Connect with us

HUKUM

Hasto Pimpin Konsolidasi PDIP Tulungagung Pascapenahanan Syahri

Published

on

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto.

Apakabarnews.com, Tulungagung – Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto hari ini memimpin konsolidasi internal DPC PDIP Tulungagung, Jawa Timur, pascapenahanan Syahri Mulyo, calon bupati yang mereka usung bersama Partai Nasdem, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto berpesan agar barisan pendukung Sahto di Pilbup Tulungagung maupun paslon GusTi (Gus Ipul – Mbak Puti) di Pilgub Jatim untuk tetap kompak meski salah satu calon yang diusung (cabup Syahri Mulyo) tengah dirundung persoalan hukum yang disebutnya bernuansa “politis”.

“Kami berikan dukungan sepenuhnya kepada KPK dalam pemberantasan korupsi. Tapi dengan kewenangan yang begitu besar tersebut, apa yang disuarakan masyarakat bahwa ini ada `agenda-agenda politik` di luarnya terkait kontestasi pilkada harus betul-betul bisa dibuktikan (oleh KPK),” ucap Hasto usai rapat konsolidasi internal PDIP.

Ia menyebut lembaga “superbody” KPK masih rentan “ditunggangi” kepentingan politik saat menjalankan fungsi penegakan hukum.

PDIP, kata Hasto, patut curiga dengan serangkaian peristiwa hukum di Kota Blitar dan Tulungagung yang disebut KPK dengan istilah OTT (operasi tangkap tangan), karena berlangsung begitu cepat dan dilakukan menjelang coblosan di pilkada serentak 2018.

“Bagaimana kepemimpinan yang sangat `kuat`, seperti Pak Samanhudi Anwar yang memiliki legitimasi 92 persen dukungan rakyat, tiba-tiba reputasi hancur berantakan karena dikatakan operasi tangkap tangan. Padahal sejatinya tidak ada OTT yang dilakukan (KPK) terhadap Bapak Samanhudi,” ujar Hasto.

Hal yang sama terjadi pada diri Cabup Tulungagung Syahri Mulyo yang menurut Hasto berproses begitu cepat dan keduanya langsung ditetapkan sebagai buron.

“Bahwa seluruh OTT yang dilakukan di dua kabupaten-kota tersebut (Tulungagung dan Kota Blitar), terlepas dari agenda-agenda kontestasi pilkada yang saat ini berlangsung,” katanya.

Dihadapan ratusan kader PDIP yang hadir dari berbagai pelosok daerah di Tulungagung sore itu, Hasto berulang kali menegaskan bahwa dalam kontestasi pilkada, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpinnya.

Oleh karena itu, hasil akhir kontestasi pilkada tidak boleh dipengaruhi oleh “agenda terselubung berdasar pesanan” pihak atau kepentingan tertentu, melalui kewenangan hukum yang seharusnya tegak lurus di atas azas keadilan dan kebenaran, kata Hasto.

Cermati

Lanjut Hasto, PDIP akan terus mencermati, mengumpulkan berbagai fakta yang ada di lapangan.

“Meskipun PDI Perjuangan memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap mereka yang terkena OTT KPK, terhadap mereka-mereka yang melakukan korupsi, dari apa yang kami baca, dari suasana kebatinan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dan juga Kota Blitar, kami merasakan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan OTT tersebut,” ujarnya.

Namun, Hasto mengajak seluruh barisan pendukung Sahto maupun GusTi tetap menghormati proses hukum yang berkembang di KPK.

Meski pada saat yang sama, PDI Perjuangan melalui jalur legislasi di DPR RI akan menguji serta mempertanyakan kepada KPK atas dugaan adanya “perkara pesanan” yang bertujuan mempengaruhi hasil akhir kontestasi pilkada serentak, baik di level Pilbup Tulungagung maupun Pilgub Jatim.

Konsolidasi dadakan yang dikemas dalrumah Syahri Mulyo di Desa Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur itu juga dihadiri anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan dan seluruh petinggi dan jajaran pengurus DPC PDIP Tulungagung.

Tampak hadir pula ketua DPC PDIP Tulungagung Supriyono yang dikenal memiliki hubungan “kurang harmonis” dengan Cabup Syahri Mulyo.

Supriyono yang juga menjabat Ketua DPRD Tulungagung ini tidak pernah terlibat aktif melakukan upaya pemenangan Sahto dengan menggalang dukungan konstituennya di daerah-daerah.

Namun pada kesempatan berbeda, Supriyono selalu loyal dan terjun langsung dalam kegiatan pemenangan pasangan calon GusTi di kontestasi Pilgub Jatim.

Informasi yang berkembang, ketidakharmonisan keduanya berlatar perebutan “rekomendasi” pencalonan bupati dari DPP PDIP yang akhirnya jatuh di tangan petahana Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo. (dhs)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Panggil Wakil Ketua BPK RI

Published

on

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Tujuh saksi yang dipanggil, yakni Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Kepala Dispenda Kabutan Labuhanbatu Utara Agusman Sinaga, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Habibuddin Siregar, Wakil Bendahara PKB Rasta Wiguna, Idawati (PNS), dan Iwan Sonjaya dari unsur swasta.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi untuk dua tersangka berbeda dalam kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Bahrullah Akbar, Ni Putu Eka Wiryastuti, Agusman Sinaga, dan Habibuddin Siregar akan diperiksa untuk tersangka Yaya Purnomo, sedangkan Rasta Wiguna, Idawati, dan Iwan Sonjaya akan diperiksa untuk tersangka Amin Santono.

Selain itu, KPK juga akan memanggil Amin Santono dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengkonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil terkait dengan dugaan penerimaan lain dari tersangka Yaya Purnomo.

KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (AMN), Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo (YP), Eka Kamaludin (EKK) seorang konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu, dan Ahmad Ghiast (AG) dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

Amin diduga menerima Rp400 juta, sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar.

Uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut, yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Amin, Eka dan Yaya disangkakan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Ahmad disangkakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Idrus Marham Penuhi Panggilan KPK

Published

on

Menteri Sosial, Idrus Marham.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Sosial Idrus Marham memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih (EMS).

BACA JUGA : https://indonesiaraya.co.id/2018/07/26/kpk-kembali-periksa-idrus-marham-pada-kamis/

“Hari ini saya dipanggil oleh KPK terkait tersangka saudara Kotjo dan Eni. Saya punya keyakinan bahwa mungkin dalam rangka untuk penjelasan saya sebelumnya. Tentunya substansinya belum tahu persis, nanti mungkin setelah ditanyakan pak penyidik bisa saya sampaikan,” kata Idrus saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Idrus sebanyak dua kali pada 19 Juli dan 26 Juli 2018.

“Sudah tiga kali empat kali, beberapa kali kita akan hadir ini karena ini bagaimana pennghormatan proses hukum yang ada. Jadi, kalau kita ini melihat negara ini maju ya kita harus menghormati hukum yang ada. Jangan ada intrik-intrik tidak boleh,” ucap Idrus.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen “fee” 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari Johannes kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 Rp300 juta.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Plt Gubenur Aceh Nova Iriansyah

Published

on

Gubenur Aceh, Nova Iriansyah.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama 13 orang lainnya dalam penyidikan kasus penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan empat tersangka antara lain Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (IY), Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi (Amd), Hendri Yuzal (HY) yang merupakan staf khusus Irwandi Yusuf dan Teuku Saiful Bahri (TSB) dari pihak swasta.

“Hari ini, merupakan hari ke-3 tim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus DOKA. Pada dua hari kemarin sekitar 29 saksi telah diperiksa. Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 14 saksi lainnya untuk tersangka IY. Pemeriksaan dilakukan di kantor Diskrimsus Polda Aceh,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Unsur saksi terdiri dari Plt Gubernur Aceh, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Dinas Pendidikan, Kadispora dan mantan Kadispora, Kadis Pengairan, Plt Kadis kebudayaan dan Pariwisata dan mantan, Inspektur, Kadis PUPR, ajudan Bupati, istri Irwandi Yusuf, dan swasta.

“KPK terus menelusuri data-data proyek-proyek dan alokasi anggaran di sejumlah Dinas di Aceh terkait dengan DOKA. Bukti-bukti yang didapatkan penyidik semakin memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait DOKA ini,” ucap Febri.

Diduga sebagai penerima dalam kasus itu adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending