Connect with us

SULAWESI SELATAN

Hak Angket Reklamasi CPI Makasar Bergulir

Published

on

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Apakabarnews.com, Makassar – Hak angket penolakan kelanjutan proyek reklamasi Pantai Losari di Central Poin of Indonesia (CPI) terus bergulir di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

“Sudah ada 24 anggota dari tujuh fraksi yang siap bertanda tangan. Untuk anggota fraksi Golkar sebagian sudah bertanda tangan, saat ini kami terus mendulang dukungan untuk hak angket proyek reklamasi di CPI,” ucap Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Kamis (7/6/2018) Menurut dia, untuk pengajuan atau mengusulkan hak angket, syaratnya didukung minimal 15 anggota dewan dari dua fraksi. Karena itua fraksinya yakin usulan hak angket ini akan disetujui anggota DPRD Sulsel, kendati tidak semua akan mengikuti hak angket itu.

Bergulirnya hak angket itu saat penyampaian pandangan umum tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 oleh Fraksi Golkar atas temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tentang lahan CPI .

Berdasarkan dari laporan BPK tersebut, pihaknya mempertanyakan ada apa dengan proyek reklamasi disana dan ingin mengetahui apakah aset di lahan reklamasi itu sengaja dikurangi dari 50 hektare menjadi 38 hektare lebih “Ada laporan laporan BPK berkaitan dengan temuan itu, makanya kita gulirkan hak angket untuk mempertanyakan aset kita dan apa manfaat serta tujuan dari reklamasi itu. Berdasarkan laporan dan aksi masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar. katanya merugikan mereka dari reklamasi itu,” kata Kadir.

Tidak hanya itu, bergulirnya hak angket disebabkan beberapa fraksi ikut mempertanyakan lahan milik Pemprov Sulsel di CPI yang dikabarkan terus berkurang dari kesepakatan yang ada.

“Hak angket ini diajukan karena kami di DPRD ingin bertanya kepada pemprov, bagaimana pengelolaan CPI yang sebenar-benarnya. Kedua, kenapa ada perpanjangan atau addendum kita tidak mengetahuinya, padahal fungsi dewan mengawasi. Ini ‘kan lucu, Pemprov Sulsel ‘kan mitra kami di DPRD,” katanya.

Bergulirnya hak angket yang diinisiasi Fraksi Golkar itu mengundang reaksi Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel dengan mendukung sepenuhnya terkait sejumlah dugaan pelanggaran yang pantas ditelusuri di proyek reklamasi tersebut.

“Kami mendukung hak angket itu dan adalah hak anggota DPRD. Bila Fraksi Golkar ingin menginisiasi hak angket untuk proyek CPI, kami meminta agar serius dan tetap konsisten dengan rencana itu,” tegas Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin.

Hak angket merupakan kewenangan yang melekat pada anggota DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Amin menyebutkan, proyek reklamasi telah merusak desa-desa pesisir Takalar serta memiliki banyak permasalahan.

Mulai dari landasan aturannya, perizinannya, dampaknya, sampai pembagian lahannya. Apabila DPRD Sulsel serius menelaah proyek reklamasi CPI maka pasti akan mendapatkan akar masalah serta pelanggarannya.

“Ini juga dikuatkan laporan hasil pemeriksaan BPK menyebut Pemprov hanya memperoleh 38 hektar di area CPI,” katanya.

Walhi berharap sudah saatnya anggota DPRD menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat dan lingkungan karena selama polemik reklamasi CPI ini bergulir, tidak ada satupun upaya nyata yang diperlihatkan anggota DPRD sebagai representasi rakyat.

“Menjadi pertanyaan, apakah pernah DPRD Sulsel diminta masukan saat mantan Gubernur Syahrul Yasin Limpo selaku insiasi reklamasi CPI saat membuat MoU dengan pihak PT Yasmin, kini dikerjakan Ciputra?. Kalau tidak pernah, apa yang dilakukan DPRD? Kan tidak ada. Artinya, kekuatan DPRD Sulsel tidak ada, nah melalui momentum ini kekuatan itu patut ditunjukkan,” kata Amin.

Sementara Pelaksana Tugas Sekertaris Daerah (Setda) Pemprov Sulsel Tautoto Tanaranggina saat menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi di kantor DPRD Sulsel berdalih, terjadinya addendum kedua atas perjanjian kerja sama antara pemprov dengan pihak swasta berdurasi lama karena beberapa hambatan.

Adendum sebelumnya dan tanpa melibatkan DPRD sama sekali sebagaimana dipertanyakan dewan bahwa addendum kedua perjanjian kerja sama diperlukan karena terjadi beberapa hambatan dalam proses reklamasi sehingga disepakati perpanjangan jangka waktu pelaksanaan.

Pekerjaan reklamasi oleh pihak kedua PT Yasmin Bumi Asri dari 1.700 hari menjadi 3.080 hari kalender sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Dengan tidak melibatkan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sulsel terhadap pelaksanaan kedepannya “Berdasarkan temuan BPK yang mana dijanjikan 50 hektare, dapat dijelaskan reklamasi seluas 157,23 hektar, 50,47 hektare akan tetap diterima Pemrov Sulsel diluar lahan pengganti 12,1 hektare yang dikeluarkan dari perjanjian kerja sama dan telah disertifikasi berdasarkan kesepakatan addedum kedua dalam PKS,” katanya. (win)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Aset di Sulsel Tumbuh 11,30 Persen

Published

on

Kepala OJK 6, Sulampua Zulmi.

Apakabarnews.com, Makassar – Otoritas Jasa Keuangan Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menyatakan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun syariah di Sulawesi Selatan tumbuh sekitar 11,30 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

“Untuk kinerja BPR maupun BPRS di Sulsel pertumbuhannya cukup bagus secara year on year dan itu tumbuhnya dua digit,” ujar Kepala OJK 6 Sulampua Zulmi di Makassar, Selasa (17/7/2018).

Ia mengatakan perkembangan industri BPR pada Mei 2018 tumbuh positif dengan total aset sebesar Rp2,51 triliun atau meningkat 11,30 persen secara yoy.

Zulmi menyatakan jika pertumbuhan industri BPR-BPRS jauh lebih baik pertumbuhan asetnya dari bank umum yang hanya mencatat angka 0,38 persen atau menjadi Rp133,72 triliun.

“Kalau membandingkan pertumbuhan asetnya antara bank umum dan BPR-BPRS itu, tentu kinerja dari BPR jauh lebih baik karena sudah menembus angka dua digit,” katanya.

Menurut dia, perkembangan industri keuangan secara umum masih tumbuh positif dengan ditopang fungsi intermediasi yang meningkat disertai tingkat risiko yang tetap aman.

Pada penyaluran kredit juga pertumbuhannya mencapai 7,79 persen secara yoy menjadi Rp117,07 triliun yang terdiri dari kredit modal kerja Rp44,34 triliun dan kredit investasi Rp20,88 triliun serta kredit konsumsi Rp51,85 triliun.

Zulmi menerangkan penyaluran kredit berdasarkan sektor lapangan usahanya juga mengalami pertumbuhan mulai dari sektor pertanian yang tumbuh 36,71 persen yoy.

Kemudian pada sektor perikanan tumbuh 34,66 persen secara yoy dan sektor perantara keuangan 28,45 persen dengan kumulatif year on year.

Pada sektor bukan lapangan usaha pertumbuhan kredit juga ditunjukkan pada kepemilikan rumah tinggal dan kredit lainnya yang tumbuh masing-masing 14,39 persen dan 17,02 persen (yoy).

Untuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih rendah dari kredit yang hanya 3,68 persen dengan nominal Rp89,13 triliun yang terdiri dari giro Rp13,95 triliiun, tabungan Rp46,78 triliiun dan deposito Rp28,40 triliun. (muh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SULAWESI SELATAN

Gubernur Sulsel Lantik Penjabat Wali Kota Palopo

Published

on

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Soni Sumarsono.

Apakabarnews.com, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono melantik Andi Arwien Azis sebagai Penjabat Wali Kota Palopo untuk mengisi kekosongan pemerintahan pasca berakhirnya masa jabatan Wali Kota Palopo Judas Amir.

“Penjabat wali kota bertugas untuk melancarkan proses transisi pergantian kepemimpinan ke Wali Kota terpilih,” pesan Soni usai melantik Andi Arwien di Palopo, Sulsel, Senin (9/7/2018).

Sebelumnya, Andi Arwien dilantik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Palopo pada 16 Februari lalu dan mengakhiri masa jabatannya pada 23 Juni, setelah pejabat sebelumnya, Judas Amir mengakhiri masa cuti Pilkada 2018 dan kembali menjabat.

  Judas lalu mengakhiri masa jabatannya pada 6 Juli dan akan dilantik kembali pada 20 September mendatang sebagai Wali Kota terpilih. Kekosongan jabatan yang terjadi antara 6 hingga 9 Juli diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Palopo Jamaluddin.

Andi Arwien akan memegang tanggung jawab sebagai Wali Kota Palopo selama 2,5 bulan, sebelum Judas dilantik kembali.

Andi Arwien berjanji akan menggunakan masa jabatannya untuk membangun sinergitas antar komponen masyarakat, eksekutif, yudikatif, dan legislatif.    

Andi Arwien juga ingin memastikan pelayanan publik profesional, ekonomi berjalan dinamis, transisi kepemimpinan berjalan lancar, maupun keamanan yang tetap kondusif.    

“Doa masyarakat saya harapkan, dan juga dukungan Pak Gubernur, maupun dukungan dari Pemerintah Pusat,” ungkap Andi Arwin.

Ia mengaku pelantikannya sebagai Pj Wali Kota Palopo telah melengkapi tugasnya sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Palopo selama 128 hari. (KR-NJP). (nur)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Inflasi Sulsel Juni 2018 Terkendali

Published

on

Direktur Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Sulsel Amanlison Sembiring.

Apakabarnews.com, Makassar – Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2018 tercatat 4,414 persen (yoy) atau tetap terkendali dan dibawah inflasi bulan Mei 2018 yakni 4,17 persen.

“Tekanan inflasi tahunan Sulsel menurun dibandingkan Bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan penurunan tekanan inflasi tahunan kelompok harga bahan makanan dan administrasi,” kata Direktur Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Sulsel Amanlison Sembiring di Makassar, Selasa (3/7/2018).

Sementara itu kelompok core meningkat dari 2,87 persen (yoy) pada Mei 2018) menjadi 3,17 persen (yoy) pada Juni 2018 yang didorong oleh kenaikan komoditas mie dan baju kaos berkerah.

Sementara tekanan inflasi Sulsel pada Juni 2018 (Idul fitri 2018) tercatat terendah dibandingkan periode Idul Fitri dalam tiga tahun terakhir. Inflasi Sulsel pada Juni 2018 tercatat sebesar 0,94 persen (mtm) atau lebih tinggi daripada Nasional yang hanya 0,59 persen (mtm).

Namun apabila dibandingkan dengan inflasi pada Idul Fitri tiga bulan terakhir masih lebih yakni 1,07 persen (mtm). Pencapain inflasi tersebut tidak terlepas dari inflasi bahan makanan dan volatile foods yang lebih terkendali serta relatif terkendalinya komoditas seperti bandeng, telur ayam ras, cabai merah, beras dan bawang merah yang pada periode Iidul Fitri tahun sebelumnya menjadi penyumbang inflasi.

Menurut Amanlison, hal tersebut sejalan dengan semakin kuatnya koordinasi, komitmen dan sinergi antara pemangku kepentingan dalam wadah TPID serta keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, media massa dan instansi terkait lainnya dalam pengendalian inflasi.

Di samping itu, antisipasi lebih dini yang telah dilakukan dan pasokan yang terjaga menyebabkan inflasi periode idul fitri 2018 lebih rendah daripada periode sebelumnya.

Secara spasial, inflasi tertinggi di Sulsel terjadi di Palopo (1,44 persen (mtm) diikuti Watampone 1,31 persen (mtm), Makassar 0,91 persen (mtm), Parepare 0,66 persen (mtm) dan Bulukumba 0,59 persen (mtm).

Dengan perkembangan tersebut, inflasi Sulsel secara tahun kalender dan tahunan masing-masing sebesar 2,48 persen (ytd) dan 4,14 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,90 persen (ytd) dan 3,12 persen (yoy).

Sementara berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Sulsel pada Juni 2018 terutama didorong oleh kenaikan Kelompok sandang tercatat 1,95 persen (mtm) dan kelompok bahan makanan 1,70 persen (mtm).

Adapun komoditas yang memberikan andil terbesar pada Juni 2018 yaitu komoditas daging ayam ras 0,088 persen (mtm), mie 0,061 persen (mtm), cabai rawit 0,050 persen (mtm), angkutan udara 0,04 persen (mtm) dan baju kaos berkerah (0,042 persen (mtm) disebabkan oleh peningkatan permintaan yang terjadi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta kebiasaan masyarakat yang menggunakan pakaian baru pada saat idul fitri. (sur)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending