Connect with us

DIGITAL

Facebook Bagi Data ke Perusahaan Tiongkok

Published

on

Facebook Inc memastikan telah menjalin kerja sama dengan perusahaan Tiongkok untuk membagikan data.

Apakabarnews.com, Washington – Facebook Inc memastikan telah menjalin kerja sama dengan perusahaan Tiongkok untuk membagikan data pengguna mereka. Langkah ini membuat perusahaan ini mendapat perhatian dari biro intelijen Amerika Serikat.

Facebook, seperti diberitakan Reuters, menyebutkan empat perusahaan Tiongkok meliputi Huawei, Lenovo Group, OPPO dan TCL Corp, masuk daftar 60 perusahaan dunia yang mendapatkan akses ke beberapa data pengguna di bawah kontrak yang mengizinkan perusaahan itu membawa pengalaman seperti memakai Facebook untuk penggunanya.

“Facebook, begitu juga perusahaan teknologi AS lainnya, bekerja sama dengan mereka dan manufaktur Tiongkok lainnya untuk mengintegrasikan layanan mereka ke ponsel,” kata Wakil Direktur Kerja Sama Mobile Facebook, Francisco Varela, dalam keterangan tertulis.

Varela menambahkan bahwa informasi yang berkaitan dengan integrasi dengan Huawei ini disimpan dalam perangkat, bukan server milik Huawei.

Lebih dari separuh kerja sama ini sudah tidak dilanjutkan. Facebook menyatakan akan mengakhiri pernjanjian dengan Huawei pekan ini, tiga perusahaan lainnya akan menyusul.

CIA khawatir perusahaan teknologi Tiongkok memata-matai dan mengancam infrastruktur penting negara, tuduhan yang selalu dibantah Tiongkok.

Kongres AS kembali meminta pertanggungjawaban Facebook setelah laporan The New York Times menyatakan data teman pengguna mungkin dapat diakses tanpa sepengetahuan mereka.

Facebook membantah pernyataan tersebut dan menyatakan akses data diberikan agar pengguna dapat memakai fitur-fitur mereka pada perangkat mobile. (nat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

DIGITAL

Smartwatch Bantu Kenali Penyakit Jantung

Published

on

2.000 orang, atau 0,5 persen, mendapat notifikasi dari jam tangan mereka bahwa detak jantung mereka tidak teratur.

Apakabarnews.com, Jakarta – Studi yang didanai oleh Apple Inc menunjukkan bahwa jam tangan pintar Apple Watch dapat mendeteksi detak jantung yang tidak teratur sehingga penggunanya bisa mendapatkan tindakan lebih dini.

Para peneliti di studi tersebut mengharapkan teknologi dapat membantu mendeteksi dini fibrilasi atrium, salah satu jenis detak jantung tidak teratur yang paling sering ditemui. Pasien penyakit tersebut berisiko lima kali untuk terkena stroke.

Studi tersebut melibatkan 400.000 pengguna Apple Watch, hasilnya dipresentasikan pada acara American College of Cardiology di New Orleans, Amerika Serikat, dikutip dari Reuters.

2.000 orang, atau 0,5 persen, mendapat notifikasi dari jam tangan mereka bahwa detak jantung mereka tidak teratur.

Mereka kemudian diminta untuk memakai ECG untuk mendeteksi fibrilasi atrium.

Sepertiga pengguna yang menggunakan ECG terkonfirmasi mengalami gangguan fibrilasi atrium.

“Dokter bisa menggunakan informasi tersebut lalu menggabungkannya dengan pemeriksaan, lalu, mereka bisa membantu mengambil keputusan harus melakukan apa,” kata Dr. Marco Perez dari Stanford School of Medicine, salah saeorang peneliti kepala di studi tersebut.

57 persen peserta yang mendapat notifikasi dari jam tangan juga memeriksakan diri mereka. (nat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL

Pengamat : Aturan Ojek Online Tak Legalkan Motor sebagai Angkutan Umum

Published

on

Aturan soal ojek dalam jaringan (online) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan tidak untuk melegalkan motor sebagai sarana transportasi umum.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pengamat Transportasi Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas menilai aturan soal ojek dalam jaringan (online) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan tidak untuk melegalkan motor sebagai sarana transportasi umum.

“Yang pasti peraturan menteri yang diterbitkan tersebut tidak untuk melegalkan motor sebagai sarana angkutan umum,” tutur Darmaningtyas saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dia menjelaskan bahwa aturan ojek online yang diundangkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 hanya mengatur empat hal yakni soal tarif, kemitraan, “suspend”, dan keselamatan.

“Dalam peraturan menteri tersebut juga tidak tertulis pernyataan yang menyebutkan bahwa sepeda motor sebagai angkutan umum. Ini tidak ada sama sekali,” kata Darmaningtyas.

Menurutnya, peraturan tersebut hanya untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. Dan yang paling dipersoalkan oleh pengendara ojek online ialah masalah tarif yang terlalu rendah. Masalah terkait tarif kemungkinan akan diatur pemerintah dalam peraturan menteri tersendiri atau peraturan Dirjen Perhubungan Darat.

“Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan ini, diharapkan tarif ojek online akan meningkat. Oleh karena itu peraturan menteri ini akan diikuti dengan peraturan menteri atau peraturan dirjen tentang pengaturan tarif ojek online,” ujar Darmanintyas.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan aturan soal ojek dalam jaringan (online) sudah terbit dan akan disosialisasikan kepada para pengendara.

Aturan tersebut diundangkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Budi menuturkan aturan telah resmi diterbitkan pada pekan lalu. Meski demikian, masalah tarif masih terus difinalisasi karena belum mencapai titik temu antara pemerintah, aplikator, dan mitra pengemudi.

Ia mengatakan nantinya masalah tarif akan dievaluasi setiap tiga bulan. Kendati demikian, hingga saat ini, finalisasi soal tarif masih terus dilakukan. (aji)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL

Aturan Ojek Online Bisa Meminimalkan Perang Tarif Antarpengelola

Published

on

Aturan mengenai ojek dalam jaringan (online) yang diterbitkan oleh pemerintah bisa meminimalkan perang tarif antarpengelola ojek online.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas memandang aturan mengenai ojek dalam jaringan (online) yang diterbitkan oleh pemerintah bisa meminimalkan perang tarif antarpengelola ojek online.

“Kalau perang tarif pasti akan ada, namun di batas minimum,” ujar Darmaningtyas saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dia menjelaskan bahwa dengan adanya aturan ojek online yang diundangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 ini terdapat batas tarif bawah dan penentuan komisi yang harus dibayarkan oleh pengemudi ojek online.

“Jadi dalam peraturan menteri ini, hal-hal yang diatur dalam tarif hanya menyangkut biaya langsung. Biaya langsung di sini artinya biaya yang dikeluarkan oleh pengemudi,” tutur Darmaningtyas.

Dia juga menambahkan biaya tidak langsung yakni penyewaan aplikasi, akan ditentukan oleh aplikator sendiri. “Perang tarifnya tidak akan semeriah dulu, namun perang tarif masih akan ada,” katanya.

Menurut pengamat transportasi tersebut, perangnya bisa di area biaya tidak langsung. Bisa saja salah satu pengelola ojek online menetapkan biaya tidak langsung atau pungutan yang dikenakan kepada driver sebesar 10 persen misalnya, sedangkan pengelola ojek online lainnya bisa menerapkan pungutan yang lebih rendah lagi dari itu. Perang tarif kemungkinan akan terjadi di situ.

Selain itu mungkin akan ada juga aplikator atau pengelola ojek online yang meniadakan sama sekali biaya tidak langsung, dengan mencari keuntungan melalui pemasangan iklan dan sebagainya.

“Kemungkinan pengelola-pengelola ojek online akan saling intip terkait pengenaan tarif biaya tidak langsung tersebut,” kata Darmaningtyas.

Terkait dengan kemungkinan turunnya animo masyarakat akibat minimnya perang tarif dikarenakan munculnya peraturan menteri mengenai ojek online, Darmaningtyas menepis hal tersebut.

“Saya kira tidak, karena konsumen-konsumen yang menggunakan ojek online itu sebetulnya demi menghindari kemacetan. Jadi biaya bagi konsumen tidak begitu menjadi perhatian utama,” tuturnya. (aji)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending