Connect with us

HUKUM

Kejati Sumut Tangkap Direktur Sergai Putra Buronan

Published

on

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian.

Apakabarnews.com, Medan – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap Direktur PT Sergai Putra berinisial AO yang menjadi buronan selama dua tahun kasus korupsi.

AO merupakan terpidana empat tahun enam bulan dalam kasus korupsi proyek Jalan Pulau Sumatera, di Kelurahan Tualang, Kota Tebing Tinggi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, di Medan, Senin (2/7/2018) mengatakan pengusaha tersebut diringkus di kediaman orang tuanya, di Jalan Pembangunan, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Terpidana buron sejak tahun 2016, menurut dia, selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindar dari penangkapan petugas Kejaksaan.

“Kemudian, informasi yang diperoleh dari masyarakat menyebutkan bahwa buronan AO, berada di Lubuk Pakam,” ujar Sumanggar.

Ia mengatakan tim yang dipimpin oleh Asintel Kejati Sumut menuju ke tempat persembunyian terpidana itu, dan langsung membekuk AO.

Selanjutnya memboyong terpidana itu, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan.

“Usai dilakukan proses administrasi terhadap terpidana yang telah merugikan keuangan negara itu, AO dijebloskan ke dalam sel Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tebing Tinggi untuk menjalani hukuman,” kata mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu.

Sebelumnya, pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, terdakwa Ali Ombo divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim.

Padahal, Jaksa meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan agar menghukum terdakwa itu, lima tahun penjara.

Namun, pada persidangan di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) menghukum Ali Ombo, 4 tahun 6 bulan, karena didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp347 juta, dalam pengerjaan proyek jalan tersebut. (mun)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Bareskrim Polri Dminta Lebih Transparan Memproses Kasus Gunawan Jusuf

Published

on

Snggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Andrea H. Poeloengan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri diminta lebih transparan dalam mengusut kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula Gunawan Jusuf.

“Penyidikan harusnya lebih terbuka dari sekarang,” kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H. Poeloengan saat dihubungi, pada Selasa (18/12/2018).

BACA JUGA : Kejaksaan Agung Bantah Tolak SPDP Kasus Gunawan Jusuf

Polri yang awalnya meyakini adanya tindak pidana terkait perkara tersebut yang ditandai dengan dimulainya penyelidikan dan penyidikan, kini menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus itu.

Padahal, penghentian perkara ini bersamaan dengan perkembangan terbaru proses penyidikan perkara ini dimana penyidik sedang mencari barang bukti sampai ke luar negeri.

Menurut Andrea, jika penyidik mencari barang bukti hingga ke luar negeri artinya diduga kuat ada tindak pidana dalam kasus itu.

“Kalau Polri masih menyidik berarti yakin ada dugaan perbuatan pidana, tinggal mencari alat buktinya agak lengkap,” kata Andrea.

Menurutnya, Bareskrim Polri juga terlihat enggan menyingkap penanganan perkara Gunawan Jusuf kepada publik.

Sementara anggota Kompolnas Poengky Indarti mengatakan masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak pelapor menyusul dihentikannya proses penyidikan kasus ini. Salah satunya dengan mengajukan gugatan praperadilan.

“Jika berdasarkan gelar perkara, penyidik kemudian melakukan SP3, maka pihak pelapor bisa mengajukan praperadilan,” kata Poengky.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Bareskrim telah melakukan gelar perkara dan menyatakan bahwa penyidikan kasus tersebut dihentikan.

“Hasil gelar perkara sudah diputuskan untuk SP3. Karena jaksa sudah kasih petunjuk tidak ada pidananya,” kata Dedi.

Kendati demikian, Dedi menekankan polisi tetap bisa melanjutkan perkara ini apabila di kemudian hari ditemukan sejumlah alat dan barang bukti.

“Ya, apabila menemukan novum baru, tapi bukan kasus yang sama karena kalau kasus yang sama bisa nebis en idem,” ujar Dedi.

Dalam perkara ini, Gunawan Jusuf diketahui telah beberapa kali mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tetapi, gugatan itu selalu dicabut sebelum mendapatkan jawaban dari majelis hakim.

Dalam kasusnya yang disidik Bareskrim, Gunawan masih berstatus sebagai saksi.

Dugaan penggelapan dan TPPU ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo di mana Gunawan Jusuf sebagai Direktur Utama saat itu.

Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk time deposit.

Kuasa hukum Toh Keng Siong, Denny Kailimang menduga Gunawan menggunakan dana pinjaman itu untuk membeli pabrik gula melalui lelang BPPN yang kemudian tidak ada pengembalian uang hingga kini. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Hibahkan Barang Rampasan Negara ke Pemkab Banjarnegara

Published

on

Gedung KPK di Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

“KPK diwakili oleh Deputi Penindakan Firli hari ini pukul 14.00 WIB bertempat di Pendopo Kabupaten Banjarnegara akan menyerahkan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara untuk dihibahkan kepada Bupati Banjarnegara,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Febri mengatakan hibah barang rampasan dari kasus korupsi itu merupakan salah satu bentuk upaya memaksimalkan asset recovery dan mengembalikan aset yang dikorupsi tersebut pada masyarakat agar lebih bermanfaat untuk kepentingan publik.

Total nilai aset yang dihibahkan adalah Rp2.101.862.000 berupa dua bidang tanah masing-masing seluas 3.495 meter persegi dan 700 meter persegi di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah senilai masing-masing Rp1.238.701.000 dan Rp197.755.000.

Selanjutnya, satu paket peralatan dan mesin berupa “Asphal Mixing Plant” senilai Rp655.406.000.

Aset tersebut merupakan rampasan dari perkara korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

“Pelaksanaan hibah tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berpedoman pada PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.6/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi,” kata dia.

Ia pun menyatakan bahwa barang rampasan yang dihibahkan tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Setnov Sebut Tak Gunakan “Bilik Asmara” Lapas Sukamiskin

Published

on

Mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengaku tidak pernah menggunakan “bilik asmara” yang dibangun oleh Fahmi Darmawansyah di lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung.

“Tidak ada saya ke sana (bilik asmara),” kata Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/12/2018).

BACA JUGA : Perantara Pemberian Uang Setnov Divonis 10 Tahun Penjara

Dalam dakwaan Bekas Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen disebutkan bahwa Wahid mengizinkan narapidana kasus suap pengadaan proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fahmi Darmawansyah membangun sendiri ruangan berukuran 2×3 meter persegi yang dilengkapi dengan tempat tidur untuk keperluan melakukan hubungan suami-istri.

Ruangan itu dipergunakan Fahmi saat dikunjungi istrinya Inneke Koesherawati maupun disewakan kepada narapidana lain dengan tarif Rp650 ribu sehingga Fahmi mendapat keuntungan yang dikelola Andri Rahmad, narapidana kasus pembunuhan dengan hukuman 17 tahun penjara yang menjadi asisten pribadi Fahmi.

“Tidak pernah ditawari (menggunakan bilik asmara), ha ha ha, saya tidak pernah tahu kalau dulu bagaimana,” tambah Setnov.

Setnov sendiri menjadi narapidana yang menghuni lapas Sukamiskin sejak 4 Mei 2018 karena terbukti melakukan korupsi pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2012. Ia divonis 15 tahun penjara.

Setnov juga mengaku belum sempat bertemu dengan keponakannya, mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang divonis 10 tahun penjara.

“Wah gak sempet dia (Irvanto) di keong, kalau di keong susah. Ikut aja semuanya, semua dilakukan secara ketat sekarang, tapi kasihan dia ya, berat, karena dia sebagai pengantar saya sangat prihatin sekali apa yang sudah diputuskan tapi kita tetap menghormati apa pun putusannya,” ungkap Setnov.

Setnov pun yakin bahwa Irvanto hanya diperalat oleh pengusaha lain yang terlibat dalam perkar itu yaitu Andi Narogong.

“Dia masih muda, saya tahu betul bagaimana dia digunakan oleh Andi Narogong itu lalu dia dapat hukuman yang lebih berat dari pada Andi Narogong. Tentu kasihan,” tambah Setnov.

Andi Narogong sendiri divonis 8 tahun penjara dalam perkara yang sama.

“Ya semua kalau di sana kan udah prihatin, tapi sudah masuk sana ya sudah masuk pesantren, sudah belajar doa. Semua doa saya sudah ikuti semua. Belajar berdoa, bangun pagi 02.30 doa ke masjid ya sudah ikuti saja. Namanya pesantren kan, belajar betul-betul, berdoa supaya yang dizalimi dimaafin he he he, yang dizalimi kita maafkan seikhlasnya,” jelas Setnov sambil tertawa. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending