Connect with us

JAWA BARAT

PPP Usulkan Komisi II Panggil Mendagri

Published

on

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi.

Apakabarnews.com, Jakarta – PPP lebih memilih langkah memanggil Menteri Dalam Negeri melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR daripada ikut menggulirkan Hak Angket terkait pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

“PPP lebih memilih menggunakan forum Komisi II DPR untuk memanggil Mendagri dimintai penjelasan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Dia menilai forum di Komisi II DPR tersebut lebih adil sehingga tidak terlalu dominan nuansa politiknya. Menurut dia, apabila penjelasan Mendagri sudah jelas maka persoalan dianggap selesai.

“Sebaliknya jika persoalan dianggap tidak selesai maka bisa diambil langkah lanjutan,” ujarnya.

Baidowi yang juga anggota Komisi II DPR itu menilai PPP lebih melihat kebijakan tersebut pada substansi persoalan, bukan pada hiruk pikuk politik dari kebijakan tersebut.

Menurut dia, dalam mengatasi pro dan kontra sebuah kebijakan ada tahapan yang harus dilalui, yang pertama adalah dilakukannya Rapat Kerja (Raker) ataupun RDP, setelah itu baru dinilai apakah perlu digulirkan Hak Angket atau ada langkah lanjutan.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat melanggar konstitusi sehingga fraksinya mendorong DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk mengoreksi kebijakan tersebut.

“DPR harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI menggunakan Hak Angket mengingatkan dan mengoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Didik menilai setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mutlak harus konstitusional dan mendasarkannya kepada UU dan aturan yang berlaku.

Menurut dia ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah karena diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

Didik menilai kebijakan tersebut diindikasikan melanggar tiga UU, yaitu UU Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat tidak melanggar undang-undang.

“Enggak ada apa-apa yang penting tidak melanggar undang-undang. Dulu itu kan orang curiga, belum-belum curiga. Kan enggak mungkin dong saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Pak Presiden, kan gak mungkin. Saya sesuai aturan dan UU karena nama yang saya usulkan saya kirim kepada Pak Presiden,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, di Bandung, Senin (18/6).

Tjahjo mengatakan tidak ada pertimbangan khusus terkait dipilihnya M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, terlebih latar belakang Iriawan dari kepolisian. (mam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Dua Mesin SPBU di Bandung Didegel Kemendag

Published

on

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan menyegel dua mesin Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di dua tempat berbeda di Kota Bandung.

Apakabarnews.com, Bandung – Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan menyegel dua mesin Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di dua tempat berbeda di Kota Bandung karena diduga melakukan kecurangan terhadap konsumen.

“Ini (mesin) SPBU kita amankan, karena di SPBU ini ditemukan alat tambahan yang dipasang di pompa yang bisa mengurangi takaran,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Veri Anggriono, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Di Jalan Kiaracondong, Bandung, Jumat (19/10/2018).

Dalam sidak kali ini dilakukan di dua tempat berbeda yakni di SPBU Jalan Kiaracondong dan di Jalan Riau. Dari dua SPBU tersebut terdapat dua mesin pengisian bahan bakar yang dipasangi alat untuk mengurangi jumlah takaran.

Petugas menemukan adanya kesalahan dalam penghitungan mesin pompa pengisian. Ia mengatakan, batas maksimal error pada setiap mesin sebesar 0,5 persen, namun pada SPBU tersebut dapat mencapai dua kali lipat.

“Konsumen kalau beli 10 atau 20 liter akan terasa kekurangannya, tapi jika dalam jumlah kecil tidak kelihatan,” katanya.

Terkait temuan tersebut, Direktorat Metrologi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dua SPBU tersebut. Apabila terbukti melakukan praktik curang maka pemilik akan mendapatkan sanksi tegas.

Selama proses penyidikan, dua mesin pompa pengisian disegel petugas, namun untuk operasional SPBU tetap berjalan normal.

“Kita akan lakukan pemeriksaan detail, kita panggil pemilik SPBU-nya termasuk distributor/importir alat-alatnya. Apabila buktinya cukup kuat kita lakukan proses penyidikan di UU Metrologi,” kata dia. (sep)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Eka Resmi Ditunjuk Jadi Plt Bupati Bekasi

Published

on

Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, Eka Supria Atmaja.

Apakabarnews.com, Cikarang – Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, Eka Supria Atmaja resmi ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi menyusul kekosongan jabatan yang ditinggalkan Bupati Neneng Hasanah Yasin, karena sedang menjalani proses hukum dengan KPK.

 Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzanul Ulum menyampaikan secara simbolis surat Mendagri dan formulir berita Gubernur Jawa Barat tentang penugasan Eka sebagai Plt Bupati Bekasi di Gedung Sate Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (18/10/2018).

BACA JUGA : KPK Temukan Rupiah-Yuan dari Rumah Neneng Hassanah

 Sekda Jabar, Iwa Karniwa mengatakan penunjukan Plt Bupati dalam rangka memastikan keberlangsungan jalannya Pemerintahan Kabupaten Bekasi sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di mana Wakil Kepala Daerah menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Plh Gubernur Jabar, Uu Rizanul Ulum berpesan kepada Plt Bupati Bekasi agar senantiasa menjalin komunikasi dengan unsur Muspida, masyarakat, dan juga perangkat daerah di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.

 “Saya menyampaikan selamat bertugas semoga dapat membawa Kabupaten Bekasi lebih baik khususnya dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” katanya.

  Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan akan segera melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk membahas kekosongan jabatan di beberapa dinas akibat permasalahan hukum dengan KPK.

  “Tentunya kekosongan tersebut akan diisi. Mengenai siapa penggantinya, saat ini sedang kami bahas secara internal. Untuk teknis penentuan, kami akan lakukan sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

 Eka mengaku akan terus berupaya melakukan pembenahan kedisiplinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

  “Upaya pembenahan disiplin sebetulnya telah kami lakukan selama ini. Namun setelah ada kejadian ini, kami akan berupaya lebih keras dan berharap peran serta masyarakat Kabupaten Bekasi untuk bersama-sama pemerintah membangun Kabupaten Bekasi ini menjadi pemerintahan yang bersih dan bersinar,” katanya.

 Dia memastikan pelayanan masyarakat terus berjalan, terlebih saat ini telah memasuki kuartal IV atau penghujung tahun 2018 sehingga kinerja semua ASN dapat dipertanggungjawabkan.

  “Terkait pelayanan masyarakat, saya pastikan bahwa seluruh jajaran perangkat daerah akan terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Upaya memaksimalkan ASN terus dilakukan seperti penegakan kedisiplinan dan memberikan arahan serta motivasi,” katanya. (pra/may)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Koalisi Prabowo-Sandi Prioritaskan Kampanye di Pulau Jawa

Published

on

Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Zulkifli Hasan mengatakan koalisinya saat ini memprioritaskan kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di Pulau Jawa.

“Ya tentu prioritasnya adalah Pulau Jawa karena 60 persen suara nasional,” kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

BACA JUGA : Sandiaga Uno Runtiah Lado Bareng Amak- Amak, Ekonomi Indonesia Lagi Pedas

Dia menilai siapa yang bisa menaklukkan Pulau Jawa maka dapat dipastikan memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

Zulkifli yang merupakan Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan di Pulau Jawa terdapat lumbung-lumbung suara seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur dan Banten.

Namun Zulkifli menegaskan bahwa pihaknya menyasar seluruh wilayah untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya misalnya di negara yang terdapat jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang besar antara lain Malaysia dan Hong Kong.

Selain itu dia membantah kalau Prabowo jarang turun ke masyarakat karena antara Prabowo dan Sandiaga berbagi tugas.

“Kalau keduanya keliling Indonesia, bagaimana kalau ada tamu yang datang ingin bertemu,” ujarnya.

Zulkifli menilai selama ini Prabowo terus melakukan kerja politik dengan menerima kunjungan tokoh-tokoh namun sifatnya ada terbuka dan tertutup bagi media.

Dia mencontohkan ketika melakukan lobi terhadap seseorang untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi maka itu sifatnya tertutup sehingga tidak bisa diketahui masyarakat luas.

“Jadi ada pekerjaannya itu sifatnya yang tidak terbuka, ada yang bagi dua. Calon wakil presidennya yang jalan,” katanya. (ibl)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending