Connect with us

JAWA BARAT

Pemerintah Menipu Rakyat, Soal Pelantikan Perwira Polri Sebagai Pj Gubernur Jabar

Published

on

Fadli Zon, dan Jokowi.

Oleh : Fadli Zon

Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Masalah ini pernah menjadi kontroversi pada bulan Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat saat itu, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan.

BACA JUGA : Iwan Bule Mengaku Kaget, Padahal Sejak Awal Tahun Sudah Diekspos oleh Mendagri

Selain mencederai semangat Reformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri.

Wah Ternyata Ada 8 Alasan, Mengapa Pj Gubernur dari Polisi Harus Ditolak

Namun, pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik, menipu rakyat.

Alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada.

Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.

Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja.

Saya mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini.

Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut.

Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.

Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu.

Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.

Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.

Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat.

Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat.

Dr. Fadli Zon, M.Sc. adalah Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Tol Bocimi Siap Digunakan pada September 2018

Published

on

Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) siap digunakan pada September 2018.

Apakabarnews.com, Bandung РPenjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan memastikan bahwa Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) siap digunakan pada September 2018.

Iriawan di Bandung, Rabu (11/7/2018) mengatakan kepastian tersebut diperolehnya dari pengembang saat melakukan peninjauan ke sejumlah titik tol Bocimi pada Selasa (10/7/2018).

Ia mengatakan konstruksi “main toll road” atau jalur tol utama sepanjang 15,3 kilometer telah rampung dan tinggal penyelesaian pada marka jalan dan penunjang lain.

“Dua bulan lagi siap digunakan ya, jalan utamanya sudah selesai hanya tinggal bagian sisinya,” ujar Iriawan dalam siaran pers.

Dari hasil tinjauannya bersama Bupati Bogor Nurhayanti, Iriawan mencatat sejumlah masalah yang harus segera diatasi, salah satunya adalah pembebasan tanah untuk pembangunan jalan interchange ke arah Caringin.

“Yang menjadi catatan saya pembebasan tanah untuk interchange ke arah Caringin, ini harus segera dituntaskan,” katanya.

Bila Tol Bocimi ini rampung seluruhnya, akan memangkas waktu tempuh lebih cepat dari arah Sukabumi ke Jakarta maupun sebaliknya yang biasanya bisa memakan waktu hingga enam jam.

Selain meninjau proyek tol Bocimi, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bogor, Penjabat Gubernur Jabar juga memantau proyek pembangunan Bendungan Sukamahi di Mega Mendung dan Bendungan Ciawi di Cipayung.

Setelah pembangunannya diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, kedua bendungan tersebut terus dikebut penyelesaiannya.

Iriawan mengungkapkan, pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi merupakan salah satu solusi mengatasi banjir di Jakarta.

“Dua bendungan ini merupakan salah satu solusi atasi banjir di Jakarta yang kerap terjadi,” ungkapnya.

Iriawan mengatakan, tugas dari pemerintah daerah dalam pembangunan bendungan tersebut adalah pembebasan lahan dan menurutnya masih terdapat kendala pada pembebasan lahan ini.

Namun Iriawan optimis dua bendungan tersebut akan selesai sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu bulan Desember 2019.

“Kendala di pembebasan lahan ya, dan menjadi bahan diskusi bersama kami.”

Upaya pembebasan lahan akan terus kami komunikasikan bersama Bupati Bogor khususnya terkait data dan anggaran,” katanya.

Bila dua bendungan ini telah rampung, selain berfungsi sebagai pengendali banjir, juga akan menjadi destinasi wisata baru khususnya bagi masyarakat Bogor.

“Pastinya akan muncul tujuan wisata baru di Bogor yaitu dua bendungan ini,” kata Iriawan. (asd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Dua Terduga Teroris Mengaku Berasal dari Jakarta

Published

on

Dua orang terduga teroris yang ditangkap di Kampung Nangklak, Kabupaten Sukabumi.

Apakabarnews.com, Sukabumi – Dua orang terduga teroris yang ditangkap di Kampung Nangklak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengaku kepada pemilik kontrakan berasal dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

“Sejak mengontrak pada 22 Juni 2018, keluarga ini hanya bilang berasal dari Jakarta saat diminta KTP atau kartu keluarganya tidak pernah memberikan dengan alasan kecopetan, sehingga tidak ada identitasnya,” kata pemilik kontrakan Mumuh, di Sukabumi, Senin (9/7/2018).

Ternyata kontrakan yang berada di Kampung Cibuntu, Desa Pasawahan, Kecamaran Cicurug tersebut diisi dua keluarga dengan rincian dua pria, dua wanita, dan dua anak-anak.

Menurutnya, selama mengontrak rumahnya, dua keluarga terduga teroris tersebut tidak menunjukkan perilaku yang aneh. Mereka kerap terlihat berbelanja ke warung yang tidak jauh dari kontrakan.

Karena itu, ia dan istrinya mengaku terkejut dan tidak menyangka keluarga yang mendiami kontrakannya tersebut terlibat terorisme.

“Tidak ada yang aneh dari keluarga ini, bahkan saya sering mendengar mereka mengaji dan juga tidak tertutup sehingga kami tidak mencurigainya,” katanya lagi.

Mumuh mengatakan kontrakan yang dihuni enam jiwa tersebut hanya berukuran 5×6 meter persegi. Hingga saat ini dua istri terduga teroris tersebut masih diperiksa intensif di Mapolsek Cicurug, namun awak media belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian. (aar)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Presiden Jokowi Minta Kandungan Biodiesel Jadi 30 Persen

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo.

Apakabarnews.com, Bogor – Presiden Joko Widodo meminta kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global.

“Bapak Presiden juga sampaikan adalah terkait dengan biodiesel, dimana penggunaan biodiesel 20 persen, dan sekaligus juga dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (10/7/2018).

Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi daripada biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun.

“Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” kata Menperin yang didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong untuk menyampaikan hasil rapat terbatas yang menyikapi kondisi perekonomian, baik makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri.

Selain itu, kata Menperin, dalam rapat juga diminta mengkaji industri-industri nasional yang bisameningkatkan utilisasinya, melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri, contohnya korporasi-korporasi seperti di Tuban yang bisa menyediakan bahan baku Petrokimia maupun BBM.

Airlangga mengungkapkan bahwa rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini membahas upaya untuk memperkuat perekonomian nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional, atau para pengusaha serta iklim investasi.

“Beberapa catatan dari rapat tadi adalah bagaimana kita meningkatkan ekspor dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, dan juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat,” kata Airlangga.

Menperin mengatakan bahwa Presiden sudah menyampaikan untuk melakukan optimalisasi “tool fiscal”, baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan export.

Menperin juga mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah dengan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif-insentif agar expor bisa ditingkatkan.

Terkait investasi, lanjut Menperin, akan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, misalnya dari Jawa, industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, termasuk misalnya Jawa Tengah.

“Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furniture, misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.

Selain mendorong pengembangan industri substitusi impor, langkah-langkah lain yang ditempuh untuk menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah pemberian insentif untuk menggenjot ekspor dan UMKM, penyederhanaan perizinan investasi, hingga memaksimalkan sektor pariwisata untuk mendulang devisa.

Juga memaksimalkan untuk pariwisata, diantaranya perkembangan airport dan pengembangan “low cost carrier (LCC)”, sehingga pariwisata ini adalah salah satu sektor yang cepat yang bisa digenjot, kata Airlangga. (jks)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending