Connect with us

HUKUM

KPK Tahan Dua Tersangka Suap DPRD Sumut

Published

on

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Rooslynda Marpaung.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dua tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Dua tersangka itu ialah mantan aggota DPRD Sumut 2009-2014 dan saat ini anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Rooslynda Marpaung serta anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Hanura Rinawati Sianturi.

“Ditahan di Rutan Cabang KPK di gedung Merah Putih KPK selama 20 hari ke depan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Untuk diketahui, dua tersangka itu termasuk termasuk dari 38 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap DPRD Sumut tersebut.

Selain Rizal, KPK juga telah terlebih dahulu menahan dua mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) 2009-2014 masing-masing Fadly Nurzal pada Jumat (29/6) dan Rijal Sirait pada Rabu (4/7).

Artinya, total KPK telah menahan empat tersangka dari 38 tersangka dalam kasus suap tersebut.

Selama proses penyidikan untuk 38 tersangka, kata Febri, jumlah pengembalian uang ke KPK terkait kasus suap itu terus bertambah.

“Sekitar Rp5,47 miliar telah dikembalikan kemudian disita dan diletakkan pada rekening sementara KPK untuk kepentingan pembuktian. Pengembalian dilakukan oleh lebih dari 30 anggota DPRD Sumut,” ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Sejumlah 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Pejabat Kemenpora Terjaring OTT KPK

Published

on

Deputi IV Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mulyana.

Apakabarnews.com, Jakarta – KPK melakukan menangkap tangan terhadap setidaknya lima orang pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
   
“Tadi sekitar pukul 20.00 WIB, saya dapat info ada petugas KPK yang melakukan penggeledahan di sini dan membawa beberapa pejabat,” kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot Brata, di Jakarta, Selasa (18/12/2018).
   
Menurut dia, ada lima orang yang dibawa yaitu Deputi IV Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mulyana, seorang pejabat pembuat komitmen, seorang bendahara yang merupakan eselon IV, dan dua pejabat lain Kementerian Pemuda dan Olahraga.
   
“Saya juga baru akan laporan ke Pak Menteri, kasusnya apa belum tahu,” kata dia.
   
KPK, menurut dia, juga menyegel dua ruangan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Ada ruangan ada yang disegel, tapi tidak semua yang di Lantai III disegel, yang disegel itu ruangan asisten deputi olahraga prestasi dan ruangan Pak Deputi,” kata dia.
   
Adalah KPK, kata dia, yang akan menjelaskan hal-hal tentang operasi tangkap tangan itu, sementara KPK hingga saat ini belum ada yang dapat dikonfirmasi mengenai hal itu. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kotjo Sebut Dirut PLN Tak Pernah Minta Apa-Apa

Published

on

Pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo mengatakan Direktur Utama Sofyan Basir tidak pernah meminta apa-apa darinya.

“Seingat saya Pak Sofyan tidak pernah minta apa-apa dan seingat saya juga terdakwa tidak pernah minta apa-apa ke saya,” kata Kotjo yang menjadi saksi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Kotjo menjadi saksi untuk terdakwa Eni Maulani Saragih dalam perkara dugaan korupsi terkait proyek “Independent Power Producer” (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK Ronald Worotikan memutar percakapan pada 23 Februari 2018 antara anggota Komisi VII DPR nonaktif dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo.

JPU lantas menanyakan uang Rp4,75 miliar, yang oleh Kotjo dijelaskan bahwa uang itu untuk Munas Golkar dan pilkada suami Eni.

JPU mengatakan dalam BAP No. 9 terkait percakapan WhatsApp (WA) saksi mengatakan dalam pertemuan ada Idrus Marham meminta agar membantu munaslub Partai Golkar. ‘Idrus minta berapa?” tanya jaksa Ronald.

“Dia tidak sebut jumlahnya, tapi saya kasih ke terdakwa Rp2 miliar dan untuk selamatan karena kemenangan butuh Rp500 juta,” jawab Kotjo.

Jaksa Ronald mengejar dengan pertanyaan apakah campur tangan Idrus Marham untuk pemberian Rp2 miliar yang kedua.

“WA (whatsaap) terdakwa hanya untuk menggerakkan mesin partai, Pak Idrus saat itu belum muncul. Terdakwa pernah mengatakan ke saya nanti diperhitungankan, tapi tidak ada berkata yang lain dan saya juga tidak menjawab sama sekali,” jawab Kotjo.

JPU KPK pun akhirnya menampilkan percakapan WA pada 27 Juni 2018 antara Eni dan Kotjo.

“Akhir pembicaraan terdakwa dengan saya tidak pernah membicarakan (fee), tapi saya cuma kasih wawasan ke beliau (Eni) di kantor PLN kalau saya dapat fee 2,5 persen dan beliau juga tidak tahu dikasih berapa. Kalau soal bayar utang di percakapan itu karena beliau mau utang ke bank dengan jaminan rumah, ya mungkin itu menganggap Rp4,75 miliar utang ke saya,” ungkap Kotjo. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bareskrim Polri Dminta Lebih Transparan Memproses Kasus Gunawan Jusuf

Published

on

Snggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Andrea H. Poeloengan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri diminta lebih transparan dalam mengusut kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula Gunawan Jusuf.

“Penyidikan harusnya lebih terbuka dari sekarang,” kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H. Poeloengan saat dihubungi, pada Selasa (18/12/2018).

BACA JUGA : Kejaksaan Agung Bantah Tolak SPDP Kasus Gunawan Jusuf

Polri yang awalnya meyakini adanya tindak pidana terkait perkara tersebut yang ditandai dengan dimulainya penyelidikan dan penyidikan, kini menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus itu.

Padahal, penghentian perkara ini bersamaan dengan perkembangan terbaru proses penyidikan perkara ini dimana penyidik sedang mencari barang bukti sampai ke luar negeri.

Menurut Andrea, jika penyidik mencari barang bukti hingga ke luar negeri artinya diduga kuat ada tindak pidana dalam kasus itu.

“Kalau Polri masih menyidik berarti yakin ada dugaan perbuatan pidana, tinggal mencari alat buktinya agak lengkap,” kata Andrea.

Menurutnya, Bareskrim Polri juga terlihat enggan menyingkap penanganan perkara Gunawan Jusuf kepada publik.

Sementara anggota Kompolnas Poengky Indarti mengatakan masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak pelapor menyusul dihentikannya proses penyidikan kasus ini. Salah satunya dengan mengajukan gugatan praperadilan.

“Jika berdasarkan gelar perkara, penyidik kemudian melakukan SP3, maka pihak pelapor bisa mengajukan praperadilan,” kata Poengky.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Bareskrim telah melakukan gelar perkara dan menyatakan bahwa penyidikan kasus tersebut dihentikan.

“Hasil gelar perkara sudah diputuskan untuk SP3. Karena jaksa sudah kasih petunjuk tidak ada pidananya,” kata Dedi.

Kendati demikian, Dedi menekankan polisi tetap bisa melanjutkan perkara ini apabila di kemudian hari ditemukan sejumlah alat dan barang bukti.

“Ya, apabila menemukan novum baru, tapi bukan kasus yang sama karena kalau kasus yang sama bisa nebis en idem,” ujar Dedi.

Dalam perkara ini, Gunawan Jusuf diketahui telah beberapa kali mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tetapi, gugatan itu selalu dicabut sebelum mendapatkan jawaban dari majelis hakim.

Dalam kasusnya yang disidik Bareskrim, Gunawan masih berstatus sebagai saksi.

Dugaan penggelapan dan TPPU ini bermula ketika Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo di mana Gunawan Jusuf sebagai Direktur Utama saat itu.

Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk time deposit.

Kuasa hukum Toh Keng Siong, Denny Kailimang menduga Gunawan menggunakan dana pinjaman itu untuk membeli pabrik gula melalui lelang BPPN yang kemudian tidak ada pengembalian uang hingga kini. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending