Connect with us

JAWA BARAT

Pemerintah Menipu Rakyat, Soal Pelantikan Perwira Polri Sebagai Pj Gubernur Jabar

Published

on

Fadli Zon, dan Jokowi.

Oleh : Fadli Zon

Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Masalah ini pernah menjadi kontroversi pada bulan Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat saat itu, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan.

BACA JUGA : Iwan Bule Mengaku Kaget, Padahal Sejak Awal Tahun Sudah Diekspos oleh Mendagri

Selain mencederai semangat Reformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri.

Wah Ternyata Ada 8 Alasan, Mengapa Pj Gubernur dari Polisi Harus Ditolak

Namun, pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik, menipu rakyat.

Alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada.

Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.

Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja.

Saya mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini.

Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut.

Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.

Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu.

Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.

Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.

Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat.

Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat.

Dr. Fadli Zon, M.Sc. adalah Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Banjir di Tiga Kecamatan Kabupaten Bandung Mulai Surut

Published

on

Banjir di Kecamatan Bojongsoang jumlah warga terdampak mencapai 2.370 KK atau 7.110 dan jumlah warga yang mengungsi 252 KK atau 778 jiwa.

Apakabarnews.com, Bandung – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menyatakan banjir yang melanda Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, pada Selasa (12/3/2019) mulai surut.

“Update banjir di tiga kecamatan, yakni Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang terjadi sejak 10 Februari sampai hari ini Selasa, (12/3/2019) dinyatakan sudah surut,” kata Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Jabar Budi Budiman Wahyu, dalam siaran persnya, Selasa (12/3/2019).

Budi mengatakan di Kecamatan Dayeuhkolot, jumlah warga terdampak banjir mencapai 3.005 kepala keluarga (KK) atau 11.747 jiwa.

Sedangkan jumlah pengungsi akibat banjir di Kecamatan Dayeuhkolot ialah sebanyak 59 KK atau 184 jiwa, yang terdiri dari 21 balita, 19 lansia, delapan anak, tujuh ibu hamil, lima ibu menyusui, empat disabilitas, empat SMA, sembilan SMP, 18 SD.

Di Kecamatan Baleendah jumlah warga terdampak banjirnya mencapai 5.271 KK atau 15.813 jiwa, sedangkan warga yang mengungsinya mencapai 191 KK atau 594 jiwa yang terdiri dari 75 Balita, 98 lansia, enam ibu hamil, 12 ibu menyusui, satu disabilitas.

Di Kecamatan Bojongsoang jumlah warga terdampak mencapai 2.370 KK atau 7.110 dan jumlah warga yang mengungsi 252 KK atau 778 jiwa.

Budi mengatakan sebagian pengungsi sudah meninggalkan shelter pengungsian dan kembali ke rumah masing masing, tetapi masih ada sebagian warga yang masih berada di selter pengungsian.

“Petugas juga masih melakukan pembersihan genangan air dan lumpur yang masih ada di Jalan Raya Andir-Katapang genangan air nol sampai 10 cm tetapi sudah bisa dilalui oleh kendaraan bermotor seperti roda dua maupun kendaraan roda empat,” kata dia.

Pihaknya juga mengimbau agar pengendara berhati hati karena jalan masih menyisakan lumpur. (asd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

DLH Imbau Tempat Perbelanjaan Tidak Gunakan Plastik

Published

on

Kepala DLH Kota Sukabumi, Adil Budiman.

Apakabarnews.com, Sukabumi – Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengimbau tempat perbelanjaan tidak lagi menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus barang yang dibeli konsumen.

“Saat ini baru imbauan, namun pada 2020 seluruh tempat perbelanjaan dilarang menggunakan kantong plastik, aturan tersebut akan diberlakukan setelah i diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengurangan Sampah Plastik,” kata Kepala DLH Kota Sukabumi Adil Budiman di Sukabumi, Senin (11/3/2019).

Menurutnya, perwal tersebut masih digodok Pemkot Sukabumi yang juga dibahas tentang larangan penggunaan kantong plastik di seluruh tempat perbelanjaan dengan tujuan untuk menekan sampah plastik.

Ia mengatakan, pada 2020 eluruh masyarakat yang berbelanja di Kota Sukabumi harus membawa kantong sendiri atau bisa saja pihak tempat perbelanjaan menyediakan kantong alternatif selain kantong plastik.

Larangan menggunakan kantong plastik ini mulai disosialisasikan kepada masyarakat sekaligus bagaimana warga bisa mengolah sendiri sampahnya karena yang paling efektif dalam melakukan pengolahan sampah harus berasal dari sumbernya yakni rumah tangga.

“Penggunaan kantong plastik sejak sekarang harus mulai dikurangi sebab sampah jenis ini paling merusak lingkungan karena butuh puluhan tahun bisa diurai oleh tanah, belum lagi menyebabkan bencana seperti banjir,” tambahnya.

Adil mengatakan warga harus meningkatkan kesadaran serta perhatian dan kepedulian dalam melakukan pengolahan sampah di rumah tangganya masing-masing. sebab volume sampah di Kota Sukabumi paling banyak berasal dari rumah tangga.

Salah satu cara yang paling efektif dalam pengolahan sampah ini seperti memilah sampah organik dan sampah anorganik untuk didaur ulang menjadi barang berharga seperti kompos atau pupuk organik dan berbagai barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. (aar)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Penumpang KA Siliwangi Cianjur-Sukabumi Meningkat 200 Persen

Published

on

Penumpang KA Siliwangi dari luar Cianjur mengalami peningkatan hingga dua ratus persen setiap harinya.

Apakabarnews.com, Cianjur – Stasiun Kereta Api (KA) Cianjur, Jawa Barat, mencatat sejak diresmikannya alun-alun Cianjur, membuat penumpang KA Siliwangi dari luar Cianjur mengalami peningkatan hingga dua ratus persen setiap harinya.

“Pasca diresmikannya alun-alun Cianjur oleh Presiden RI Joko Widodo, tingkat penumpang KA dari luar Cianjur mengalami peningkatan 200 persen dari hari biasa,” kata Kepala Stasiun Cianjur, Narizal di Cianjur, Senin (11/3/2019).

Menurut Narizal, pihaknya mencatat pada hari biasa jumlah penumpang 400-500 orang dan meningkat pada akhir pekan mencapai 600 orang. Namun setelah diresmikannya alun-alun Cianjur, peningkatan jumlah penumpang cukup tinggi mencapai 1.500 orang setiap harinya.

“Sebagian besar penumpang berasal dari Sukabumi dan Bogor sisanya dari beberapa daerah lain seperti Jakarta dan Tangerang. Akhir pekan jumlahnya lebih banyak bisa mencapai 2.000 orang,” katanya.

Narizal menuturkan, mayoritas penumpang dari luar Cianjur tersebut mengunjungi alun-alun Cianjur dan mengunjungi beberapa tempat wisata lainnya yang berada di sekitar Kota Cianjur.
“Penumpang dari luar kota tersebut akan kembali pulang pada sore dengan menyesuaikan jadwal KA Siliwangi jurusan Cianjur-Sukabumi yang berangkat tiga kali dalam sehari,” katanya.

Bahkan pihaknya memperkirakan volume penumpang jasa transportasi masal itu, akan terus meningkat setelah reaktivasi Jalur KA Cianjur-Ciranjang, selesai dilakukan dan segera difungsikan dalam waktu dekat.

“Kami berharap dapat memikat penumpang dari wilayah timur, sehingga akan mendorong angka kunjungan wisatawan ke Cianjur. Tentunya kami juga berharap kementerian perhubungan akan menambah jumlah gerbong yang ada,” katanya.

Sementara angka kunjungan ke alun-alun Cianjur, setiap harinya terus meningkat, tercatat hari biasa jumlah pengunjung mencapai 5.000 orang dan akhir pekan meningkat dua kali lipat.

“Kami berkunjung ke Cianjur, untuk menikmati taman alun-alun yang baru diresmikan Presiden Jokowi. Bersama keluarga menggunakan kereta api dari Bogor ke Sukabumi dan melanjutkan dengan KA Siliwangi ke Cianjur,” kata Dibah Faradiba, warga Kabupaten Bogor.

Ia menjelaskan, untuk biaya yang dibutuhkan menggunakan kereta api, sangat murah terutama dari Sukabumi ke Cianjur. Dia hanya mengeluarkan biaya tidak lebih dari Rp30 ribu untuk sampai ke Cianjur bersama 10 orang anggota keluarganya.

“Sekarang dari Bogor ke Cianjur, lebih baik menggunakan kereta api, lebih murah dan tidak terjebak kemacetan. Nanti pulangnya tinggal menyesuaikan jadwal dari Cianjur ke Sukabumi dan kembali ke Bogor,” katanya. (ahm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending