Connect with us

UKM

Kemenperin Fasilitasi Batik Jambi Pukau Paris

Published

on

Pameran internasional yang bertajuk “Indonesia Batik For The World” di UNESCO Headquarters.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian memfasilitasi sejumlah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) batik nasional untuk ikut serta dalam pameran internasional yang bertajuk “Indonesia Batik For The World” di UNESCO Headquarters, Paris, Perancis.

Salah satu pesertanya adalah Batik Azmiah, IKM batik kelas premium berasal dari Provinsi Jambi yang telah mampu menembus pasar Eropa.

“Pameran yang berlangsung pada 6-12 Juni 2018 itu dalam rangka memperingati ke-9 tahun Kain Batik Indonesia masuk dalam daftar perwakilan warisan budaya sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO yang diakui sejak 2 Oktober 2009 lalu,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Tujuan Indonesia Batik For The World digelar adalah untuk memperlihatkan kepada dunia terhadap kekayaan budaya batik nasional, kompetensi pengrajinnya, dan kelangsungan industri batik Indonesia. “Kini, batik Indonesia semakin menunjukkan jati dirinya di berbagai pameran dunia,” ungkap Gati.

Pada pameran tahun ini, terdapat 100 kain batik kualitas premium yang dipamerkan oleh para pengrajin IKM batik dari berbagai daerah.

“Di tahun 2015, Kemenperin memberikan penghargaan One Village One Produk (OVOP) Bintang 3 Kategori Batik kepada Batik Azmiah,” imbuhnya.

Menurut Gati, Rumah Batik Azmiah merupakan IKM batik yang telah terkenal dengan penggunaan warna klasik dan corak yang unik.

“Beberapa motif yang diproduksi antara lain kapal sanggat, tampuk manggis, bungo keladi, serta merak ngeram,” ujarnya.

Hal yang membedakan batik Azmiah dengan lainnya adalah proses membatik yang melalui lebih dari enam kali pewarnaan sehingga menghasilkan warna yang menarik.

Lebih lanjut, industri batik telah berperan penting bagi perekonomian nasional. Sebagai market leader, Indonesia telah menguasai pasar batik dunia serta telah menjadi penggerak perekonomian di regional dan nasional.

Tak hanya itu, industri batik telah menyediakan ribuan lapangan kerja dan menyumbang devisa negara.

Kemenperin mencatat, nilai ekspor batik dan produk batik pada tahun 2017 mencapai 58,46 juta dolar AS dengan pasar utama eskpor ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.

Ini menujukkan industri batik nasional memiliki daya saing komparatif dan kompetitif di pasar internasional.

Saat ini, industri batik didominasi oleh pelaku IKM yang tersebar di 101 sentra seluruh Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sentra IKM batik mencapai 15 ribu orang.

“Kami terus berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas industri batik nasional. Langkah strategis yang dilaksanakan, antara lain program peningkatan kompetensi SDM, pengembangaan kualitas produk, standardisasi, fasilitasi mesin dan peralatan serta promosi dan pameran,” paparnya. (sel)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM

Menkeu : Paling Lambat Minggu Depan Aturan PPh UMKM Terbit

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebesar 0,5 persen akan segera diterbitkan.

“PMK-nya nanti kami keluarkan paling lambat minggu depan,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Aturan penurunan tarif PPh final bagi pelaku UMKM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur mengenai tarif PPh final bagi UMKM sebesar 0,5 persen dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pelaku usaha UMKM adalah mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menegaskan PMK mengenai tarif PPh final memang masih dalam tahap penyelesaian dan belum ditandatangani.

Namun, ia menegaskan bahwa penurunan tarif dari satu persen menjadi 0,5 persen juga akan tetap berlaku tanpa harus menunggu PMK terbit.

“Yang mungkin agak terganggu pelayanannya adalah surat keterangan pengusaha UMKM, dalam hal dia berhubungan misalnya pemasok ke pemerintah, perlu surat keterangan. Kami berikan surat keterangan sementara,” ujar dia.

Ditjen Pajak optimistis tren pembayaran pajak pelaku UMKM akan meningkat, setelah tarif PPh final diturunkan dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Melalui kebijakan tarif PPh final 0,5 persen, UMKM yang jumlahnya ditaksir mencapai lebih dari 62 juta pelaku usaha diharapkan mampu naik kelas salah satunya melalui pembelajaran pembukuan. (rcb)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM

Kemenperin Promosikan IKM Mesin Pertanian Berteknologi Unggulan

Published

on

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian mempromosikan industri kecil dan menengah (IKM) mesin pertanian berteknologi unggulan dengan mendukung empat IKM alat dan mesin pertanian berpartisipasi pada Indonesia International Agricultural Machinery, Equipment, Technology & Services Exhibition (INAGRITECH) 2018 di Jakarta.

“Dengan didatangi sebanyak 15.000 pengunjung yang meliputi kalangan profesional dan pebisnis sektor alat dan mesin pertanian dari dalam dan luar negeri, pameran tersebut bisa menjadi platform paling komprehensif untuk sektor IKM alat dan mesin pertanian kita,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Keempat IKM tersebut yaitu PT Fogerindo Barnama yang merupakan salah satu peserta yang dikenal sebagai produsen dan distributor peralatan pengendalian hama serta insektisida lingkungan.

“Fogerindo Barnama juga menjadi produsen mesin fogging (pengasapan) yang sudah berhasil menembus pasar ekspor,” jelas Gati.

Kemudian, PT Mitra Balai Industri merupakan perusahaan yang memproduksi pompa pengairan serta pengolah limbah rumah tangga untuk dijadikan pupuk organik. IKM yang didirikan sejak tahun 2006 ini, telah mendapat beberapa fasilitasi bantuan dari Kemenperin.

“Pada tahun 2013, mereka berhasil men-supply produk lebih dari 2000 unit yang telah terjual ke Aceh hingga Papua,” ungkap Gati.

IKM lainnya, yaitu PD Karya Mitra Usaha yang memproduksi mesin dan alat pertanian, alat pengolahan sampah, alat packing, alat perlengkapan toko, alat pembibitan dan tanam, alat pengolahan tanah, serta alat laboratorium.

“IKM selanjutnya adalah CV Saya Cinta Kopi yang memproduksi mesin pengolahan kopi, yang juga melakukan demo mesin roasting kopi selama pameran berlangsung,” imbuhnya.

Gati menambahkan, dalam pameran tersebut, pihaknya juga memberikan layanan Klinik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertugas untuk memberikan layanan HKI bagi IKM yang membutuhkan informasi, sosialisasi, fasilitasi pendaftaran, advokasi, dan layanan bagi para pengusaha IKM.

“Pada tahun 2017 Klinik HKI IKM telah menyalurkan bantuan untuk 3400 merek, 120 hak cipta, 6 desain industri, 17 paten dan 1 indikasi geografis,” pungkasnya.

Gati menilai, IKM mesin dan perlengkapan yang telah mampu menghasilkan produk berkualitas sehingga kompetitif dengan buatan impor.

Kemenperin mencatat, jumlah IKM mesin dan perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya) di dalam negeri sebanyak 5.807 unit usaha pada tahun 2017, dengan nilai produksi mencapai Rp22 triliun atau naik dibanding 2016 sebesar Rp21,3 triliun.

“Salah satunya, kami tengah mendorong IKM alat dan mesin yang dapat mendukung sektor pertanian dan perkebunan,” ungkap Gati.

Upaya ini guna menunjang program swasembada pangan dalam negeri, yang sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. (spg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM

Menkop : Jangan Bangga dengan Jumlah Koperasi yang Banyak

Published

on

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Apakabarnews.com Sukoharjo – Menteri (Menkop) dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan jangan bangga dengan jumlah koperasi yang banyak, bila keberadaan koperasi tidak mampu menggerakkan perekonomian nasional.

“Jangan bangga dengan jumlah koperasi yang banyak kalau tidak mampu meningkatkan produk domestik bruto,”katanya katanya dalam acara Sarasehan Nasional Perkoperasian bersama Bupati Sukoharjo dengan gerakan koperasi, di Jawa Tengah, Kamis (27/7/2018).

Oleh karena itu, lanjut dia, pola pikir harus diubah dari kuantitas menjadi kualitas.

Ia mengatakan saat ini Presiden Joko Widodo fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengejar pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu salah satu yang dioptimalkan adalah keberadaan koperasi.

Puspayoga mengungkapkan salah satu program yang dilakukan adalah membangun gerakan reformasi koperasi lokal dengan tujuan membentuk koperasi yang berkualitas.

“Dibentuknya koperasi adalah untuk menggiatkan ekonomi di suatu negara. Untuk menggerakkan ekonomi domestik negara ini. Pada prinsipnya, pemerataan kesejahteraan negara yang berkeadilan, solusinya, adalah koperasi,” ujarnya.

Ia mengatakan tiga langkah yang dilakukan pada program reformasi koperasi tersebut, yaitu reorientasi koperasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi.

Dari sisi rehabilitasi, pihaknya membuat database untuk mengetahui bagaimana merancang koperasi ke depan. Dari hasil penyusunan database tersebut, dikatakannya, lebih dari 200.000 koperasi di seluruh Indonesia, sekitar 80.000 dinyatakan sebagai koperasi yang sehat, 75.000 perlu dibina, dan sekitar 50.000 dibubarkan karena dianggap tidak sehat.

“Untuk yang 75.000 koperasi ini perlu dibina, baik oleh pemda maupun kementerian agar menjadi koperasi yang sehat, salah satunya adalah melakukan rapat anggota setiap tahun,” katanya.

Dari sejumlah upaya yang dilakukan tersebut, ia membandingkan jika pada tahun 2014 PDB koperasi masih di angka 1,71 persen, pada tahun 2017 naik menjadi 4,48 persen.

“Selain itu, perkembangan ini juga berdampak pada angka wirausahawan di Indonesia. Jika pada tahun 2014 jumlah wirausahawan kita masih 1,65 persen dari total penduduk usia produktif, untuk tahun 2017 naik menjadi 3,1 persen,” katanya. (awa)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending