Connect with us

JAWA BARAT

Pemerintah Menipu Rakyat, Soal Pelantikan Perwira Polri Sebagai Pj Gubernur Jabar

Published

on

Fadli Zon, dan Jokowi.

Oleh : Fadli Zon

Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Masalah ini pernah menjadi kontroversi pada bulan Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat saat itu, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan.

BACA JUGA : Iwan Bule Mengaku Kaget, Padahal Sejak Awal Tahun Sudah Diekspos oleh Mendagri

Selain mencederai semangat Reformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri.

Wah Ternyata Ada 8 Alasan, Mengapa Pj Gubernur dari Polisi Harus Ditolak

Namun, pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik, menipu rakyat.

Alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada.

Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.

Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja.

Saya mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini.

Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut.

Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.

Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu.

Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.

Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.

Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat.

Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat.

Dr. Fadli Zon, M.Sc. adalah Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Dua Mesin SPBU di Bandung Didegel Kemendag

Published

on

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan menyegel dua mesin Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di dua tempat berbeda di Kota Bandung.

Apakabarnews.com, Bandung – Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan menyegel dua mesin Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di dua tempat berbeda di Kota Bandung karena diduga melakukan kecurangan terhadap konsumen.

“Ini (mesin) SPBU kita amankan, karena di SPBU ini ditemukan alat tambahan yang dipasang di pompa yang bisa mengurangi takaran,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Veri Anggriono, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Di Jalan Kiaracondong, Bandung, Jumat (19/10/2018).

Dalam sidak kali ini dilakukan di dua tempat berbeda yakni di SPBU Jalan Kiaracondong dan di Jalan Riau. Dari dua SPBU tersebut terdapat dua mesin pengisian bahan bakar yang dipasangi alat untuk mengurangi jumlah takaran.

Petugas menemukan adanya kesalahan dalam penghitungan mesin pompa pengisian. Ia mengatakan, batas maksimal error pada setiap mesin sebesar 0,5 persen, namun pada SPBU tersebut dapat mencapai dua kali lipat.

“Konsumen kalau beli 10 atau 20 liter akan terasa kekurangannya, tapi jika dalam jumlah kecil tidak kelihatan,” katanya.

Terkait temuan tersebut, Direktorat Metrologi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dua SPBU tersebut. Apabila terbukti melakukan praktik curang maka pemilik akan mendapatkan sanksi tegas.

Selama proses penyidikan, dua mesin pompa pengisian disegel petugas, namun untuk operasional SPBU tetap berjalan normal.

“Kita akan lakukan pemeriksaan detail, kita panggil pemilik SPBU-nya termasuk distributor/importir alat-alatnya. Apabila buktinya cukup kuat kita lakukan proses penyidikan di UU Metrologi,” kata dia. (sep)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Eka Resmi Ditunjuk Jadi Plt Bupati Bekasi

Published

on

Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, Eka Supria Atmaja.

Apakabarnews.com, Cikarang – Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, Eka Supria Atmaja resmi ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi menyusul kekosongan jabatan yang ditinggalkan Bupati Neneng Hasanah Yasin, karena sedang menjalani proses hukum dengan KPK.

 Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzanul Ulum menyampaikan secara simbolis surat Mendagri dan formulir berita Gubernur Jawa Barat tentang penugasan Eka sebagai Plt Bupati Bekasi di Gedung Sate Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (18/10/2018).

BACA JUGA : KPK Temukan Rupiah-Yuan dari Rumah Neneng Hassanah

 Sekda Jabar, Iwa Karniwa mengatakan penunjukan Plt Bupati dalam rangka memastikan keberlangsungan jalannya Pemerintahan Kabupaten Bekasi sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di mana Wakil Kepala Daerah menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Plh Gubernur Jabar, Uu Rizanul Ulum berpesan kepada Plt Bupati Bekasi agar senantiasa menjalin komunikasi dengan unsur Muspida, masyarakat, dan juga perangkat daerah di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.

 “Saya menyampaikan selamat bertugas semoga dapat membawa Kabupaten Bekasi lebih baik khususnya dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” katanya.

  Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan akan segera melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk membahas kekosongan jabatan di beberapa dinas akibat permasalahan hukum dengan KPK.

  “Tentunya kekosongan tersebut akan diisi. Mengenai siapa penggantinya, saat ini sedang kami bahas secara internal. Untuk teknis penentuan, kami akan lakukan sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

 Eka mengaku akan terus berupaya melakukan pembenahan kedisiplinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

  “Upaya pembenahan disiplin sebetulnya telah kami lakukan selama ini. Namun setelah ada kejadian ini, kami akan berupaya lebih keras dan berharap peran serta masyarakat Kabupaten Bekasi untuk bersama-sama pemerintah membangun Kabupaten Bekasi ini menjadi pemerintahan yang bersih dan bersinar,” katanya.

 Dia memastikan pelayanan masyarakat terus berjalan, terlebih saat ini telah memasuki kuartal IV atau penghujung tahun 2018 sehingga kinerja semua ASN dapat dipertanggungjawabkan.

  “Terkait pelayanan masyarakat, saya pastikan bahwa seluruh jajaran perangkat daerah akan terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Upaya memaksimalkan ASN terus dilakukan seperti penegakan kedisiplinan dan memberikan arahan serta motivasi,” katanya. (pra/may)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Koalisi Prabowo-Sandi Prioritaskan Kampanye di Pulau Jawa

Published

on

Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Zulkifli Hasan mengatakan koalisinya saat ini memprioritaskan kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di Pulau Jawa.

“Ya tentu prioritasnya adalah Pulau Jawa karena 60 persen suara nasional,” kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

BACA JUGA : Sandiaga Uno Runtiah Lado Bareng Amak- Amak, Ekonomi Indonesia Lagi Pedas

Dia menilai siapa yang bisa menaklukkan Pulau Jawa maka dapat dipastikan memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

Zulkifli yang merupakan Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan di Pulau Jawa terdapat lumbung-lumbung suara seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur dan Banten.

Namun Zulkifli menegaskan bahwa pihaknya menyasar seluruh wilayah untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya misalnya di negara yang terdapat jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang besar antara lain Malaysia dan Hong Kong.

Selain itu dia membantah kalau Prabowo jarang turun ke masyarakat karena antara Prabowo dan Sandiaga berbagi tugas.

“Kalau keduanya keliling Indonesia, bagaimana kalau ada tamu yang datang ingin bertemu,” ujarnya.

Zulkifli menilai selama ini Prabowo terus melakukan kerja politik dengan menerima kunjungan tokoh-tokoh namun sifatnya ada terbuka dan tertutup bagi media.

Dia mencontohkan ketika melakukan lobi terhadap seseorang untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi maka itu sifatnya tertutup sehingga tidak bisa diketahui masyarakat luas.

“Jadi ada pekerjaannya itu sifatnya yang tidak terbuka, ada yang bagi dua. Calon wakil presidennya yang jalan,” katanya. (ibl)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending