Connect with us

JAKARTA

Kakorlantas : Pembatasan Ganjil-genap Juga Berlaku Sabtu-Minggu

Published

on

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa

Apakabarnews.com, Jakarta – Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan bahwa pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil-genap akan berlaku setiap hari sejak 1 Agustus 2018 hingga berakhirnya penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Karena (Sabtu-Minggu) pertandingan tetap berlangsung,” kata Irjen Royke di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Selain itu kebijakan ini juga akan diperpanjang waktunya yakni sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Menurut dia, selama Juli 2018, pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil-genap ini masih dalam masa sosialisasi sehingga penilangan belum diberlakukan kepada para pengemudi kendaraan yang melanggar. “Penindakan mulai 1 Agustus,” ucapnya.

Pihaknya pun meminta masyarakat untuk maklum dengan perluasan pemberlakuan pembatasan kendaraan ini karena hal ini guna kelancaran pelaksanaan Asian Games 2018.

“Diharapkan agar lalu lintas lancar sehingga atlet tidak terlambat. Kami imbau masyarakat agar legawa,” katanya.

Menurut dia, nantinya usai perhelatan Asian Games 2018, kebijakan perluasan kebijakan pembatasan pelat nomor ganjil-genap ini tidak akan diberlakukan lagi dan pembatasan ganjil genap akan kembali diberlakukan pada sejumlah jalan saja.

“(Perpanjangan) saya rasa tidak, hanya untuk ‘event’ ini saja,” ujarnya.

Mantan Kapolda Papua Barat ini menambahkan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil-genap ini tidak hanya berlaku bagi kendaraan roda empat milik pribadi saja, melainkan juga berlaku untuk truk.

Ia menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan besar yang memiliki truk-truk terkait kebijakan ini.

“Untuk kendaraan truk juga diberlakukan pembatasan. Perusahaan ekspor impor sudah bersedia berkorban untuk pembatasan truk diperluas,” imbuhnya.

Awalnya, peraturan pemberlakuan pembatasan kendaraan sesuai pelat nomor ganjil-genap hanya berlaku d Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat dan sebagian Jalan Gatot Subroto dan berlaku pada Senin-Jumat pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-20.00 WIB.

Kemudian kebijakan ini akan diperluas hingga meliputi seluruh Jalan Gatot Subroto, Jalan S. Parman, Jalan MT Haryono, Jalan A. Yani dan Jalan DI Panjaitan.

Selanjutnya Jalan Arteri Pondok Indah mulai Jalan Kartini-Kebayoran Baru, Jalan HR Rasuna Said, dan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. (ita)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Pemangku Kepentingan Usul Ganjil-Genap Dilanjutkan

Published

on

Pemangku Kepentingan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap.

Apakabarnews.com, Jakarta – Para pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan aparat penegak hukum, mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap di sejumlah jalan protokol ibukota.

Wacana tersebut disampaikan oleh Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Budiyanto sebagai salah satu peserta forum diskusi yang digelar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Selasa (18/12/2018).

“Peserta yang ikut diskusi merupakan aparat pemerintah dan penegak hukum dari bidang lalu lintas dan angkutan jalan, juga ada perwakilan dari organisasi masyarakat,” sebut AKBP Budiyanto di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, para peserta sepakat mengusulkan ke gubernur DKI Jakarta, sistem ganjil-genap agar diberlakukan pada hari Senin-Jumat, mulai pukul 06.00 WIB-21.00 WIB.

Sebagaimana ketentuan sebelumnya, diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas, mengusulkan, skema ganjil-genap agar tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

AKBP Budiyanto menjelaskan, para peserta diskusi beranggapan, ,skema ganjil-genap dapat mendukung pertumbukan ekonomi di ibukota.

Alasannya, arus kendaraan berjalan lebih lancar selama pemberlakukan sistem ganjil-genap. Lancarnya arus lalu lintas berkontribusi pada meningkatnya produktivitas pekerja, dan distribusi barang.

Menurut AKBP Budiyanto, rekomendasi tersebut nantinya akan diteruskan ke gubernur DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan.

Ha itu karena keputusan akhir menunggu persetujuan dari Gubernur Anies Baswedan yang akan menetapkan dan mengesahkan peraturan gubernur mengenai pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur No.106/2018 mengatur sembilan ruas jalan yang kena pembatasan ganjil-genap, diantaranya Jalan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman dan sebagian Jalan Jenderal S Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan Jalan KS Tubun).

Juga Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal MT Haryono, Jalan Jenderal DI Panjaitan, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Pembatasan tersebut, sebagaimana diatur dalam beleid, tidak berlaku pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat. (gtm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

DKI Optimistis Serapan APBD 2018 Melebihi 2017

Published

on

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

Apakabarnews.com, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, optimistis penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta di Tahun Anggaran 2018 akan melebihi tahun 2017 yang mencapai 85 persen dari total APBD Rp71,8 triliun.

Saefullah ketika dikonfirmasi mengatakan berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga saat ini penyerapan APBD Tahun Anggaran 2018 sudah mencapai 67 persen dari total alokasi sebesar Rp83,26 triliun.

“Kami sangat optimistis, hingga batas akhir tahun serapan dapat mencapai 87 persen. Melebihi pencapaian di tahun 2017,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Saefullah mengatakan saat ini sejumlah proyek pembangunan masih terus berlangsung dan pihak ketiga atau kontraktor belum melakukan penagihan.

“Kami pastikan seluruh proses penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan. Selain itu, perkembangan penyerapan anggaran terus kami pantau hari demi hari,” tuturnya. (ric)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Jaksa Jawab Pembelaan Ahmad Dhani pada 7 Januari 2019

Published

on

Tersangka kasus pencemaran nama baik politikus Ahmad Dhani Prasetyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan, pembacaan replik (tanggapan terhadap nota pembelaan) Ahmad Dhani pada 7 Januari 2019.

Informasi itu disampaikan Hakim Ketua Ratmoho sebelum menutup persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

BACA JUGA : Polisi Limpahkan Berkas Ahmad Dhani ke Kejati

“(Majelis hakim) memberi kesempatan tim penuntut hukum membacakan replik, dan apabila penasihat hukum juga ingin membacakan duplik (harap disiapkan),” sebut Ratmoho.

Saat tiba di PN Jakarta Selatan, Ahmad Dhani tidak hanya didampingi tim kuasa hukumnya, Hendarsam Marantoko dan Ali Lubis, musisi itu turut ditemani istrinya, Mulan Jameela, dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan, kehadirannya merupakan bentuk dukungan untuk Ahmad Dhani, karena ia meyakini sidang ujaran kebencian itu mengancam praktik demokrasi di Indonesia.

Wakil ketua DPR yang juga politisi Partai Gerindr itu berpendapat, cuitan Ahmad Dhani merupakan ekspresi kemerdekaan berpendapat yang dilindungi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pledoi pribadinya yang dibacakan di hadapan majelis hakim, Senin, Ahmad Dhani mencurigai sidang yang ia hadapi bermuatan politis.

Alasan dari kecurigaannya itu, Ahmad Dhani menyebut, ada oknum dari penyidik dan jaksa yang meminta maaf dan mengaku bahwa kasus ujaran kebencian musisi itu dilatari kepentingan politis.

Namun, Ahmad Dhani menolak untuk menyebut nama dari polisi dan jaksa yang ia sebutkan dalam pledoi-nya.

Jaksa sebelumnya menuntut Ahmad Dhani dipidana dua tahun penjara karena diyakini melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) tengang UU No.19/2016 tentang perubahan UU No.11/2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (gtr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending