Connect with us

JAWA BARAT

Ini Alasan Gerindra, Gulirkan Pansus Hak Angket soal Pelantikan Pj Gubernur Jabar

Published

on

Jokowi menandatangani Keppres 106/B tahun 2018 mengenai penunjukan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar.

Apakabarnews.com, Jakarta – Partai Gerindra sangat mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap tegas memboikot pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat yang cacat hukum. Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur.

Masyarakat bisa menilai sendiri, kritik atas penunjukkan jenderal polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat ini bukan hanya datang dari kelompok oposisi, tapi juga disampaikan sejumlah partai pendukung pemerintah sendiri.

Empat Hal Negatif yang Harus Ditanggung Polri, Setelah Iwan Bule Jadi Pj Gubernur

Artinya, di luar soal oposisi dan non-oposisi, semua pihak pada dasarnya memiliki penilaian serupa bahwa kebijakan tersebut memang keliru, menabrak undang-undang, dan tak sesuai tuntutan Reformasi untuk menghapus dwifungsi angkatan bersenjata, baik TNI maupun Polri.

Pengangkatan Komjen M. Iriawan bukan hanya cacat secara formil, tapi juga secara materil. Sesudah namanya ditarik Menko Polhukam, ia kemudian dimutasi ke Lemhanas, dijadikan Sekretaris Utama.

Ia diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk mengulang model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2016, yang sebelumnya menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam. Artinya, sejak awal pemerintah memang sangat menginginkan M. Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini dagelan politik saja.

Seperti pernah saya sampaikan, meskipun memang ada presedennya, penunjukkan anggota Polri aktif sebagai gubernur cukup jelas melanggar undang-undang. Ada tiga undang-undang yang terlanggar. Pertama, UU No. 2/2002 tentang Kepolisian. Dalam pasal 28 ayat 1, UU jelas memerintahkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Begitu juga dalam ayat 3 Pasal 28, yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Rambu ini sangat tegas. Rambu ini juga menjadi bagian dari spirit Reformasi yang telah ditegaskan konstitusi pasca-amandemen.

Kedua, UU No. 16/2016 tentang Pilkada. Menurut UU Pilkada, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pemimpin tinggi madya.

Jabatan pemimpin tinggi madya ini ada batasannya, yaitu pejabat Aparatur Sipil Negara. Gubernur adalah jabatan sipil, jadi tak dibenarkan polisi aktif menduduki jabatan tersebut.

Ketiga, UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 20 ayat (3) disebutkan pengisian jabatan ASN tertentu memang bisa berasal dari prajurit TNI atau anggota Polri, namun ketentuan inipun ada batasnya, yaitu hanya bisa dilaksanakan pada Instansi Pusat saja. Sementara, Gubernur pejabat pemerintah daerah.

Apalagi, Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, turunan UU ASN, pada Pasal 157 ayat (1) menegaskan jikapun ada prajurit TNI dan anggota Polri yang kompetensinya dibutuhkan untuk pengisian jabatan pimpinan di luar Instansi Pusat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinas aktif.

Nah, semua undang-undang dan peraturan tadi telah dilanggar pemerintah saat pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pada hari Senin kemarin. Ini tak boleh dibiarkan. Negara tak bisa dikelola seenak selera penguasa.

Dulu sudah saya ingatkan, biang kerok semua ini adalah Permendagri No. 1/2018, yang telah menyesatkan seluruh peraturan yang ada di atasnya. Permendagri No. 1/2018 telah memberikan tafsir salah melalui pencantuman frasa “setara jabatan tinggi madya”, sehingga seolah aparat negara non-sipil memiliki hak yang sama dengan ASN.

Permendagri ini bermasalah, karena bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Dulu saya menyarankan agar Permendagri ini segera dicabut, tapi tak dihiraukan. Akibatnya, kini Kemendagri telah menyeret polisi kembali ke pusaran politik praktis. Ini kan tidak benar. Saat Reformasi dulu kita sudah mengkoreksi dwifungsi TNI, jangan kini pemerintah mengulang kesalahan dengan dwifungsi Polri.

Pengangkatan Mayjen TNI Setia Purwaka sebagai Penjabat (Pjs) Gubernur Jawa Timur pada 26 Agustus 2008, serta pelantikan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada 30 Desember 2016, adalah preseden yang salah. Tak sepatutnya preseden salah dijadikan yurisprudensi.

Pansus Hak Angket harus bisa mengkoreksi hal ini. Jangan sampai kesalahan masa lalu itu malah dilembagakan seolah-olah kebijakan yang benar. Gerindra tak menginginkan negara ini dikelola secara amatiran dan sekehendak hati penguasa. Itu sebabnya kami akan gulirkan Pansus Hak Angket. (Dr. Fadli Zon, M.Sc, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Banjir di Tiga Kecamatan Kabupaten Bandung Mulai Surut

Published

on

Banjir di Kecamatan Bojongsoang jumlah warga terdampak mencapai 2.370 KK atau 7.110 dan jumlah warga yang mengungsi 252 KK atau 778 jiwa.

Apakabarnews.com, Bandung – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menyatakan banjir yang melanda Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, pada Selasa (12/3/2019) mulai surut.

“Update banjir di tiga kecamatan, yakni Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang terjadi sejak 10 Februari sampai hari ini Selasa, (12/3/2019) dinyatakan sudah surut,” kata Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Jabar Budi Budiman Wahyu, dalam siaran persnya, Selasa (12/3/2019).

Budi mengatakan di Kecamatan Dayeuhkolot, jumlah warga terdampak banjir mencapai 3.005 kepala keluarga (KK) atau 11.747 jiwa.

Sedangkan jumlah pengungsi akibat banjir di Kecamatan Dayeuhkolot ialah sebanyak 59 KK atau 184 jiwa, yang terdiri dari 21 balita, 19 lansia, delapan anak, tujuh ibu hamil, lima ibu menyusui, empat disabilitas, empat SMA, sembilan SMP, 18 SD.

Di Kecamatan Baleendah jumlah warga terdampak banjirnya mencapai 5.271 KK atau 15.813 jiwa, sedangkan warga yang mengungsinya mencapai 191 KK atau 594 jiwa yang terdiri dari 75 Balita, 98 lansia, enam ibu hamil, 12 ibu menyusui, satu disabilitas.

Di Kecamatan Bojongsoang jumlah warga terdampak mencapai 2.370 KK atau 7.110 dan jumlah warga yang mengungsi 252 KK atau 778 jiwa.

Budi mengatakan sebagian pengungsi sudah meninggalkan shelter pengungsian dan kembali ke rumah masing masing, tetapi masih ada sebagian warga yang masih berada di selter pengungsian.

“Petugas juga masih melakukan pembersihan genangan air dan lumpur yang masih ada di Jalan Raya Andir-Katapang genangan air nol sampai 10 cm tetapi sudah bisa dilalui oleh kendaraan bermotor seperti roda dua maupun kendaraan roda empat,” kata dia.

Pihaknya juga mengimbau agar pengendara berhati hati karena jalan masih menyisakan lumpur. (asd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

DLH Imbau Tempat Perbelanjaan Tidak Gunakan Plastik

Published

on

Kepala DLH Kota Sukabumi, Adil Budiman.

Apakabarnews.com, Sukabumi – Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengimbau tempat perbelanjaan tidak lagi menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus barang yang dibeli konsumen.

“Saat ini baru imbauan, namun pada 2020 seluruh tempat perbelanjaan dilarang menggunakan kantong plastik, aturan tersebut akan diberlakukan setelah i diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengurangan Sampah Plastik,” kata Kepala DLH Kota Sukabumi Adil Budiman di Sukabumi, Senin (11/3/2019).

Menurutnya, perwal tersebut masih digodok Pemkot Sukabumi yang juga dibahas tentang larangan penggunaan kantong plastik di seluruh tempat perbelanjaan dengan tujuan untuk menekan sampah plastik.

Ia mengatakan, pada 2020 eluruh masyarakat yang berbelanja di Kota Sukabumi harus membawa kantong sendiri atau bisa saja pihak tempat perbelanjaan menyediakan kantong alternatif selain kantong plastik.

Larangan menggunakan kantong plastik ini mulai disosialisasikan kepada masyarakat sekaligus bagaimana warga bisa mengolah sendiri sampahnya karena yang paling efektif dalam melakukan pengolahan sampah harus berasal dari sumbernya yakni rumah tangga.

“Penggunaan kantong plastik sejak sekarang harus mulai dikurangi sebab sampah jenis ini paling merusak lingkungan karena butuh puluhan tahun bisa diurai oleh tanah, belum lagi menyebabkan bencana seperti banjir,” tambahnya.

Adil mengatakan warga harus meningkatkan kesadaran serta perhatian dan kepedulian dalam melakukan pengolahan sampah di rumah tangganya masing-masing. sebab volume sampah di Kota Sukabumi paling banyak berasal dari rumah tangga.

Salah satu cara yang paling efektif dalam pengolahan sampah ini seperti memilah sampah organik dan sampah anorganik untuk didaur ulang menjadi barang berharga seperti kompos atau pupuk organik dan berbagai barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. (aar)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Penumpang KA Siliwangi Cianjur-Sukabumi Meningkat 200 Persen

Published

on

Penumpang KA Siliwangi dari luar Cianjur mengalami peningkatan hingga dua ratus persen setiap harinya.

Apakabarnews.com, Cianjur – Stasiun Kereta Api (KA) Cianjur, Jawa Barat, mencatat sejak diresmikannya alun-alun Cianjur, membuat penumpang KA Siliwangi dari luar Cianjur mengalami peningkatan hingga dua ratus persen setiap harinya.

“Pasca diresmikannya alun-alun Cianjur oleh Presiden RI Joko Widodo, tingkat penumpang KA dari luar Cianjur mengalami peningkatan 200 persen dari hari biasa,” kata Kepala Stasiun Cianjur, Narizal di Cianjur, Senin (11/3/2019).

Menurut Narizal, pihaknya mencatat pada hari biasa jumlah penumpang 400-500 orang dan meningkat pada akhir pekan mencapai 600 orang. Namun setelah diresmikannya alun-alun Cianjur, peningkatan jumlah penumpang cukup tinggi mencapai 1.500 orang setiap harinya.

“Sebagian besar penumpang berasal dari Sukabumi dan Bogor sisanya dari beberapa daerah lain seperti Jakarta dan Tangerang. Akhir pekan jumlahnya lebih banyak bisa mencapai 2.000 orang,” katanya.

Narizal menuturkan, mayoritas penumpang dari luar Cianjur tersebut mengunjungi alun-alun Cianjur dan mengunjungi beberapa tempat wisata lainnya yang berada di sekitar Kota Cianjur.
“Penumpang dari luar kota tersebut akan kembali pulang pada sore dengan menyesuaikan jadwal KA Siliwangi jurusan Cianjur-Sukabumi yang berangkat tiga kali dalam sehari,” katanya.

Bahkan pihaknya memperkirakan volume penumpang jasa transportasi masal itu, akan terus meningkat setelah reaktivasi Jalur KA Cianjur-Ciranjang, selesai dilakukan dan segera difungsikan dalam waktu dekat.

“Kami berharap dapat memikat penumpang dari wilayah timur, sehingga akan mendorong angka kunjungan wisatawan ke Cianjur. Tentunya kami juga berharap kementerian perhubungan akan menambah jumlah gerbong yang ada,” katanya.

Sementara angka kunjungan ke alun-alun Cianjur, setiap harinya terus meningkat, tercatat hari biasa jumlah pengunjung mencapai 5.000 orang dan akhir pekan meningkat dua kali lipat.

“Kami berkunjung ke Cianjur, untuk menikmati taman alun-alun yang baru diresmikan Presiden Jokowi. Bersama keluarga menggunakan kereta api dari Bogor ke Sukabumi dan melanjutkan dengan KA Siliwangi ke Cianjur,” kata Dibah Faradiba, warga Kabupaten Bogor.

Ia menjelaskan, untuk biaya yang dibutuhkan menggunakan kereta api, sangat murah terutama dari Sukabumi ke Cianjur. Dia hanya mengeluarkan biaya tidak lebih dari Rp30 ribu untuk sampai ke Cianjur bersama 10 orang anggota keluarganya.

“Sekarang dari Bogor ke Cianjur, lebih baik menggunakan kereta api, lebih murah dan tidak terjebak kemacetan. Nanti pulangnya tinggal menyesuaikan jadwal dari Cianjur ke Sukabumi dan kembali ke Bogor,” katanya. (ahm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending