Connect with us

JAWA BARAT

PPP Usulkan Komisi II Panggil Mendagri

Published

on

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi.

Apakabarnews.com, Jakarta – PPP lebih memilih langkah memanggil Menteri Dalam Negeri melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR daripada ikut menggulirkan Hak Angket terkait pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

“PPP lebih memilih menggunakan forum Komisi II DPR untuk memanggil Mendagri dimintai penjelasan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Dia menilai forum di Komisi II DPR tersebut lebih adil sehingga tidak terlalu dominan nuansa politiknya. Menurut dia, apabila penjelasan Mendagri sudah jelas maka persoalan dianggap selesai.

“Sebaliknya jika persoalan dianggap tidak selesai maka bisa diambil langkah lanjutan,” ujarnya.

Baidowi yang juga anggota Komisi II DPR itu menilai PPP lebih melihat kebijakan tersebut pada substansi persoalan, bukan pada hiruk pikuk politik dari kebijakan tersebut.

Menurut dia, dalam mengatasi pro dan kontra sebuah kebijakan ada tahapan yang harus dilalui, yang pertama adalah dilakukannya Rapat Kerja (Raker) ataupun RDP, setelah itu baru dinilai apakah perlu digulirkan Hak Angket atau ada langkah lanjutan.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat melanggar konstitusi sehingga fraksinya mendorong DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk mengoreksi kebijakan tersebut.

“DPR harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI menggunakan Hak Angket mengingatkan dan mengoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Didik menilai setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mutlak harus konstitusional dan mendasarkannya kepada UU dan aturan yang berlaku.

Menurut dia ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah karena diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

Didik menilai kebijakan tersebut diindikasikan melanggar tiga UU, yaitu UU Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat tidak melanggar undang-undang.

“Enggak ada apa-apa yang penting tidak melanggar undang-undang. Dulu itu kan orang curiga, belum-belum curiga. Kan enggak mungkin dong saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Pak Presiden, kan gak mungkin. Saya sesuai aturan dan UU karena nama yang saya usulkan saya kirim kepada Pak Presiden,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, di Bandung, Senin (18/6).

Tjahjo mengatakan tidak ada pertimbangan khusus terkait dipilihnya M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, terlebih latar belakang Iriawan dari kepolisian. (mam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Di Hadapan Persatuan Penggilingan Padi Indramayu, Sandiaga Uno, Stop Impor Beras

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat bertemu dengan kelompok Tani Indramayu Selatan, Selasa (18/12/2018).

Apakabarnews.com, Indramayu — Feri Priatna, Ketua DPD Indramayu Persatuan Pengilingan Padi (Perpadi) wilayah Indramayu-cirebon meminta Sandi agar beras Indonesia jangan tergerus oleh impor dari negara lain. Hal ini diungkapkan Feri saat menggelar temu wicara bersama Sandi di Pabrik beras CV. Fajar Niaga  Desa Widasari Kecamatan Widasari. Jalan Simpang Tiga Desa Kongsi Jaya, Indramayu Jawa Barat, Selasa (18/12/2018).

“Jangan sampai Pak beras kita tidak laku karena maraknya beras impor. Kami sudah sulit menjual beras karena harganya tinggi, sementara beras impor dijual dengan harga murah,” terang Feri.

BACA JUGA : Sandiaga Uno, Jeritan Ibu Yoyok, Jeritan Emak-Emak se-Indonesia

Sandi menyatakan dirinya bersama Prabowo Subianto akan melakukan tiga swasembada, yakni pangan, air dan enerji. Jadi menurut Sandi khusus untuk seasemba pangan, dia akan mengambil kebijakan stop impor saat petani panen.

“Swasembada pangan menjadi program kami di tahun 2019. Selain penyerapan beras hasil petani di bulog akan ditingkatkan, Hadol beras lokal diutamakan. Jangan lagi kita didikte oleh mafia pangan dan mafia impor. Jangan sampai yang makmur petani vietnam, bukan petani Indramayu. Perut masyarakat utama. Nomor satu adalah perut rakyat, presiden nomor dua,” terang Sandi.

Menurut Sandi di pemerintahannya kelak, jika diijinkan Allah SWT menjadi pelayan masyarakat Indonesia, Prabowo Sandi akan fokus pada penyediaan lapangan kerja dan harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau serta stabil. Termasuk harga pupuk dan obat-obatan untuk petani. “Kami akan perhatikan 182 ribu penggilangan padi termasuk untuk permodalan dan teknologinya, sehingga tenaga kerja terserap dan mampu meminimaisasi ongkos produksi,” tutupnya. (dam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kode Keras dari Cianjur

Published

on

Bupatinya ditangkap KPK, rakyat Cianjur bersuka cita. Begitulah nasib pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Semoga berlanjut ke daerah-daerah lainnya

PESTA RAKYAT di Cianjur, Jabar setelah Sang Bupati ditangkap KPK, bikin kaget dan bingung. Anomali, sekaligus ironi. Apakah ini tanda-tanda zaman, perubahan sudah dekat?

Sungguh ajaib, gak masuk akal. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik berdiri. Ada penguasa ditangkap, kok rakyatnya malah berpesta. aya-aya wae.

Eforia Rakyat Cianjur adalah Miniatur Eforia Pilpres 2019

Sopir-sopir angkot menggratiskan penumpangnya. Ada yang menyumbang beras dan lauk pauk. Ada 1.000 kastrol (tempat masak nasi) dipakai ngaliwet, dijejer rapi di alun-alun, persis di depan pendopo kabupaten.

Rakyat tumpah ruah, tua muda, sampai anak-anak semua bergembira. Mereka menggelar syukuran bakda salat Jumat (14/12). Suasananya mirip Jakarta ketika Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Penuh eforia. Perut kenyang, hati senang.

Ironi, kok ada penguasa di alam demokrasi dibenci rakyatnya sampai ke ubun-ubun. Dosa apa yang sudah diperbuat Irvan, sampai rakyatnya sendiri begitu membencinya.

Ironi berikutnya Irvan baru saja menyeberang dari Golkar ke Partai Nasdem. Sudah menjadi rahasia umum, banyak kepala daerah bermasalah yang menyeberang ke Nasdem dan mendukung Jokowi untuk mencari perlindungan.

Irvan mengikuti jejak Bupati Malang, Jatim Rendra Kresna yang lebih dulu ditangkap KPK. Rendra juga kader Golkar dan kemudian menjadi Ketua Nasdem Jatim.

Sampai sekarang selain Irvan dan Rendra ada tiga kepala daerah pendukung Jokowi yang ditangkap KPK. Walikota Pasuruan Setiyono (Golkar), Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (Golkar), dan Bupati Pakpak Barat Remigo Yolanda Berutu kader Demokrat yang menyeberang ke Jokowi.

Eforia ini ternyata membuat Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) ketar ketir juga. Dia minta eforia dihentikan. Secara halus RK mengancam agar mereka berhati-hati. Irvan juga punya pendukung.

RK pasti juga khawatir nasibnya bisa sama seperti Irvan. Jalan hidupnya juga mirip-mirip. RK diusung Gerindra-PKS menjadi Walikota Bandung, membelot ke Nasdem, ketika mau maju sebagai Gubernur.

Kepada para kiai dan ajengan di Subang RK curhat. Dia terpaksa mau diusung menjadi calon Nasdem dan dukung Jokowi karena takut di TSK-kan (jadi tersangka). “Mereka kan punya media dan Jaksa Agung,” kata RK.

Bagi RK perilaku warga Cianjur ini _belegug,_ gak tau aturan. Sebaliknya bagi rakyat, bupati model Irvan ini yang _belegug._ Fenomena Cianjur ini sangat mengkhawatirkan para penguasa. Ketika mereka bergerak, tak ada satupun kekuatan yang bisa mencegahnya.

Pesta rakyat di Cianjur juga harus dilihat sebagai signal, kehidupan rakyat yang tertekan, sewaktu-waktu bisa meledak. Mereka butuh perubahan. Butuh pemimpin baru yang mau memikirkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan sendiri, atau kepentingan kelompoknya. The end

[Oleh : Djadjang Nurjaman. Pengamat media dan ruang publik. Tulisan ini juga dipublikasikan di media Opiniindonesia.com]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Angin Kencang di Bogor Dipicu Awan Kumulonimbus

Published

on

Bencana angin kencang disertai hujan deras, petir dan pohon tumbang yang melanda Kota Bogor, dan merusak ratusan rumah, Kamis sore (6/12/2018).

Apakabarnews.com, Bogor – Bencana angin kencang disertai hujan deras, petir dan pohon tumbang yang melanda Kota Bogor, dan merusak ratusan rumah, Kamis sore (6/12/2018), dipicu oleh adanya awan Kumulonimbus di langit Bogor

Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bogor, Hadi Saputra menyatakan, angin kencang ini terjadi karena bentukan awan CB yang cukup matang di wilayah Bogor Selatan.

BACA JUGA : Wali Kota Bogor Instruksikan Penyaluran Bantuan Bencana Puting Beliung

Situasi ini berpotensi terjadi selama puncak musim hujan yang berlangsung di wilayah Bogor hingga akhir Februari 2019, tambahnya.

“Hasil awan CB itu antara lain, angin kencang, petir dan hujan lebat,” katanya.

Cuaca buruk, mendung dan gelap itu terjadi di 4 kelurahan di wilayah Bogor Selatan, yakni di Kelurahan Cipaku, Kelurahan Batutulis, Kelurahan Pamoyanan dan Kelurahan Lawanggintung yang terjadi mulai pukul 15.00 WIB lebih.

Dampak puting beliung itu menyebabkan satu orang meninggal dunia atas nama Eni Retno (46 tahun) warga Perumahan Bogor Nirwana Residence, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor yang mobilnya tertimpa pohon tumbang.

Pohon-pohon tumbang akibat angin tersebut menimpa sedikitnya enam unit kendaraan yang melintas, baik mobil pribadi dan angkutan umum sehingga tampak ringsek.

Selain itu ratusan unit rumah mengalami kerusakan karena atapnya diterjang angin puting beliung.

Kecepatan angin yang melanda wilayah Batu Tulis, Lawang Gintung dan sekitarnya di Kecamatan Bogor Selatan sekitar 30 knot (50 km per jam) dalam satu hembusan, ujarnya.

“Sapuan angin biasanya mencapai sejauh 100 meter hingga 1 km mengikuti arah angin,”katanya.

Untuk itu, lanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai hujan ekstrim yang masih berpotensi terjadi, dengan melihat tanda-tanda seperti diawali dengan petir.

“Masyarakat diimbau kalau sudah terdengar petir jangan berada di lapangan, di bawah pohon, atau papan reklame,” kata Hadi.

Selain itu, warga juga diminta untuk selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi yang bisa diunduh di playstore android dengan nama Info BMKG.

Peristiwa angin kencang yang melanda wilayah Batu Tulis, Bogor Selatan menyebar luas melalui pesan sosial, bahkan video saat detik-detik angin melanda wilayah tersebut juga terekam oleh masyarakat. (lai)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending