Connect with us

JAWA BARAT

Pemerintah Menipu Rakyat, Soal Pelantikan Perwira Polri Sebagai Pj Gubernur Jabar

Published

on

Fadli Zon, dan Jokowi.

Oleh : Fadli Zon

Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Masalah ini pernah menjadi kontroversi pada bulan Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat saat itu, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan.

BACA JUGA : Iwan Bule Mengaku Kaget, Padahal Sejak Awal Tahun Sudah Diekspos oleh Mendagri

Selain mencederai semangat Reformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri.

Wah Ternyata Ada 8 Alasan, Mengapa Pj Gubernur dari Polisi Harus Ditolak

Namun, pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik, menipu rakyat.

Alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada.

Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.

Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja.

Saya mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini.

Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut.

Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.

Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu.

Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.

Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.

Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat.

Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat.

Dr. Fadli Zon, M.Sc. adalah Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Gubernur : Kemendagri Apresiasi APBD Jawa Barat yang Futuristik

Published

on

Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil.

Apakabarnews.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri RI mengapresiasi struktur APBD 2019 Jawa Barat karena futuristik atau terarah dan Jawa Barat akan dijadikan percontohan.

“Anggaran (APBD) kita dipuji sebagai anggaran futuristik oleh Kemendagri, itu menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi tidak hanya koordinatif, tapi juga aplikatif,” kata Gubernur Emil seusai memimpin Rapat Pimpinan di Gedung Sate Bandung, Senin (12/8/2019).

Menurut Emil, apresiasi Kemendagri tidak lepas dari inovasi dan kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Maka itu, dia optimistis visi Jabar Juara Lahir Batin akan terwujud dalam waktu cepat.

Apalagi, program-program unggulan Pemdaprov Jawa Barat, seperti Jabar Quick Respones (JQR), English For Ulama, Satu Desa Satu Hafidz, Kredit bjb Mesra, Jabar Saber Hoax, Desa Digital, dan Desa Juara, telah berjalan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Dan inilah wajah Jabar yang harus kita jaga sebagai provinsi paling inovatif di Indonesia,” kata Emil. (asd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Ridwan Kamil Kunjungi Pantai Terkontaminasi Minyak di Karawang

Published

on

Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil saat mengunjungi wilayah perairan utara Karawang yang terkontaminasi minyak mentah di lepas pantai Cilamaya, Rabu (7/8/2019).

Apakabarnews.com, Karawang – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengunjungi wilayah perairan utara Karawang yang terkontaminasi minyak mentah akibat eksplorasi Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai Cilamaya, Rabu (7/8/2019).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini tiba di bibir pantai yang tercemar minyak atau di depan Kantor Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, sekitar pukul 12.20 WIB.

Di bibir pantai Gubernur Emil didampingi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana tampak diberikan penjelasan tentang peristiwa pantai yang terkontaminasi dari seorang petugas.

Selain itu, Gubernur Emil tampak berbincang dengan petugas yang membersihkan tumpahan minyak di bibir pantai.

Saat ini, Gubernur Emil dan Bupati Karawang berdiskusi di Kantor Desa Cemarajaya. (jat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Wapres Lantik 744 Calon Pamong Praja Muda IPDN

Published

on

Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXVI Tahun 2019 di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).

Apakabarnews.com, Bandung – Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik sebanyak 744 orang calon Pamong Praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXVI dalam Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXVI Tahun 2019.

Pelantikan dilakukan di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).

Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan ucapan selamat kepada calon Pamong Praja Muda dan keluarganya yang dilantik pada hari ini.

Menurut dia, tugas menjadi Pamong Praja tentu tugas yang mulia dan sangat menentukan bagaimana kemajuan bangsa dan negara.

Jusuf Kalla mengatakan, sebagai Pamong Praja, anda mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat secara keseluruhan, cepat sederhana, murah dan tuntas serta memuaskan dan yang penting adil untuk semua.

“Jangan bekerja lambat, jangan berbelit karena pelayanan adalah tugas anda semua. Karier anda di masa datang akan ditentukan apa yang dibuat di masa kini,” katanya.

Selain Wapres RI beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla, hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Ibu Atalia Ridwan Kamil dan lainnya.

Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN ditandai dengan pengalungan penghargaan Kartika Astha Bratha kepada lulusan terbaik Program D-IV dan Kartika Pradnya Utama kepada lulusan terbaik program S1.

Selain pengalungan penghargaan, Wapres RI menyematkan pin purna, memasangkan pangkat kepada Pamong Praja Muda.

Selanjutnya, purna praja yang telah dilantik ini akan dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan tugas magang selama kurang lebih setahun, setelah itu akan disebar ke seluruh pelosok Indonesia untuk mengabdikan dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). (tan)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending