Connect with us

SEKTOR RIIL

Mendag Akan Tindak Tegas Penimbun Kebutuhan Pokok

Published

on

Enggartiasto Lukita mengancam para penimbun untuk tidak menimbun bahan kebutuhan pokok jelang Ramadhan dan Lebaran.

Apakabarnews.com, Semarang – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam para penimbun untuk tidak menimbun bahan kebutuhan pokok jelang Ramadhan dan Lebaran dengan mengambil tindakan tegas dan memproses secara hukum.

“Jangan sampai hal itu terjadi karena tindakan tegas akan dilakukan kepada siapa saja yang menimbun di saat bahan kebutuhan pokok dipasaran tidak ada dan harga naik, tapi di gudang melimpah,” kata Enggartiasto Lukita di Semarang, Rabu.

Hal itu dikatakan saat Dialog Nasional ke-12 Indonesia Maju yang juga dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Mendag mengatakan, pemerintah menginginkan dan berupaya agar selama Ramadhan dan Lebaran semua bahan kebutuhan pokok tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.

Untuk itu, kata dia, Kemendag akan terus memantau harga dan stok bahan pokok dipasaran agar selalu tersedia dengan harga terjangkau.

“Kita akan sebarkan ratusan pegawai Kemendag untuk terjun langsung ke pasar di seluruh provinsi. Tujuannya memantau stok dan harga bahan pokok, yang kalau ada gejolak langsung dicukupi stok dan distabilkan harga,” kata Enggar.

Baca juga: Mendag upayakan harga telur dan ayam stabil

Untuk itu, kata Enggar, Kemendag bekerjasama dengan Polri dan kementerian lain untuk bersama pantau stok dan harga kebutuhan pokok. “Stabilitas harga dan jaminan stok bukan saja peran Kemendag tapi juga peran kementerian dan instansi,” kata Mendag

Pemerintah, tegas dia, menjamin pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dalam kondisi aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kemendag akan melakukan pemantauan langsung di 34 provinsi,agar pasokan dan harga bahan pokok dalam kondisi aman dan stabil, khususnya untuk beras kualitas medium,” katanya.

Pemerintah, tambah Mendag, menginginkan bahan pokok aman secara umum serta menjaga betul agar tidak berkontribusi terhadap inflasi.

Dalam upaya mengamankan pasokan dan harga beras, menurut dia, pemerintah telah mengambil langkah untuk mewajibkan para pedagang beras menjual beras kualitas medium.

Bahkan, Enggartiasto telah memerintahkan Perum Bulog memasok beras ke pedagang, dengan harga jual ke konsumen sebesar Rp8.950 per kilogram. (ahm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Kemenperin Serap 92 Persen Anggaran Tahun 2017

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian mampu merealisasikan anggarannya sepanjang tahun 2017 mencapai Rp2,43 triliun atau 92,72 persen dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp2,62 triliun.

Serapan tahun lalu itu sudah melampaui persentase angka realisasi anggaran nasional, yaitu 91,76 persen.

“Penyerapan anggaran di tahun 2017 secara nominal lebih besar hingga Rp362,69 miliar dibandingkan tahun 2016,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menperin menyampaikan, mengenai laporan keuangan Kemenperin tahun lalu tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Jadi, dari laporan hasil pemeriksaan tahun 2017, kami meraih opini WTP kesepuluh kalinya berturut-turut,” ujarnya.

Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK terkait kewajaran informasi dalam laporan keuangan dengan didasarkan empat kriteria.

Keempat syarat itu adalah kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Sementara untuk tahun 2018, Menperin menjelaskan, pihaknya terus berupaya lebih mengoptimalkan serapan anggaran yang telah disetujui DPR RI sebesar Rp2,8 triliun.

“Dana tersebut disalurkan dalam program prioritas untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri, pengembangan teknologi dan kebijakan industri, serta penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM),” paparnya.

Guna meningkatkan kinerja serapan anggaran Kemenperin tahun ini, Airlangga mengaku akan terus melakukan koordinasi internal, seperti pemantauan pengadaan barang dan jasa untuk mendorong percepatan realisasi anggaran khususnya belanja modal.

“Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pencairan revisi anggaran untuk kegiatan yang memerlukan penyesuaian dan pencairan tanda bintang,” tuturnya.

Dari hasil kesimpulan raker kali ini, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana selaku pimpinan rapat, Komisi VI DPR mengapresiasi realisasi anggaran Kemenperin Tahun 2017 sebesar Rp 2,43 triliun atau 92,72 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2,62 triliun.

“Selanjutnya, Komisi VI DPR mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kemenperin untuk percepatan realisasi anggaran tahun 2017, serta kebijakan penyerapan anggaran tahun 2018,” ujar Azam.

Komisi VI DPR juga memberi apresiasi kepada Kemenperin yang memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Kemenperin tahun 2017. (spg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Kementerian ESDM Dorong Pemda Rencanakan Pembangkit Listrik

Published

on

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan bahwa salah satu poin dari rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah pemerintah daerah (pemda) diminta untuk membuat perencanaan pembangkit listrik sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

“Kalau misalnya kecepatan anginnya tinggi, seperti di Kabupaten Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan didorong untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin,” ungkap Jonan di Komisi VII, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Baca juga: Peresmian PLTB Sidrap jadi sejarah baru kelistrikan Indonesia

Jonan mencontohkan, jika di suatu daerah memiliki tambang batubara, maka bisa dibuat pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang (mine-mouth coal-fired power plant), dan jika terdapat geothermal, maka sebaiknya membangun pembangkit berbasis panas bumi.

Pembuatan perencanaan pembangkit listrik berbasis potensi daerah masing-masing, menurut dia, bertujuan untuk memenuhi target ketahanan energi nasional. Hal tersebut akan berimplikasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Jonan menjelaskan bahwa dari kapasitas kelistrikan nasional yang terpasang sekarang itu sekitar 63.000 MW, sekitar 5 persen atau 3.200 MW di antaranya menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel, yang akan membuat impor solar semakin meningkat

“Kita menyarankan ini harus diganti, apakah menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel yg menggunakan 100 persen dari kelapa sawit atau energi primer yang lain sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing,” demikian Ignasius Jonan. (asn)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Pengamat : Benahi Bus Dahulu Baru Bangun LRT

Published

on

Pengamat Transportasi Univeritas Soegijpranata, Djoko Setijowarno.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pengamat Transportasi Univeritas Soegijpranata Djoko Setijowarno menilai sebaiknya pemerintah berfokus untuk membenahi bus terlebih dahulu, baru mengembangkan pembangunan moda angkutan massal berbasis rel seperti Light Rail Transit ( LRT).

“Percuma buat LRT, tapi bus umum tidak diurus, nanti tidak ada yang naik LRT,” kata Djoko saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Selain itu dari segi anggaran, lanjut dia, pembangunan LRT sangat besar jadi baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai tidak memiliki cukup dana untuk membangun LRT, kecuali dengan kerja sama swasta.

Melihat keterbatasan anggaran, selain Jakarta, cukup bus saja. Medan dan Surabaya sebetulnya sudah ada rancangannya sejak enam tahun lalu, cuma pemerintah tidak punya anggaran untuk membangun itu, Medan baru menyusul, katanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan merancang LRT Medan hingga ke Danau Toba.

“Melayang dia jadinya, langsung Medan-Danau Toba,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara MZ Siregar.

Selain itu, lanjut dia, sudah ada dua investor yang berminat, yaitu China dan Korea Selatan. “China dan Korea Selatan sudah rapat, kami fasilitator, bantu keinginannya,” katanya.

Siregar mengatakan kedua investor tersebut sudah melakukan kajian dan peninjauan ke lapangan. “Mereka sudah bersedia, kita tunggu saja siapa yang duluan Korea apa China,” katanya. (jtr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending