Connect with us

MALUKU

Penasihat Hukum : Mantan Komisioner Panwaslih Jadi Tersangka

Published

on

Sidang dugaan korupsi dana Panwaslih Maluku Tengah dipimpin ketua majelis hakim tipikor Jimmy Wally didampingi Ronny Felix Wuisan dan Hery Leliantono selaku hakim anggota dengan agenda pembacaan pembelaan.

Apakabarnews.com, Ambon – Tim penasihat hukum Johny Richard Wattimury, terdakwa dugaan korupsi dana Panwaslih Maluku Tengah meminta majelis hakim Tipikor Ambon menetapkan mantan komisioner Panwaslih, Stenly Maelisa sebagai tersangka.

“Kami minta yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki peranan dalam kasus dugaan korupsi dana Panwaslih tahun anggaran 2016 dan 2017,” kata tim penasihat hukum terdakwa, Hendrik Luskoy di Ambon, Kamis (28/6/2018).

Permintaan tim PH yang terdiri dari Hendrik Lusikoy, Noke Pattirajawane dan kawan-kawan disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor Jimmy Wally didampingi Ronny Felix Wuisan dan Hery Leliantono selaku hakim anggota dengan agenda pembacaan pembelaan.

 Mantan ketua komisioner panwaslih diminta tim PH menjadi tersangka kasus dugaan korupsi berdasarkan keterangan para saksi dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

Sepak terjang Stenly dalam melakukan intervensi pengelolaan dana Panwaslih tahun 2016 dan 2017 yang mencapai Rp10 miliar lebih ini juga telah diungkap saksi lainnya, Clara Soukotta.

 Clara mengaku kalau gaji honornya selama enam bulan sebesar Rp17 juta disunat habis oleh Stenly.

 Terdakwa juga mengaku pernah membawa uang Rp260 juta lebih ke ruang Stenly dan dibagi-bagi, tetapi yang bersangkutan membantahnya dalam persidangan sebelumnya dengan dalih komisioner hanya fokus dengan program kerja dan tidak mengurusi masalah keuangan.

 Dalam tahun anggaran 2016 lalu, Panwalsih Malteng mendapatkan alokasi dana hibah Rp6 miliar dari pemerintah kabupaten untuk membiayai 17 item kegiatan pilkada bupati/wabub Malteng.

 Belasan item dimaksud diantaranya seperti pembayaran honorarium pengawas pemilihan bupati/wabub, pembayaran honorarium kesekretariatan, sewa kendaraan, serta pemeliharaan gedung, musyawarah penyelesaian sengketa, hingga perjalanan dinas dan transportasi.

 Kemudian tahun anggaran 2017, Panwaslih Malteng kembali mendapat alokasi dana APBD Rp6,8 miliar.

 Sementara dugaan penyimpangan yang dilakukan terdakwa selaku bendahara saat itu adalah anggaran rapat sentra Gakumdu seperti dana konsumsi berupa makanan dan snack bagi tim Gakumdu di wilayah Polres Malteng.

 Namun dalam persidangan sebelumnya dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Johny Richard Wattimury mengakui dirinya selalu diintervensi Stenly Maelissa.

 “Ada tiga komisioner panwaslih tetapi yang paling sering melakukan intervensi adalah Stenly Maelissa termasuk penyuruh membuat surat perintah perjalanan dinas fiktif,” katanya.

 Sikap intervensi yang dilakukan Stenly inilah yang membuat bendahara sebelumnya mengundurkan diri dengan alasan hanya merasa tidak bisa bekerja secara maksimal, tetapi faktanya akibat yang bersangkutan juga merasa diperlakukan sama oleh Stenly. (dan)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MALUKU

Gempa 5,6 SR Terjadi di Buru Selatan

Published

on

Gempa tektonik berkekuatan 5,6 Skala Richter (SR) menguncang kabupapaten Buru Selatan.

Apakabarnews.com, Ambon – Gempa tektonik berkekuatan 5,6 Skala Richter (SR) menguncang kabupapaten Buru Selatan, Maluku pada Kamis (11/10/2018), pukul 11.55 WIT.

Data Kominfo BMKG menyatakan, lokasi gempa 4.95 LS dan 126.71 BT atau 135 KM Tenggara Buru Selatan pada kedalaman 10 KM.

Pemkab Buru Selatan maupun BPBD Maluku belum memberikan penjelasan soal dampak gempa tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa Maluku termasuk salah satu daerah yang rentan dan rawan terjadi bencana alam berupa gempa tektonik yang dapat menimbulkan kerusakan berat, termasuk terjadinya tsunami.

Maluku berada pada pertemuan tiga lempeng besar, yakni Pasifik, Indo Australia, dan Eurasia.

Lempeng Indo Australia masuk ke bawah Eurasia, bertemu dengan Lempeng Pasifik sehingga mengakibatkan patahan yang tidak beraturan (lex).


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Periksa Kepala KPP Pratama Ambon

Published

on

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon La Masikamba (tengah) tiba di gedung KPK, jakarta, Kamis (41018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dua orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ambon, Maluku, Rabu (3/10/2018).

Dua orang itu tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/10/2018) sekitar pukul 11.20 WIB setelah dibawa dari Ambon pada Kamis pagi. Keduanya sebelumnya telah menjalani pemeriksaan awal di Ambon.

Salah satunya yang dibawa adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon La Masikamba.

Selain dua orang itu, KPK juga membawa tiga orang lainnya untuk pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta.

Namun, tiga orang tersebut sampai berita ini diturunkan belum tiba di gedung KPK Jakarta.

Dalam OTT itu, KPK total mengamankan enam orang dan langsung dilakukan pemeriksaan awal di Ambon.

“Yang kami amankan di lokasi dan akan dibawa ke Jakarta itu ada pejabat setingkat Kepala Kantor Pajak, ada tim pemeriksa, ketua tim, dan anggota timnya, ada pegawai setempat, dan wajib pajak selaku pihak swasta,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/10/2018) malam.

Sebelumnya, KPK mendapat informasi akan ada transaksi terkait upaya mengurangi pembayaran pajak perorangan.

“Kami mengamankan sejumlah uang setidaknya sampai saat ini yang sudah dihitung Rp120 juta. Kami masih identifikasi lebih lanjut komitmen “fee” berapa terkait pengurangan kewajiban pajak,” kata Febri. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MALUKU

KPK Lakukan OTT di Ambon

Published

on

Gedung KPK, Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Ambon, Maluku, Rabu (3/10/2018).

“Iya ada tim di sana, kegiatan penindakan di Ambon,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut siapa pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Namun, kata dia, OTT tersebut terkait dengan upaya mengurangi pembayaran pajak.

“Informasi yang lain nanti di-“update” lagi,” ucap Febri. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending