bintang,” tuturnya.

Dari hasil kesimpulan raker kali ini, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana selaku pimpinan rapat, Komisi VI DPR mengapresiasi realisasi anggaran Kemenperin Tahun 2017 sebesar Rp 2,43 triliun atau 92,72 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2,62 triliun.

“Selanjutnya, Komisi VI DPR mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kemenperin untuk percepatan realisasi anggaran tahun 2017, serta kebijakan penyerapan anggaran tahun 2018,” ujar Azam.

Komisi VI DPR juga memberi apresiasi kepada Kemenperin yang memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Kemenperin tahun 2017. (spg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Kementerian ESDM Dorong Pemda Rencanakan Pembangkit Listrik

Published

on

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan bahwa salah satu poin dari rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah pemerintah daerah (pemda) diminta untuk membuat perencanaan pembangkit listrik sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

“Kalau misalnya kecepatan anginnya tinggi, seperti di Kabupaten Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan didorong untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin,” ungkap Jonan di Komisi VII, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Baca juga: Peresmian PLTB Sidrap jadi sejarah baru kelistrikan Indonesia

Jonan mencontohkan, jika di suatu daerah memiliki tambang batubara, maka bisa dibuat pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang (mine-mouth coal-fired power plant), dan jika terdapat geothermal, maka sebaiknya membangun pembangkit berbasis panas bumi.

Pembuatan perencanaan pembangkit listrik berbasis potensi daerah masing-masing, menurut dia, bertujuan untuk memenuhi target ketahanan energi nasional. Hal tersebut akan berimplikasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Jonan menjelaskan bahwa dari kapasitas kelistrikan nasional yang terpasang sekarang itu sekitar 63.000 MW, sekitar 5 persen atau 3.200 MW di antaranya menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel, yang akan membuat impor solar semakin meningkat

“Kita menyarankan ini harus diganti, apakah menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel yg menggunakan 100 persen dari kelapa sawit atau energi primer yang lain sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing,” demikian Ignasius Jonan. (asn)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Pengamat : Benahi Bus Dahulu Baru Bangun LRT

Published

on

Pengamat Transportasi Univeritas Soegijpranata, Djoko Setijowarno.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pengamat Transportasi Univeritas Soegijpranata Djoko Setijowarno menilai sebaiknya pemerintah berfokus untuk membenahi bus terlebih dahulu, baru mengembangkan pembangunan moda angkutan massal berbasis rel seperti Light Rail Transit ( LRT).

“Percuma buat LRT, tapi bus umum tidak diurus, nanti tidak ada yang naik LRT,” kata Djoko saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Selain itu dari segi anggaran, lanjut dia, pembangunan LRT sangat besar jadi baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai tidak memiliki cukup dana untuk membangun LRT, kecuali dengan kerja sama swasta.

Melihat keterbatasan anggaran, selain Jakarta, cukup bus saja. Medan dan Surabaya sebetulnya sudah ada rancangannya sejak enam tahun lalu, cuma pemerintah tidak punya anggaran untuk membangun itu, Medan baru menyusul, katanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan merancang LRT Medan hingga ke Danau Toba.

“Melayang dia jadinya, langsung Medan-Danau Toba,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara MZ Siregar.

Selain itu, lanjut dia, sudah ada dua investor yang berminat, yaitu China dan Korea Selatan. “China dan Korea Selatan sudah rapat, kami fasilitator, bantu keinginannya,” katanya.

Siregar mengatakan kedua investor tersebut sudah melakukan kajian dan peninjauan ke lapangan. “Mereka sudah bersedia, kita tunggu saja siapa yang duluan Korea apa China,” katanya. (jtr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending