Connect with us

LAMPUNG

PDIP : Ada Politik Uang di Pilkada Lampung

Published

on

Ketua DPP PDIP, Idham Samawi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menduga ada “money politics” atau politik uang dalam pelaksanaan pilkada di Lampung yang terjadi secara sistematis dan terstruktur. “Tidak hanya praktik ‘money politic’ yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar di tengah masyarakat secara massif,” kata Ketua DPP PDIP Idham Samawi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/7/2018). Idham juga menengarai kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan korporasi raksasa berada di balik situasi tersebut. Hal itu demokrasi demi ambisi mengontrol tanah dan menghisap kekayaan Lampung.

“Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri objektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi di bunuh, suara rakyat dibungkam,” katanya. Aparat serta Bawaslu, kata Idham, terkesan membiarkan terjadinya “money politics”. “Dari PDI Perjuangan sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain,” tegas Idham.

Adapun berdasarkan data yang dimiliki PDIP, dugaan politik uang terjadi di Pekon Kresnomulyo Kabupaten Pringsewu, Desa Cimanuk Kabupaten Pesawaran, Pekon Sinar Betung dan Pekon Singosari Kabupaten Tanggamus.

Idham mengatakan, masyarakat melaporkan pemberian ratusan amplop yang masing-masing berisi Rp50 ribu.

“Masih banyak lagi ‘money politics’ di masyarakat yang tidak dilaporkan dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat,” kata Endro Suswantoro Yahman, anggota DPR RI Dapil Lampung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengintruksikan seluruh jajarannya untuk terus bergerak dan memproses secara hukum pelanggaran yang terjadi di pilkada.

“Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya. (ful)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Kembali Sita Tanah TPPU Zainudin Hasan

Published

on

Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita tanah dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH).

“Minggu ini, KPK lakukan penyitaan tanah yang di atasnya berdiri perusahaan aspal Mix Plant PT Krakatau Karya Indonesia (KKI) yang berada di Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

BACA JUGA : Zainudin Hasan Menangis Usai Jalani Sidang

Adapun, kata Febri, estimasi nilai dari tanah tersebut sekitar Rp6 miliar.

“Ini menambah deretan aset yang diduga milik ZH dalam kasus TPPU,” ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK terus mendalami tentang informasi perolehan dan sumber uang dari aset-aset yang diduga milik tersangka Zainudin.

Sebelumnya, KPK juga telah menyita 16 bidang tanah di Lampung Selatan dalam kasus TPPU Zainudin tersebut.

Kepemilikan tanah-tanah tersebut, ada yang atas nama anak dari Zainudin Hasan dan pihak lainnya.

Selain itu, juga diidentifikasi ada dugaan aliran dana untuk pembiayaan ruangan hotel untuk tiga kegiatan partai di Lampung Selatan.

“Sejauh ini nilai yang teridentifikasi lebih sekitar Rp100 juta. Kami akan terus melakukan penelusuran aset untuk kasus TPPU ini, jadi jika ada informasi dari masyarakat terkait kepemilikan aset ZH silahkan menyampaikan pada KPK,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, Zainudin sebelumnya merupakan politisi PAN yang juga adik kandung dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

KPK pada 19 Oktober 2018 telah mengumumkan Zainudin Hasan sebagai tersangka TPPU.

Zainudin dalam jabatan sebagai Bupati Lampung Selatan diduga pada 2016-2018 telah menerima dana melalui tersangka anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN) yang sumbernya berasal dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan senilai total sekitar Rp57 miliar.

Diduga persentase “fee” proyek yang dalam tiga tahun tersebut sekitar 15 sampai 17 persen dari nilai proyek.

Diduga, tersangka Zainudin melalui Agus membelanjakan penerimaan dana dana tersebut untuk membayar aset-aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga, pihak lain atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan tersangka Zainudin.

Sebelumnya, KPK telah melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Zainudin yaitu dugaan menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LAMPUNG

Polisi Tangkap Pelaku Pungli di Jalur Alternatif Lampung

Published

on

Pungutan liar kepada sopir kendaraan muatan yang melintas di jalur alternatif di tangkap Polisi.

Apakabarnews.com, Waykanan – Polisi menangkap SY (27) warga KM 06 Blambanganumpu, Kecamatan Blambanganumpu, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung karena ditengarai meminta uang melakukan pungutan liar kepada sopir kendaraan muatan yang melintas di jalur alternatif.

“Penangkapan ini dilakukan di lokasi saat pelaku sedang melakukan kegiatan pungli terhadap pengemudi truk yang melintas,” kata Kapolres Waykanan AKBP Andy Siswantoro, di Blambanganumpu, Waykanan, Selasa (6/11/2018).

Andy menjelaskan, rusaknya jembatan Way Umpu di KM 195 membuat sejumlah pengendara dialihkan ke jalur alternatif baik dari arah Palembang maupun Bandarlampung, dan situasi tersebut dimanfaatkan sejumlah oknum untuk melakukan pungli kepada sejumlah sopir kendaraan bermuatan yang melintas di jalur itu.

“Pengalihan arus kendaraan ini ternyata dimanfaatkan sejumlah oknum masyarakat untuk melakukan pungli dengan alasan uang penjagaan,” kata dia.

Menurutnya, anggota Polres Waykanan berhasil menangkap seorang oknum yang sering melakukan pungli kepada kendaraan barang yang melintas di jalur alternatif Blambanganumpu menuju Kampung Sidoarjo, Waykanan.

Andy menjelaskan, saat anggota Satreskrim Polres Waykanan melakukan penangkapan terhadap pelaku pungli tidak ada perlawanan dan berhasil mengamankan barang bukti yaitu sejumlah uang sebesar Rp118 ribu dalam bentuk pecahan lima ribu 3 lembar, dua ribu 43 lembar dan seribu rupiah 12 lembar.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Polres Waykanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pelaku akan dijerat dengan pasal 368 KUHP, tentang pemerasan dan ancaman dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan tahanan. (sub)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LAMPUNG

KAI Divre Tanjungkarang Nyatakan 199 Perlintasan Ilegal

Published

on

PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional IV Tanjungkarang menyatakan terdapat 119 perlintasan ilegal.

Apakabarnews.com, Bandarlampung – PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional IV Tanjungkarang menyatakan terdapat 119 perlintasan ilegal atau liar serta terdapat 38 perlintasan yang terjaga berpalang di sepanjang jalur wilayahnya.

“Masih banyaknya perlintasan liar ini dapat membahayakan para pengendara roda dua dan empat yang sering melintas di perlintasan tersebut, karena tidak ada pengaman seperti penjaga dan palang pintu,” kata Manajer Humas PT KAI Divre IV Tanjung Karang Sapto Hartoyo di Bandarlampung, Selasa (6/11/2018).

Sapto mengimbau seluruh pengendara agar selalu berhati-hati, khususnya yang sering melintas di perlintasan liar tanpa ada palang pintu dan penjaganya.

Sapto juga menyampaikan dari total 38 perlintasan terjaga berpalang ini dibagi menjadi dua, yaitu yang dijaga oleh pihak PT KAI berjumlah 20 palang pintu dan yang dijaga oleh Dinas Perhubungan (Satker) berjumlah 18 palang pintu.

Menurut dia, jumlah perlintasan kereta api yang berpalang akan bertambah bila pemerintah kabupaten/kota mengusulkan ke Ditjen Perkeretaapian untuk membangun palang pintu perlintasan tersebut.

“Kita harus mendorong kepada kabupaten/kota melalui Dinas Perhubungan untuk bisa meengusulkan pembangunan palang pintu perlintasan kereta api tersebut,” katanya.

Sapto menjelaskan, selain ada 119 perlintasan ilegal, Divre IV Tanjungkarang juga mencatat terdapat 60 perlintasan tidak berpalang dan tidak terjaga, ada dua perlintasan dibangun oleh perusahaan atau swasta, enam flyover dan dua underpass.

Selain dijaga oleh pihak PT KAI dan Dishub, perusahan atau swasta juga membangun dua palang pintu perlintasan kereta api yang langsung dijaga oleh petugas dari perusahan tersebut.

“Jadi semua pihak ikut berperan untuk bisa meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api dengan membangun dan menempatkan petugas perusahaan untuk menjaganya,” katanya. (edy)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending