Connect with us

POLITIK

Penggiat Antikorupsi Soroti Pembebasan Pimpinan DPRD Sulbar

Published

on

Direktur CLAT Irvan Sabang.

Apakabarnews.com, Makassar – Penggiat antikorupsi Celebes Law and Transparency (CLAT) menyoroti penangguhan penahanan empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang berstatus terdakwa.

“Ini sedikit aneh, kenapa bisa langsung dibebaskan keempat tersangkanya, padahal sejak proses penyidikan di kejaksaan tinggi itu sudah ditahan hingga di limpahkan ke pengadilan,” ujar Direktur CLAT Irvan Sabang di Makassar, Senin (11/6/2108).

Empat orang mantan pimpinan DPRD Sulbar yang ditangguhkan penahanannya yakni, Andi Mappangara (mantan Ketua DPRD Sulbar), Munandar Wijaya (mantan Wakil Ketua DPRD), Hamzah Hapati Hasan (mantan Wakil Ketua DPRD) dan Harun (Wakil Ketua DPRD).

Menurut dia, hakim boleh saja mengabulkan permohonan penangguhan, selama alasan dari penangguhan rasional dan tidak melanggar aturan atau regulasi dari undang-undang tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan penangguhan penahanan yang dilakukan secara bersamaan atau langsung keempatnya dinilainya aneh, apalagi dengan memperhatikan alasan akan libur lebaran.

“Harusnya ini tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh majelis hakimnya. Sebab ini sangat mencederai proses peradilan yang kini tengah berjalan di persidangan,” ucapnya.

Irvan menuturkan penangguhan yang boleh dikabulkan oleh hakim ketika terdakwa dalam keadaan tidak sehat jasmani atau sakit dengan alasan untuk berobat.

Namun, jika alasan kemanusiaan seperti libur lebaran, maka semua terdakwa tindak pidana korupsi maupun terdakwa pidana umum lainnya juga berhak mengajukan permohonan penangguhan yang sama.

“Ini jelas akan menjadi problem untuk penegakan supremasi hukum kedepannya,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam kasus ini para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan nilai total anggaran Rp360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Dana sebesar Rp80 miliar itu kemudian digunakan untuk kegiatan di tiga SKPD Pemprov Sulbar, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Dewan (Sekwan).

Sedangkan sisa anggarannya sebesar Rp280 miliar itu baru terelisasi di tahun 2017, dan digunakan untuk SKPD lainnya yang tersebar di Pemprov Sulbar dan kabupaten di Sulbar.

“Tersangka telah secara sengaja dan melawan hukum. Memasukkan pokok-pokok pikirannya, seolah-seolah merupakan aspirasi dari masyarakat. Tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam, Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman APBD Tahun 2016,” tuturnya.

Salahuddin menegaskan jika tersangka dijerat melanggar pasal 12 huruf i, pasal 3 jo pasal 64 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara. (ant)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Sandiaga Cerita Kisah Pak Najib di Debat Capres

Published

on

Debat Capres-Cawapres 2019 yang digelar KPU di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Apakabarnews.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menceritakan kisah Pak Najib yang berasal dari Pantai Pasir Putih Cilamayang di Karawang sebagai contoh diskriminasi hukum saat debat perdana calon presiden.

“Ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai pasir putih di Cilamaya, Karawang, beliau mengambil pasir untuk menanam manggrove di hutan bakau, beliau di persekusi, di kriminalisasi,” kata Sandiaga katanya dalam debat capres yang digelar KPU di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

BACA JUGA : Prabowo akan Masukkan Kader Korup ke Penjara

Sandiaga menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan terkait hak asasi manusia. Dalam sesi tersebut, kedua pasangan calon ditanyakan strategi mengatasi adanya diskriminasi dan persekusi.

Sandiaga menyampaiakn, kisah Pak Najib tersbeut merupakan hasil kunjungan dirinya di wilayah tersebut.

Menurut Sandiaga, persekusi dan diskriminasi hukum terjadi di kalangan masyarakat kecil, namun sayangnya hal ini kurang terpantau.

“Kita lihat yang besar-besar saja, yang kecil-kecil tidak diperhatikan, yang berdampak orang-orang kecil tidak ditangani dengan baik,” katanya.

Untuk itu, menurut dia, di bawah pemerintahan Prabowo-Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil selain itu juga menghadirkan kesejahteraan kepada mereka.

“Jangan hukum ini ini dipakai untuk memukul lawan, tapi melindungi kawan, tapi hukum ini tegak lurus, supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan memastikan HAM ditegakan. “Dan itu harga mati buat kita, adil makmur bersama Prabowo-Sandi,” katanya. (mar)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Prabowo akan Masukkan Kader Korup ke Penjara

Published

on

Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya sendiri yang akan memasukkan kader partai Gerindra yang terbukti korupsi ke penjara.

“Saya jamin Gerindra akan membasmi sampai akar-akarnya, kalau ada anggota gerindra yang korupsi saya sendiri yang akan masukkan ke penjara,” kata Prabowo Subiatno di gedung Bidakara Jakarta, Kamis (17/1/2019).

BACA JUGA : Prabowo Sebut Ada Ketakutan Birokrat pada Masa Depan

Prabowo menjawab pertanyaan dari calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang mempertanyakan sejumlah calon legislatif (caleg) Partai Gerindra yang berasal dari narapidana kasus korupsi.

“Mohon maaf Pak Prabowo, maksudnya mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang bapak calonkan menjadi caleg, ada 6 orang dari data ICW dan yang tanda tangan pencalegan adalah ketua umum dan sekjen artinya bapak yang tanda tangan,” kata Jokowi menimpali.

“Pak..” kata Prabowo ingin langsung membantah.

Tapi kalimat Prabowo tertahan oleh moderator Ira Koesno yang mengatakan bahwa Jokowi harus menghabiskan waktu yang ia miliki dulu sebelum Prabowo dapat menanggapi.

Sambil menunggu waktu 1 menit yang dimiliki Jokowi, Prabowo berjoged dan ditimpali oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang memijiti Prabowo.

“Jadi saya tidak menuduh partai bapak korupsi, bukan, ini mantan napi korupsi yang sudah dihukum,” kata Jokowi.

“Jadi mantan narapidana korupsi ini kan demokrasi, kita umumkan saka ke rakyat kalau rakyat tidak mau ya tidak dipilih, yang jelas kalau kasusnya sudah melalui proses hukum dan kalau memang hukum mengizinkan dia masih bisa (maju) dan rakyat menghendaki dan juga korupsinya tidak seberapa, itu ya..” jawab Prabowo.

Ia lalu segera menambahkan tapi bila uang yang dikorupsi besar maka hal itulahyang harus dibasmi.

“Tapi kalau triliunan itu yang harusnya kita habisi di negara ini,” tukas Prabowo. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Prabowo Sebut Ada Ketakutan Birokrat pada Masa Depan

Published

on

Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Calon Presiden Nomor Urut 01 Prabowo Subianto menilai ada ketakutan para birokrat atas masa depan mereka sehingga memicu tindak pidana korupsi atau tindak pidana suap.

“Yang saya lihat dan pelajari dari kasus di banyak negara, walaupun ada tunjangan, namun tetap ada ketakutan akan masa depan mereka sehingga memunculkan sikap ragu-ragu dan tidak kuat akan godaan atau tawaran pihak swasta,” ujar Prabowo dalam debat capres putaran pertama di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1/2019).

BACA JUGA : Prabowo-Sandiaga Sebut Prasyarat Negara Berhasil Adalah Penegakan Hukum

Menurut Prabowo dari ketakutan itulah muncul sikap atau tindakan di luar kepentingan rakyat atau di luar kepentingan umum.

Mendukung pernyataan Prabowo, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno kemudian membagi pengalamannya ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sandiaga menjelaskan dengan melakukan pencatatan aset negara, DKI Jakarta menjadi kota besar dengan predikat “wajar tanpa pengecualian”.

“Predikat itu digunakan untuk memotivasi para ASN” kata Sandiaga.

Sandiaga berpendapat dengan menggunakan teknologi informasi aset negara dapat diketahui dan akan menjadi lebih sulit untuk dikorupsi. (mar)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending