Connect with us

JAWA BARAT

PPP Usulkan Komisi II Panggil Mendagri

Published

on

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi.

Apakabarnews.com, Jakarta – PPP lebih memilih langkah memanggil Menteri Dalam Negeri melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR daripada ikut menggulirkan Hak Angket terkait pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

“PPP lebih memilih menggunakan forum Komisi II DPR untuk memanggil Mendagri dimintai penjelasan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Dia menilai forum di Komisi II DPR tersebut lebih adil sehingga tidak terlalu dominan nuansa politiknya. Menurut dia, apabila penjelasan Mendagri sudah jelas maka persoalan dianggap selesai.

“Sebaliknya jika persoalan dianggap tidak selesai maka bisa diambil langkah lanjutan,” ujarnya.

Baidowi yang juga anggota Komisi II DPR itu menilai PPP lebih melihat kebijakan tersebut pada substansi persoalan, bukan pada hiruk pikuk politik dari kebijakan tersebut.

Menurut dia, dalam mengatasi pro dan kontra sebuah kebijakan ada tahapan yang harus dilalui, yang pertama adalah dilakukannya Rapat Kerja (Raker) ataupun RDP, setelah itu baru dinilai apakah perlu digulirkan Hak Angket atau ada langkah lanjutan.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat melanggar konstitusi sehingga fraksinya mendorong DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk mengoreksi kebijakan tersebut.

“DPR harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI menggunakan Hak Angket mengingatkan dan mengoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Didik menilai setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mutlak harus konstitusional dan mendasarkannya kepada UU dan aturan yang berlaku.

Menurut dia ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah karena diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

Didik menilai kebijakan tersebut diindikasikan melanggar tiga UU, yaitu UU Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat tidak melanggar undang-undang.

“Enggak ada apa-apa yang penting tidak melanggar undang-undang. Dulu itu kan orang curiga, belum-belum curiga. Kan enggak mungkin dong saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Pak Presiden, kan gak mungkin. Saya sesuai aturan dan UU karena nama yang saya usulkan saya kirim kepada Pak Presiden,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, di Bandung, Senin (18/6).

Tjahjo mengatakan tidak ada pertimbangan khusus terkait dipilihnya M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, terlebih latar belakang Iriawan dari kepolisian. (mam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Banjir di Tiga Kecamatan Kabupaten Bandung Mulai Surut

Published

on

Banjir di Kecamatan Bojongsoang jumlah warga terdampak mencapai 2.370 KK atau 7.110 dan jumlah warga yang mengungsi 252 KK atau 778 jiwa.

Apakabarnews.com, Bandung – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menyatakan banjir yang melanda Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, pada Selasa (12/3/2019) mulai surut.

“Update banjir di tiga kecamatan, yakni Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang terjadi sejak 10 Februari sampai hari ini Selasa, (12/3/2019) dinyatakan sudah surut,” kata Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Jabar Budi Budiman Wahyu, dalam siaran persnya, Selasa (12/3/2019).

Budi mengatakan di Kecamatan Dayeuhkolot, jumlah warga terdampak banjir mencapai 3.005 kepala keluarga (KK) atau 11.747 jiwa.

Sedangkan jumlah pengungsi akibat banjir di Kecamatan Dayeuhkolot ialah sebanyak 59 KK atau 184 jiwa, yang terdiri dari 21 balita, 19 lansia, delapan anak, tujuh ibu hamil, lima ibu menyusui, empat disabilitas, empat SMA, sembilan SMP, 18 SD.

Di Kecamatan Baleendah jumlah warga terdampak banjirnya mencapai 5.271 KK atau 15.813 jiwa, sedangkan warga yang mengungsinya mencapai 191 KK atau 594 jiwa yang terdiri dari 75 Balita, 98 lansia, enam ibu hamil, 12 ibu menyusui, satu disabilitas.

Di Kecamatan Bojongsoang jumlah warga terdampak mencapai 2.370 KK atau 7.110 dan jumlah warga yang mengungsi 252 KK atau 778 jiwa.

Budi mengatakan sebagian pengungsi sudah meninggalkan shelter pengungsian dan kembali ke rumah masing masing, tetapi masih ada sebagian warga yang masih berada di selter pengungsian.

“Petugas juga masih melakukan pembersihan genangan air dan lumpur yang masih ada di Jalan Raya Andir-Katapang genangan air nol sampai 10 cm tetapi sudah bisa dilalui oleh kendaraan bermotor seperti roda dua maupun kendaraan roda empat,” kata dia.

Pihaknya juga mengimbau agar pengendara berhati hati karena jalan masih menyisakan lumpur. (asd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

DLH Imbau Tempat Perbelanjaan Tidak Gunakan Plastik

Published

on

Kepala DLH Kota Sukabumi, Adil Budiman.

Apakabarnews.com, Sukabumi – Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengimbau tempat perbelanjaan tidak lagi menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus barang yang dibeli konsumen.

“Saat ini baru imbauan, namun pada 2020 seluruh tempat perbelanjaan dilarang menggunakan kantong plastik, aturan tersebut akan diberlakukan setelah i diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengurangan Sampah Plastik,” kata Kepala DLH Kota Sukabumi Adil Budiman di Sukabumi, Senin (11/3/2019).

Menurutnya, perwal tersebut masih digodok Pemkot Sukabumi yang juga dibahas tentang larangan penggunaan kantong plastik di seluruh tempat perbelanjaan dengan tujuan untuk menekan sampah plastik.

Ia mengatakan, pada 2020 eluruh masyarakat yang berbelanja di Kota Sukabumi harus membawa kantong sendiri atau bisa saja pihak tempat perbelanjaan menyediakan kantong alternatif selain kantong plastik.

Larangan menggunakan kantong plastik ini mulai disosialisasikan kepada masyarakat sekaligus bagaimana warga bisa mengolah sendiri sampahnya karena yang paling efektif dalam melakukan pengolahan sampah harus berasal dari sumbernya yakni rumah tangga.

“Penggunaan kantong plastik sejak sekarang harus mulai dikurangi sebab sampah jenis ini paling merusak lingkungan karena butuh puluhan tahun bisa diurai oleh tanah, belum lagi menyebabkan bencana seperti banjir,” tambahnya.

Adil mengatakan warga harus meningkatkan kesadaran serta perhatian dan kepedulian dalam melakukan pengolahan sampah di rumah tangganya masing-masing. sebab volume sampah di Kota Sukabumi paling banyak berasal dari rumah tangga.

Salah satu cara yang paling efektif dalam pengolahan sampah ini seperti memilah sampah organik dan sampah anorganik untuk didaur ulang menjadi barang berharga seperti kompos atau pupuk organik dan berbagai barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. (aar)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Penumpang KA Siliwangi Cianjur-Sukabumi Meningkat 200 Persen

Published

on

Penumpang KA Siliwangi dari luar Cianjur mengalami peningkatan hingga dua ratus persen setiap harinya.

Apakabarnews.com, Cianjur – Stasiun Kereta Api (KA) Cianjur, Jawa Barat, mencatat sejak diresmikannya alun-alun Cianjur, membuat penumpang KA Siliwangi dari luar Cianjur mengalami peningkatan hingga dua ratus persen setiap harinya.

“Pasca diresmikannya alun-alun Cianjur oleh Presiden RI Joko Widodo, tingkat penumpang KA dari luar Cianjur mengalami peningkatan 200 persen dari hari biasa,” kata Kepala Stasiun Cianjur, Narizal di Cianjur, Senin (11/3/2019).

Menurut Narizal, pihaknya mencatat pada hari biasa jumlah penumpang 400-500 orang dan meningkat pada akhir pekan mencapai 600 orang. Namun setelah diresmikannya alun-alun Cianjur, peningkatan jumlah penumpang cukup tinggi mencapai 1.500 orang setiap harinya.

“Sebagian besar penumpang berasal dari Sukabumi dan Bogor sisanya dari beberapa daerah lain seperti Jakarta dan Tangerang. Akhir pekan jumlahnya lebih banyak bisa mencapai 2.000 orang,” katanya.

Narizal menuturkan, mayoritas penumpang dari luar Cianjur tersebut mengunjungi alun-alun Cianjur dan mengunjungi beberapa tempat wisata lainnya yang berada di sekitar Kota Cianjur.
“Penumpang dari luar kota tersebut akan kembali pulang pada sore dengan menyesuaikan jadwal KA Siliwangi jurusan Cianjur-Sukabumi yang berangkat tiga kali dalam sehari,” katanya.

Bahkan pihaknya memperkirakan volume penumpang jasa transportasi masal itu, akan terus meningkat setelah reaktivasi Jalur KA Cianjur-Ciranjang, selesai dilakukan dan segera difungsikan dalam waktu dekat.

“Kami berharap dapat memikat penumpang dari wilayah timur, sehingga akan mendorong angka kunjungan wisatawan ke Cianjur. Tentunya kami juga berharap kementerian perhubungan akan menambah jumlah gerbong yang ada,” katanya.

Sementara angka kunjungan ke alun-alun Cianjur, setiap harinya terus meningkat, tercatat hari biasa jumlah pengunjung mencapai 5.000 orang dan akhir pekan meningkat dua kali lipat.

“Kami berkunjung ke Cianjur, untuk menikmati taman alun-alun yang baru diresmikan Presiden Jokowi. Bersama keluarga menggunakan kereta api dari Bogor ke Sukabumi dan melanjutkan dengan KA Siliwangi ke Cianjur,” kata Dibah Faradiba, warga Kabupaten Bogor.

Ia menjelaskan, untuk biaya yang dibutuhkan menggunakan kereta api, sangat murah terutama dari Sukabumi ke Cianjur. Dia hanya mengeluarkan biaya tidak lebih dari Rp30 ribu untuk sampai ke Cianjur bersama 10 orang anggota keluarganya.

“Sekarang dari Bogor ke Cianjur, lebih baik menggunakan kereta api, lebih murah dan tidak terjebak kemacetan. Nanti pulangnya tinggal menyesuaikan jadwal dari Cianjur ke Sukabumi dan kembali ke Bogor,” katanya. (ahm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending