Connect with us

POLITIK

Titiek Soeharto akan Tempati Jabatan Strategis di Partai Berkarya

Published

on

Siti Hediati Haryadi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto yang mundur dari Partai Golkar dan bergabung ke Partai Berkarya akan menempati jabatan strategis di partai barunya yakni sebagai koordinator dari komando daerah pemilihan (Kodapil).

“Ya benar, Mbak Titiek Soeharto bergabung dengan Partai Berkarya. Beliau akan menempati posisi senior dan sangat strategis di struktur Partai Berkarya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Senin malam (11/6/2018).

Menurut Priyo Budi Santoso yang juga berasal dari Partai Golkar, sebagai Koordinator Kodapil, Titiek Soeharto akan menangani para calon anggota legislatif (caleg) Partai Berkarya dari seluruh daerah pemilihan di Indnesia. Titiek Soeharto, kata dia, juga akan menjadi caleg Partai Berkarya untuk DPR RI dari daerah pemilihan DI Yogyakarta.

Sebelumnya, Titiek Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari anggota Partai Golkar maupun dari jabatan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan menyatakan bergabung dengan Partai Berkarya yang dipimpin oleh adiknya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan Titiek Soeharto di sela kegiatan Deklarasi Konsolidasi Pemenangan Partai Berkarya, di Memorial Jenderal Besar Soeharto atau Museum Soeharto, di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Senin hari ini.

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

“Saya memutuskan untuk mundur dari Partai Golkar dan memilih memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Partai Berkarya,” kata Titiek Soeharto.

Anggota Komisi IV DPR RI itu menyatakan, memutuskan mundur dari Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Berkarya dengan beberapa pertimbangan, antara lain, melihat kondisi rakyat miskin Indonesia yang memprihatinkan, sehingga akan memperjuangkan aspirasi rakyat bersama Partai Berkarya. “Rakyat Indonesia saat ini, ada sekitar tujuh juta jiwa yang menganggur dan hidup miskin,” katanya.

Putri Presiden Soeharto ini melihat, Pemerintah juga terus menerapkan kebijakan impor yang berdampak merugikan petani. Menurut Titiek, dirinya sedih melihat kondisi rakyat tapi tidak bisa menyuarakannya melalui Partai Golkar yang merupakan sahabat Pemerintah.

Namun, Titiek juga mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk berkarir di politik dan menjadi anggota legislatif. (riz)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Syafruddin Diharapkan Jauhkan PNS dari Korupsi

Published

on

Sahroni, di Jakarta, Rabu, menilai sebagai perwira tinggi kepolisian Syafruddin terbilang sosok yang bersih.

Apakabarnews.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung dilantiknya Wakapolri Komjen Pol Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menggantikan Asman Abnur yang mundur dari jabatannya. Syafruddin diharapkan dapat menjauhkan PNS dari perilaku korupsi.

Sahroni, di Jakarta, Rabu, menilai sebagai perwira tinggi kepolisian Syafruddin terbilang sosok yang bersih. Pengalamannnya sebagai Wakapolri yang memiliki peran mengatur sumber daya manusia di institusi Polri merupakan salah satu gambaran jelas prestasinya.

“Syafruddin sosok yang bersih dan berpengalaman mengatur institusi besar dengan jabatannya sebagai Wakapolri. Kita berharap dan yakin Syafruddin mampu meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Asman terkait reformasi birokrasi khususnya di lingkungan aparatur negara,” kata politisi NasDem ini dalam keterangan tertulisnya.

Indonesian Corruption Watch sebelumnya merilis data yang menyebutkan pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai menjadi aktor pelaku korup terbanyak selama tahun 2017.

Dalam data Tren Pelaku Profesi Korupsi berdasarkan profesi tahun 2015-2017, dari keseluruhan terdakwa korupsi, aktor yang berprofesi sebagai pegawai di tingkat Pemkab/Pemkot/Pemprov masih menempati urutan tertinggi sebagai pelaku korupsi.

Sebanyak 456 PNS di daerah yang terjerat kasus korupsi di tahun 2017, meningkat drastis dari tahun 2016 dengan angka yang terkena kasus korupsi sebanyak 217 PNS.

Sahroni berharap dengan pengetahuannya di bidang hukum, Syafruddin akan mampu menjadikan para PNS menjadi lebih bersih, khususnya dari kasus korupsi.

“Berbekal pengalamannya sebagai penegak hukum, kita berharap para aparatur negara di bawah kepemimpinannya akan lebih bersih. Jangan lagi ada PNS yang terlibat kasus korupsi dan reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik,” ujarnya.

Mengenai sosok pengganti Wakapolri yang dikabarkan akan diteruskan oleh Irjen Idham Azis, Sahroni menilai sosok perwira tinggi yang saat ini menjabat Kapolda Metro Jaya terbilang mumpuni.

Ia berharap ketegasan yang dimiliki oleh Idham akan diteruskan ketika menjabat sebagai Wakapolri. Idham tukas Sahroni harus mampu meneruskan pekerjaan baik yang sudah dilakukan oleh Syafruddin. (sfh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Muhammadiyah Bebaskan Anggota Tentukan Pilihan Politik

Published

on

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Apakabarnews.com, Sukoharjo – Organisasi Islam Muhammadiyah membebaskan para anggotanya menentukan pilihan politik pada Pemilihan Umum Presiden 2019.

“Ini sesuai dengan khitah Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di sela pelantikan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Kampus UMS Sukoharjo, Selasa (14/8/2018).

Terkait dengan pilpres yang dilaksanakan pada tahun depan, pihaknya berpesan kepada dua pasang peserta agar ke depan membangun Indonesia dengan dilandasi nilai agama, Pancasila, dan nilai luhur sebagai bangsa Indonesia.

“Ini juga saya sampaikan kepada Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo/Sandiaga Uno saat pasangan ini melakukan silaturahmi di Kantor Pusat Muhammadiyah pada hari Senin (13/8),” kata Abdul Mu’ti.

Pesan politik yang kedua, katanya lagi, yaitu tentang pentingnya peningkatan kedaulatan bangsa, baik dalam kedaulatan politik maupun kedaulatan ekonomi.

“Ini juga harus disertai dengan peningkatan kualitas SDM melalui penguatan pendidikan dan berdaya saing tinggi serta berkarakter,” ucapnya.

Pesan politik ketiga, lanjut Abdul Mu’ti, yaitu negara yang harus aktif membangun kesejahteraan masyarakat secara merata, mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama antargolongan.

Selain itu, pihaknya berharap agar Indonesia bisa memiliki daya saing hingga level internasional serta secara politik Indonesia harus lebih baik.

“Pada dasarnya reformasi politik harus tetap berjalan dengan menjadikan keadaban dan moralitas sebagai dasar berpolitik. Politik bukan saja berdasarkan kekuasaan,” katanya.

Menurut dia, yang paling penting adalah bagaimana Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam bisa berperan lebih besar di kancah internasional, terutama di negara Islam. (ris)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapolri Belum Tentukan Pengganti Syafruddin sebagai Wakapolri

Published

on

Apakabarnews.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan belum menentukan pengganti Syafruddin untuk menduduki jabatan sebagai Wakapolri. “Belum ada (nama), nanti saya komunikasi dengan bapak Presiden,” kata Tito di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Pada hari ini, Presiden Joko Widodo melantik mantan Wakapolri Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur. Syafruddin yang sebelumnya berpangkat Komjen Pol juga menyatakan pensiun sebagai anggota Polri aktif.

“Pertimbangannya perwira bintang dua (Irjen) atau bintang tiga (Komjen),” tambah Tito.

Saat dimintai pendapatnya mengenai nama Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Idham Azis yang saat ini menjadi Kapolda Metro Jaya, Tito tetap mengatakan harus berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

“Nanti setelah saya konsultasi sama bapak presiden karena memang mekanismenya begitu. Itu prerogatif presiden setelah menyampaikan persetujuan dari bapak presiden, tidak ada batas waktunya,” ungkap Tito.

Idham Azis sendiri juga hadir dalam pelantikan Syafruddin hari ini di istana. “Saya diperintah untuk menemani Kapolri,” kata Idham.

Inspektur Jenderal (Irjen) Idham Azis adalah Kapolda Metro Jaya lulusan Akpol tahun 1988.

Pada 2005 saat menjabat sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Sub Detasemen Investigasi Densus/Anti-Teror, Idham masuk dalam tim yang melumpuhkan teroris Dr. Azhari dan kelompoknya di Batu, Jawa Timur, pada tanggal 9 November 2005.

Ia mendapat penghargaan dari Kapolri saat itu Jendral Sutanto bersama dengan Kapolri saat ini Jenderal Pol Tito Karnavian, Petrus Reinhard Golose, Rycko Amelza Dahniel.

Idham juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya (2009), Wakil Kepala Densus 88/Anti-Teror Polri (2010), Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri (2013), Kapolda Sulawesi Tengah (2014), hingga Kapolda Metro Jaya pada 2017. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending