Connect with us

JAWA BARAT

Ini Alasan Gerindra, Gulirkan Pansus Hak Angket soal Pelantikan Pj Gubernur Jabar

Published

on

Jokowi menandatangani Keppres 106/B tahun 2018 mengenai penunjukan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar.

Apakabarnews.com, Jakarta – Partai Gerindra sangat mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap tegas memboikot pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat yang cacat hukum. Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur.

Masyarakat bisa menilai sendiri, kritik atas penunjukkan jenderal polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat ini bukan hanya datang dari kelompok oposisi, tapi juga disampaikan sejumlah partai pendukung pemerintah sendiri.

Empat Hal Negatif yang Harus Ditanggung Polri, Setelah Iwan Bule Jadi Pj Gubernur

Artinya, di luar soal oposisi dan non-oposisi, semua pihak pada dasarnya memiliki penilaian serupa bahwa kebijakan tersebut memang keliru, menabrak undang-undang, dan tak sesuai tuntutan Reformasi untuk menghapus dwifungsi angkatan bersenjata, baik TNI maupun Polri.

Pengangkatan Komjen M. Iriawan bukan hanya cacat secara formil, tapi juga secara materil. Sesudah namanya ditarik Menko Polhukam, ia kemudian dimutasi ke Lemhanas, dijadikan Sekretaris Utama.

Ia diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk mengulang model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2016, yang sebelumnya menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam. Artinya, sejak awal pemerintah memang sangat menginginkan M. Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini dagelan politik saja.

Seperti pernah saya sampaikan, meskipun memang ada presedennya, penunjukkan anggota Polri aktif sebagai gubernur cukup jelas melanggar undang-undang. Ada tiga undang-undang yang terlanggar. Pertama, UU No. 2/2002 tentang Kepolisian. Dalam pasal 28 ayat 1, UU jelas memerintahkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Begitu juga dalam ayat 3 Pasal 28, yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Rambu ini sangat tegas. Rambu ini juga menjadi bagian dari spirit Reformasi yang telah ditegaskan konstitusi pasca-amandemen.

Kedua, UU No. 16/2016 tentang Pilkada. Menurut UU Pilkada, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pemimpin tinggi madya.

Jabatan pemimpin tinggi madya ini ada batasannya, yaitu pejabat Aparatur Sipil Negara. Gubernur adalah jabatan sipil, jadi tak dibenarkan polisi aktif menduduki jabatan tersebut.

Ketiga, UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 20 ayat (3) disebutkan pengisian jabatan ASN tertentu memang bisa berasal dari prajurit TNI atau anggota Polri, namun ketentuan inipun ada batasnya, yaitu hanya bisa dilaksanakan pada Instansi Pusat saja. Sementara, Gubernur pejabat pemerintah daerah.

Apalagi, Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, turunan UU ASN, pada Pasal 157 ayat (1) menegaskan jikapun ada prajurit TNI dan anggota Polri yang kompetensinya dibutuhkan untuk pengisian jabatan pimpinan di luar Instansi Pusat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinas aktif.

Nah, semua undang-undang dan peraturan tadi telah dilanggar pemerintah saat pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pada hari Senin kemarin. Ini tak boleh dibiarkan. Negara tak bisa dikelola seenak selera penguasa.

Dulu sudah saya ingatkan, biang kerok semua ini adalah Permendagri No. 1/2018, yang telah menyesatkan seluruh peraturan yang ada di atasnya. Permendagri No. 1/2018 telah memberikan tafsir salah melalui pencantuman frasa “setara jabatan tinggi madya”, sehingga seolah aparat negara non-sipil memiliki hak yang sama dengan ASN.

Permendagri ini bermasalah, karena bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Dulu saya menyarankan agar Permendagri ini segera dicabut, tapi tak dihiraukan. Akibatnya, kini Kemendagri telah menyeret polisi kembali ke pusaran politik praktis. Ini kan tidak benar. Saat Reformasi dulu kita sudah mengkoreksi dwifungsi TNI, jangan kini pemerintah mengulang kesalahan dengan dwifungsi Polri.

Pengangkatan Mayjen TNI Setia Purwaka sebagai Penjabat (Pjs) Gubernur Jawa Timur pada 26 Agustus 2008, serta pelantikan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada 30 Desember 2016, adalah preseden yang salah. Tak sepatutnya preseden salah dijadikan yurisprudensi.

Pansus Hak Angket harus bisa mengkoreksi hal ini. Jangan sampai kesalahan masa lalu itu malah dilembagakan seolah-olah kebijakan yang benar. Gerindra tak menginginkan negara ini dikelola secara amatiran dan sekehendak hati penguasa. Itu sebabnya kami akan gulirkan Pansus Hak Angket. (Dr. Fadli Zon, M.Sc, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Di Hadapan Persatuan Penggilingan Padi Indramayu, Sandiaga Uno, Stop Impor Beras

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat bertemu dengan kelompok Tani Indramayu Selatan, Selasa (18/12/2018).

Apakabarnews.com, Indramayu — Feri Priatna, Ketua DPD Indramayu Persatuan Pengilingan Padi (Perpadi) wilayah Indramayu-cirebon meminta Sandi agar beras Indonesia jangan tergerus oleh impor dari negara lain. Hal ini diungkapkan Feri saat menggelar temu wicara bersama Sandi di Pabrik beras CV. Fajar Niaga  Desa Widasari Kecamatan Widasari. Jalan Simpang Tiga Desa Kongsi Jaya, Indramayu Jawa Barat, Selasa (18/12/2018).

“Jangan sampai Pak beras kita tidak laku karena maraknya beras impor. Kami sudah sulit menjual beras karena harganya tinggi, sementara beras impor dijual dengan harga murah,” terang Feri.

BACA JUGA : Sandiaga Uno, Jeritan Ibu Yoyok, Jeritan Emak-Emak se-Indonesia

Sandi menyatakan dirinya bersama Prabowo Subianto akan melakukan tiga swasembada, yakni pangan, air dan enerji. Jadi menurut Sandi khusus untuk seasemba pangan, dia akan mengambil kebijakan stop impor saat petani panen.

“Swasembada pangan menjadi program kami di tahun 2019. Selain penyerapan beras hasil petani di bulog akan ditingkatkan, Hadol beras lokal diutamakan. Jangan lagi kita didikte oleh mafia pangan dan mafia impor. Jangan sampai yang makmur petani vietnam, bukan petani Indramayu. Perut masyarakat utama. Nomor satu adalah perut rakyat, presiden nomor dua,” terang Sandi.

Menurut Sandi di pemerintahannya kelak, jika diijinkan Allah SWT menjadi pelayan masyarakat Indonesia, Prabowo Sandi akan fokus pada penyediaan lapangan kerja dan harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau serta stabil. Termasuk harga pupuk dan obat-obatan untuk petani. “Kami akan perhatikan 182 ribu penggilangan padi termasuk untuk permodalan dan teknologinya, sehingga tenaga kerja terserap dan mampu meminimaisasi ongkos produksi,” tutupnya. (dam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kode Keras dari Cianjur

Published

on

Bupatinya ditangkap KPK, rakyat Cianjur bersuka cita. Begitulah nasib pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Semoga berlanjut ke daerah-daerah lainnya

PESTA RAKYAT di Cianjur, Jabar setelah Sang Bupati ditangkap KPK, bikin kaget dan bingung. Anomali, sekaligus ironi. Apakah ini tanda-tanda zaman, perubahan sudah dekat?

Sungguh ajaib, gak masuk akal. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik berdiri. Ada penguasa ditangkap, kok rakyatnya malah berpesta. aya-aya wae.

Eforia Rakyat Cianjur adalah Miniatur Eforia Pilpres 2019

Sopir-sopir angkot menggratiskan penumpangnya. Ada yang menyumbang beras dan lauk pauk. Ada 1.000 kastrol (tempat masak nasi) dipakai ngaliwet, dijejer rapi di alun-alun, persis di depan pendopo kabupaten.

Rakyat tumpah ruah, tua muda, sampai anak-anak semua bergembira. Mereka menggelar syukuran bakda salat Jumat (14/12). Suasananya mirip Jakarta ketika Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Penuh eforia. Perut kenyang, hati senang.

Ironi, kok ada penguasa di alam demokrasi dibenci rakyatnya sampai ke ubun-ubun. Dosa apa yang sudah diperbuat Irvan, sampai rakyatnya sendiri begitu membencinya.

Ironi berikutnya Irvan baru saja menyeberang dari Golkar ke Partai Nasdem. Sudah menjadi rahasia umum, banyak kepala daerah bermasalah yang menyeberang ke Nasdem dan mendukung Jokowi untuk mencari perlindungan.

Irvan mengikuti jejak Bupati Malang, Jatim Rendra Kresna yang lebih dulu ditangkap KPK. Rendra juga kader Golkar dan kemudian menjadi Ketua Nasdem Jatim.

Sampai sekarang selain Irvan dan Rendra ada tiga kepala daerah pendukung Jokowi yang ditangkap KPK. Walikota Pasuruan Setiyono (Golkar), Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (Golkar), dan Bupati Pakpak Barat Remigo Yolanda Berutu kader Demokrat yang menyeberang ke Jokowi.

Eforia ini ternyata membuat Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) ketar ketir juga. Dia minta eforia dihentikan. Secara halus RK mengancam agar mereka berhati-hati. Irvan juga punya pendukung.

RK pasti juga khawatir nasibnya bisa sama seperti Irvan. Jalan hidupnya juga mirip-mirip. RK diusung Gerindra-PKS menjadi Walikota Bandung, membelot ke Nasdem, ketika mau maju sebagai Gubernur.

Kepada para kiai dan ajengan di Subang RK curhat. Dia terpaksa mau diusung menjadi calon Nasdem dan dukung Jokowi karena takut di TSK-kan (jadi tersangka). “Mereka kan punya media dan Jaksa Agung,” kata RK.

Bagi RK perilaku warga Cianjur ini _belegug,_ gak tau aturan. Sebaliknya bagi rakyat, bupati model Irvan ini yang _belegug._ Fenomena Cianjur ini sangat mengkhawatirkan para penguasa. Ketika mereka bergerak, tak ada satupun kekuatan yang bisa mencegahnya.

Pesta rakyat di Cianjur juga harus dilihat sebagai signal, kehidupan rakyat yang tertekan, sewaktu-waktu bisa meledak. Mereka butuh perubahan. Butuh pemimpin baru yang mau memikirkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan sendiri, atau kepentingan kelompoknya. The end

[Oleh : Djadjang Nurjaman. Pengamat media dan ruang publik. Tulisan ini juga dipublikasikan di media Opiniindonesia.com]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Angin Kencang di Bogor Dipicu Awan Kumulonimbus

Published

on

Bencana angin kencang disertai hujan deras, petir dan pohon tumbang yang melanda Kota Bogor, dan merusak ratusan rumah, Kamis sore (6/12/2018).

Apakabarnews.com, Bogor – Bencana angin kencang disertai hujan deras, petir dan pohon tumbang yang melanda Kota Bogor, dan merusak ratusan rumah, Kamis sore (6/12/2018), dipicu oleh adanya awan Kumulonimbus di langit Bogor

Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bogor, Hadi Saputra menyatakan, angin kencang ini terjadi karena bentukan awan CB yang cukup matang di wilayah Bogor Selatan.

BACA JUGA : Wali Kota Bogor Instruksikan Penyaluran Bantuan Bencana Puting Beliung

Situasi ini berpotensi terjadi selama puncak musim hujan yang berlangsung di wilayah Bogor hingga akhir Februari 2019, tambahnya.

“Hasil awan CB itu antara lain, angin kencang, petir dan hujan lebat,” katanya.

Cuaca buruk, mendung dan gelap itu terjadi di 4 kelurahan di wilayah Bogor Selatan, yakni di Kelurahan Cipaku, Kelurahan Batutulis, Kelurahan Pamoyanan dan Kelurahan Lawanggintung yang terjadi mulai pukul 15.00 WIB lebih.

Dampak puting beliung itu menyebabkan satu orang meninggal dunia atas nama Eni Retno (46 tahun) warga Perumahan Bogor Nirwana Residence, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor yang mobilnya tertimpa pohon tumbang.

Pohon-pohon tumbang akibat angin tersebut menimpa sedikitnya enam unit kendaraan yang melintas, baik mobil pribadi dan angkutan umum sehingga tampak ringsek.

Selain itu ratusan unit rumah mengalami kerusakan karena atapnya diterjang angin puting beliung.

Kecepatan angin yang melanda wilayah Batu Tulis, Lawang Gintung dan sekitarnya di Kecamatan Bogor Selatan sekitar 30 knot (50 km per jam) dalam satu hembusan, ujarnya.

“Sapuan angin biasanya mencapai sejauh 100 meter hingga 1 km mengikuti arah angin,”katanya.

Untuk itu, lanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai hujan ekstrim yang masih berpotensi terjadi, dengan melihat tanda-tanda seperti diawali dengan petir.

“Masyarakat diimbau kalau sudah terdengar petir jangan berada di lapangan, di bawah pohon, atau papan reklame,” kata Hadi.

Selain itu, warga juga diminta untuk selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi yang bisa diunduh di playstore android dengan nama Info BMKG.

Peristiwa angin kencang yang melanda wilayah Batu Tulis, Bogor Selatan menyebar luas melalui pesan sosial, bahkan video saat detik-detik angin melanda wilayah tersebut juga terekam oleh masyarakat. (lai)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending