Connect with us

ACEH

KPK Jelaskan OTT Gubenur Aceh-Bupati Bener Meriah

Published

on

Bupati Bener Meriah Provinsi, Aceh Ahmadi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap kepada Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemprov Aceh.

“Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, KPK melakukan pengecekan dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga melakukan tangkap tangan pada Selasa, 2 Juli 2018 di dua lokasi di Banda Aceh dan Kabupaten Bener Meriah,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu malam (4/7/2018).

KPK resmi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi (AMD) serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).

Empat orang itu sebelumnya juga termasuk dari sembilan orang yang diamankan dalam OTT pada Selasa (3/7).

Lima orang lainnya yakni tiga orang dari unsur swasta masing FDL, DLM, dan MYS serta dua ajudan Bupati Bener Meriah masing-masing KML dan ALP.

“Sedangkan pihak lain yang juga ditemukan di lokasi yang tidak memiliki hubungan, tidak dilanjutkan dengan proses pemeriksaan,” kata Basaria.

Basaria menjelaskan pada Selasa (3/7) siang, tim mengidentifikasi adanya penyerahan uang sebesar Rp500 juta dari MYS kepada FDL di teras sebuah Hotel di Banda Aceh.

“MYS membawa tas berisi uang dari dalam hotel menuju mobil di luar hotel, kemudian turun di suatu tempat dan meninggalkan tas di dalam mobil,” tuturnya.

Diduga, lanjut Basaria, setelah itu FDL menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening Bank BCA dan Mandiri sebesar masing-masing sekitar Rp50 juta, Rp190 juta dan Rp173 juta.

“Uang yang disetor ke beberapa rekening tersebut sebagian diduga digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian di kegiatan Aceh Marathon 2018,” ungkap Basaria.

Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB tim kemudian mengamankan FDL dengan beberapa temannya di sebuah kafe di Banda Aceh.

“Kemudian, berturut-turut tim mengamankan sejumlah orang lainnya di beberapa tempat terpisah di Banda Aceh, yaitu TSB sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah kantor rekanan. Dari tangan TSB diamankan uang Rp50 juta dalam tas tangan,” ujarnyam Kemudian, kata dia, tim mengamankan HY dan seorang temannya di sebuah kafe sekitar pukul 18.30 WIB. “Selanjutnya tim bergerak ke pendopo Gubernur dan mengamankan lY, Gubernur Aceh sekitar pukul 19.00 WIB. Pihak-pihak tersebut kemudian dibawa ke Mapolda Aceh untuk menjalani pemeriksaan awal,” kata Basaria.

Secara paralel, lanjut Basaria, tim KPK lainnya di Kabupaten Bener Meriah mengamankan sejumlah pihak.

“Sekitar pukul 19.00 WIB tim mengamankan AMD, Bupati Bener Meriah bersama ajudan dan supir di sebuah jalan di Takengon. Sekitar pukul 22.00 WIB tim mengamankan DLM kediamannya di Kabupaten Bener Meriah,” kata Basaria.

Kemudian tim membawa para pihak tersebut ke Mapolres Takengon untuk menjalani pemeriksaan awal.

“Hari ini (tim juga memeriksa MYS di Polda Aceh. Sebanyak empat orang yaitu HY, lY, AMD dan TSB hari ini diterbangkan ke Jakarta untuk mejalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK pada tiga penerbangan terpisah,” kata Basaria. Diduga, kata Basaria, pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait “fee” ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. “Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen “fee” delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA,” ucap Basaria.

Ia menyatakan pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. “Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya,” ungkap Basaria. Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

ACEH

16 Nelayan Aceh Ditangkap di Perairan Thailand

Published

on

16 nelayan dari Idi, Kabupaten Aceh Timur, dilaporkan ditangkap di perairan Thailand.

Apakabarnews.com, Banda Aceh – Wakil Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh Miftach Cut Adek menyatakan 16 nelayan dari Idi, Kabupaten Aceh Timur, dilaporkan ditangkap di perairan Thailand.

“Ada 16 nelayan Aceh Timur ditangkap di perairan Thailand. Mereka dilaporkan ditangkap orang berpakaian loreng dengan senjata,” kata Miftach Cut Adek yang dihubungi dari Banda Aceh, Jumat (9/11/2018).

Penangkapan nelayan Aceh Timur tersebut berdasarkan laporan Panglima Laot Idi Rayeuk. Mereka dilaporkan ditangkap pada Selasa (6/11) sekitar pukul 08.00 waktu setempat.

Ke-16 nelayan yang dilaporkan ditangkap tersebut yakni Jamaluddin, Nurdin, Samidan, Efendi, Rahmat, Saifuddin, Nazaruddin, Syukri, Darman, Safrizal, Umar, M Aris, Jamaluddin, Sulaiman, M Akbar, dan Paiturahman.

Belasan nelayan tersebut melaut dengan KM Bintang Jasa. Mereka berangkat dari Kuala Idi, Aceh Timur, pada 31 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB.

“Sampai saat ini, kami kehilangan kontak dan tidak dapat dihubungi. Hari ini, kami mencoba melaporkan kepada Pemerintah Aceh maupun Kementerian Luar Negeri,” kata Miftach.

Ia menyebutkan, pihaknya juga belum mengetahui penyebab mereka masuk ke perairan Thailand. Posisi saat ditangkap di perbatasan Thailand dam Myanmar, namun masuk wilayah Thailand.

“Kami belum mengetahui apakah mereka hanyut, mesin rusak, atau penyebab teknis lainnya, belum ada informasi. Kami berupaya mencari informasi terkait penangkapan nelayan Aceh tersebut,” kata Miftach Cut Adek. (mhs)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ACEH

Peneliti Ingatkan Waspadai Sembilan Daerah Rawan Likuifaksi di Aceh

Published

on

Sembilan daerah dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang paling rawan terjadinya likuifaksi atau pencairan tanah akibat guncangan gempa bumi.

Apakabarnews.com, Banda Aceh – Seorang peneliti dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh menyatakan ada sembilan daerah dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang paling rawan terjadinya likuifaksi atau pencairan tanah akibat guncangan gempa bumi.

“Likuifaksi itu rawan terjadi di pesisir pantai timur, seperti Langsa, Lhokseumawe, Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Banda Aceh,” kata Ketua Program Studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Unsyiah, Dr Bambang Setiawan, M.Eng.Sc di Banda Aceh, Senin (22/10/2018).

Kemudian, yang berada di pesisir pantai barat dan selatan di provinsi paling barat di Indonesia ini, meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

Menurut dia, daerah paling terluas berpotensi terjadinya likuifaksi berada di Aceh Singkil, Aceh Barat, terutama di Kota Meulaboh, dan Aceh Jaya di Kecamatan Krueng Sabee.

Sedangkan di Kota Banda Aceh dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi berada di Kecamatan Meuraxa, dan sepanjang Pantai Alue Naga.

“Suatu areal tanah yang terbentuk dari endapan atau disebut juga tanah aluvial (tanah muda). Hitungan mudanya, bisa berusia ratusan tahun. Likuifaksi terjadi, karena ada goncangan yang mengakibatkan lepasnya daya dukung tanah,” katanya menegaskan.

Ia mengemukakan, fenomena likuifaksi di wilayah Petobo dan Balaroa, Sulawesi Tengah, setelah guncangan gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter(SR), dan disusul tsunami bukan baru pertama kali di Indonesia.

“Kita di Aceh, seperti gempa 2006 menimbulkan likuifaksi di Pantai Manohara, Pidie Jaya. Gempa dan tsunami 2004, juga menyebabkan likuifaksi di Banda Aceh,” kata Bambang, geolog yang meraih gelar doktor di Universitas Adelaide, Australia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) berencana melakukan penelitian terhadap sejumlah daerah rawan likuifaksi atau pergerakan tanah di daerah tersebut.

“Kami ingin ilmuwan bisa berkolaborasi dengan BPBA untuk pemetaan mana daerah rentan likuifaksi di provinsi ini,” kata Kepala Pelaksana BPBA Aceh, Teuku Ahmad Dadek.

Ia mengaku, pihaknya telah menunjuk ilmuwan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) Universitas Syiah Kuala untuk melaksanakan penelitian tersebut dalam waktu dekat ini.

BPBA sendiri telah memiliki seismograf terbaru demi menunjang studi likuifaksi, seperti Singkil dan Meulaboh, serta melakukan penelitian beberapa patahan sesar-sesar aktif di provinsi berjuluk “Serambi Mekkah” itu.

“Jika sewaktu-waktu terjadi gempa, maka kerusakan yang ditimbulkan bisa diminimalisasi. Tidak sama dengan kerusakan yang kita perkirakan dengan gempa sebelumnya,” katanya. (muh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ACEH

Sembilan Daerah di Aceh Rawan Likuifaksi

Published

on

Sembilan daerah dari 23 kabupaten/kota di Aceh paling rawan terjadinya likuifaksi atau pencairan tanah akibat guncangan gempa bumi.

Apakabarnews.com, Banda Aceh – Seorang peneliti dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menyatakan, ada sembilan daerah dari 23 kabupaten/kota di Aceh paling rawan terjadinya likuifaksi atau pencairan tanah akibat guncangan gempa bumi.

“Likuifaksi di pesisir pantai Timur, seperti Langsa, Lhokseumawe, Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Banda Aceh,” ujar Ketua Prodi Teknik Geologi Fakultas Teknik Unsyiah, Dr Bambang Setiawan, MEng, Sc di Banda Aceh, Senin (22/10/2018).

Kemudian, berada di pesisir pantai Barat dan Selatan di provinsi paling Barat di Indonesia ini, meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

Menurut dia, daerah paling terluas berpotensi terjadinya likuifaksi berada di Aceh Singkil, Aceh Barat, terutama di Kota Meulaboh, dan Aceh Jaya di Kecamatan Krueng Sabee.

Sedangkan, di Kota Banda Aceh dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi berada di Kecamatan Meuraxa, dan sepanjang Pantai Alue Naga.

“Suatu areal tanah yang terbentuk dari endapan atau disebut juga tanah aluvial (tanah muda). Hitungan mudanya, bisa berusia ratusan tahun. Likuifaksi terjadi, karena ada goncangan yang mengakibatkan lepasnya daya dukung tanah,” tegasnya.

Ia mengemukakan, fenomena likuifaksi di wilayah Petobo dan Balaroa, Sulawesi Tengah, setelah guncangan gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter(SR), dan disusul tsunami bukan baru pertama kali di Indonesia.

“Kita di Aceh, seperti gempa 2006 menimbulkan likuifaksi di Pantai Manohara, Pidie Jaya. Gempa dan tsunami 2004, juga menyebabkan likuifaksi di Banda Aceh,” ujar Bambang yang merupakan geolog meraih gelar doktor di Universitas Adelaide, Australia.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) berencana melakukan penelitian terhadap sejumlah daerah rawan likuifaksi atau pergerakan tanah di daerah tersebut.

“Kami ingin ilmuwan bisa berkolaborasi dengan BPBA untuk pemetaan mana daerah rentan likuifaksi di provinsi ini,” kata Kepala Pelaksana BPBA Aceh, Teuku Ahmad Dadek.

Ia mengaku, pihaknya telah menunjuk ilmuwan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) Universitas Syiah Kuala untuk melaksanakan penelitian tersebut dalam waktu dekat ini.

BPBA sendiri telah memiliki seismograf terbaru demi menunjang studi likuifaksi, seperti Singkil dan Meulaboh, serta melakukan penelitian beberapa patahan sesar-sesar aktif di provinsi ini.

“Jika sewaktu-waktu terjadi gempa, maka kerusakan yang ditimbulkan bisa dinimalisir. Tidak sama dengan kerusakan yang kita perkirakan dengan gempa sebelumnya,” katanya. (muh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending