Connect with us

POLITIK

Penggiat Antikorupsi Soroti Pembebasan Pimpinan DPRD Sulbar

Published

on

Direktur CLAT Irvan Sabang.

Apakabarnews.com, Makassar – Penggiat antikorupsi Celebes Law and Transparency (CLAT) menyoroti penangguhan penahanan empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang berstatus terdakwa.

“Ini sedikit aneh, kenapa bisa langsung dibebaskan keempat tersangkanya, padahal sejak proses penyidikan di kejaksaan tinggi itu sudah ditahan hingga di limpahkan ke pengadilan,” ujar Direktur CLAT Irvan Sabang di Makassar, Senin (11/6/2108).

Empat orang mantan pimpinan DPRD Sulbar yang ditangguhkan penahanannya yakni, Andi Mappangara (mantan Ketua DPRD Sulbar), Munandar Wijaya (mantan Wakil Ketua DPRD), Hamzah Hapati Hasan (mantan Wakil Ketua DPRD) dan Harun (Wakil Ketua DPRD).

Menurut dia, hakim boleh saja mengabulkan permohonan penangguhan, selama alasan dari penangguhan rasional dan tidak melanggar aturan atau regulasi dari undang-undang tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan penangguhan penahanan yang dilakukan secara bersamaan atau langsung keempatnya dinilainya aneh, apalagi dengan memperhatikan alasan akan libur lebaran.

“Harusnya ini tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh majelis hakimnya. Sebab ini sangat mencederai proses peradilan yang kini tengah berjalan di persidangan,” ucapnya.

Irvan menuturkan penangguhan yang boleh dikabulkan oleh hakim ketika terdakwa dalam keadaan tidak sehat jasmani atau sakit dengan alasan untuk berobat.

Namun, jika alasan kemanusiaan seperti libur lebaran, maka semua terdakwa tindak pidana korupsi maupun terdakwa pidana umum lainnya juga berhak mengajukan permohonan penangguhan yang sama.

“Ini jelas akan menjadi problem untuk penegakan supremasi hukum kedepannya,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam kasus ini para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan nilai total anggaran Rp360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Dana sebesar Rp80 miliar itu kemudian digunakan untuk kegiatan di tiga SKPD Pemprov Sulbar, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Dewan (Sekwan).

Sedangkan sisa anggarannya sebesar Rp280 miliar itu baru terelisasi di tahun 2017, dan digunakan untuk SKPD lainnya yang tersebar di Pemprov Sulbar dan kabupaten di Sulbar.

“Tersangka telah secara sengaja dan melawan hukum. Memasukkan pokok-pokok pikirannya, seolah-seolah merupakan aspirasi dari masyarakat. Tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam, Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman APBD Tahun 2016,” tuturnya.

Salahuddin menegaskan jika tersangka dijerat melanggar pasal 12 huruf i, pasal 3 jo pasal 64 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara. (ant)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Mensesneg Sebut Presiden Mungkin Rombak Kabinet

Published

on

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Presiden Joko Widodo kemungkinan dalam waktu dekat akan melakukan perombakan kabinet sebagai konsekuensi dari dinamika koalisi dalam pengajuan bakal calon pasangan Presiden dan Wapres RI 2019-2024.

“Kalau ada pertanyaan apakah akan ada reshuffle dalam waktu dekat, yah mungkin saja. Kita tunggu keputusannya karena ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian,” kata Pratikno ditemui di Gedung Kemsetneg Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Partai Amanat Nasional semula bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi sehingga partai menempatkan kadernya di Kabinet Kerja.

Presiden Jokowi mempercayakan posisi Menpan RB kepada kader PAN yaitu Asman Abnur. Namun dalam pencalonan Presiden dan Wapres RI 2019-2024, PAN tidak bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi.

Pratikno mengatakan Presiden Jokowi sendiri sangat puas dengan kinerja Asman Abnur sebagai Menpan RB. “Kalau terkait kinerjanya sebagai Menpan RB dalam pemerintahan, Pak Asman Abnur sangat memuaskan dan bagus,” katanya.

Pratikno memastikan menteri yang akan dirombak hanya satu.

Namuan, katanya, untuk menteri yang menjadi calon anggota legislatif, tidak akan di-reshuffle.

“Dalam regulasi disebutkan bahwa mereka diberi kewenangan untuk cuti, dan jumlahnya ada tujuh menteri, ” katanya.

Ketika ditanya apakah reshuffle akan dilakukan pada 17 Agustus, Pratikno mengatakan yang bisa memastikan Pak Presiden.

“Ini konsekuensi dari perkoalisian, Pak Presiden akan memutuskan secepatnya,” katanya.

Ketika ditanya siapa pengganti Asman Abnur, Pratikno mengatakan belum tahu. “Ya kita lihat nanti lah. Saya belum tahu keputusannya seperti apa,” katanya.

Ia menegaskan dari sisi kinerja, Menpan RB Asman Abnur sangat bagus dan memuaskan.

“Beliau juga pada posisi yang tepat sekali karena beliau ada background entrepreuner kemudian bisa membenahi birokrasi agar lebih melayani masyarakat,” kata Pratikno. (ags)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

PAN Minta Asman Abnur Tidak Terpengaruh Isu Perombakan Kabinet

Published

on

Wakil Sekjen DPP PAN, Saleh Daulay.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Sekjen DPP PAN, Saleh Daulay, meminta kader PAN yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, tidak terpengaruh isu perombakan kabinet. 
   
“Untuk Pak Asman, kami harapkan tidak terpengaruh. Tetap saja bekerja seperti biasa. Toch bekerja di sana (kabinet) juga bukan untuk kepentingan PAN, tapi kepentingan bangsa secara luas,” ujar Daulay, dihubungi di Jakarta, Selasa (14/8/2018).
   
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menginformasikan akan ada perombkan kabinet dalam waktu dekat terhadap menteri yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Saat ini satu-satunya menteri dari PAN adalah Abnur, dan PAN memilih untuk menjadi koalisi Prabowo-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019.

Hari ini juga ada desakan dari organisasi massa di luar pemerintahan formal untuk mengganti Abnur dari Kabinet Kerja. 

Daulay mengatakan, Abnur memiliki kinerja yang baik. Dia menekankan PAN sejak awal memberikan kader terbaiknya untuk membantu presiden Jokowi.
   
“Dari laporan yang beliau sampaikan ke internal PAN, ada banyak terobosan reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Ekspektasinya akan diselesaikan dalam periode ini,” kata Daulay. 
   
Dia mengatakan terobosan reformasi birokrasi yang dilakukan Asman tidak hanya terkait penataan SDM, tetapi juga dalam efisiensi penggunaan anggaran. 
 
Dia menyinggung prerogatif presiden tentang banyak hal, termasuk formasi kabinet. “Jadi, jika sewaktu-waktu presiden ingin melakukan pergantian, itu sah-sah saja. Saya yakin kalau Presiden Jokowi masih membutuhkan Pak Asman. Tetapi mungkin karena lingkaran di sekitarnya, bisa saja beliau didesak. Mudah-mudahan keputusannya membawa kebaikan buat semua,” katanya. (ran)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Jusuf Kala Soal Perombakan Kabinet

Published

on

Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyebut rencana perombakan Kabinet Kerja bisa terjadi karena ada perubahan peta koalisi untuk Pilpres 2019.

“Ya tentu, tentu ada (alasan) itu. Ya memang bisa timbul itu. Ini kan kabinet ada hubungannya dengan politik,” kata dia, kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Terkait waktu pengumuman perombakan itu, dia mengaku belum mengetahui dengan pasti kapan dan siapa yang akan diganti dalam Kabinet Kerja “Tunggu saja, tunggu saja pokoknya. Saya belum tahu,” kata dia.

Dari sejumlah menteri yang berasal dari kalangan partai politik di Kabinet Kerja, terdapat satu menteri yang disinyalir akan diganti karena partainya tidak lagi mengusung Presiden Joko Widodo dalam pencalonannya di Pilpres 2019.

Menteri tersebut adalah Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Dalam Pemilu 2019, PAN menyatakan dukungannya untuk bakal pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Desakan mengganti Abnur juga dilontarkan kelompok pendukung penguasa di luar pemerintahan. (fra)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending