Connect with us

ACEH

KPK Jelaskan OTT Gubenur Aceh-Bupati Bener Meriah

Published

on

Bupati Bener Meriah Provinsi, Aceh Ahmadi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap kepada Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemprov Aceh.

“Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, KPK melakukan pengecekan dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga melakukan tangkap tangan pada Selasa, 2 Juli 2018 di dua lokasi di Banda Aceh dan Kabupaten Bener Meriah,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu malam (4/7/2018).

KPK resmi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi (AMD) serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).

Empat orang itu sebelumnya juga termasuk dari sembilan orang yang diamankan dalam OTT pada Selasa (3/7).

Lima orang lainnya yakni tiga orang dari unsur swasta masing FDL, DLM, dan MYS serta dua ajudan Bupati Bener Meriah masing-masing KML dan ALP.

“Sedangkan pihak lain yang juga ditemukan di lokasi yang tidak memiliki hubungan, tidak dilanjutkan dengan proses pemeriksaan,” kata Basaria.

Basaria menjelaskan pada Selasa (3/7) siang, tim mengidentifikasi adanya penyerahan uang sebesar Rp500 juta dari MYS kepada FDL di teras sebuah Hotel di Banda Aceh.

“MYS membawa tas berisi uang dari dalam hotel menuju mobil di luar hotel, kemudian turun di suatu tempat dan meninggalkan tas di dalam mobil,” tuturnya.

Diduga, lanjut Basaria, setelah itu FDL menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening Bank BCA dan Mandiri sebesar masing-masing sekitar Rp50 juta, Rp190 juta dan Rp173 juta.

“Uang yang disetor ke beberapa rekening tersebut sebagian diduga digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian di kegiatan Aceh Marathon 2018,” ungkap Basaria.

Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB tim kemudian mengamankan FDL dengan beberapa temannya di sebuah kafe di Banda Aceh.

“Kemudian, berturut-turut tim mengamankan sejumlah orang lainnya di beberapa tempat terpisah di Banda Aceh, yaitu TSB sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah kantor rekanan. Dari tangan TSB diamankan uang Rp50 juta dalam tas tangan,” ujarnyam Kemudian, kata dia, tim mengamankan HY dan seorang temannya di sebuah kafe sekitar pukul 18.30 WIB. “Selanjutnya tim bergerak ke pendopo Gubernur dan mengamankan lY, Gubernur Aceh sekitar pukul 19.00 WIB. Pihak-pihak tersebut kemudian dibawa ke Mapolda Aceh untuk menjalani pemeriksaan awal,” kata Basaria.

Secara paralel, lanjut Basaria, tim KPK lainnya di Kabupaten Bener Meriah mengamankan sejumlah pihak.

“Sekitar pukul 19.00 WIB tim mengamankan AMD, Bupati Bener Meriah bersama ajudan dan supir di sebuah jalan di Takengon. Sekitar pukul 22.00 WIB tim mengamankan DLM kediamannya di Kabupaten Bener Meriah,” kata Basaria.

Kemudian tim membawa para pihak tersebut ke Mapolres Takengon untuk menjalani pemeriksaan awal.

“Hari ini (tim juga memeriksa MYS di Polda Aceh. Sebanyak empat orang yaitu HY, lY, AMD dan TSB hari ini diterbangkan ke Jakarta untuk mejalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK pada tiga penerbangan terpisah,” kata Basaria. Diduga, kata Basaria, pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait “fee” ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. “Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen “fee” delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA,” ucap Basaria.

Ia menyatakan pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. “Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya,” ungkap Basaria. Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACEH

TNI Kerahkan Alsintan Bantu Petani Aceh Barat

Published

on

Komandan Kodim (Dandim) 0105/ Aceh Barat, Letkol Kav Nurul Diyanto.

Apakabarnews.com, Meulaboh – Jajaran TNI Kodim 0105/Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengerahkan alat mesin pertanian (alsintan) berupa mesin pompa air untuk menyelamatkan tanaman padi yang terancam mati akibat kekeringan.

Komandan Kodim (Dandim) 0105/ Aceh Barat, Letkol Kav Nurul Diyanto, di Meulaboh, Minggu (15/7/2018)mengatakan, berbagai upaya antisipasi dilakukan oleh Babinsa bersama petani, namun tetap saja belum maksimal karena terbatasnya sumber air.

“Beberapa titik area persawahan yang kekeringan akibat kemarau panjang, pihak Koramil telah melakukan upaya dengan mengerahkan bantuan mesin pompa air, akan tetapi hasilnya tidak maksimal,” katanya disela-sela meninjau area sawah yang kekeringan.

Selain itu kelompok tani di wilayah Aceh Barat juga telah berupaya membuat aliran air secara tradisional.

Namun, hasilnya juga tidak maksimal, sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang akhirnya datang bantuan penanganan.

Pihaknya mencatat, sudah terdata 214 hektare area sawah mengalami kekeringan di Kecamatan Kaway XVI dan Johan Pahlawan, seperti di Desa Alu Tampak, seluas 100 hektare dan di Desa Pasie Jambu, seluas 114 hektare.

Kata Dandim 0105, melalui Dinas Sosial Aceh Barat, telah direalisasikan pembuatan sumur bor dan bantuan mesin pompa air dengan menggunakan anggaran APBA Porvinsi Aceh yang disalurkan di setiap lokasi kekeringan.

Sumur bor yang dikerjakan itu, ada yang sudah berfungsi dan ada yang sedang dalam pembuatan, akan tetapi ada beberapa kendala yang timbul akibat sumur bor kapasitas besar tersebut, yaitu salah satunya mengganggu sumber air masyarakat.

“Mereka setahun cuma dua kali penanaman padi, apabila terjadi kendala kekeringan maka berdampak negatif terhadap pertumbuhan padi, dan akan mengalami kerugian kepada petani padi,” jelasnya.

Karena itu, Letkol Kav Nurul berkata, ia akan memantau langsung keadaan wilayah yang dilanda kekeringan sawah di samping mencarikan solusi tercepat untuk penanganan, karena salah satu mata pencarian masyarakat setempat adalah bercocok tanam padi.

Untuk mengoptimalkan pemantauan itu, pihak Kodim 0105 telah dibagi beberapa wilayah yang dalam pantauan Babinsa yang akan memantau aktifitas maupun kendala para petani, serta melaporkan kepada pimpinan melalui Danramil dan Danpos Ramil Jajaran.

“TNI jajaran Kodim 0105 Aceh Barat akan terus mencari solusi penanganan masalah kekeringan sawah, saya akan membantu semampunya agar kondisi ini tidak berdampak pada pencapaian swasembada pangan,” katanya. (war)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ACEH

Pemuda Bener Meriah Dukung KPK

Published

on

Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi.

Apakabarnews.com, Redelong – Aliansi Pemuda Kabupaten Bener Meriah (APAH) menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan setiap kasus korupsi di Aceh, khususnya di daerah yang berhawa dingin itu.

Pada dukungan yang disampaikan ke DPRK Bener Meriah di Redelong, Kamis (12/7/2018) itu para pemuda menyuarakan agar KPK dapat mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi.

“Bahwa segala bentuk korupsi, suap, dan sejenisnya merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Dan KPK sebagai lembaga anti korupsi sudah sepantasnya kita dukung dengan sepenuh hati,” tutur koordinator aksi, Raudhi.

Para pemuda menilai kasus yang menjerat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah terkait dugaan suap dalam pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) adalah masalah serius yang harus diusut tuntas oleh KPK.

“Terkuaknya praktik korupsi pelaksanaan dana Otsus dalam bentuk fee mengindikasikan bahwa selama ini telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara masif oleh para pejabat-pejabat yang bersangkutan,” sebut Raudhi.

Menurut Raudhi, tidak tertutup kemungkinan bahwa pola yang sama juga dilakukan di kabupaten/kota lainnya di Aceh dalam pengalokasian dana Otsus.

“Korupsi merupakan tindakan kotor yang harus dimusnahkan dari permukaan bumi Indonesia, bumi Aceh, dan bumi Bener Meriah. Korupsi yang membuat rakyat melarat, korupsi yang selama ini telah memberangus hak rakyat untuk menikmati kemakmuran negeri ini,” ujarnya.

Dalam aksinya di depan gedung dewan tersebut, para pemuda menyampaikan empat poin tuntutan mereka, yakni pertama mengapresiasi kinerja KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah.

Kedua, meminta KPK mengusut tuntas kasus tersebut sampai ke akar-akarnya dengan menangkap semua pelaku yang terlibat.

Ketiga, mengecam segala bentuk provokasi dan tudingan miring terhadap KPK yang bertujuan memojokkan KPK dan pihak lainnya.

Keempat, menyerukan kepada semua pihak mengikuti serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga adanya putusan hukum yang bersifat tetap. (man)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ACEH

Nelayan Aceh Barat Takut Gunakan Kapal Bantuan

Published

on

Armada bantuan KKP yang sudah sampai untuk beberapa kelompok nelayan di daerah setempat.

Apakabarnews.com, Meulaboh – Nelayan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tidak bersedia menggunakan armada kapal motor bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), karena tidak terbiasa memakai kapal berbahan dari fiber.

Tokoh nelayan Aceh Barat, Abu Samah di Meulaboh, Rabu (4/7/2018) mengatakan, armada bantuan KKP yang sudah sampai untuk beberapa kelompok nelayan di daerah setempat belum dioperasikan karena nelayan takut akan risiko dan keselamatan.

“Sepesifkasi kapal juga tidak sesuai dengan model dan gaya melaut kelompok nelayan ada di Aceh Barat. Kalau nelayan daerah kita, kapal yang biasa digunakan terbuat dari papan atau kayu, bukan berbahan fiber, itu yang membuat khawatir,” jelasnya.

KKP menyalurkan bantuan beberapa unit armada kapal motor kepada koperasi-koperasi nelayan di daerah setempat dan telah sampai ke daerah itu pada April 2018, namun belum dioperasionalkan karena beberapa kendala di lapangan.

Sebagai salah satu ketua kelompok penerima manfaat, Abu Samah, menuturkan, nelayan belum berani menggunakan kapal tersebut karena dinilai tidak sesuai bahan pembuatan kapal tersebut yang membuat mereka lebih khawatir.

Ia menerangkan, nelayan juga masih menunggu bantuan alat penangkapan ikan (API) dari Kementrian KP yang akan diserahkan bersamaan dengan kapal tersebut, namun saat ini bantuan alat tangkap itu belum sampai kepada kelompok usaha nelayan itu.

“Selain karena spesifikasi kapal, kami juga sampai sekarang masih menunggu alat tangkapnya, bagaimana kita hendak melaut kalau alat tangkap tidak ada, katanya bantuan ini komplit dengan alat tangkap berupa jaring yang sesuai anjuran,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dua unit kapal dari 10 unit yang berbahan dasar fiber/roving (Serar Kasar) dikelola oleh kelompok Sejahtera asal Kecamatan Mereubo tersebut hanya terparkir d iatas lumpur pinggiran Sungai Mereubo dan terbengkalai tanpa perawatan.

Selain itu, jika dioperasikan para nelayan takut hanya mengeluarkan modal yang lebih besar daripada hasil yang dibawa pulang nantinya, sebab kapal tersebut tidak bisa berlayar dengan jarak tempuh yang biasanya mereka gunakan. (anw)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending