Connect with us

JAWA BARAT

Ini Alasan Gerindra, Gulirkan Pansus Hak Angket soal Pelantikan Pj Gubernur Jabar

Published

on

Jokowi menandatangani Keppres 106/B tahun 2018 mengenai penunjukan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar.

Apakabarnews.com, Jakarta – Partai Gerindra sangat mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap tegas memboikot pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat yang cacat hukum. Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur.

Masyarakat bisa menilai sendiri, kritik atas penunjukkan jenderal polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat ini bukan hanya datang dari kelompok oposisi, tapi juga disampaikan sejumlah partai pendukung pemerintah sendiri.

Empat Hal Negatif yang Harus Ditanggung Polri, Setelah Iwan Bule Jadi Pj Gubernur

Artinya, di luar soal oposisi dan non-oposisi, semua pihak pada dasarnya memiliki penilaian serupa bahwa kebijakan tersebut memang keliru, menabrak undang-undang, dan tak sesuai tuntutan Reformasi untuk menghapus dwifungsi angkatan bersenjata, baik TNI maupun Polri.

Pengangkatan Komjen M. Iriawan bukan hanya cacat secara formil, tapi juga secara materil. Sesudah namanya ditarik Menko Polhukam, ia kemudian dimutasi ke Lemhanas, dijadikan Sekretaris Utama.

Ia diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk mengulang model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2016, yang sebelumnya menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam. Artinya, sejak awal pemerintah memang sangat menginginkan M. Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini dagelan politik saja.

Seperti pernah saya sampaikan, meskipun memang ada presedennya, penunjukkan anggota Polri aktif sebagai gubernur cukup jelas melanggar undang-undang. Ada tiga undang-undang yang terlanggar. Pertama, UU No. 2/2002 tentang Kepolisian. Dalam pasal 28 ayat 1, UU jelas memerintahkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Begitu juga dalam ayat 3 Pasal 28, yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Rambu ini sangat tegas. Rambu ini juga menjadi bagian dari spirit Reformasi yang telah ditegaskan konstitusi pasca-amandemen.

Kedua, UU No. 16/2016 tentang Pilkada. Menurut UU Pilkada, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pemimpin tinggi madya.

Jabatan pemimpin tinggi madya ini ada batasannya, yaitu pejabat Aparatur Sipil Negara. Gubernur adalah jabatan sipil, jadi tak dibenarkan polisi aktif menduduki jabatan tersebut.

Ketiga, UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 20 ayat (3) disebutkan pengisian jabatan ASN tertentu memang bisa berasal dari prajurit TNI atau anggota Polri, namun ketentuan inipun ada batasnya, yaitu hanya bisa dilaksanakan pada Instansi Pusat saja. Sementara, Gubernur pejabat pemerintah daerah.

Apalagi, Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, turunan UU ASN, pada Pasal 157 ayat (1) menegaskan jikapun ada prajurit TNI dan anggota Polri yang kompetensinya dibutuhkan untuk pengisian jabatan pimpinan di luar Instansi Pusat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinas aktif.

Nah, semua undang-undang dan peraturan tadi telah dilanggar pemerintah saat pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pada hari Senin kemarin. Ini tak boleh dibiarkan. Negara tak bisa dikelola seenak selera penguasa.

Dulu sudah saya ingatkan, biang kerok semua ini adalah Permendagri No. 1/2018, yang telah menyesatkan seluruh peraturan yang ada di atasnya. Permendagri No. 1/2018 telah memberikan tafsir salah melalui pencantuman frasa “setara jabatan tinggi madya”, sehingga seolah aparat negara non-sipil memiliki hak yang sama dengan ASN.

Permendagri ini bermasalah, karena bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Dulu saya menyarankan agar Permendagri ini segera dicabut, tapi tak dihiraukan. Akibatnya, kini Kemendagri telah menyeret polisi kembali ke pusaran politik praktis. Ini kan tidak benar. Saat Reformasi dulu kita sudah mengkoreksi dwifungsi TNI, jangan kini pemerintah mengulang kesalahan dengan dwifungsi Polri.

Pengangkatan Mayjen TNI Setia Purwaka sebagai Penjabat (Pjs) Gubernur Jawa Timur pada 26 Agustus 2008, serta pelantikan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada 30 Desember 2016, adalah preseden yang salah. Tak sepatutnya preseden salah dijadikan yurisprudensi.

Pansus Hak Angket harus bisa mengkoreksi hal ini. Jangan sampai kesalahan masa lalu itu malah dilembagakan seolah-olah kebijakan yang benar. Gerindra tak menginginkan negara ini dikelola secara amatiran dan sekehendak hati penguasa. Itu sebabnya kami akan gulirkan Pansus Hak Angket. (Dr. Fadli Zon, M.Sc, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Dua Mesin SPBU di Bandung Didegel Kemendag

Published

on

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan menyegel dua mesin Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di dua tempat berbeda di Kota Bandung.

Apakabarnews.com, Bandung – Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan menyegel dua mesin Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di dua tempat berbeda di Kota Bandung karena diduga melakukan kecurangan terhadap konsumen.

“Ini (mesin) SPBU kita amankan, karena di SPBU ini ditemukan alat tambahan yang dipasang di pompa yang bisa mengurangi takaran,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Veri Anggriono, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Di Jalan Kiaracondong, Bandung, Jumat (19/10/2018).

Dalam sidak kali ini dilakukan di dua tempat berbeda yakni di SPBU Jalan Kiaracondong dan di Jalan Riau. Dari dua SPBU tersebut terdapat dua mesin pengisian bahan bakar yang dipasangi alat untuk mengurangi jumlah takaran.

Petugas menemukan adanya kesalahan dalam penghitungan mesin pompa pengisian. Ia mengatakan, batas maksimal error pada setiap mesin sebesar 0,5 persen, namun pada SPBU tersebut dapat mencapai dua kali lipat.

“Konsumen kalau beli 10 atau 20 liter akan terasa kekurangannya, tapi jika dalam jumlah kecil tidak kelihatan,” katanya.

Terkait temuan tersebut, Direktorat Metrologi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dua SPBU tersebut. Apabila terbukti melakukan praktik curang maka pemilik akan mendapatkan sanksi tegas.

Selama proses penyidikan, dua mesin pompa pengisian disegel petugas, namun untuk operasional SPBU tetap berjalan normal.

“Kita akan lakukan pemeriksaan detail, kita panggil pemilik SPBU-nya termasuk distributor/importir alat-alatnya. Apabila buktinya cukup kuat kita lakukan proses penyidikan di UU Metrologi,” kata dia. (sep)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Eka Resmi Ditunjuk Jadi Plt Bupati Bekasi

Published

on

Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, Eka Supria Atmaja.

Apakabarnews.com, Cikarang – Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, Eka Supria Atmaja resmi ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi menyusul kekosongan jabatan yang ditinggalkan Bupati Neneng Hasanah Yasin, karena sedang menjalani proses hukum dengan KPK.

 Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzanul Ulum menyampaikan secara simbolis surat Mendagri dan formulir berita Gubernur Jawa Barat tentang penugasan Eka sebagai Plt Bupati Bekasi di Gedung Sate Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (18/10/2018).

BACA JUGA : KPK Temukan Rupiah-Yuan dari Rumah Neneng Hassanah

 Sekda Jabar, Iwa Karniwa mengatakan penunjukan Plt Bupati dalam rangka memastikan keberlangsungan jalannya Pemerintahan Kabupaten Bekasi sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di mana Wakil Kepala Daerah menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Plh Gubernur Jabar, Uu Rizanul Ulum berpesan kepada Plt Bupati Bekasi agar senantiasa menjalin komunikasi dengan unsur Muspida, masyarakat, dan juga perangkat daerah di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.

 “Saya menyampaikan selamat bertugas semoga dapat membawa Kabupaten Bekasi lebih baik khususnya dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” katanya.

  Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan akan segera melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk membahas kekosongan jabatan di beberapa dinas akibat permasalahan hukum dengan KPK.

  “Tentunya kekosongan tersebut akan diisi. Mengenai siapa penggantinya, saat ini sedang kami bahas secara internal. Untuk teknis penentuan, kami akan lakukan sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

 Eka mengaku akan terus berupaya melakukan pembenahan kedisiplinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

  “Upaya pembenahan disiplin sebetulnya telah kami lakukan selama ini. Namun setelah ada kejadian ini, kami akan berupaya lebih keras dan berharap peran serta masyarakat Kabupaten Bekasi untuk bersama-sama pemerintah membangun Kabupaten Bekasi ini menjadi pemerintahan yang bersih dan bersinar,” katanya.

 Dia memastikan pelayanan masyarakat terus berjalan, terlebih saat ini telah memasuki kuartal IV atau penghujung tahun 2018 sehingga kinerja semua ASN dapat dipertanggungjawabkan.

  “Terkait pelayanan masyarakat, saya pastikan bahwa seluruh jajaran perangkat daerah akan terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Upaya memaksimalkan ASN terus dilakukan seperti penegakan kedisiplinan dan memberikan arahan serta motivasi,” katanya. (pra/may)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Koalisi Prabowo-Sandi Prioritaskan Kampanye di Pulau Jawa

Published

on

Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Zulkifli Hasan mengatakan koalisinya saat ini memprioritaskan kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di Pulau Jawa.

“Ya tentu prioritasnya adalah Pulau Jawa karena 60 persen suara nasional,” kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

BACA JUGA : Sandiaga Uno Runtiah Lado Bareng Amak- Amak, Ekonomi Indonesia Lagi Pedas

Dia menilai siapa yang bisa menaklukkan Pulau Jawa maka dapat dipastikan memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

Zulkifli yang merupakan Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan di Pulau Jawa terdapat lumbung-lumbung suara seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur dan Banten.

Namun Zulkifli menegaskan bahwa pihaknya menyasar seluruh wilayah untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya misalnya di negara yang terdapat jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang besar antara lain Malaysia dan Hong Kong.

Selain itu dia membantah kalau Prabowo jarang turun ke masyarakat karena antara Prabowo dan Sandiaga berbagi tugas.

“Kalau keduanya keliling Indonesia, bagaimana kalau ada tamu yang datang ingin bertemu,” ujarnya.

Zulkifli menilai selama ini Prabowo terus melakukan kerja politik dengan menerima kunjungan tokoh-tokoh namun sifatnya ada terbuka dan tertutup bagi media.

Dia mencontohkan ketika melakukan lobi terhadap seseorang untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi maka itu sifatnya tertutup sehingga tidak bisa diketahui masyarakat luas.

“Jadi ada pekerjaannya itu sifatnya yang tidak terbuka, ada yang bagi dua. Calon wakil presidennya yang jalan,” katanya. (ibl)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending