Connect with us

JAWA BARAT

Ini Alasan Gerindra, Gulirkan Pansus Hak Angket soal Pelantikan Pj Gubernur Jabar

Published

on

Jokowi menandatangani Keppres 106/B tahun 2018 mengenai penunjukan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar.

Apakabarnews.com, Jakarta – Partai Gerindra sangat mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap tegas memboikot pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat yang cacat hukum. Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur.

Masyarakat bisa menilai sendiri, kritik atas penunjukkan jenderal polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat ini bukan hanya datang dari kelompok oposisi, tapi juga disampaikan sejumlah partai pendukung pemerintah sendiri.

Empat Hal Negatif yang Harus Ditanggung Polri, Setelah Iwan Bule Jadi Pj Gubernur

Artinya, di luar soal oposisi dan non-oposisi, semua pihak pada dasarnya memiliki penilaian serupa bahwa kebijakan tersebut memang keliru, menabrak undang-undang, dan tak sesuai tuntutan Reformasi untuk menghapus dwifungsi angkatan bersenjata, baik TNI maupun Polri.

Pengangkatan Komjen M. Iriawan bukan hanya cacat secara formil, tapi juga secara materil. Sesudah namanya ditarik Menko Polhukam, ia kemudian dimutasi ke Lemhanas, dijadikan Sekretaris Utama.

Ia diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk mengulang model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2016, yang sebelumnya menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam. Artinya, sejak awal pemerintah memang sangat menginginkan M. Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini dagelan politik saja.

Seperti pernah saya sampaikan, meskipun memang ada presedennya, penunjukkan anggota Polri aktif sebagai gubernur cukup jelas melanggar undang-undang. Ada tiga undang-undang yang terlanggar. Pertama, UU No. 2/2002 tentang Kepolisian. Dalam pasal 28 ayat 1, UU jelas memerintahkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Begitu juga dalam ayat 3 Pasal 28, yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Rambu ini sangat tegas. Rambu ini juga menjadi bagian dari spirit Reformasi yang telah ditegaskan konstitusi pasca-amandemen.

Kedua, UU No. 16/2016 tentang Pilkada. Menurut UU Pilkada, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pemimpin tinggi madya.

Jabatan pemimpin tinggi madya ini ada batasannya, yaitu pejabat Aparatur Sipil Negara. Gubernur adalah jabatan sipil, jadi tak dibenarkan polisi aktif menduduki jabatan tersebut.

Ketiga, UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 20 ayat (3) disebutkan pengisian jabatan ASN tertentu memang bisa berasal dari prajurit TNI atau anggota Polri, namun ketentuan inipun ada batasnya, yaitu hanya bisa dilaksanakan pada Instansi Pusat saja. Sementara, Gubernur pejabat pemerintah daerah.

Apalagi, Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, turunan UU ASN, pada Pasal 157 ayat (1) menegaskan jikapun ada prajurit TNI dan anggota Polri yang kompetensinya dibutuhkan untuk pengisian jabatan pimpinan di luar Instansi Pusat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinas aktif.

Nah, semua undang-undang dan peraturan tadi telah dilanggar pemerintah saat pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pada hari Senin kemarin. Ini tak boleh dibiarkan. Negara tak bisa dikelola seenak selera penguasa.

Dulu sudah saya ingatkan, biang kerok semua ini adalah Permendagri No. 1/2018, yang telah menyesatkan seluruh peraturan yang ada di atasnya. Permendagri No. 1/2018 telah memberikan tafsir salah melalui pencantuman frasa “setara jabatan tinggi madya”, sehingga seolah aparat negara non-sipil memiliki hak yang sama dengan ASN.

Permendagri ini bermasalah, karena bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Dulu saya menyarankan agar Permendagri ini segera dicabut, tapi tak dihiraukan. Akibatnya, kini Kemendagri telah menyeret polisi kembali ke pusaran politik praktis. Ini kan tidak benar. Saat Reformasi dulu kita sudah mengkoreksi dwifungsi TNI, jangan kini pemerintah mengulang kesalahan dengan dwifungsi Polri.

Pengangkatan Mayjen TNI Setia Purwaka sebagai Penjabat (Pjs) Gubernur Jawa Timur pada 26 Agustus 2008, serta pelantikan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada 30 Desember 2016, adalah preseden yang salah. Tak sepatutnya preseden salah dijadikan yurisprudensi.

Pansus Hak Angket harus bisa mengkoreksi hal ini. Jangan sampai kesalahan masa lalu itu malah dilembagakan seolah-olah kebijakan yang benar. Gerindra tak menginginkan negara ini dikelola secara amatiran dan sekehendak hati penguasa. Itu sebabnya kami akan gulirkan Pansus Hak Angket. (Dr. Fadli Zon, M.Sc, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Dua Terduga Teroris di Bandung Jaringan JAD

Published

on

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol, Agung Budi Maryoto.

Apakabarnews.com, Bandung – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyatakan dua orang terduga teroris yang ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Antiteror merupakan jaringan (JAD).

“Dua orang itu termasuk jaringan JAD,” ujar Agung usai memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Gasibu Kota Bandung, Jumat (3/8/2018).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua terduga teroris itu ditangkap pada Rabu (1/8/2018) oleh Densus 88 Antiteror di kawasan Gedebage Kota Bandung.

Menurut Agung, saat ini keduanya sedang dalam penyidikan Densus 88. Ia belum bisa memastikan apakah para terduga teroris tersebut memiliki keterkaitan dengan terpidana mati Aman Abdurahman.

“Itu dari teman-teman Densus yang melakukan pendalaman pemeriksaan. Kita saat ini membantu menangkap saja,” kata dia.

Penangkapan itu, kata dia, berkaitan dengan upaya pengamanan menjelang penyelenggaraan Asian Games Jakarta-Palembang.

“Potensi (ancaman teror) ada, makanya kami lakukan lebih awal penangkapan,” kata dia. (ase)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Densus Tangkap Dua Terduga Teroris di Bandung

Published

on

Caption : Densus 88 saat menangkap terduga teroris di kawasan Gedebage Kota Bandung.

Apakabarnews.com, Bandung – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengonfirmasi dua orang terduga teroris ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Antiteror di kawasan Gedebage Kota Bandung.

“Dua orang terduga teroris ditangkap Densus 88 di Gedebage pada Rabu (1/8/2018),” ujar Agung usai gelar apel pasukan pengamanan Asian Games di Lapang Gasibu Kota Bandung, Jumat (3/8/2018).

Agung mengatakan, penangkapan terduga teroris ini berkaitan dengan pengamanan menjelang penyelenggaraan Asian Games, di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung.

Dari informasi yang dihimpun, penangkapan dua terduga teroris tersebut dilakukan di salah satu kompleks yang berdekatan dengan Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), juga dekat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

“Karena GBLA juga tempat latihan atlet, maka kita ambil dulu (terduga teroris) supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

Menurut Agung, tim Densus 88 Antiteror kini tengah melakukan penyelidikan terhadap keduanya. Namun, berdasar informasi yang dihimpun, belum ada indikasi akan melakukan aksi teror baik di Polda maupun di GBLA.

“Sampai saat ini belum ada (indikasi penyerangan),” kata dia. (ase)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Ridwan Kamil Petakan Konsep Pariwisata Jabar Selatan

Published

on

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.

Apakabarnews.com, Bandung – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memetakan konsep pariwisata di Jawa Barat bagian selatan sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah Priangan tersebut.

“Ini diharapkan ada kemajuan di sektor wisata dari sebelumnya. Kami konsepkan,” kata pria yang akrab disapa Emil ini di Bandung, Senin (30/7/2018).

Gubernur Jabar terpilih periode 2018-2023 itu mengatakan, wilayah Jawa Barat bagian selatan memiliki keunggulan dalam sektor pariwisata, terutama wisata alam. Sepanjang jalur selatan mulai dari Sukabumi (Ciletuh) hingga Pangandaran menyajikan berbagai keindahan alam.

Emil menceritakan saat menyusuri wilayah Garut selatan bersama Bikers dari Brotherhood 1% Motorcycle Club, ia meninjau beragam potensi wisata yang bisa terus dikembangkan seperti Puncak Guha dan Pantai Rancabuaya.

Menurut dia, meninjau lokasi di Jawa Barat yang luas dengan berbagai kondisi jalan, sangat cocok dilakukan menggunakan sepeda motor.

“Kelebihan meninjau dengan sepeda motor ini itu kita bisa lihat secara langsung, kadang kalau pakai mobil suka ada yang tidak terlihat (potensi wisata) saat dilalui,” kata dia.

Setelah menjelajahi Garut selatan, ia memiliki gagasan untuk memberdayakan keberadaan para anggota Bikers Brotherhood. Emil ingin agar para bikers berpartisipasi untuk menyediakan jasa tur menggunakan motor tua ataupun jenis motor lainnya yang bergaya klasik.

“Saya mengusulkan mereka berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Jadi seperti di luar negeri ada turis-turis pikniknya naik motor jadulan,” katanya. (ase)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending