Connect with us

ACEH

Karhutla Bertambah 10 Hektare di Aceh

Published

on

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bertambah 10 hektare gambut di daerah pesisir barat selatan Aceh, akibat musim kemarau.

Apakabarnews.com, Banda Aceh – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bertambah 10 hektare gambut di daerah pesisir barat selatan Aceh, akibat musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBA, Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh, Kamis (28/6/2018) mengatakan, karhutla terakhir terjadi di lahan dan kebun kelapa sawit milik masyarakat di Gampong (desa) Lawa Batu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.

“Memang korban terdampak, nihil. Tapi korban material berupa 10 hektare lahan sawit yang menjadi dampak, sehingga total sudah 78 hektare karhutla di Aceh hingga kini,” jelas dia.

Ia memastikan, tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagan Raya, TNI/Polri, unsur terkait, dan warga setempat, telah memadamkan titik api tersebut.

Informasi masyarakat setempat mengaku, lahan yang menjadi mata pencarian sehari-hari warga lewat tanaman jenis kelapa sawit ini, mulai terbakar menjelang akhir pekan lalu.

Namun petugas di lapangan kesulitan dalam mendapatkan sumber air untuk memadamkan titik api. “Hingga laporan terakhir kami terima, tim masih dalam pemadaman,” katanya.

BPBA mencatat, 78 hektare hutan dan lahan terbakar tersebar pada empat daerah di provinsi paling Barat di Indonesia itu, seperti Aceh Selatan sekitar 57 hektare.

“Lalu Aceh Barat dan Nagan Raya masing-masing 10 hektare, dan sisanya satu hektare terbakar di Aceh Besar,” ucap Dadek.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pernah mengatakan akan memperketat pengawasan di wilayah Aceh dan Kalimantan Selatan (Kalsel) demi mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

“Saya memang harus hati-hati, sekarang berarti menjaga Aceh dan Kalsel. Selama ini saya hanya berpikir menjaga Riau dan Sumsel (Sumatera Selatan),” kata Siti.

“Sumsel memang kami sering jaga, Kalbar (Kalimantan Barat) juga kami jaga. Tapi di awal-awal Aceh sama Sumsel saya luput. Saya akan perhatikan,” ujar Menteri Siti lagi. (mhs)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACEH

Polisi Tembak Seorang Napi Kabur di Aceh Barat

Published

on

Narapidana tersebut merupakan terpidana kasus narkoba yang berhasil kabur dari tahanan bersama 113 napi lainnya saat terjadi kerusuhan di LP Kelas II A Lambaro.

Apakabarnews.com, Meulaboh – Aparat kepolisian terpaksa menembak seorang narapidana yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Lambaro, Aceh Besar, saat ditemukan di wilayah hukum Polres Aceh Barat.

Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby Aria Prakarsa di Meulaboh, Senin (10/12/2018) mengatakan penangkapan berlangsung dramatis, narapidana tersebut melakukan perlawanan saat hendak ditangkap pada Minggu (9/12/2018) sekitar pukul 17.00 WIB.

“Setelah petugas memberikan tembakan peringatan, tidak diindahkan, selanjutnya petugas melakukan tindakan tegas dengan menembak ke arah napi yang mengenai bagian betis sebelah kiri,” ujarnya.

Dalam laporan tertulis yang diterima wartawan dijelaskan narapidana tersebut atas nama Kurniawan (37), warga Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Sebelumnya napi itu tinggal di Suak Pandan, Kecamatan Samatiga.

Informasi awal diperoleh pihak kepolisian, narapidana tersebut berada di Jalan Kayu Putih Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Kemudian petugas dari Unit Opsnal melihat narapidana tersebut mengendarai sepeda motor.

“Petugas memberhentikan narapidana ini, akan tetapi melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Selanjutnya petugas memberikan tembakan peringatan namun tidak diindahkan,” katanya.

Setelah ditangkap napi itu dalam kondisi lumpuh, pihak kepolisian membawanya ke rumah sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, guna dilakukan perawatan dan setelah itu rencananya akan dibawa kembali ke LP Kelas II A Lambaro.

Narapidana tersebut merupakan terpidana kasus narkoba yang berhasil kabur dari tahanan bersama 113 napi lainnya saat terjadi kerusuhan di LP Kelas II A Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, beberapa waktu lalu.

Pihak kepolisian di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Aceh masih terus memburu puluhan napi lainnya yang belum ditemukan dan polisi meminta agar napi tersebut menyerahkan diri sebelum terjadi hal – hal tidak diinginkan. (anw)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ACEH

Bupati Bener Meriah Divonis 3 Tahun Penjara

Published

on

Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Bupati Bener Meriah Ahmadi divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap Gubernur Aceh 2017-2022 Irwandi Yusuf sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 1 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/12/2018).

BAC JUGA : Bupati Bener Meriah Dituntut 4 Tahun Penjara

Putusan itu masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Ahmadi divonis 4 tahun penjara ditambah Rp250 juta denda subsider 6 bulan kurungan.

“Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, punya tanggungan keluarga yaitu satu istri dan empat orang, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi dan belum pernah dihukum,” ungkap hakim Ni Made Sudani.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim juga menetapkan Ahmadi harus dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

“Menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Ahmadi berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 2 tahun dalam jabatan publik sejak selesai menjalani hukuman pidana,” ungkap hakim Ni Made Sudani.

Dalam perkara ini, Bupati Bener Meriah 2017-2022 Ahmadi memberi uang secara bertahap yaitu Rp120 juta, Rp430 juta dan Rp500 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp1,05 miliar kepada Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

DOKA Aceh tahun anggaran (TA) 2018 adalah sebesar 2 persen dana alokasi umum nasional yaitu Rp8,029 triliun, dan tahap pertama DOKA dikucurkan Rp2,408 triliun. Untuk kabupaten Bener Meriah mendapat porsi DOKA sebesar Rp108,724 miliar yang dalam pelaksaannya sejak 2018 hanya berhak menyampaikan program dan aspirasi kepada Gubernur Aceh.

Pada 14 Februari 2018, Ahmadi menemui Irwandi Yusuf di rumah dinas Gubernur Aceh dan menyampaikan keinginan agar program pembangunan bersumber dari DOKA TA 2018 Bener Meriah dapat dikerjakan para rekanan dari kabupaten tersebut. Ahmadi lalu berkoordinasi dengan staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal dan ajudan Ahmadi, Muyassir.

Ahmadi menyerahkan program DOKA TA 2018 Bener Meriah pda 19 Mei 2018 ke Muyassir agar diserahkan ke Hendri Yuzal berisi program yang akan dikerjakan rekanan dan juga program pembangunan yang diperuntukan untuk relawan tim sukses Irwandi Yusuf.

Irwandi Yusus lalu mengarahkan Hendri Yuzal agar program pembangunan DOKA 2018 kabupaten Bener Meriah dibantu dan pengaturan lelang dikoordinir oleh salah satu tim sukses pilkada Gubernur Aceh 2017 yaitu Teuku Saiful Bahri.

Uang diserahkan Ahmadi dengan menggunakan sejumlah kata sandi yaitu “zakat fitrah lebaran”. Untuk tahap pertama diserahkan sejumlah Rp120 juta melalui Muyassir pada 7 Juni 2018 di SMEA Lampineung Banda Aceh melalui Teuku Saiful Bahri.

Uang selanjutnya diberikan pada 8 Juni 2018 dari ajudan Ahmadi sekaligus adik iparnya Munandar sebesar Rp300 juta di pendopo rumah dinas Bupati Bener Meriah kepada Dailami untuk diserahkan kepada Irwandi. Muyassir pada 9 Juni 2018 lalu menambah uang sebesar Rp130 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp430 juta untuk Irwandi Yusuf.

Pada 29 Juni 2018, Irwandi meminta Rp1 miliar kepada Ahmdi untuk kebutuhan Aceh Marathon sehingga AHmadi memerintahkan Dailami, Munandar dan Muyassir untuk mengumpulkan uang dari para rekanan kabupaten Bener Meriah yang telah direkomendasikan namun baru Rp500 juta yang terpenuhi.

Uang Rp500 juta itu diserahkan Muyassir pada 3 Juli 2018 di parkiran Hotel Hermes melalui Teuku Saiful Bahri yang diterima Teuku Fadhilatul Amir.

Uang lalu ditransfer ke beberapa orang yaitu Jason Utomo sebesar Rp190 juta untuk “DP ke-2 (medali)”, Akbar Velati sebesar Rp173,775 juta untuk “DP ke-2 (jersey)”, dan ke Ade Kurniawan dengan keterangan “pinjaman)” sebesar Rp50 juta. Sedangkan sisanya diserahkan oleh Teuku Fadhilatul Amir kepada Teuku Saiful Bahri.

Terhadap vonis itu, baik Ahmadi maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ACEH

Bupati Bener Meriah Dituntut 4 Tahun Penjara

Published

on

Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Bupati Bener Meriah Ahmadi dituntut 4 tahun penjara ditambah Rp250 juta denda subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap Gubernur Aceh 2017-2022 Irwandi Yusuf sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

“Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Ahmadi secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/11/2018).

BACA JUGA : KPK Panggil Bupati Bener Meriah Nonaktif

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

JPU KPK juga meminta pencabutan hak politik Ahmadi. “Menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Ahmadi berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun dalam jabatan publik sejak selesai menjalani hukuman pidana,” ungkap Ali Fikri.

Dalam perkara ini, Bupati Bener Meriah 2017-2022 Ahmadi memberi uang secara bertahap yaitu Rp120 juta, Rp430 juta dan Rp500 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp1,05 miliar kepada Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

DOKA Aceh tahun anggaran (TA) 2018 adalah sebesar 2 persen dana alokasi umum nasional yaitu Rp8,029 triliun, dan tahap pertama DOKA dikucurkan Rp2,408 triliun. Untuk kabupaten Bener Meriah mendapat porsi DOKA sebesar Rp108,724 miliar yang dalam pelaksaannya sejak 2018 hanya berhak menyampaikan program dan aspirasi kepada Gubernur Aceh.

Pada 14 Februari 2018, Ahmadi menemui Irwandi Yusuf di rumah dinas Gubernur Aceh dan menyampaikan keinginan agar program pembangunan bersumber dari DOKA TA 2018 Bener Meriah dapat dikerjakan para rekanan dari kabupaten tersebut. Ahmadi lalu berkoordinasi dengan staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal dan ajudan Ahmadi, Muyassir.

Ahmadi menyerahkan program DOKA TA 2018 Bener Meriah pda 19 Mei 2018 ke Muyassir agar diserahkan ke Hendri Yuzal berisi program yang akan dikerjakan rekanan dan juga program pembangunan yang diperuntukan untuk relawan tim sukses Irwandi Yusuf.

Irwandi Yusuf lalu mengarahkan Hendri Yuzal agar program pembangunan DOKA 2018 kabupaten Bener Meriah dibantu dan pengaturan lelang dikoordinir oleh salah satu tim sukses pilkada Gubernur Aceh 2017 yaitu Teuku Saiful Bahri.

Uang diserahkan Ahmadi dengan menggunakan sejumlah kata sandi yaitu “zakat fitrah lebaran”. Untuk tahap pertama diserahkan sejumlah Rp120 juta melalui Muyassir pada 7 Juni 2018 di SMEA Lampineung Banda Aceh melalui Teuku Saiful Bahri.

Uang selanjutnya diberikan pada 8 Juni 2018 dari ajudan Ahmadi sekaligus adik iparnya Munandar sebesar Rp300 juta di pendopo rumah dinas Bupati Bener Meriah kepada Dailami untuk diserahkan kepada Irwandi. Muyassir pada 9 Juni 2018 lalu menambah uang sebesar Rp130 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp430 juta untuk Irwandi Yusuf.

Pada 29 Juni 2018, Irwandi meminta Rp1 miliar kepada Ahmdi untuk kebutuhan Aceh Marathon sehingga AHmadi memerintahkan Dailami, Munandar dan Muyassir untuk mengumpulkan uang dari para rekanan kabupaten Bener Meriah yang telah direkomendasikan namun baru Rp500 juta yang terpenuhi.

Uang Rp500 juta itu diserahkan Muyassir pada 3 Juli 2018 di parkiran Hotel Hermes melalui Teuku Saiful Bahri yang diterima Teuku Fadhilatul Amir.

Uang lalu ditransfer ke beberapa orang yaitu Jason Utomo sebesar Rp190 juta untuk “DP ke-2 (medali)”, Akbar Velati sebesar Rp173,775 juta untuk “DP ke-2 (jersey)”, dan ke Ade Kurniawan dengan keterangan “pinjaman” sebesar Rp50 juta. Sedangkan sisanya diserahkan oleh Teuku Fadhilatul Amir kepada Teuku Saiful Bahri.

Atas tuntutan tersebut, Ahmadi akan mengajukan pledoi (nota pembelaan) pada pekan depan. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending